Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai beberapa komoditas Indonesia yang masuk dalam konsep ekonomi restoratif memiliki peluang besar untuk dapat mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Komoditas tersebut di antaranya kopi, kakao, hingga tengkawang.

Ekonomi restoratif merupakan model ekonomi yang memperhatikan ambang batas lingkungan dalam kegiatan ekonomi, guna memenuhi kebutuhan dasar seluruh individu. Tujuanya, agar semua bisa berkembang dan mencapai kesejahteraan.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan tiga komoditas tersebut sangat diminati pasar internasional. Nilai tambah dari ekspornya bisa bantu stabilkan nilai tukar rupiah, diversifikasi risiko komoditas ekstraktif, hingga mendorong cadangan devisa lebih tinggi.

Bhima mengatakan, ekonomi restoratif bisa menjadi opsi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Ekonomi restoratif menjawab keterlibatan komunitas masyarakat di sekitar hutan dan pesisir dalam menciptakan nilai tambah yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

"Studi di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah yang memiliki konsep pembangunan ekonomi restoratif berhasil menciptakan lapangan kerja lokal," kata Bhima dalam peluncuran buku Ekonomi Era Krisis Iklim, di Jakarta, Kamis (10/10).

Selain itu, ekonomi restoratif akan menurunkan ketimpangan antar wilayah melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Ini akan berbeda dengan ekonomi ekstraktif dimana konsentrasi kekayaan daerah makin tersedot ke jawa.

Ekonomi Ekstraktif

Bhima mengatakan, saat ini Indonesia lebih mengarah pada ekonomi ekstraktif yang berpatokan terhadap barang tambang dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Hal ini tidak akan membuat pendapatan Indonesia tetap tumbuh.

"Ekstraktif ini sebenarnya sangat destruktif dari hal volatilitas yang terlalu cepat. Alam rusak, volatilitas cepat, harga tidak ditentukan dikontrol oleh pemerintah, maka ini lebih banyak sebenarnya rugi," ujarnya.

Dia mengatakan, pergerakan harga komoditas tambang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Ekonomi ekstraktif juga membuat kesehatan masyarakat, khususnya di daerah pertambangan, menjadi turun.

Bhima menyebut, naiknya pendapatan daerah yang memiliki tambang tidak membuat masyarakat di kawasan tersebut dapat dengan mudah mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

.

Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan sebagian besar masyarakat di Indonesia percaya ekonomi restoratif dapat memulihkan kualitas udara. Survei tersebut mengambil pendapat 1.126 responden dari 31 provinsi.

Berdasarkan survei, tersebut menunjukan bahwa 86% responden setuju bahwa ekonomi restoratif dapat meningkatkan kualitas udara yang ada di wilayahnya. Ekonomi restoratif merupakan model ekonomi pembangunan yang mementingkan lingkungan hingga sosial yang berkelanjutan.

Survei terseut tercantum dalam laporan terbaru Celios berjudul "A Just Economy that Balancing Planet and Growth : Survey on Public Perception of Indonesia's Restorative Economy".

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan kepercayaan tersebut tak terlepas dari dampak yang disebabkan oleh industri ekstraktif yang sangat bertolak belakang dengan ekonomi restoratif. Ekonomi ekstraktif adalah usaha yang megelola kegiatan alam.

Berdasarkan riset yang dilakukan Celios dan Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) beberapa waktu lalu menunjukan bahwa ekonomi ekstraktif menyebabkan banyak masalah lingkungan seperti pencemaran udara.

"Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ekonomi restoratif dapat membantu mengurangi atau membalikkan dampak dari ekonomi ekstraktif," tulis Bhima dalam laporan tersebut, Senin (23/9).

Dalam laporan terbaru Celios menunjukan 97,3% masyarakat yang tinggal di pedesaan menilai ekonomi restoratif memiliki dampak positif terhadap kualitas udara. Sedangkan 73% masyarakat yang tinggal di perkotaan juga mengaitkan dengan perbaikan kualitas udara.

Selain terhadap kualitas udara, sebanyak 85,3% masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan mengaitkan ekonomi restoratif dengan turunnya biaya kesehatan. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan.

"Persentase yang lebih tinggi antara ekonomi restoratif dan penurunan biaya kesehatan menunjukkan bahwa komunitas perkotaan, meskipun jauh dari ekosistem hutan dan pesisir, memiliki persepsi positif terhadap ekonomi restoratif," tulisnya.

