Bisnis.com, JAKARTA — Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029Prabowo Subiantodan Gibran Rakabuming Rakabakal mengumumkan susunan kabinetnya pada malam ini, Minggu (20/10/2024).

Pengumuman susunan kabinet itu dijadwalkan usai PresidenPrabowodan Wapres Gibranresmi dilantik di ruang sidang paripurna gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Minggu (20/10/2024) pagi.

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pengumuman susunan kabinetPrabowo-Gibran akan dilakukan di Istana Kepresidenan.

"Jam nya belum tau tapi akan diumumkan oleh presiden terpilih di istana," ungkap Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Kendati begitu, PDI Perjuangan (PDIP) dan PartaiNasdemtelah memastikan bahwa tidak ada kadernya dalam daftar menteri di kabinet PresidenPrabowodan Wapres Gibran. Kepastian tersebut langsung disampaikan oleh petinggi masing-masing partai.

Ketua DPP PDIPPuan Maharanimenegaskan bahwaPDIPakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo di Parlemen, meskipun tidak menempatkan kadernya di kabinet Prabowo-Gibran.

Hal tersebut diungkapkan Puan kala dia selesai menghadiri acara pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

“Kami [PDIP] akan mendukung pemerintahan PakPrabowodi Parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet,” katanya.

Ketika ditanyai perihal nama kadernya yaitu Azwar Anas yang digadang-gadang akan masuk ke kabinet Prabowo-Gibran, Puan enggan memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Dia hanya menyebutkan kerja sama dan dukungan terhadap pemerintahan tidak harus berada dalam kabinet.

“Karena tidak ada kader PDIP yang masuk kabinet. Bekerja sama dan saling mendukung itu tidak perlu, tidak harus dalam kabinet,” ucapnya.

Perbesar

Puan menambahkan, terkait sikap politik dan posisi PDIP ke depan akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, dia tidak menyebutkan tanggal pasti kapan pengumuman tersebut disampaikan.

Di sisi lain, putri Megawati Soekarnoputri itu turut menegaskan pertemuan antara Megawati dan Prabowo tetap akan berlangsung meskipun kadernya tidak ada di kabinet.

“Pasti [bertemu]. Ya maknanya bagaimana berdiskusi dalam membangun bangsa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa membangun bangsa itu harus bergotong-royong dan bersatu,” pungkasnya.

Partai Nasdem Tolak Kadernya Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua UmumNasdem,Surya Palohjuga menegaskan bahwa partainya menolak tawaran untuk mengajukan calon menteri di kabinet pemerintahan PresidenPrabowodan Gibran.

Paloh seperti diketahui telah bertemu dengan Prabowo belum lama ini. Prabowo bahkan dia sebut menawarkan kursi menteri kepada Nasdem.

"Ada kursi menteri dari tawarkan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyampaikan 'tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem', tetapi Nasdem yang menolak," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Dia juga menjelaskan, absennya kader Nasdem dalam pemerintahan Prabowo karena terkait dengan momentum yang diambil dalam melakukan pembelajaran sebagai partai politik.

"Inilah momentum terbaik yang harus dilakukan oleh Nasdem, lebih memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral, proses pendidikan politik dalam kelangsungan perjalanan kehidupan berbangsa," tambahnya.

Surya juga menegaskan bahwa merapatnya Nasdem ke koalisi parpol pendukung Prabowo tidak serta merta untuk mengejar kekuasaan. Namun, lebih kepada proses yang mengedepankan gagasan politik Nasdem.

Meskipun demikian, pemilik perusahaan media itu menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024–2029.

"Koalisi tidak semata-mata ditentukan bahwa alasannya harus ada harus porsi apa yg kami diperoleh di dalam koalisi. Nasdem mendukung jalannya pemerintahan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan dan menegaskan PDIP akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo di Parlemen, meskipun tidak menempatkan kadernya di kabinet Prabowo-Gibran.

Hal tersebut diungkapkan Puan kala dia selesai menghadiri acara pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

“Kami [PDIP] akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di Parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet,” katanya.

