Presiden Prabowo Subianto langsung melantik menteri dan wakil menteri (wamen) usai menyandang orang nomor satu di Indonesia. Totalnya, ada 48 menteri, 56 wamen, dan 5 pejabat di luar kementerian koordinator.

Menyoroti hal tersebut, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi yang diisi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karana harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa kabinet Prabowo-Gibran akan memiliki jumlah kementerian yang melebihi Amerika Serikat (AS) dan China.

Peneliti CELIOS, Achmad Hanif Imaduddin, menjelaskan bahwa Indonesia, dengan populasi sekitar 275 juta orang, akan memiliki total 46 kementerian.

Jumlah kementerian ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan AS, yang hanya memiliki 15 eksekutif departemen setingkat kementerian, meskipun populasi negeri Paman Sam mencapai sekitar 346 juta orang.

China, sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia yang melebihi 1,4 miliar, hanya memiliki 21 kementerian.

"Prabowo sebelumnya berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Namun, argumen ini perlu dipertimbangkan dengan melihat komparasi konteks internasional," ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (18/10/2024).

Menurut Hanif, banyaknya jumlah kementerian tidak menjamin peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Justru, jumlah kementerian yang banyak berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan meningkatkan belanja pemerintah untuk menggaji menteri dan wakil menteri yang semakin banyak.

Diketahui, jumlah menteri di kabinet Prabowo akan mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri, meningkat dari kabinet Jokowi yang terdiri dari 34 menteri dan 17 wakil menteri.

Berdasarkan hitungan CELIOS, penambahan kementerian ini dapat menambah anggaran untuk gaji, tunjangan, dan biaya operasional menteri serta wakil menteri sebesar Rp 389,4 miliar per tahun, atau Rp 1,95 triliun selama lima tahun pemerintahan.

Selain itu, penambahan jumlah kementerian juga berpotensi memperlebar angka ketimpangan.

Pasalnya, pejabat-pejabat tersebut akan mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya.

"Meskipun gaji menteri relatif kecil dibandingkan jabatan lain, posisi ini dapat membawa dampak ekonomi yang luas, seperti kenaikan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri, yang dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa kabinet Prabowo-Gibran akan memiliki jumlah kementerian yang melebihi Amerika Serikat (AS) dan China.

Peneliti CELIOS, Achmad Hanif Imaduddin, menjelaskan bahwa Indonesia, dengan populasi sekitar 275 juta orang, akan memiliki total 46 kementerian.

Jumlah kementerian ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan AS, yang hanya memiliki 15 eksekutif departemen setingkat kementerian, meskipun populasi negeri Paman Sam mencapai sekitar 346 juta orang.

China, sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia yang melebihi 1,4 miliar, hanya memiliki 21 kementerian.

"Prabowo sebelumnya berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Namun, argumen ini perlu dipertimbangkan dengan melihat komparasi konteks internasional," ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (18/10/2024).

Menurut Hanif, banyaknya jumlah kementerian tidak menjamin peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Justru, jumlah kementerian yang banyak berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan meningkatkan belanja pemerintah untuk menggaji menteri dan wakil menteri yang semakin banyak.

Diketahui, jumlah menteri di kabinet Prabowo akan mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri, meningkat dari kabinet Jokowi yang terdiri dari 34 menteri dan 17 wakil menteri.

Berdasarkan hitungan CELIOS, penambahan kementerian ini dapat menambah anggaran untuk gaji, tunjangan, dan biaya operasional menteri serta wakil menteri sebesar Rp 389,4 miliar per tahun, atau Rp 1,95 triliun selama lima tahun pemerintahan.

Selain itu, penambahan jumlah kementerian juga berpotensi memperlebar angka ketimpangan.

Pasalnya, pejabat-pejabat tersebut akan mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya.

"Meskipun gaji menteri relatif kecil dibandingkan jabatan lain, posisi ini dapat membawa dampak ekonomi yang luas, seperti kenaikan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri, yang dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan," tuturnya.