Presiden Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya selama dua periode dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,2%. Target ini terbilang jauh dari target penerusnya, Prabowo Subianto.

Kepada sejumlah media, Prabowo menyampaikan ambisinya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Sementara itu dalam dokumen visi dan misinya semasa kampanye, tertulis bahwa pemerintahan Prabowo akan berupaya mengangkat pertumbuhan ekonomi di level 6 atau 7 persen.

Keinginan Prabowo sangatlah ambisius dan membahayakan karena dua alasan krusial. Pertama, sejak krisis 1998, pertumbuhan ekonomi di Indonesia stagnan di angka 5%. Selama sepuluh tahun kepemimpinan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi bahkan tidak mengalami pertumbuhan dan tetap berada di angka 5,1% berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2014 dan Outlook 2024. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2022 sebesar 5,3% dan terendah pada 2020 sebesar minus 2,1% saat pandemi.

Kedua, pertumbuhan ekonomi saat ini hanya dimaknai dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun yang tidak lagi relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini karena pemerintah hanya berfokus pada kuantitas luaran (output) ekonomi, tetapi tidak memperhitungkan penipisan sumber daya alam dan kurang mempertimbangkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di lapisan terbawah.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat dunia kehilangan wilayah hutan seluas 178 juta hektare atau seluas Libya sejak 1990 di seluruh dunia akibat eksploitasi besar-besaran. McKinsey and Company turut memperkirakan bahwa kegiatan pertambangan di dunia sedikitnya menghasilkan 1,9 hingga 5,1 gigaton emisi karbon setiap tahun, yang berujung pada pemanasan global, perubahan iklim, dan bencana alam terkait lain.

Beralih pada Ekonomi Restoratif

Kerusakan alam ini menjadi bukti jika pertumbuhan ekonomi tetap dilakukan dengan praktik-praktik destruktif dan ekstraktif, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang bumi menjadi semakin tidak layak huni.

Bahaya orientasi pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan PDB semata diakui oleh para ekonom abad ke-21. Sebagai contoh, ekonom Oxford, Kate Raworth, memopulerkan konsep Ekonomi Donat untuk menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa lagi digenjot terus-menerus karena sistem ekonomi dibatasi oleh ketersediaan dan kualitas ekologi.

Dalam sejumlah literatur, pandangan Raworth dimaknai sebagai manifestasi dari pendekatan ekonomi restoratif. Center of Economic and Law Studies (Celios) mendasarkan konsep ekonomi restoratif pada tiga aspek inti: orientasi terhadap pemulihan alam, pengarusutamaan aksi kolektif, dan transformasi hubungan manusia dengan alam untuk mengurangi ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan.

Kemunculan ekonomi restoratif pada dasarnya menjadi antitesis dari pertumbuhan ekonomi yang hanya mementingkan peningkatan PDB, tanpa mempertimbangkan dampak seluruhnya terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Ini termasuk mempertanyakan ambisi Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Potensi Cuan dari Ekonomi Restoratif

Ekonomi restoratif bukanlah inisiatif keberlanjutan belaka. Banyak studi menunjukkan program pemulihan dan perlindungan lingkungan dapat memberikan timbal balik secara finansial dan sosial dalam jangka panjang.

Cambridge Econometrics memperkirakan untuk setiap Rp20.000 yang dihabiskan untuk penghijauan, rata-rata Rp57.000 akan kembali dalam bentuk manfaat ekonomis dan sosial. Restorasi hutan ini dapat juga membawa manfaat lain, seperti meningkatkan kualitas air, mencegah banjir, hingga meningkatkan keanekaragaman hayati.

Upaya restorasi juga menawarkan pengembalian investasi yang menjanjikan. Studi melaporkan untuk setiap 100 hektare lahan yang kembali ditanami pohon dapat menghasilkan sekitar 1,2 juta poundsterling atau setara Rp24,5 miliar. Upaya ini diprediksi juga dapat menciptakan sekitar 25 juta pekerjaan sementara yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sayangnya, Indonesia belum mengenal nomenklatur ekonomi restoratif dalam kerangka kebijakan maupun fiskal. Inisiatif ini umumnya hanya diakomodasi dalam fungsi perlindungan lingkungan yang sering kali berjumlah sedikit dan tidak dialokasikan khusus untuk restorasi alam secara integratif dan komprehensif.

