Jakarta -

PT Pupuk Indonesia (Persero) akan melakukan evaluasi mendalam terhadap distributor pupuk di daerah. Hal ini merespons permintaan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencopot manajer Pupuk Indonesia di daerah yang penyalurannya bermasalah.

Langkah ini dilakukan usai sejumlah kepala desa melaporkan belum menerima tambahan alokasi pupuk subsidi. Bahkan beberapa di antaranya juga mengaku para petaninya masih kesulitan untuk memperoleh pupuk.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, ia sepakat bahwa para oknum yang bermasalah harus segera ditindak tegas dan dicopot dari jabatannya. Namun, sebelum mengambil keputusan itu, pihaknya akan menelaah kembali masukan-masukan dari para kepala desa terkait.

"Nanti kita teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi, tapi saya sepakat kalau demi perbaikan tidak ada kompromi. Tapi juga kita harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah," kata Rahmad di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Rahmad juga akan melakukan evaluasi terhadap 1.076 distributor pupuk di seluruh Indonesia. Dari hasil evaluasi itu, barulah akan diambil kesepakatan untuk tindakan lanjutannya.

"Kita akan lakukan evaluasi dulu. Tadi saya laporkan ke Pak Mentan pokoknya hasil evaluasi kita laporkan. Nanti dari situ dilihat secara objektif yang salah siapa, yang salah diganti," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memanggil sejumlah kepala desa yang mengaku belum menerima tambahan distribusi pupuk ke atas panggung untuk berdialog. Beberapa di antara mereka mengaku tidak mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah menjadi 100%.

Mendengar respons tersebut, Amran memanggil Rahmad Pribadi untuk segera menghubungi para manajer distributor pupuk dan mengecek kondisi ini. Ia juga meminta agar para manajer di area yang bermasalah segera dicopot. Hal ini mengingat seharusnya surat keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk ke daerah sudah selesai dari Juli, namun sebagian daerah masih belum mendapatkan pupuk.

"Pak Dirut tolong manajernya copot deh. Coba cek masing-masing yang nggak sampai dicopot. Ini perintah. Titik. Aku minta daerah dicek, yang dicek nanti bermasalah, dicopot. Ini perintah, nggak bisa ditawar," tegas Amran dalam acara Gerakan Nasional Pangan di Kementerian Pertanian hari yang sama.

Selain itu, Amran juga memastikan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan dalam 1-2 pekan. Ia mengingatkan, apabila terjadi hambatan dan masalah di sektor pangan, termasuk menyangkut pupuk bisa berdampak besar ke negara.

(shc/ara)

Jakarta: Bukan lagi rahasia jika iPhone kerap memiliki masalah pabrikan, termasuk pada seri yang lama dan baru disadari oleh penggunanya. Kabar terbaru menyebut bahwa sebagian iPhone 14 Plus mengalami masalah yang sama, sampai Apple harus menyediakan program perbaikan khusus.

Dilaporkan bahwa iPhone 14 Plus mengalami masalah pada kameranya, yaitu kamera belakang tidak bisa diakses. Permasalahan ini menjadi ramai dibicarakan karena sebagian pengguna iPhone 14 Plus mengalami masalah yang sama, tapi tidak pada iPhone 14, 14 Pro, dan Pro Max.

Dikutip dari situs GSM Arena, masalah kamera di iPhone 14 Plus sebagian ditemukan pada unit yang dijual pada periode April 2023 hingga 2024. Namun permasalahan ini disebut tidak banyak sampai dianggap sebagai kerusakan masal.
Menanggapi hal ini Apple langsung merespon dengan mengumumkan program perbaikan khusus perbaikan atas kamera iPhone 14 Plus. Apple menyediakan program perbaikan untuk durasi tiga tahun sejak tanggal pembelian, dan tanpa biaya sama sekali alias gratis selama tidak ada kerusakan lain.

Selain itu, Apple juga menyediakan refund jika pengguna iPhone 14 Plus yang kameranya bermasalah telah melakukan perbaikan lebih dulu ke mitra distributor resmi Apple. Sejauh ini laporan mengenai masalah tersebut masih terjadi di luar negeri.