Ketika ditanyai perihal nama kadernya yaitu Azwar Anas yang digadang-gadang akan masuk ke kabinet Prabowo, Puan enggan memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Dia hanya menyebutkan kerja sama dan dukungan terhadap pemerintahan tidak harus berada dalam kabinet.

“Karena tidak ada kader PDIP yang masuk kabinet. Bekerja sama dan saling mendukung itu tidak perlu, tidak harus dalam kabinet,” ucapnya.

Puan menambahkan, terkait sikap politik dan posisi PDIP ke depan akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, dia tidak menyebutkan tanggal pasti kapan pengumuman tersebut disampaikan.

Di sisi lain, putri Megawati Soekarnoputri itu turut menegaskan pertemuan antara Megawati dan Prabowo tetap akan berlangsung meskipun kadernya tidak ada di kabinet.

“Pasti [bertemu]. Ya maknanya bagaimana berdiskusi dalam membangun bangsa seperti yangtadi disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa membangun bangsa itu harus bergotong-royong dan bersatu,” pungkasnya.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan program hilirisasi industri dan sumber daya alam. Ia menyebut kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dapat diurus dan diolah sebaik-baiknya di Indonesia melalui program ini agar hasilnya dinikmati seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok orang.

"Sumber daya alam harus bisa dikelola di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual tinggi dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Menurut Bamsoet, perlu perubahan mindset pembangunan di kalangan pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat, agar terjadi kolaborasi multipihak. Khususnya dalam menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan berkualitas serta berkelanjutan.

Ia mengatakan hal ini dapat diterapkan lewat model ekonomi sirkular. Model ini mengupayakan efisiensi sumber daya, serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang.

"Model ekonomi sirkular ini dapat baik berjalan ketika kualitas industri nasional, sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir. Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga ataupun bijih besi," terangnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan Indonesia tercatat sebagai salah satu pemilik sumber daya alam terbesar dunia, seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Tercatat sepanjang 2023, realisasi produksi bijih nikel RI hampir mencapai 200 juta ton. Sementara, nilai ekspor nikel hasil dari program hilirisasi mencapai Rp 500 triliun.

"Strategi hilirisasi industri yang dilakukan Presiden Joko Widodo juga telah terbukti memberikan hasil sangat positif. Salah satu buktinya, terjadi peningkatan nilai investasi di sektor industri pengolahan non migas yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Di mana nilai investasi sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2014 senilai Rp 186,79 triliun, naik pesat menjadi Rp 565,25 triliun di tahun 2023," pungkas Bamsoet.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Terpilih, Prabowo Subianto telah menerima kedatangan sejumlah elite PKS ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah petinggi PKS yang hadir yakni Plt Presiden PKS Ahmad Heryawan (Aher), Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi hingga Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Aljufri.

Prabowo mengatakan bahwa pertemuan ini telah membuatnya teringat kedekatannya bersama PKS saat sama-sama berjuang di Pilpres 2014 hingga 2019.

"Ini mengingatkan kita masa-masa dahulu, kita juga mulai kerja sama politik kita. Katakanlah persekutuan kita mulai dari Kertanegara sekian tahun yang lalu, 2014. Jadi kita dulu bukan sekutu tapi segajah," ujarnya di kediamannya, Jumat (11/10/2024).

Hanya saja, kata Prabowo, dirinya harus berseberangan dengan PKS lantaran berada di koalisi berbeda pada Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, PKS mengusung Anies Baswedan-Cak Imin pada Pilpres tersebut.

Meskipun begitu, Prabowo tidak mempersoalkannya lantaran hal tersebut merupakan bagian dari dinamika politik. Pada intinya, kata Ketum Gerindra ini, setelah perhelatan Pemilu, maka harus kembali berdamai bersatu.