Sebagai catatan, belanja pemerintah pusat untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup selalu menjadi yang terkecil ketiga dari sebelas fungsi lain selama sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan rancangan anggaran 2025, fungsi lingkungan hidup hanya dialokasikan sebesar Rp11,33 triliun atau tidak sampai 0,5 persen dari total anggaran. Ini menunjukkan pemerintah secara sistematis belum memiliki komitmen berarti terhadap misi keberlanjutan alam dan lingkungan.

Jika Prabowo benar-benar ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berapa pun targetnya, maka ia harus melakukannya dengan cara-cara bermartabat dan bermoral bagi sesama, baik lingkungan maupun masyarakat.

Dalam hal ini, ekonomi restoratif mampu menjadi jawabannya. Sudah banyak bukti dan data menunjukkan inisiatif ini dapat membawa manfaat ekonomis, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan prinsip lebih ramah lingkungan. Sekarang, semua tinggal bergantung pada keseriusan dan komitmen pemerintah mendatang untuk melaksanakannya dalam skala yang lebih besar dan terukur.

Head of Executive Board Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) Gita Syahrani mengatakan Usaha Lestari bisa membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Usaha Lestari bertujuan mendorong kegiatan ekonomi restoratif berlandaskan keanekaragaman hayati dengan mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, dan investor.

Koalisi Ekonomi Membumi mulai mendorong inovasi Usaha Lestari sejak dua tahun silam. Program ini mengusahakan berjalannya ekonomi restoratif dengan agroforestri dan pertanian regeneratif secara gotong royong. Target mereka adalah pelaku usaha yang berkecimpung di pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), seperti petani, pekebun, dan nelayan.

“Kami melihat target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada 2025-2029 nanti bisa diwujudkan melalui ekonomi yang berbasis keanekaragaman hayati. Usaha Lestari akan membantu mewujudkannya,” kata Gita dalam sesi "Monolog Greenovator: “Collective Movement Transformation: Driving Indonesia’s Restorative Economy” di acara Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024 yang diselenggarakan oleh Katadata di Hotel Kempinski, Jakarta Kamis (8/8). KEM merupakan aliansi 34 organisasi yang berfokus pada aksi iklim.

Pada umumnya, ekonomi restoratif adalah model ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan dilakukan bersamaan dengan upaya pelestarian lingkungan dan tata sosial masyarakat. Ekonomi restoratif juga berfokus mengembangkan entitas lokal yang dilakukan secara kolektif dan kolaboratif, serta melakukan inovasi secara holistik.

Sosok peraih Climate Breakthrough 2023 itu mengatakan KEM juga ikut mendorong kapasitas pelaku usaha seperti nelayan atau petani kopi. Para pelaku usaha yang membutuhkan peningkatan skala bisnis, namun tetap bertanggung jawab dengan dampak lingkungan, akan dibantu melalui pendekatan rantai nilai gotong royong untuk dapat terkoneksi dengan investor, enablers, dan aktor pendukung lainnya.

Gita juga mengutip Studi CELIOS yang memaparkan Paradigma Baru Ekonomi yang terdiri dari tiga prinsip dasar. Pertama, memulihkan fungsi ekosistem, struktur objek ekologis maupun sosial termasuk hubungan manusia dan alam.

Berikutnya, yaitu memprioritaskan aksi kolektif dengan penekanan pada pengelolaan SDA oleh masyarakat lokal. Yang terakhir, mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan kedamaian dan keamanan.

“Kami menargetkan akan ada 100 bisnis lestari, 100 yurisdiksi kaya hutan dan gambut berkomitmen, serta mengalirkan pendanaan senilai US$ 200 juta,” kata Gita.

Pendirian Koalisi Ekonomi Membumi pada awalnya ditujukan untuk menemukan keseimbangan antara hilirisasi energi mineral dengan kekayaan SDA Tanah Air. Gita melihat selama ini hilirisasi energi mineral menjadi prioritas pemerintah, padahal sektor perkebunan dan keanekaragaman hayati Indonesia begitu melimpah.

Sebagai misal, ia menyoroti sumber daya mineral seperti nikel dan batu bara yang ditargetkan bisa mencapai 91,72 persen dari target investasi hilirisasi nasional. Sedangkan, sektor kehutanan, pertanian, dan kelautan kurang dari 10 persen dari target investasi hilirisasi Indonesia.