Belum ada kabar pengguna iPhone 14 Plus di Indonesia mengalami kendala yang sama atau tidak. Seri iPhone 14 sendiri dijual di Indonesia secara resmi sejak November 2022, saat ini harganya dipastikan sudah turun dibandingkan saat pertama kali rilis.

Nasibnya masih lebih baik dibandingkan iPhone 16 Series yang hingga saat ini belum ada kepastian bahkan bocoran kapan tersedia di Indonesia. Diketahui pemerintah Indonesia masih melarang penjualan iPhone 16 Series karena dianggap belum memenuhi syarat TKDN yang diwajibkan untuk setiap smartphone yang akan dijual di Tanah Air.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa indikator kredit berisiko alias loan at risk(LaR)perbankan kian mendekati level sebelum pandemi Covid-19.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa tren penurunan LaR berlanjut pada September 2024 ke level 10,11%, dibandingkan pada Agustus 2024 yang masih berada pada level 10,17%.

“Rasio LAR tersebut juga mendekati level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (1/11/2024).

Loan at riskmerupakan indikator risiko kredit yang disalurkan oleh bank. LaR terdiri atas kredit kolektibilitas 1 yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus, serta kredit bermasalah atau yang dikenal sebagainon-performing loan(NPL).

Dian lantas menjelaskan, hingga bulan kesembilan tahun ini, kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21%, selisih tipis dari angka 2,26% pada Agustus 2024. NPL nett tercatat stagnan pada level 0,79% sebagaimana bulan sebelumnya.

Sementara itu, kredit bank hingga September 2024 juga masih bertumbuh dobel digit secara tahunan (year on year/YoY) atau 10,85% ke level Rp7.579,25 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Dana pihak ketiga atau DPK juga mengalami pertumbuhan 7,04% YoY menuju level Rp8.721,78 triliun, dibanding pertumbuhan 7,01% pada bulan lalu, dengan giro yang masih menjadi kontributor pertumbuhan terbesar.

Terkait likuiditas perbankan, Dian menyebut bahwa kondisi hingga September 2024 masih memadai dengan rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) sebesar 112,66% dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,4%. Angka ini tercatat jauh di atas ambang batas alias threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Secara umum, tingkat profitabilitas bank atau ROA [return on asset] meningkat ke 2,73%, Agustus yang lalu tercatat sebesar 2,69%, yang menunjukkan kinerja perbankan tetap resilien dan stabil,” lanjutnya.

Terakhir, Dian menjelaskan bahwa rasio permodalan atau CAR (capital adequancy ratio) bank terbilang tinggi selama sembilan bulan tahun ini, dengan meningkat menjadi 26,85%, dibandingkan Agustus lalu yang berada pada kisaran 26,69%.“Ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah ketidakpastian global dewasa ini,” tukasnya.

Jakarta -

Komisi V DPR RI sepakat untuk mengajukan revisi atas Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tenang Jasa Konstruksi atau UU Jasa Konstruksi. Aturan ini dipandang perlu mendapat perbaikan lantaran minimnya sisi pengawasan sehingga muncul banyak pekerjaan bermasalah.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengajukan revisi UU Jasa Konstruksi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislatif (Baleg). Salah satu poin revisinya ialah agar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak lagi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"LPJK akan kami usulkan untuk tidak di bawah Kementerian PUPR. Kalau dulu kan Kementerian PUPR pak, jadi nanti LPJK ini akan kita buat kembali ke luar dari kementerian, karena check and balance itu kami lihat lemah terkait pengadaan barang dan jasa selama ini," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan diskusi lanjutan terkait mekanisme, penyusunan naskah akademik, hingga isu-isu yang kita anggap perlu. Adapun salah satu isu yang disorotinya ialah adanya ketimpangan.

"Dengan UU Jasa Konstruksi yang sudah kami sahkan pada beberapa waktu yang lalu ada terjadi ketimpangan, ada dominasi BUMN terhadap kegiatan-kegiatan APBN. Kemudian organisasi dominasi perusahaan-perusahaan besar," ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke proyek pemerintah. Perusahaan-perusahaan kecil ini juga hanya kebagian tugas menyelesaikan proyek apabila ada permasalahan menimpa perusahaan utama tersebut.

"Hanya kebagian tugas kalau kontraknya tidak selesai, kalau pekerjaannya bermasalah, yang dimintai tolong juga adalah perusahaan-perusahaan di daerah," kata dia.