"Kita sama-sama ingin yang terbaik untuk rakyat kita. Kita sadar, bahwa semua unsur pimpinan politik harus sadar, harus paham dan mengerti kewajiban kita yang mendahulukan dan mengutamakan kepentingan rakyat kita," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut disampaikan, Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri saat menemui Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2024).

Awalnya, Salim menyatakan bahwa alasan pihaknya menemui Prabowo Subianto lantaran ingin mengokohkan persatuan PKS-Gerindra untuk mewujudkan stabilitas politik.

Selanjutnya, dia juga mengatakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa maka perlu adanya persatuan dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia.

"Mewujudkan cita-cita pendiri bangsa di negara yang sangat majemuk ini, tidak mungkin dikelola oleh satu dua kelompok saja. Tapi seluruh komponen bangsa harus bersama-sama," ujar Salim.

Selain itu, Salim juga menyatakan saat ini kondisi geopolitik di dunia sedang tidak baik-baik saja akibat imbas dari peperangan Rusia melawan Ukraina.

Adapun, gempuran Israel ke negara Timur Tengah, khususnya Palestina juga membuat rentetan ancaman keamanan hingga masalah ekonomi dunia.

Dengan demikian, Salim menilai bahwa Prabowo bisa mengemban misi untuk membawa perdamaian dalam konflik tersebut.

"Jadi itulah semua yang membuat kita semangat untuk bersama-sama bergabung dalam pemerintahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dukungan partai politik (parpol) kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus bertambah menjelang agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Terbaru, Partai Buruh secara terang-terangan bakal mendukung pemerintahan Prabowo Subianto pada 2024-2029. Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Komite Eksekutif (Exco) Partai Buruh Said Iqbal.

“Partai Buruh mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih sekaligus kami akan menyampaikan enam harapan Partai Buruh kepada Bapak Presiden Terpilih Prabowo Subianto,” kata Said di acara ulang tahun Partai Buruh dengan tema Peringatan 3 tahun kebangkitan kelas buruh di Istora Senayan, Jakarta Pusat dilansir dari Antara, Rabu (18/9/2024)

Enam harapan Partai Buruh itu, yakni pertama, partai berharap kepemimpinan Prabowo nanti meninjau kembali Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan.

“Kedua, upah yang layak, alalagi sekarang diteyapkan upah minimum 2025. Kami minta itu layak, yaitu (disesuaikan dengan) inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan standar kebutuhan hidup (living cost),” kata Presiden Partai Buruh tersebut.

Ketiga, Partai Buruh berharap pemerintahan ke depan menghapus sistem kerja outsourcing. Keempat, Partai Buruh berharap Prabowo melanjutkan agenda Reforma Agraria dan mewujudkan kedaulatan pangan.

“Kita tidak mau ada impor ketika musim panen raya, dan dikembalikan tanah-tanah petani yang telah direbut korporasi,” kata Said Iqbal.

Harapan kelima, Partai Buruh berharap ada pengangkatan massal para guru honorer dan tenaga honorer lainnya di lingkungan pemerintahan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Keenam, yang terakhir adalah pendidikan gratis, khususnya sampai dengan universitas atau gratis sampai orang kuliah. Enam harapan itu yang akan kami sampaikan kepada Bapak Prabowo,” kata Said Iqbal.

Said yakin Prabowo mampu mewujudkan enam harapan Partai Buruh itu setidaknya dalam periode 100 hari pertama pemerintahannya nanti.

“Ini adalah tentang harapan kaum buruh, petani, nelayan, dan tenaga honorer dan juga kelas pekerja lain,” kata Said Iqbal.

Dalam kesempatan yang sama, Said menyebut dukungan Partai Buruh kepada Prabowo itu mewakili mayoritas konfederasi dan serikat buruh se-Indonesia. Dia juga menyebut Partai Buruh mewakili kepentingan kelas pekerja di antaranya seperti buruh, petani, nelayan, dan guru.

Perbesar

PDIP Bakal Kemana?

Dengan bergabungnya Partai Buruh, deretan parpol yang kini berada di kubu Prabowo-Gibran pun bertambah. Awalnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Partai Gelora, Partai Garuda, PSI, dan Partai Prima.