“Maka dari itu Indonesia ini, pemerintah perlu mengutamakan bioekonomi, yang menciptakan petani tangguh, nelayan tangguh, dan pekebun tangguh. Keanekaragaman hayati kita akan dijaga oleh mereka,” tambah Gita.

Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) adalah forum tahunan yang digelar Katadata Indonesia sejak 2020. SAFE membahas isu dan solusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Forum ini menyatukan semua pemangku kepentingan: pemerintah, korporasi dan industri, organisasi masyarakat sipil dan publik untuk mengeksplorasi pengalaman, strategi, dan aksi nyata untuk ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Tahun ini, dengan menghadirkan lebih dari 40 pembicara ahli dan profesional, SAFE berfokus pada sejumlah topik strategis terkait pengembangan ekonomi hijau seperti pasar karbon Indonesia, akselerasi dekarbonisasi industri, transisi energi, pembangunan ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan inisiatif berbagai kelompok masyarakat dalam mendukung isu keberlanjutan dan pelestarian alam.

Kerugian akibat perubahan iklim di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 132 triliun atau US$ 1,4 miliar pada 2050, berdasarkan studi USAID 2020. Pendekatan ekonomi restoratif dibutuhkan untuk menekan dampak dari krisis iklim tersebut.

Ekonomi restoratif adalah sebuah model ekonomi yang memperhatikan keseimbangan kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Head of Executive Board Koalisi Ekonomi Membumi, Gita Syaharani, mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian bencana naik 52 persen pada 2023. Salah satu penyebab bencana tersebut adalah krisis iklim.

"Krisis iklim yang disebabkan tentunya buka karena sebab natural, tapi karena kita sendiri sebagai manusia," ujarnya saat menjadi pembicara dalam rangkaian event Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2024, Kamis (8/8).

Gita megatakan Indonesia perlu mencapai ekualibirum atau keseimbangan antara ekonomi dengan alam. Namun saat ini hal itu belum terealisasi.

Dia mencontohkan investasi hilirsasi yang sebagian besar masih didominasi oleh mineral, batu bara, dan migas. Sementara investasi lainnya seperti perkebunan hingga kehutanan hanya mencapai kurang dari 10 persen.

"Kita perlu mengawal trasisi dan pemulihan dampak negatif dari sektor yang sekarang sudah diprioritaskan, serta meningkatkan potensi yang ada dalam ekonomi restoratifm" ujarnya.

Dia mengatakan, prinsip dasar ekonomi restoratif adalah memulihkan fungsi ekosistem, struktur, dan objek baik ekologis maupun sosial, termasuk hubungan manusia dan alam. Kedua yaitu memprioritaskan aksi kolektif dengan penekanan pada pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat lokal.

Sementara ketiga adalah mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, menciptakan kedamaian, dan keamanan.

Menurut catatan Gita, sebanyak 10,5 juta bangsa Indonesia terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi dengan prinsip restoratif. Namun, gerakan ekonomi restoratif tersebut masih terpisah.

Oleh sebab itu, Gita melakukan inovasi dengan menjembatani pemerintah, industri, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta lembaga keuangan dalam aksi lestari di Indonesia dengan model ekonomi restoratif. Gerakan tersebut disebut Koalisi Ekonomi Membumi.

Tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintahan Prabowo akan lebih berat dibandingkan era Jokowi. Prabowo tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara lama dalam mengungkit pembangunan, apalagi mencapai pertumbuhan tinggi. Selayaknya pemerintah mulai berpikir ulang soal paradigma ekonomi yang selama ini dijalankan. Ekonomi restoratif bisa menjadi jalan baru.

Ekonomi restoratif tengah mendapat perhatian dalam berbagai forum ekonomi internasional. Pembahasan mengenai pentingnya pemulihan alam dan roda ekonomi menjadi topik menarik di tahapan G20 Brasil. Munculnya urgensi ekonomi restoratif di forum global seperti G20 tidak terlepas dari besarnya dampak krisis iklim akibat kebijakan ekonomi yang kurang selaras dengan upaya melestarikan alam.

Dalam rangka mendukung ekonomi restoratif maka dibutuhkan langkah berani dan radikal melalui kebijakan fiskal. Kerja sama berbagai pemangku kepentingan juga dibutuhkan untuk mengokestrasi gerakan progresif ekonomi restoratif.