Selain itu, menurut Lasarus, para perusahaan besar ini juga tidak memobilisasi peralatan dan justru meminjam yang ada di daerah. Katanya, apabila perusahaan terkait merugi, tanggung jawab penyelesaian masalah proyek tersebut malah akan dilimpahkan ke vendor kecil di daerah bahkan vendor tersebut ada yang sampai tidak dibayar.

"Ini PR-PR yang masih tersisa di masa lalu dan kita harus perbaiki terlepas dari success story yang sudah kita capai. Tetapi kita apresiasi dari kerja keras Kementerian PUPR saya sebut dulu, sekarang Kementerian PU," ujar Lasarus.

(shc/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) secara konsolidasian mencetak laba bersih Rp 45,36 triliun pada kuartal III-2024.

Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, angka tersebut tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 44,21 triliun.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar,” ungkap dia dalam konferensi pers kinerja kuartal III-2024, Rabu (30/10/2024).

Dari sisi intermediasi, ia memerinci, hingga akhir September 2024 BRI menyalurkan kredit Rp 1.353,36 triliun, atau tumbuh 8,21 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen di antaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Penyaluran kredit yang tumbuh ini mendorong aset BRI tercatat meningkat 5,94 persen (yoy) menjadi Rp 1.961,92 trilliun.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) BRI pada triwulan III-2024 tercatat sebesar 2,90 persen. Angka ini membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07 persen.

Di samping NPL, bank pelat merah ini juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir kuartal III-2023 menjadi 11,66 persen pada akhir kuartal III-2024.

"BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien," imbuh Sunarso.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) secara konsolidasian mencetak laba bersih Rp 45,36 triliun pada kuartal III-2024.

Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, angka tersebut tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 44,21 triliun.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar,” ungkap dia dalam konferensi pers kinerja kuartal III-2024, Rabu (30/10/2024).

Dari sisi intermediasi, ia memerinci, hingga akhir September 2024 BRI menyalurkan kredit Rp 1.353,36 triliun, atau tumbuh 8,21 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen di antaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Penyaluran kredit yang tumbuh ini mendorong aset BRI tercatat meningkat 5,94 persen (yoy) menjadi Rp 1.961,92 trilliun.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) BRI pada triwulan III-2024 tercatat sebesar 2,90 persen. Angka ini membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07 persen.

Di samping NPL, bank pelat merah ini juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir kuartal III-2023 menjadi 11,66 persen pada akhir kuartal III-2024.

"BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien," imbuh Sunarso.

Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44 persen.

Sementara itu, dari sisi liabilitas BRI menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 1.362,42 triliun atau tumbuh 5,59 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sunarso menuturkan, komposisi dana murah (CASA) masih mendominasi DPK BRI dengan porsi mencapai 64,17 persen atau meningkat dibandingkan dengan CASA pada periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 63,64 persen.

Kemudian, hingga akhir September 2024 tercatat pengguna BRImo telah mencapai 37,14 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp 4.034 triliun atau tumbuh 35,20 persen (yoy).

Tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia.

Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

“Ke depan, BRI akan terus mengelola likuiditas yang prudent untuk memastikan BRI siap menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik,” tutup Sunarso.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan terbaru yang bertujuan meningkatkan integritas laporan keuangan bank. Ketentuan ini salah satunya mengatur larangan kepada pejabat bank hingga intervensi pihak terkait melakukan praktik merias laporan keuangan atau yang dikenal sebagai window dressing.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. Penerbitan beleid ini mengingat pentingnya peran informasi keuangan dan laporan keuangan bank dalam pengambilan keputusan baik oleh regulator maupun segenap pemangku kepentingan, yang membutuhkan ketepatan dan keakuratan proses penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae berharap penerbitan POJK ini menjadi salah satu upaya OJK dalam meningkatkan integritas, tata kelola, dan resiliensi sistem perbankan Indonesia. Lebih utamanya lagi dalam menghadapi berbagai tantangan baik yang bersumber dari faktor internal bank dan faktor eksternal seperti aktivitas keuangan yang dapat membahayakan integritas sistem perbankan.