Peta politik pasca Pilpres 2024 berjalan kian dinamis. Parpol yang awalnya mendukung Anies Baswedan, seperti Partai Nasdem, PKS, PKB, Perindo hingga Partai Buruh kini secara terang-terangan minta bergabung dengan kubu Prabowo dan bernaung di bawah payung KIM Plus.

Dengan demikian, parpol yang belum memutuskan untuk masuk dalam pemerintahan atau justru menjadi oposisi Prabowo-Gibran adalah PDIP.

Terbaru, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dalam waktu dekat. Meski demikian, Politikus PDIP Aria Bima membantah adanya pembahasan soal koalisi dalam pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Aria berpendapat bahwa pertemuan tersebut dapat terwujud, namun menunggu waktu yang tepat. Pertemuan Megawati dan Prabowo dinilai dapat memberikan suasana yang lebih teduh dalam dunia politik Indonesia saat ini.

"Supaya ada suasana yang lebih teduh, bagaimana pertemuan itu memberikan suasana rakyat, suasana bangsa ini semakin lebih bersatu," terangnya ketika ditemui di Senayan Park, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Meskipun demikian, Aria Bima meminta agar rencana pertemuan tidak dikaitkan dengan hal yang transaksional.

"Yang tidak boleh pertemuan dua tokoh itu dikaitkan dengan hal-hal yang sangat transaksional, apalagi dengan koalisi dan tidak koalisi. Kemudian berapa jatah yang akan dinegosiasikan, enggak ada itu," ucap Aria.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak membantah rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Kepada wartawan, Puan mengatakan jika ada banyak hal yang akan dibicarakan Megawati dan Prabowo ketika keduanya bertemu. Namun ketika ditanya tentang potensi PDIP gabung koalisi, Puan tidak menjawab secara jelas.

Pidato Prabowo di HUT Partai Buruh

Presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto berjanji akan mengelola kekayaan bangsa dan negara dengan baik agar dapat dinikmati oleh masyarakat Tanah Air.

Salah satunya, kata Prabowo, pemerintahannya akan mengedepankan perjuangan melalui bidang ekonomi dan sosial.

"Saya bertekad untuk menjaga, mengelola dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya saat memberikan pidato pembuka lewat tayangan video di acara ulang tahun Partai Buruh dengan tema Peringatan 3 tahun kebangkitan kelas buruh di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Dia pun meminta agar masyarakat dapat menjaga persatuan demi menghadapi segala tantangan Negara ke depan. Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu mengaku bahwa dalam kepemimpinannya keadilan ekonomi dan keadilan sosial akan selalu menjadi fokus penting untuk direalisasikan.

"Dengan keadilan ekonomi, dengan keadilan sosial, saya percaya nasib seluruh rakyat Indonesia akan tambah baik. Selamat berjuang, marilah kita bersatu, jangan mau dipecah belah, hanya dengan persatuan di antara kita, kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama," imbuhnya.

Tak hanya itu, di depan ribuan kader buruh, Ketua Partai Gerindra itu juga mengungkapkan komitmennya memperjuangkan keadilan bagi kaum pekerja. Sebab, dia menyatakan akan menjadi presiden untuk semua unsur dari rakyat.

"Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insyaallah akan dilantik menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-8 bersama dengan semua unsur dari rakyat Indonesia," pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Komite Eksekutif (Exco) Partai Buruh Said Iqbal menyatakan pihaknya siap mendukung pemerintahan ke depan yang bakal dipimpin Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Said menjelaskan dukungan itu disampaikan langsung Partai Buruh kepada Prabowo, meski batal untuk berpidato langsung di hadapan ribuan kader Partai Buruh di Istora Senayan, Rabu (18/9/2024).

“Partai Buruh mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih sekaligus kami akan menyampaikan enam harapan Partai Buruh kepada Bapak Presiden Terpilih Prabowo Subianto,” kata Said Iqbal dikutip dari Antara, Kamis (19/9/2024).