Ekonomi Ekstraktif yang Eksploitatif

Riset CELIOS dan CREA berjudul “Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel” di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara menemukan bahwa sektor ekstraktif berdampak negatif terhadap ekonomi dan kesehatan. Industri nikel tidak selalu bicara nilai tambah, tapi juga dampak negatif pada total output ekonomi daerah, surplus usaha, serapan tenaga kerja, dan upah tenaga kerja.

Selain itu, cara eksploitasi masif industri nikel juga berdampak negatif pada perekonomian masyarakat hingga Rp6 triliun pada sektor pertanian dan perikanan serta berisiko menurunkan pendapatan masyarakat hingga Rp3,64 triliun.

Bukan hanya dampak ekonomi langsung, simulasi dampak pada kesehatan masyarakat berisiko menimbulkan kematian 3.800 jiwa pada 2025 dan 5.000 jiwa hingga 2030 akibat polusi udara zat PM2.5, NO2, dan SO2 melebihi ambang batas harian. Zat polutif tersebut berasal dari PLTU batubara maupun pengolahan logam.

Ancaman pada lingkungan juga terjadi akibat partikel logam berat yang mengancam keanekaragaman laut dan hutan di kawasan lindung terdekat. Hal ini dapat memberi beban ekonomi sebesar Rp53 triliun hingga 2030.

Temuan lain dalam penelitian CELIOS dan Greenpeace mengungkapkan bahwa kontribusi dari ekonomi ekstraktif yang diklaim selama ini bisa jadi menciptakan kesejahteraan yang semu. Desa-desa yang mengandalkan sektor pertambangan memiliki kecenderungan memiliki akses yang lebih rendah pada pendidikan, air bersih, hingga kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, dan akses pada teknologi komunikasi atau internet. Hal ini dapat memperburuk pencapaian kualitas hidup di wilayah sekitar pertambangan.

Ekonomi Restoratif

Ekonomi restoratif merupakan bentuk antitesa ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada eksploitasi SDA. Prinsip ekonomi restoratif berorientasi pada pemulihan kerusakan lingkungan, kolektivitas masyarakat lokal, dan transformasi sosial-ekologis yang holistik. Cara ini diharapkan mampu menciptakan kualitas hidup manusia yang lebih sejahtera, adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Prinsip ini bisa dikonkretkan dengan menjadikan program dan lembaga yang berkontribusi pada pemulihan lingkungan dan sosial yang holistik menjadi prioritas. Pemerintah dapat memasukkan ke dalam setiap target rencana jangka pendek hingga panjang.

Pendekatan ekonomi restoratif dibutuhkan di tengah penurunan keanekaragaman hayati sebesar 69% selama 50 tahun terakhir di Indonesia. Secara global, menurut UNEP 3,2 miliar orang terutama di pedesaan dan yang termiskin terdampak degradasi tanah. Tak hanya itu, kerusakan alam membawa dampak sosial dan membebani ekonomi global hingga Rp150,4 kuadriliun.

Fokus strategi ekonomi restoratif yang lebih holistik ini diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi senilai US$7-US$30 setara Rp112 ribu - Rp480 ribu pada setiap Rp16 ribu uang yang diinvestasikan untuk merestorasi lahan. Manfaat ini juga termasuk dalam menciptakan green jobs sebesar 18-25 juta, menjaga seperempat ekonomi desa yang tergantung pada hutan, dan menjaga lahan serta keanekaragaman hayati.

Bentuk ekonomi restoratif meliputi ketahanan pangan berbasis pangan lokal dari hutan maupun ekosistem pesisir, penanaman kembali lahan eks tambang, mendorong ekspor produk perkebunan secara berkelanjutan, agroforestri, hingga permakultur.

Dukungan Kebijakan Fiskal

Dukungan kebijakan fiskal untuk ekonomi restoratif di Indonesia masih mengalami beberapa tantangan. Tantangan resistensi politik muncul sebagai implikasi hubungan erat elit politik dan oligarki dengan bisnis pertambangan yang berpotensi menolak disinsentif atas sektor ekstraktif. Resistensi ekonomi menjadi tantangan mengingat dominasi energi fosil, terkhusus batu bara yang masih tinggi dalam mendukung industri dan perekonomian.

Kuatnya kepentingan kelompok yang diuntungkan dari eksploitasi SDA juga menjadi tantangan. Ini tercermin dari Indeks Korupsi Indonesia yang stagnan di 34 poin menjadi indikator rendahnya transparansi dan tingginya angka korupsi di Indonesia.