“Berdasarkan tugas dan kewenangannya, OJK selaku regulator dan pengawas industri perbankan bertugas mengolah informasi keuangan dan laporan keuangan yang disampaikan oleh bank untuk kepentingan pengawasan. Penerbitan POJK ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan OJK secara menyeluruh, termasuk melakukan deteksi dini terhadap permasalahan bank,” ungkap Dian dalam keterangannya, pada Selasa (29/10/2024).

Dia mengatakan, dari sisi pemangku kepentingan seperti investor, deposan, dan masyarakat, informasi keuangan dan laporan keuangan ini diperlukan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga diharuskan merepresentasikan kondisi bank secara tepat.

Lantaran berdasarkan pengawasan OJK, terdapat fakta fraud dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu penyebab bank bermasalah hingga dicabut izin usahanya. Selain itu, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dalam publikasi pada April 2024 menemukan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Global Systemically Important Bank (G-SIB) dalam memanipulasi laporan keuangan agar bank tersebut terlihat lebih aman.

Oleh karena itu, melalui ketentuan terbaru ini, OJK berupaya untuk mencegah praktek window dressing di sektor perbankan. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan Pejabat Eksekutif Bank wajib menghindari tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyebabkan informasi keuangan dan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, baik yang dilakukan melalui manipulasi maupun pencatatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Substansi Pengaturan

POJK 15/2024 memperkuat penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank melalui penerapan internal control over financial reporting (ICFR) yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk menjaga keandalan, keakuratan, dan konsistensi informasi keuangan dan laporan keuangan bank. Aturan ini sekaligus mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan.

“Akurasi substansi dan ketepatan waktu pelaporan dapat digunakan oleh otoritas jasa keuangan sebagai alat untuk mendeteksi dini (early warning system) terhadap masalah dan potensi masalah yang terjadi pada bank tertentu, dan melakukan koreksi dengan cepat,” jelas Dian.

Adapun POJK mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank mengatur antara lain:

Penyusunan informasi dan laporan keuangan mencakup kewajiban bank untuk memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas dan memiliki kebijakan/prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, serta larangan bagi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif terhadap praktek window dressing;

Tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam proses pelaporan keuangan, termasuk pemantauan dan evaluasi oleh komite audit;

Dukungan pemegang saham pengendali dalam proses pelaporan keuangan yang berkualitas dan andal;

Kewajiban pihak terafiliasi untuk menghindari tindakan intervensi kepada bank dalam proses pelaporan keuangan;

Sanksi bagi bank, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, pihak terafiliasi, dan pejabat eksekutif bank, yang melanggar POJK berupa sanksi administratif berupa denda maupun non-denda yang signifikan;

Bank menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan; serta

Bank membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/atau laporan keuangan, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.

POJK Integritas Pelaporan Keuangan Bank ditetapkan di Jakarta pada 2 Oktober 2024 dan diundangkan pada 9 Oktober 2024. POJK ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA kini tengah menangani 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ‘sakit’ berstatus titip kelola. Dari jumlah ini, hanya satu perusahaan yang mulai menunjukkan perbaikan.

14 BUMN tersebut adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), Persero Batam, PNRI, PT Primissima (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Di samping itu, terdapat 8 BUMN sakit yang kemudian gagal dipertahankan alias dibubarkan pemerintah. Mereka adalah PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Industri Gelas (Persero).

Kemudian ada PT Istaka Karya (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN, dan PT PANN Multi Finance selaku anak usaha PT PANN.

Dalam perkembangan terkini, PT PANN resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah No. 43/2024 yang diteken 17 Oktober 2024.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan, pangsa pasar, kemampuan menghadapi disrupsi, dan potensi keberlanjutan kegiatan usaha.

Hasil kajian menunjukkan PT PANN tidak lagi dapat mempertahankan kelangsungan operasionalnya sehingga perseroan perlu dibubarkan.

“PT Pengembangan Armada Niaga Nasional tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perlu untuk membubarkan perusahaan,” tulis PP No. 43/2024 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Dalam beleid tersebut dijelaskan juga bahwa pembubaran telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 11 Oktober 2023.

Keputusan RUPSLB tertuang dalam Berita Acara Nomor 05, yang menetapkan pembubaran PT PANN berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya PP No. 43/2024. Alhasil, perseroan resmi dibubarkan setelah beroperasi sejak 1974.

