Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang beredar (M2) pada September 2024 mencapai Rp 9.044,9 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan (yoy).

Hanya saja, pertumbuhan ini sedikit melambat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 7,3% yoy.

Perlambatan pertumbuhan uang beredar pada September 2024 ini memperpanjang tren perlambatan yang sudah terjadi sejak Juli 2024 lalu. Pasalnya, pada Juni 2024 uang beredar (M2) tumbuh positif 7,8% yoy dibandingkan bulan sebelumnya yang 7,6% yoy.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky mengatakan bahwa melambatnya pertumbuhan uang beredar (M2) adalah laju kredit yang tertahan. Lajunya juga searah dengan pertumbuhan simpanan masyarakat (DPK) seiring pula dengan pertumbuhan M1.

"Laju pertumbuhan yang nyaris sama dengan arah perlambatan ini bisa diartikan memang perekonomian sedang dalam keadaan lesu," ujar Awalil kepada Kontan.co.id, Selasa (22/10).

Termasuk juga di dalamnya tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang menggambarkan laju operasi keuangannya cenderung melandai. Meski kemungkinan akan meningkat pada bulan-bulan mendatang, seiring dengan kebiasaan menghabiskan anggaran dari pemerintah.

Awalil menambahkan, sebenarnya yang perlu dicermati terkait uang beredar dan deflasi adalah base money (MO), mengingat mayoritas transaksi perekonomian Indonesia masih uang tunai (cash). Sayangnya, informasi M0 ini kurang tersedia rutin seperti M1 dan M2.

"Kuat dugaan laju pertumbuhan M0 lebih rendah dari M1 dan M2. Itu yang lebih berdampak pada deflasi," katanya.

Sementara itu, Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang mengatakan bahwa perlambatan uang beredar ini lebih dikarenakan musiman (seasonal) serta dampak dari eksternal global.

Berdasarkan data BI, Hosianna menyebut adanya kontraksi pada aktiva luar negeri serta tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

"Terkait pemerintah pusat ini kita lihat karena pemilu sudah usai serta menyongsong akhir tahun, jadi banyak proyek pemerintah yang telah usai," kata Hosianna.

Sementara terkait aktiva luar negeri, dikarenakan perlambatan aktivitas global yang kemungkinan akan mulai bangkit (rebound) pada tahun 2025.

"Secara keseluruhan pertumbuhan kredit masih solid karena masih dalam target di 10% hingga 12% yoy," imbuhnya.

Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menambahkan bahwa perlambatan uang beredar ini berkaitkan dengan ekspansi kredit yang juga melambat lantaran iklim suku bunga masih belum menurun signifikan.

"Ditambah lagi juga terkait dengan anggaran pemerintah, ya wajar kalau kita lihat jumlah uang yang beredar cenderung trennya agak melambat , dengan tren yang memang kalau kita lihat sih tidak banyak berubah dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya," imbuh Myrdal.

Jakarta -

Sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi RI kini sedang lesu alias tidak baik-baik saja. Hal ini dibuktikan dari khususnya dari penurunan daya beli masyarakat.

Penurunan daya beli ini dapat terlihar dari berbagai indikator seperti deflasi atau penurunan harga produk pangan pokok, penurunan pembelian semen nasional, hingga penurunan pengajuan kredit.

Dirangkum detikcom dari podcast 'Tolak Miskin: Sinyal Deflasi Indikasi Ekonomi RI Kurang Darah' bersama Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad, berikut 6 tanda ekonomi RI sedang lesu:

1. Deflasi Produk Pangan Pokok

Tauhid mengatakan salah satu tanda daya beli masyarakat yang kian melemah adalah turunnya harga produk pangan pokok. Misal cabai, bawang, telur, hingga daging ayam.

"Deflasi ini kan ditandai oleh penurunan (harga) bahan pangan pokok seperti misalnya cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam," ucap Tauhid.

Sebab penurunan harga ini menunjukkan bagaimana kemampuan masyarakat untuk membeli produk-produk pangan pokok semakin melemah. Walaupun penurunan harga juga bisa terjadi saat komoditas tersebut kelebihan suplai.