Kondisi ini menjadi sumber dari ketimpangan fiskal dalam kebijakan ekonomi restoratif. Pembiayaan ekonomi restoratif oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini mencapai Rp103,245 triliun. Dana tersebut didapat dari berbagai mekanisme dan lembaga, seperti dari Dana Bagi Hasil SDA, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk Lingkungan Hidup, Dana Desa untuk Energi Terbarukan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Dana Alokasi Khusus untuk Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dana Alokasi Khusus Pelayanan Sampah.

Di tengah pengelolaan dan implementasi dana tersebut yang masih belum optimal dan tidak tepat sasaran, menurut perkiraan CELIOS Indonesia membutuhkan dana sampai tahun 2045 hingga Rp892,15 triliun. Rendahnya rasio pajak Indonesia yang berimplikasi pada rendahnya penerimaan pajak dan risiko utang berpotensi menambah beban fiskal, sehingga mengurangi porsi anggaran untuk ekonomi restoratif.

Kondisi ini terjadi di saat pemerintah baru masih memiliki beban anggaran dari janji kampanye 2024. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih radikal dan progresif dalam fiskal untuk memenuhi anggaran secara berkelanjutan.

Kebijakan fiskal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal berkeadilan. Kebijakan fiskal berkeadilan yang bisa diambil seperti penerapan pajak produksi batu bara, pajak karbon, windfall profit tax, pajak kekayaan, dan pajak berkeadilan lain dapat menjadi solusi konkrit dalam mengupayakan dana ekonomi restoratif.

Perkiraan CELIOS, setidaknya dapat diperoleh dana hingga Rp241 triliun dari penerapan berbagai pajak yang progresif. Alih-alih memberi insentif fiskal pada sektor ekstraktif dan tinggi emisi, sebaiknya pemerintah menginisiasi langkah berani dan radikal dalam mendukung ekonomi restoratif.

Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat Indonesia membutuhkan setidaknya Rp 892,1 triliun hingga 2045 untuk melaksanakan strategi ekonomi restoratif di berbagai sektor. Ekonomi restoratif merupakan model ekonomi pembangunan yang mementingkan lingkungan hingga sosial yang berkelanjutan.

"Indonesia membutuhkan setidaknya Rp 37 triliun per tahun, dan sekitar Rp 892,15 triliun hingga 2045," ujar Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar Media, dalam peluncuran laporan dan penelitian berjudul "Paradigma Baru Ekonomi: Dukungan Fiskal untuk Ekonomi Restoratif", Kamis (25/7).

Menurutnya, Indonesia masih kekurangan anggaran khusus untuk inisiatif ekonomi restoratif meskipun kesadaran praktik berkelanjutan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan Indonesia sering kali tertinggal dari upaya keberlanjutan lain seperti energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim.

Media mengatakan, setidaknya ada dua tantangan utama yaitu kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan untuk mengembangkan ekonomi restoratif. Untuk itu, ia merekomendasikan model perpajakan progresif dan berkelanjutan di Indonesia. Adapun, angkah yang diusulkan meliputi pajak karbon, pajak produksi batu bara, pajak laba mendadak (windfall tax), dan pajak orang super kaya.

Langkah-langkah ini berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan sebesar Rp 222 triliun sampai dengan Rp 241 triliun per tahun. Dana tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan inisiatif ekonomi restoratif.

"Terobosan inovatif dalam perpajakan ini dapat menjadi opsi pembiayaan untuk mendukung inisiatif restoratif tanpa menambah beban utang dan membebani struktur fiskal saat ini,” ujarnya.

Media merinci, estimasi penerimaan negara dari pajak berkelanjutan dan progresif untuk pembiayaan ekonomi restoratif berasal dari pajak karbon dengan perkiraan mencapai Rp 69,75 triliun, pajak windfall Rp 42, 71 triliun, pajak produksi batu bara Rp 28, 76 trliun, dan pajak orang super kaya Rp 81,56 triliun.

Ekonomi Restoratif Bisa Bawa Cuan

Chairwoman Koalisi Ekonomi Membumi, Gita Syahrani, mengatakan ekonomi restoratif memberikan beragam manfaat untuk lingkungan, termasuk memberikan "cuan" atau keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

Indonesia memiliki potensi ekonomi restoratif yang besar tetapi masih perlu diperbaiki pengelolaannya di sektor hulu. Ekonomi restoratif atau sebuah sistem ekonomi yang melihat kelestarian lingkungan guna menjaga keberlangsungan alam dapat memberikan beragam manfaat bagi manusia.

