Jakarta: Panitia seleksi (Pansel) diminta tegas dalam melakukan seleksi terhadap calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberanian dibutuhkan agar muruah dan citra KPK dapat lebih baik ke depan.

“Jadi tugas Pansel benar-benar menyeleksi, bukan hanya administrasi. Kalau tugas Pansel selangkah lebih jauh dengan berani mencoret calon yang bermasalah,” kata Yudi dalam tayangan Metro TV, Senin, 15 Juni 2024.

Yudi menyebut Pansel harus lebih berani dalam melakukan seleksi. Jika ada calon yang ditolak publik, rekam jejaknya buruk, bahkan pernah terlibat dalam pelanggaran etik, Pansel tidak perlu ragu untuk mencoret nama calon tersebut.

Baca juga: Nawawi Pomolango Ogah Nyalon Capim KPK

“Kalau misalnya nanti saat pengunguman masih ada yang bermasalah, tentu reputasi Pansel akan diragukan oleh publik, dan trauma kita terhadap Pansel yang lalu bisa jadi akan berulang kembali,” ucap Yudi.
Yudi mengatakan, Pansel harus menunjukan bahwa mereka independen dalam melakukan proses seleksi. Meski Pansel diisi orang-orang yang mempunyai kompetensi, namun hal itu dinilai belum menjamin.

“Orang-orangnya sama (dengan Pansel sebelumnya), kualitasnya ada, tapi saat ini kita belum bisa menilai Pansel kali ini, karena dalam tanda kutip mereka belum bekerja dan belum melakukan suatu hal yang menurut kita signifikan,” ujar Yudi.

Pendaftaran capim KPK periode 2024-2029 telah dibuka sejak 26 Juni 2024 dan akan ditutup pada Senin, 15 Juli 2024. Nantinya Pansel akan menyeleksi setiap pendaftar hingga tersisa 10 nama, barulah akan diserahkan kepada Presiden kemudian diteruskan kepada DPR.

(ABK)

Jakarta: Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap tidak percaya dengan klaim tak adanya surat tugas atas penggeledahan di rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah. Penyidik Rossa Purbo Bekti diyakini tidak sembarangan saat bekerja.

“Tidak mungkin juga Rossa menggeledah tidak mempunyai atau membawa surat perintah penggeledahan, dan ketika selesai penggeledahan pun pasti pemilik rumah akan diberikan berita acara penggeledahan yang ditandatangani masing masing pihak baik penyidik maupun pihak yang digeledah maupun saksi-saksi penggeledahan,” kata Yudi kepada Medcom.id, Selasa, 9 Juli 2024.

Yudi menegaskan profesionalitas Rossa karena pernah bekerja bersama. Menurutnya, rekannya itu merupakan penyidik senior yang sudah sering menangani kasus besar.
“Rossa kan bukan penyidik kemarin sore juga, dia menjadi kasatgas tentu selain karena senioritas tetapi juga pengalaman dan keilmuan yang mumpuni,” ucap Yudi.

Baca juga: Geledah Rumah Kader PDIP, Penyidik KPK Dilaporkan ke Dewas

Penyitaan ponsel yang diklaim tidak berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menyeret buronan Harun Masiku juga dinilai tidak masuk akal untuk Yudi. Sebab, penyidik diyakini meyakini ada informasi penanganan kasus dari barang yang disita.

“Penggeledahan ataupun penyitaan yang dilakukan Rossa merupakan hal biasa. Oleh karena itu marilah kita dukung upaya dari KPK untuk mencari, menemukan dan menangkap Harun Masiku,” tegas Yudi.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah untuk mencari bukti kasus suap buronan Harun Masiku pada Rabu, 3 Juli 2024. Empat ponsel disebut disita penyidik.

“Diambil dari rumahnya, kediaman Pak Donni itu ada handphone, alat komunikasi handphone ada empat yang diambil, dua itu milik istrinya,” kata Kuasa Hukum Donni, Johanes Tobing di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Johanes menjelaskan tim KPK datang ke rumah Donni pada sore hari. Ponsel yang disita penyidik malah bukan milik Donni.

“Jadi, yang lucunya handphone-nya Donni, Pak Donni ini malah tidak disita. Jadi, yang ada, ada tablet, terus handphone milik istrinya,” ucap Johanes.

(ABK)