"Ya bisa jadi memang cabai lagi musim begitu, ya dia banyak suplai. Tetapi kalau responnya tidak banyak (yang beli), ya yang terjadi adalah penurunan harga. Nah ini terjadi di bulan September," sambungnya.

2. Turunnya Penjualan Kendaraan Roda Dua

Selain penurunan pembelian produk pangan pokok, Tauhid menilai penurunan penjualan kendaraan roda dua atau sepeda motor menjadi tanda lain melemahnya daya beli masyarakat.

Sebab kondisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat menahan pembelian kebutuhan lain di luar kebutuhan pokok, seperti sepeda motor.

"Penjualan roda dua itu juga mengalami penurunan. Indikatornya misalnya untuk roda dua di bulan Agustus (2024) itu -4,1% dibandingkan dengan Juli (2024)," terangnya.

3. Penurunan Penjualan Semen Nasional

Tanda lain yang menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat juga terlihat dari pertumbuhan penjualan semen nasional. Sebab menurut Tauhid hal ini menunjukan pertumbuhan sektor properti nasional.

"Kemudian juga indikator misalnya semen nasional yang rata-rata biasanya tumbuh 2,5% ya, itu hanya 2,2%. Padahal dia menunjukkan pergerakan di sektor bangunan masyarakat," papar Tauhid.

4. PMI di Bawah 50

Purchasing Managers Index (PMI) merupakan salah satu indikator ekonomi terpenting yang selalu menjadi sorotan para ekonom dan analis keuangan, termasuk Tauhid.

Sebab indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi sektor manufaktur yang secara tidak langsung arah dan kekuatan ekonomi secara keseluruhan.

PMI Manufaktur memiliki rentang nilai antara 0 hingga 100, di mana angka di atas 50 mengindikasikan ekspansi atau pertumbuhan sektor manufaktur, sedangkan angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi atau penurunan aktivitas.

"Purchasing Manajer Index (PMI) yang di bawah 50 menunjukkan barang yang dibeli lebih banyak, terutama sektor industri ya, lebih banyak daripada barang yang dijual sehingga indikatornya di bawah 50," katanya.

5. Penurunan Permintaan Kredit

Lebih lanjut, Tauhid mengatakan penurunan daya beli masyarakat juga terlihat dari sektor keuangan, terutama pengajuan kredit. Sebab indikator ini secara langsung menunjukkan keinginan masyarakat untuk berbelanja.

"Penurunan kredit itu di Agustus itu persentasenya minus 0,09. Bahkan year on year-nya kreditnya itu turun di Agustus tuh 11,4%, pada di Juli itu 12,4%, jadi laju kreditnya memang turun,"

"itu menunjukkan dari sisi demand, terutama daya beli di bulan ini memang terkontraksi sehingga terjadi deflasi selama beberapa bulan," tambahnya.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menilai kelas menengah yang turun adalah dampak pasca pandemi Covid-19.

Menurut Thomas, anjloknya kelompok kelas menengah tersebut merupakan tantangan bagi pemerintahan Prabowo Subianto menuju Indonesia Maju.

"Saya rasa ini memang menjadi PR pemerintahan Pak Prabowo yang utama bagaimana supaya kita mencari solusi jangka panjang ya untuk kembali ke level pra pandemi," kata Thomas dalam media gathering, di Anyer, Rabu (25/9/2024).

Baca Juga: Kejatuhan Kelas Menengah Indonesia, Makan Tabungan Jadi Pertanda

Thomas menegaskan bahwa pandemi Covid-19 yang terutama terjadi dalam periode 2020-2022 telah membuat aktivitas ekonomi menurun, dan dampaknya menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sehingga, lanjut Thomas, dampak pandemi merupakan faktor eksternal yang merupakan buntut dari kondisi pandemi, dan itu terlepas dari kebijakan pemerintah

"Jadi jangan dianggap (karena) ada kebijakan tertentu tiba-tiba kelas menengah turun terus. Saya garisbawahi bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah ini bukan karena kebijakan yang kurang," ungkap Thomas.

Baca Juga: Pengakuan Bos BCA: 6 Bulan Terakhir Banyak Nasabah Makan Tabungan

Di samping itu, Thomas juga menyampaikan pandangannya mengenai spending atau pengeluaran dari kelompok kalangan menengah. Dia mengkritisi pengeluaran yang besar pada sektor makanan.