"Sebenarnya sudah kelihatan (sumber cuan) dari sekarang. Kita melihatnya sektor (ekonomi restoratif) ini yang value creation-nya paling tinggi," ujar Gita dalam podcast GreenTalks dengan judul "Ekonomi Berbasis Alam, Bisa Cuan?", dikutip Selasa (4/6).

Gita mencontohkan salah satu keuntungan yang bisa dinikmati oleh para pelaku ekonomi restoratif datang dari sektor kecantikan. Menurut Gita, konsumen mau membayar mahal untuk produk kecantikan dan perawatan pribadi (personal care) yang menggunakan hasil olahan keanekaragaman hayati (biodiversity) Indonesia yang berkelanjutan.

"Secara nilai memang sudah besar tapi bagaimana kita bisa benerin di hulu dan mendorong supaya dia betul-betul dikelola secara regeneratif. Keanekaragaman hayati itu dikelola tumpangsari dan agroforestri, bukan monokultur," ujar Gita.

Pengelolaan sumber daya alam tersebut bisa melibatkan masyarakat setempat sehingga sumber daya tersebut juga bisa menghasilkan banyak lapangan kerja.

Menurut Gita, komoditas yang sudah telanjur monokultur seperti kelapa sawit sebenarnya bisa dilihat sebagai peluang untuk membantu industri kelapa sawit mengurangi dampak negatifnya.

"Bisa dikelola secara lebih berkelanjutan, tidak ada deforestasi (no deforestation), tidak ada eksploitasi gambut dan itu menjadi komitmen perusahaan-perusahaan di sana," ujarnya.

Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat Indonesia membutuhkan setidaknya Rp 892,1 triliun hingga 2045 untuk melaksanakan strategi ekonomi restoratif di berbagai sektor. Ekonomi restoratif merupakan model ekonomi pembangunan yang mementingkan lingkungan hingga sosial yang berkelanjutan.

"Indonesia membutuhkan setidaknya Rp 37 triliun per tahun, dan sekitar Rp 892,15 triliun hingga 2045," ujar Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar Media, dalam peluncuran laporan dan penelitian berjudul "Paradigma Baru Ekonomi: Dukungan Fiskal untuk Ekonomi Restoratif", Kamis (25/7).

Menurutnya, Indonesia masih kekurangan anggaran khusus untuk inisiatif ekonomi restoratif meskipun kesadaran praktik berkelanjutan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan Indonesia sering kali tertinggal dari upaya keberlanjutan lain seperti energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim.

Media mengatakan, setidaknya ada dua tantangan utama yaitu kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan untuk mengembangkan ekonomi restoratif. Untuk itu, ia merekomendasikan model perpajakan progresif dan berkelanjutan di Indonesia. Adapun, angkah yang diusulkan meliputi pajak karbon, pajak produksi batu bara, pajak laba mendadak (windfall tax), dan pajak orang super kaya.

Langkah-langkah ini berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan sebesar Rp 222 triliun sampai dengan Rp 241 triliun per tahun. Dana tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan inisiatif ekonomi restoratif.

"Terobosan inovatif dalam perpajakan ini dapat menjadi opsi pembiayaan untuk mendukung inisiatif restoratif tanpa menambah beban utang dan membebani struktur fiskal saat ini,” ujarnya.

Media merinci, estimasi penerimaan negara dari pajak berkelanjutan dan progresif untuk pembiayaan ekonomi restoratif berasal dari pajak karbon dengan perkiraan mencapai Rp 69,75 triliun, pajak windfall Rp 42, 71 triliun, pajak produksi batu bara Rp 28, 76 trliun, dan pajak orang super kaya Rp 81,56 triliun.

Ekonomi Restoratif Bisa Bawa Cuan

Chairwoman Koalisi Ekonomi Membumi, Gita Syahrani, mengatakan ekonomi restoratif memberikan beragam manfaat untuk lingkungan, termasuk memberikan "cuan" atau keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

Indonesia memiliki potensi ekonomi restoratif yang besar tetapi masih perlu diperbaiki pengelolaannya di sektor hulu. Ekonomi restoratif atau sebuah sistem ekonomi yang melihat kelestarian lingkungan guna menjaga keberlangsungan alam dapat memberikan beragam manfaat bagi manusia.