PROGRES PENYEHATAN

Sementara itu, PT PPA melaporkan bahwa dari total 14 BUMN sakit yang saat ini sedang ditangani, hanya Persero Batam yang mulai memperlihatkan performa positif baik dari sisi keuangan maupun bisnis.

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan kinerja Persero Batam mulai menunjukkan perbaikan setelah meraih konsesi 36 tahun dari Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar.

“Beberapa kinerja produktivitas sudah jauh meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya, kemudian sudah ada direct call dari Batam langsung ke China dan Batam-Vietnam,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pada 27 September 2024.

Ridha menuturkan bahwa PPA sejauh ini masih memastikan keberlanjutan bisnis dari BUMN sakit lainnya. Penyelesaian restrukturisasi, upaya efisiensi, dan optimalisasi aset dari perusahaan pelat merah titip kelola juga terus dilakukan oleh PPA.

Menurutnya, keberlanjutan bisnis dari tiap BUMN titip kelola merupakan keharusan. Jika tidak, langkah pembubaran atau likuidasi kemungkinan bakal ditempuh.

“Keberlanjutan bisnis menjadi krusial. Kalau bisnisnya ini bertahan, jalan. Jika bisnisnya tidak sustain, mungkin arahnya ke sana [likuidasi],” tutur Ridha.

Dia menyatakan bahwa PPA terus mengkaji progres dari keberlanjutan usaha masing-masing BUMN berstatus titip kelola. Hasil kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian BUMN, selaku pemegang saham.

Sebelumnya, Holding BUMN Danareksa menyatakan 14 perusahaan pelat merah titip kelola yang gagal sehat setelah proses restrukturisasi akan diserahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menyatakan pihaknya terus mendorong penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN berstatus titip kelola di PPA.

Menurutnya, BUMN yang memiliki model bisnis berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan akan diserahkan ke Danareksa untuk ditingkatkan. Hal itu bertujuan agar perusahaan tersebut dapat berkontribusi bagi perekonomian.

“BUMN titip kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya pada Juli 2024.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya perbaikan terus dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) di tengah pemburukan kualitas kredit yang dimiliki. Di mana, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) bruto Bank Banter per Juni 2024 masih tergolong tinggi di level 9,76%.

Dalam penjelasannya ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Manajemen Bank Banten membenarkan bahwa ada kenaikan NPL bruto yang pada 31 Desember 2024 masih berada di level 9,36%.

Manajemen Bank Banten melihat ada beberapa faktor eksternal maupun internal yang menyebabkan pemburukan tersebut.

Manajemen Bank Banten merinci debitur-debitur yang saat ini mengalami penurunan kualitas kredit umumya terjadi pada segmen korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut manajemen, bank selalu melakukan analisisi risiko secara menyeluruh untuk memutuskan pemberian kredit.

Untuk segmen korporasi, beberapa perusahaan di sektor konstruksi dan perdagangan sedang mengalami tekanan likuiditas. Sebab, Manajemen Bank Banten mengungkap, ada proyek-proyek yang tertunda akibat turunnya permintaan sehingga kemampuan membayar pun menurun.

Manajemen Bank Banten juga bilang untuk segmen UMKM yang sedang lesu adalah untuk sektor jasa dan ritel yang penyebabnya kurang lebih sama, yaitu menurunnya daya beli masyarakat selama periode yang ditinjau.

“Bank Banten telah merumuskan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi potensi peningkatan kredit bermasalah dan mengelola NPL secara efektif,” ujarnya.

Adapun, beberapa strategi yang dilakukan antara lain perbaikan analisi kredit, pengembangan early warning system, serta percepatan penyelesaian kredit bermasalah. Tak hanya itu, ia bilang Bank Banten juga akan melakukan diversifikasi portofolio.

“Untuk meminimalisir risiko sektoral, Bank Banten melakukan diversifikasi portofolio kredit dengan memperluar segmen debitur yang digarap,” tandas Manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait Bank perekonomian rakyat (BPR) yang mencatatkan rasio kredit bermasalah alias nonperforming loan (NPL) di atas 10%

Kepala OJK Jabodebek & Provinsi Banten Roberto Akyuwen mengatakan kondisi NPL yang mencapai dobel digit adalah karakteristik bawaan dari BPR. Selain itu, pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang turut memberi tekanan pada BPR.