"Sekarang spendingnya lebih banyak di-shift ke makanan, ini menunjukkan bahwa spending yang tadinya baju, jalan-jalan, sekarang berubah. Ini memang menjadi suatu hal yang dicermati betul," jelasnya.

Lebih lanjut, Thomas memastikan Kementerian Keuangan memiliki konsentrasi pada permasalahan anjloknya kelompok kelas menengah, terutama digodok di Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

JAKARTA - Departemen Statistik Selandia Baru melaporkan sejumlah orang telah meninggalkan Selandia Baru akibat perlambatan ekonomi dan minimnya kesempatan kerja. Sebanyak 80.200 warga atau 1,5% dari seluruh populasi meninggalkan negara itu sepanjang Januari hingga Juni 2024.

"Keberangkatan 138.600 migran pada Mei 2024 untuk sementara merupakan yang tertinggi dalam catatan periode tahunan," tulis laporan resmi dari Departemen Statistik dikutip dari Anadolu Ajensi, Kamis (15/8/2024).

Masyarakat meninggalkan Selandia Baru terjadi ketika statistik resmi menunjukkan pengangguran naik 1% dan tingkat pekerjaan turun 1,4% per tahun. Akibat pertumbuhan ekonomi melambat di tengah berkurangnya kesempatan kerja banyak anak muda kemudian mencari peluang kerja di luar negeri.

Kelompok usia 18-30 tahun mewakili 38% dari semua migran, yang sebagian besar meninggalkan Selandia Baru menuju Australia dan Inggris.

"Hilangnya migrasi bersih warga negara Selandia Baru pada bulan Juni 2024 terdiri dari 24.900 kedatangan migran dan 80.200 keberangkatan migran. Untuk setiap kedatangan migran warga negara Selandia Baru, ada lebih dari tiga keberangkatan migran," ungkap laporan tersebut.

Namun, total migrasi bersih tetap positif dengan 73.200 migran, jika termasuk warga negara non-Selandia Baru. Imigrasi adalah indikator terbesar dari pertumbuhan atau penurunan populasi di Selandia Baru.

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan salah satu tantangan yang masih dihadapi industri televisi adalah pembajakan konten. Perkembangan teknologi juga sangat erat dengan ancaman pembajakan yang semakin besar.

Hal itu praktis menurunkan minat masyarakat untuk mengakses konten original yang disediakan oleh para penyedia konten. Akhirnya, berdampak pada pendapatan perusahaan karena salah satu sumber pendapatan telah dibajak.

Hal itu disampaikan Hary Tanoe saat menyampaikan pidatonya pada acara MNC Forum LXXVI (76 th): Strategic Business Turnaround-Pay TV & OTT dan Corporate Business Update, yang diselenggarakan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (11/7/2024).

"Pembajakan ini akhirnya berdampak pada penurunan jumlah pelanggan TV kabel. Ini merupakan tantangan," ujar HT.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) per Februari 2024 lalu setidaknya telah ditangani 16.657 pelanggaran hak kekayaan intelektual alias pembajakan. Termasuk didalamnya pembajakan konten-konten atau siaran olahraga yang disiarkan di televisi melalui berbagai platform.

Rincinya, paling banyak pembajakan melalui situs sebanyak 14.978 pelanggaran, internet protocol (IP) 789 pelanggaran, file sharing 449 pelanggaran, facebook/instagram sebanyak 197 pelanggaran, telegram 122 pelanggaran, google/youtube sebanyak 102 pelanggaran, dan melalui platform tiktok sebanyak 11 pelanggaran.

Berdasarkan data organisasi Coalition Against Piracy (CAP), ditemukan rerata pembajakan konten olahraga di Indonesia mencapai 54% pada tahun 2023, angka ini bahkan meningkat sekitar 2% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 52%.

Meski demikian, angka pembajakan di Indonesia ini berdasarkan temuan CAP masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kawasan lain di Asia Pasifik, contohnya Malaysia yang tingkat pembajakan konten olahraga mencapai 60%, maupun Vietnam dan Filipina sebesar 58% pada tahun 2023 lalu.