"Sebenarnya sudah kelihatan (sumber cuan) dari sekarang. Kita melihatnya sektor (ekonomi restoratif) ini yang value creation-nya paling tinggi," ujar Gita dalam podcast GreenTalks dengan judul "Ekonomi Berbasis Alam, Bisa Cuan?", dikutip Selasa (4/6).

Gita mencontohkan salah satu keuntungan yang bisa dinikmati oleh para pelaku ekonomi restoratif datang dari sektor kecantikan. Menurut Gita, konsumen mau membayar mahal untuk produk kecantikan dan perawatan pribadi (personal care) yang menggunakan hasil olahan keanekaragaman hayati (biodiversity) Indonesia yang berkelanjutan.

"Secara nilai memang sudah besar tapi bagaimana kita bisa benerin di hulu dan mendorong supaya dia betul-betul dikelola secara regeneratif. Keanekaragaman hayati itu dikelola tumpangsari dan agroforestri, bukan monokultur," ujar Gita.

Pengelolaan sumber daya alam tersebut bisa melibatkan masyarakat setempat sehingga sumber daya tersebut juga bisa menghasilkan banyak lapangan kerja.

Menurut Gita, komoditas yang sudah telanjur monokultur seperti kelapa sawit sebenarnya bisa dilihat sebagai peluang untuk membantu industri kelapa sawit mengurangi dampak negatifnya.

"Bisa dikelola secara lebih berkelanjutan, tidak ada deforestasi (no deforestation), tidak ada eksploitasi gambut dan itu menjadi komitmen perusahaan-perusahaan di sana," ujarnya.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menerbitkan Paradigma Baru Ekonomi terkait Dukungan Fiskal untuk Ekonomi Restoratif. Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengatakan Indonesia bisa menghasilkan penerimaan negara dari sisi pajak yang cukup tinggi jika menggunakan model ekonomi restoratif.

Dalam paparannya penerimaan negara setidaknya bisa mencapai Rp 222,78-241,62 triliun per tahun. Angka itu didapat dari berbagai pungutan pajak baru, seperti pajak karbon, pajak windfall, pajak produksi batu bara, dan pajak orang sumber kaya.

"Kita bicara revenue pajak yang baru, kita mem-propose menghitung sumber dari ekonomi restoratif ini, ini bukan ide baru, kami menghitung kembali mengenai ini. Sebetulnya pajak karbon bisa mencapai Rp 69 triliun per tahun. Tetapi memang nggak mudah," kata dia dalam diskusi di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Sumber pajak tersebut lebih detailnya yakni pajak karbon bisa menghasilkan Rp 69,75 triliun, pajak windfall Rp 42, 71 triliun, pajak produksi batu bara Rp 28,76 triliun sampai Rp 47,59 triliun, dan pajak dari orang kaya Ro 81,56 triliun.

Namun, pendapatan itu tidak hanya untuk negara semata, tetapi bisa digunakan pemerintah untuk menggenjot segala program terkait ekonomi restoratif. Jadi sumber dananya tidak dengan utang.

"Terobosan inovatif dalam perpajakan ini dapat menjadi opsi pembiayaan untuk mendukung inisiatif restoratif tanpa menambah beban utang dan membebani struktur fiskal saat ini," ucap dia.

Apa Itu Ekonomi Restoratif?

Ekonomi restoratif merupakan model ekonomi atau salah satu langkah pembangunan mementingkan lingkungan hingga sosial yang berkelanjutan. Dalam diskusi tersebut salah satu yang disinggung adalah bagaimana pemerintah juga harus memperbaiki lingkungan terutama hutan Indonesia.

Jadi perhitungan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkait aktivitas pasar, seperti ekspor dan impornya saja, tetapi harus mementingkan perbaikan lingkungan.

Menurutnya produk domestik bruto (PDB) yang sampai saat ini menjadi acuan pertumbuhan ekonomi, tidak lagi relevan menjadi perhitungan pembangunan negara. PDB hanya memperhitungkan aktivitas pasar tetapi tidak melihat bagaimana kerusakan lingkungan akibat aktivitas pasar tersebut.

"Artinya GDP tidak bisa dimaknai jadi sebuah analisa tunggal untuk melihat progres pembangunan," pungkasnya.