Enam harapan Partai Buruh itu, yakni pertama, partai berharap kepemimpinan Prabowo nanti meninjau kembali Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan.

“Kedua, upah yang layak, alalagi sekarang diteyapkan upah minimum 2025. Kami minta itu layak, yaitu (disesuaikan dengan) inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan standar kebutuhan hidup (living cost),” kata Presiden Partai Buruh tersebut.

Ketiga, Partai Buruh berharap pemerintahan ke depan menghapus sistem kerja outsourcing. Keempat, Partai Buruh berharap Prabowo melanjutkan agenda Reforma Agraria dan mewujudkan kedaulatan pangan.

“Kita tidak mau ada impor ketika musim panen raya, dan dikembalikan tanah-tanah petani yang telah direbut korporasi,” kata Said Iqbal.

Harapan kelima, Partai Buruh berharap ada pengangkatan massal para guru honorer dan tenaga honorer lainnya di lingkungan pemerintahan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Keenam, yang terakhir adalah pendidikan gratis, khususnya sampai dengan universitas atau gratis sampai orang kuliah. Enam harapan itu yang akan kami sampaikan kepada Bapak Prabowo,” kata Said Iqbal.

Said yakin Prabowo mampu mewujudkan enam harapan Partai Buruh itu setidaknya dalam periode 100 hari pertama pemerintahannya nanti.

“Ini adalah tentang harapan kaum buruh, petani, nelayan, dan tenaga honorer dan juga kelas pekerja lain,” kata Said Iqbal.

Dalam kesempatan yang sama, Said menyebut dukungan Partai Buruh kepada Prabowo itu mewakili mayoritas konfederasi dan serikat buruh se-Indonesia. Dia juga menyebut Partai Buruh mewakili kepentingan kelas pekerja di antaranya seperti buruh, petani, nelayan, dan guru.

JAKARTA, investor.id - Presiden Joko Widodo meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memberikan tambahan jatah menteri kepada PAN di kabinet pemerintahan baru, periode 2024-2029 mendatang. Hal ini lantaran dalam pandangan Jokowi, PAN konsisten mendukung Prabowo Subianto dalam tiga kali Pilpres sejak 2014, 2019 dan 2024.

"Maka nanti untuk keberlanjutan di kabinet, rasa-rasanya sih PAN mesti ditambahin (kursi menteri)," kata Jokowi disambut tepuk tangan seluruh peserta Kongres ke-6 PAN di hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Meski mengakui penentuan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, Jokowi sudah mengingatkan agar PAN dipertimbangkan dapat jatah tambahan kabinet, mengingat kontribusi PAN dalam mendukung Prabowo.

"Mestinya ada tambahan, tiga kali Pak Muzani tiga kali konsisten, tambahnya terserah Pak Prabowo karena beliau yang memiliki hak prerogatif presiden, (intinya saya) sudah mengingatkan," ungkap Jokowi.

Jokowi pun membeberkan konsistensi dukungan PAN untuk Prabowo. Bahkan, kata dia, ketika Prabowo bertarung dengan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019, PAN konsisten dukung Prabowo.

"Keberlanjutan dukungan PAN pada Pak Prabowo mohon ini dicatat Pak Sekjen Gerindra Pak Muzani, saya ingat, kita semua ingat sudah tiga kali berturut-turut 2014 ada saya ada Pak Prabowo, PAN dukung Pak Prabowo. 2019 ada saya ada Pak Prabowo PAN kembali mendukung Pak Prabowo. 2024 ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, PAN juga tetap dukung Pak Prabowo, tiga kali berturut-turut konsisten dan paling konsisten," pungkas Jokowi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA--DPP Partai Perindo mengaku tidak akan meminta jatah kursi menteri ke Prabowo Subianto, meskipun kini sudah bergabung ke pemerintahannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo usai bertemu Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan pada hari Kamis (15/8/2024) malam.