“Memang nature-nya begitu, secara empiric memang dari waktu ke waktu NPL BPR senantiasa di atas 10% rata-rata industri,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Rabu (16/10/2024).

Meskipun saat ini sejumlah BPR mencatat NPL hingga level dobel digit, Roberto optimis bahwa kebijakan konsolidasi yang diterapkan oleh OJK, bersama dengan perbaikan dari sisi operasional BPR saat ini, akan membawa perubahan positif.

Dirinya pun menyoroti BPR yang telah bertransformasi digital menunjukkan respons yang lebih baik dan cepat dalam menghadapi tekanan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

“Ke depan, tidak banyak lagi banyak BPR yang NPL-nya itu dobel digit. Kita berharap bisa di bawah itu,” pungkasnya.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, rasio kredit bermasalah BPR memang membengkak menjadi 11,49% per Juli 2024 dengan nominal NPL Rp16,71 triliun. Total kredit macetnya pun mencapai Rp11 triliun, naik 25,12% yoy.

Pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Juli 2023, NPL BPR sendiri masih berada pada level 9,79% dengan nominal NPL Rp13,35 triliun. Adapun, saat itu, total kredit macet sebesar Rp8,87 triliun.

NPL BPR juga telah merangkak secara perlahan sejak awal tahun 2024, di mana pada Januari 2024 di level 10,25%, kemudian Februari pada level 10,55% dilanjutkan pada Maret, April, Mei dan Juni 2024 yang masing-masing berada di level 10,7%; 11,2%; 11,37% dan 11,39%.

Meski di tengah NPL yang membengkak, berdasarkan data OJK per posisi Juli 2024 perkembangan kinerja industri BPR dan BPRS secara umum masih terjaga baik.

Tercatat, total aset yang tumbuh mecapai 6,12% menjadi senilai Rp221,13 triliun, pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai 7,07% yoy menjadi Rp163,33 triliun serta penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 6,52% yoy menjadi Rp155,93 triliun.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan rasio NPL yang mengalami kenaikan imbas dampak dari pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan, beberapa BPR, kata Tedy, baru menyesuaikan kebijakannya pada akhir periode masa berlaku relaksasi.

"Saya lihat ini akan sebentar, seiring dengan naiknya kredit, tentu rasio NPL akan mengalami perbaikan," ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, seluruh pelaku industri BPR memiliki semangat yang sama untuk terus memperbaiki kinerjanya baik dari sisi kuantitas maupun sisi kualitasnya. Bahkan, dirinya optimistis rasio NPL di industri BPR dapat ditekan di bawah 8%.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah bank di Indonesia semakin gencar mengoptimalkan penjualan aset bermasalah dari kredit debitur yang telah dihapus buku. Langkah ini turut berkontribusi pada peningkatan pendapatan recovery bank pada pertengahan kuartal III-2024.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menjadi salah satu bank yang mengoptimalkan penjualan aset kredit hapus buku melalui berbagai skema, termasuk lelang hak tanggungan dan skema lainnya.

Hasilnya, pendapatan recovery BTN meningkat 60% secara tahunan (year-on-year/yoy), mencapai lebih dari Rp 470 miliar hingga Agustus 2024.

Direktur Assets Management BTN, Elisabeth Novie Riswanti, menyatakan peningkatan pendapatan recovery tersebut terjadi secara merata di segmen kredit komersial dan konsumer.

Selain itu, BTN secara aktif melakukan investor gathering, bekerja sama dengan pihak ketiga seperti balai lelang swasta, serta memanfaatkan kanal digital seperti Portal RumahMurah Bank BTN untuk memudahkan akses masyarakat terhadap agunan siap jual.

"Pada kuartal IV tahun 2024, juga direncanakan akan dilakukan Bulksales," kata Elisabeth kepada Kontan, Senin (14/10).

Seiring dengan peningkatan penjualan aset bermasalah, kualitas kredit BTN membaik, terlihat dari penurunan rasio NPL Gross sebesar 31 basis poin (bps) pada Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun 2023. BTN memproyeksikan rasio NPL akan turun di bawah 3% hingga akhir 2024.

