Pemerintah menargetkan beban subsidi dan impor energi bisa ditekan. Strategi tersebut adalah melalui pengembangan jaringan gas alias jargas rumah tangga yang masif. Jargas dinilainya dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Pemberian subsidi energi bisa menjadi lebih tepat sasaran dengan adanya jargas. Pada ujungnya, Indonesia bisa memperbaiki neraca keuangan. Jargas juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung.

"Jargas dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani negara," ujar Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri Gunawan Eko Movianto menyampaikan dukungan Kemendagri untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pengembangan jargas.

"Kemendagri mendukung pembangunan jargas untuk swasembada energi agar kita dapat memanfaatkan kekayaan alam domestik bekerjasama bersama seluruh stakeholder dengan eksekusi bertanggungjawab penting untuk dilaksanakan," ujar Eko.

PT PGN selaku operator jargas menyambut baik dukungan dari berbagai stakeholder yang harapannya menjadi stimulus ke depan dalam pengembangan jargas. PGN mengestimasi pengurangan impor LPG dari pengelolaan jargas eksisting PGN saat ini mencapai 84.000 ton per tahun dan pengurangan subsidi Rp 468 miliar per tahun per 1 juta sambungan rumah tangga.

Angka ini tentu akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jargas yang diakselerasi secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait.

"Dibutuhkan penyelarasan bauran energi di wilayah jargas dengan bahan bakar subtitusi, khususnya LPG bersubsidi untuk optimalisasi program Jargas, serta meningkatkan minat pelanggan," ungkap Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari.

Selain itu, dalam konteks geopolitik, ketika timur tengah goyang, maka 50 % pasokan migas dapat terganggu. Jargas dinilai akan jadi salah satu solusi menjaga ketahanan energi nasional.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ujarnya.

Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," kata dia.

Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.

"Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," ujar Diana, ditemui usai Raker.

Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

"Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

Stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat akan dipermak. Stasiun yang kebanyakan melayani kereta ekonomi ini akan dikembangkan dengan tambahan bangunan di sebelah stasiun yang ada saat ini.

Nantinya zona keberangkatan dan kedatangan dipisahkan. Rencananya, pembangunan untuk pengembangan Stasiun Pasar Senen memakan waktu sekitar dua tahun.

Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT KAI (Persero) Rudi As Aturridha menerangkan, konstruksi diperkirakan akan dimulai pada semester II-2025. Kemudian, pembangunan untuk pengembangan stasiun akan memakan waktu dua tahun.

"Insyaallah semester II di 2025, semester 3 tepatnya itu sudah mulai konstruksi, makan waktunya mungkin sekitar 2 tahunan mungkin 2027 kita harapkan sudah selesai," katanya dalam acara Ngobrol Santai Bersama KAI, di Stasiun Pasar Senen Jakarta, Minggu (13/10/2024) kemarin.

Pihaknya akan berhati-hati dalam melakukan pengembangan Stasiun Pasar Senen ini. Sebab, terdapat bangunan cagar budaya, salah satunya pada peron stasiun.

Dia mengatakan, pengembangan Stasiun Pasar Senen ini akan memakan biaya Rp 70 miliar. "Mengenai biayanya sebenarnya sudah kita budgeting dari tahun ini, ini multiyears dari 2024 ini sampai dengan nanti penyelesaian kurang lebih kalau nggak salah, sekitar Rp 70 miliar," katanya.

Dari materi yang disajikan, terdapat tiga poin penting dalam rencana pengembangan Stasiun Pasar Senen yakni pembangunan hall dan crossing penumpang baru, beutifikasi stasiun cagar budaya dan penataan landscape, pedestrian dan area parkir.

Adapun luas stasiun eksisting 15.900 m2. Kemudian, luas terdampak konstruksi 1.476 m2. Luas lantai baru 6.780m2. Dengan demikian luas stasiun baru akan menjadi 20.000 m2.