Angela menjelaskan alasan dirinya tidak meminta jatah kursi menteri lantaran pihak Prabowo Subianto juga tidak membahas hal tersebut bersama Angela.

"Oh kami tidak membahas sampai sejauh itu," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa pembahasan yang dilakukan bersama Prabowo Subianto yaitu terkait arah pembangunan Indonesia ke depan dan peran Partai Perindo untuk kemajuan Indonesia.

"Kami hanya membahas soal bagaimana arah pembangunan ke depannya seperti apa dan bagaimana Perindo bisa terus berkontribusi," katanya.

Sebelumnya, Perindo memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Perindo menyusul PPP yang terlebih dahulu menyatakan bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres 2024.

Adapun pada Pilpres Februari lalu, PPP dan Perindo adalah partai utama yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Bisnis.com, JAKARTA--DPP Partai Perindo menegaskan bahwa pihaknya bakal mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan roda pemerintahan nanti.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo usai bertemu calon presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Angela menjelaskan alasan Partai Perindo kini bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, lantaran ingin berkontibusi untuk membangun Indonesia bersama-sama.

"Karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi, ya tentunya harus bergabung dengan pemerintah. Mungkin itu aja," tuturnya.

Angela optimistis Partai Perindo bisa selalu memberikan gagasan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran dari versi anak muda karena kader Partai Perindo didominasi oleh anak muda yang penuh ide dan gagasan.

"Kami harap kami bisa terus menyalurkan gagasan-gagasan generasi muda dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depannya," katanya.

Sebelumnya, PPP mengklaim bahwa pihaknya sudah memiliki komitmen dengan Partai Gerindra untuk berkoalisi penuh di Pilkada Serentak.

Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono mengatakan bahwa koalisi yang dibangun oleh PPP-Partai Gerindra tidak hanya untuk pilkada serentak di tingkat provinsi, tetapi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Kami sudah memiliki komitmen dengan Partai Gerindra untuk menjalin kerja sama di pemilukada baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan ini juga sudah jalan selama proses pilkada dilakukan," tuturnya.

Dia mengakui bahwa selama proses Pilpres dan Pileg 2024 kemarin, PPP bersebrangan dengan Partai Gerindra. Namun, menurut Mardiono, sikap bersebrangan tersebut tidak boleh dilanjutkan.

"Jadi sudah ada keputusan bahwa tidak ada alasan lain, PPP harus mendukung," katanya.

Dia optimistis Prabowo Subianto bisa lebih cepat menyejahterakan rakyat Indonesia jika PPP sudah bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kita harus cepat menjalankan program kerja Pak Prabowo untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan supaya jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dibuat tanpa batasan dinilai buat mengakomodir koalisi pendukung pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu salah satu yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan usulan penambahan jumlah anggota Wantimpres dalam revisi beleid itu harus dilihat dari pandangan politik.

"Koalisi pendukung pemerintah akan sangat besar, setelah Nasdem dan PKB masuk. Presiden baru butuh space untuk menampung mereka," kata Jannus saat dihubungi pada Sabtu (13/7/2024).

Jannus menilai cara memperbesar jumlah anggota Wantimpres sama saja dengan menambah jumlah kementerian buat mengakomodasi jatah bagi koalisi pendukung pemerintahan Prabowo yang bertambah.

"Sementara membuat kabinet menjadi 40 lebih membutuhkan revisi UU. Maka salah satu jalan adalah memperbesar kapasitas kursi lembaga seperti Wantimpres," ucap Jannus.

Akan tetapi, lanjut Jannus, pengaruh Wantimpres dalam pemerintahan Prabowo mendatang dinilai tak terlampau besar meski jumlah anggotanya ditambah.

"Logikanya, mau dipasang 100 orang pun di dalamnya, posisinya tetap sebagai pemberi pertimbangan, tak lebih, karena wewenang Wantimpres atau DPA (Dewan Pertimbangan Agung) melekat ke institusinya sebagai Wantimpres atau DPA yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan," papar Jannus.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.