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) juga mencatatkan peningkatan pendapatan recovery dari penjualan aset bermasalah, yang mencapai sekitar Rp 338 miliar hingga Agustus 2024, terutama dari segmen usaha menengah.

Direktur Keuangan Bank Raya, Rustarti Suri Pertiwi, menjelaskan bahwa Bank Raya menggunakan berbagai skema untuk mengoptimalkan pendapatan recovery, seperti penyelesaian damai melalui negosiasi dengan nasabah, lelang melalui KPKNL, serta kerja sama dengan pihak ketiga.

"Sampai kuartal III tahun ini, Bank Raya optimis dengan potensi peningkatan pendapatan recovery. Namun, fokus utama tetap pada ekspansi kredit digital secara hati-hati agar kualitas aset tetap terjaga," ujar Tiwi, sapaan akrab Rustarti, kepada Kontan, Senin (14/10).

Bank Raya juga berhasil menjaga kualitas kreditnya, dengan rasio NPL gross menurun dari 4,35% pada kuartal II-2023 menjadi 4,14% di kuartal II-2024.

Sementara rasio NPL nett tetap terjaga di bawah 2%, yakni sekitar 1,8%. Selain itu, Bank Raya menjaga kecukupan pencadangan-nya dengan NPL Coverage di atas 300%, yaitu sebesar 349% pada akhir kuartal II-2024.

Bank BTN dan Bank Raya optimistis langkah-langkah ini akan terus mendukung perbaikan kualitas aset hingga akhir 2024.

Jakarta -

Pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto tinggal menghitung hari. Namun, 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan saat ini proses pembebasan lahan tersebut memasuki tahap penilaian appraisal tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dari total lahan yang masih bermasalah tersebut, dia menyebut pihaknya memprioritaskan dua kawasan, yakni untuk pembangunan jalan tol IKN seksi 6A dan 6B dan kawasan pengendalian Banjir Sepaku.

"Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal," kata pria yang akrab disapa AHY, dikutip dari akun Instagram @agusyudhoyono, Jumat (11/10/2024).

Kemudian, pihak Otorita IKN (OIKN) dapat mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak. Dia berharap prosesnya segera rampung agar tidak menyisakan masalah ke depannya.

Dia memastikan sekitar 34 ribuan hektar lahan dari total 36 ribuan lahan yang dialokasikan untuk IKN tidak bermasalah. Pihaknya sendiri telah membebaskan sekitar 4.000 hektar lahan untuk pembangunan Bandara IKN.

"Kami, Kementerian ATR BPN terus mengawal pembangunan ini dari awal dan ada juga sekitar 4.000 hektar yang masih kami alokasikan, masih digunakan juga dari alokasi bank tanah, utamanya untuk VIP bandara juga termasuk pengembangan kawasan yang ada di sana," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis Sumadilaga mengatakan saat ini proses ganti rugi diperuntukkan bagi lahan-lahan priroitas yang dibebaskan, seperti jalan tol IKN segmen 6A dan 6B serta kawasan penanggulangan Banjir Sepaku.

Saat ini, proses ganti rugi baru dilakukan pada masyarakat terdampak di jalan tol IKN segmen 6A dan 6B. Dia pun menargetkan proses ganti rugi itu selesai paling lambat November.

"Iya kan sekarang sudah proses yang di tol 6A, 6B itu. Kita harapkan nanti sekitar Oktober atau November bisa selesai sampai pembayaran. Terakhir anggarannya Rp 90 miliar," kata Danis saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, (27/9/2024).

Saat ditanya mengenai pembebasan lahan secara keseluruhan, Danis menegaskan akan dilakukan secara bertahap. Dia menambahkan anggaran pembebasan lahan lainnya kemungkinan dapat masuk dalam anggaran tahun 2025.

Namun, dapat juga masuk pada anggaran tahun ini apabila peraturan terkait ganti ruginya direvisi. Dia menyebut saat ini skema ganti rugi tersebut akan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Nanti kan bertahap kita ini kan. Mungkin masuk anggaran 2025 ya, tapi bisa saja 2024 kita revisi, masih mungkin. Kami targetkan yang sekarang selesai November. Itu kan yang Perpres 75/2024," tambahnya.

(hns/hns)