Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan 'lenyap' begitu saja.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

"Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan," ujar Yandri.

Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

"Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan," kata dia.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disebut-sebut akan lebih lambat. Hal ini karena pemerintah era Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain seperti swasembada pangan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru dilantik menepis hal itu. Menurutnya, justru Prabowo meminta agar IKN bisa dibangun lebih cepat dan bisa selesai pada 3-4 tahun ke depan.

"Oh nggak (diperlambat), justru dia minta selesai 3-4 tahun," tegas Basuki ditemui usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Bagi Basuki, bila pekerjaan sudah ada programnya yang jelas dan anggarannya pun sudah dikucurkan buat apa pekerjaan diperlambat. Dia mengatakan semua hal akan dia kerjakan di ibu kota baru tanpa perlu diperlambat.

"Kalau saya selama itu sudah ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" ujar Basuki.

Targetnya, lembaga yudikatif dan legislatif bisa selesai di tahun 2028 atau hanya 4 tahun dari sekarang. Semua ekosistemnya juga disiapkan mulai dari hunian hingga perkantoran.

"Iya yudikatif, legislatif, termasuk ekosistemnya prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran semua harus disiapkan," kata Basuki.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, dia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Sebab, pemerintah saat ini akan fokus pada swasembada pangan dan energi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan fokus kepada swasembada pangan dan energi merupakan hasil pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan.

Di sisi lain, Dody juga memastikan megaproyek ibu kota baru itu tetap dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody menjelaskan, Prabowo punya kekhawatiran perang akan semakin memanas di saat Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, tentu akan mengalami kesulitan.

Kondisi ini akan memicu permasalahan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, menurutnya ketahanan pangan menjadi fokus utama untuk saat ini.

Sebagai salah satu bentuk dukungan Kementerian PU terhadap ketahanan pangan, hingga saat ini telah dibangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia. Dody mengatakan dalam beberapa tahun ke depan akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," terang Dody.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan tanggung jawab pembangunan IKN juga melibatkan Otorita IKN sehingga koordinasi intensif masih akan terus dilakukan.

Di samping itu, lanjut Diana, Otorita IKN juga punya peran besar dalam hal investasi dari sektor swasta. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan dengan hadirnya investasi swasta.

"Tidak semuanya dengan APBN. Dari Otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli diminta untuk turun tangan dalam mengatasi fenomena batas usia maksimum pelamar kerja. Pasalnya, mayoritas perusahaan menerapkan batas usia maksimum pelamar kerja masih terbilang muda.

Permintaan itu dilayangkan Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin dalam rapat kerja perdana Komisi IX DPR RI bersama Menaker Yassierli di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

"Ini menyangkut soal usia kerja yang dikeluhkan juga. Hari ini, hampir mayoritas perusahaan memberlakukan pelamar kerja itu usianya nggak boleh lebih dari 40 tahun. Ini menjadi masalah," kata Zainul.

Zainul menambahkan, dependency ratio warga Indonesia sebesar 47 persen.

"Jadi 100 orang Indonesia itu, 47-nya itu menggantungkan hidup kepada 53. Jadi satu orang menanggung 47 orang yang nggak produktif," kata Zainul.

Padahal, katanya, usia produktif warga Indonesia hingga 65 tahun. Menurutnya, dependency ratio akan semakin tinggi bila perusahaan terus membatasi usia kerja 40 tahun.

"Akhirnya apa? Yang kita sebut bonus demografi itu enggak akan terjadi. Bonusnya enggak dapat, akhirnya hanya demografinya Pak," kata dia.

"Jadi mohon Mungkin ada pengkajian ulang terkait dengan batas maksimum usia kerja di perusahaan-perusahaan yang dibatasi hanya 40 tahun. Karena usia produktif kita kalau kita pakai patokan kependudukan kan 15-65 tahun Pak, masih dianggap produktif," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ujarnya.

Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," kata dia.

Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.

"Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," ujar Diana, ditemui usai Raker.

Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

"Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

Komisi V DPR RI mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) untuk mengawal keputusan kenaikan tarif jalan tol. Langkah ini menyusul sejumlah keluhan masyarakat tentang kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan pelayanannya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat tentang banyaknya tarif tol yang naik. Padahal di sisi lain, masyarakat menilai pelayanan jalan tol terkait terbilang masih buruk.

"Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh 'pak ketua, pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk'. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

"Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

"Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

Komisi V DPR RI sepakat untuk mengajukan revisi atas Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tenang Jasa Konstruksi atau UU Jasa Konstruksi. Aturan ini dipandang perlu mendapat perbaikan lantaran minimnya sisi pengawasan sehingga muncul banyak pekerjaan bermasalah.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengajukan revisi UU Jasa Konstruksi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislatif (Baleg). Salah satu poin revisinya ialah agar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak lagi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"LPJK akan kami usulkan untuk tidak di bawah Kementerian PUPR. Kalau dulu kan Kementerian PUPR pak, jadi nanti LPJK ini akan kita buat kembali ke luar dari kementerian, karena check and balance itu kami lihat lemah terkait pengadaan barang dan jasa selama ini," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan diskusi lanjutan terkait mekanisme, penyusunan naskah akademik, hingga isu-isu yang kita anggap perlu. Adapun salah satu isu yang disorotinya ialah adanya ketimpangan.

"Dengan UU Jasa Konstruksi yang sudah kami sahkan pada beberapa waktu yang lalu ada terjadi ketimpangan, ada dominasi BUMN terhadap kegiatan-kegiatan APBN. Kemudian organisasi dominasi perusahaan-perusahaan besar," ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke proyek pemerintah. Perusahaan-perusahaan kecil ini juga hanya kebagian tugas menyelesaikan proyek apabila ada permasalahan menimpa perusahaan utama tersebut.

"Hanya kebagian tugas kalau kontraknya tidak selesai, kalau pekerjaannya bermasalah, yang dimintai tolong juga adalah perusahaan-perusahaan di daerah," kata dia.

Selain itu, menurut Lasarus, para perusahaan besar ini juga tidak memobilisasi peralatan dan justru meminjam yang ada di daerah. Katanya, apabila perusahaan terkait merugi, tanggung jawab penyelesaian masalah proyek tersebut malah akan dilimpahkan ke vendor kecil di daerah bahkan vendor tersebut ada yang sampai tidak dibayar.

"Ini PR-PR yang masih tersisa di masa lalu dan kita harus perbaiki terlepas dari success story yang sudah kita capai. Tetapi kita apresiasi dari kerja keras Kementerian PUPR saya sebut dulu, sekarang Kementerian PU," ujar Lasarus.

PKS mempersiapkan rangkaian Pilkada 2024 dengan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Acara tersebut digelar di Hotel Grand Sahid, Jakarta dengan dihadiri 505 kader PKS dari seluruh daerah.

Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi dalam laporan acara mengatakan, Rakernas ini penting untuk persiapan Pilkada mendatang. Ia menyebut, total ada 114 kader PKS yang bakal mengikuti ajang kontestasi Pilkada.

“Kita tugaskan 114 anggota untuk maju dalam berbagai calon kepala daerah dan siap untuk menjadi kepala daerah. Tentunya kita perlu memberikan dukungan dan dorongan kepada para anggota kita yang maju tersebut,” kata Aboe, Jumat (20/9).

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR itu mengungkapkan Pilkada ini juga menjadi lanskap Pemilu 2029 mendatang. Selain itu, ia juga menyebut dalam Pilkada 2024, PKS juga telah memberikan rekomendasi calon kepala daerah sebanyak 484.

“Tingkat partisipasi PKS di pilkada kali ini 88 persen, meningkat dari tahun lalu,” ujar dia.

“PKS sangat serius, saya ulangi, PKS sangat serius dalam menyukseskan pilkada serentak kali ini,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri dalam sambutannya mengajak kepada para kader agar optimis menyongsong Pilkada 2024.

“Kita harus optimistis. Yakin bahwa kita mampu meraih kemenangan,” ujarnya.

Selain itu, Salim juga berharap dari Rakernas kali ini, PKS bisa menghasilkan program konkret untuk pemenangan Pilkada. Ia juga menyebut, agenda tersebut juga sebagai wadah evaluasi Pemilu lalu.

“Saya berharap dalam Rakernas ini kita menghasilkan dua hal, yang pertama adalah menghasilkan program kerja yang real dan sesuai prinsip untuk pemenangan pilkada 2024,” tutup Salim.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 20 hingga 22 September mendatang. Dalam Rakernas tersebut, tak ada pembahasan mengenai pergantian kepemimpinan di PKS.

Artinya, Presiden PKS saat ini, Ahmad Syaikhu, masih akan menjabat hingga periode berakhir masa periodenya di 2025.

“(Rakernas) dihadiri oleh seluruh ketua DPW yang tadi ikut di Rapimnas dan akan membahas berbagai macam agenda terutama bagaimana PKS menyongsong pilkada serentak dan desain organisasi di 2025-2029 ke depan,” kata Jubir PKS, Ahmad Mabruri kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (19/9).

“Desain organisasinya akan dibahas di situ, PKS akan pergantian kepengurusan di tahun 2025. Jadi masih ada sisa satu tahun,” sambungnya.

Mabruri mengatakan, pemilihan presiden PKS itu menjadi kewenangan Majelis Syuro PKS. Ia menambahkan, tak ada rencana pergantian presiden PKS dalam waktu dekat.

“Belum ada pergantian presiden dalam waktu dekat,” ujar dia.

Sementara itu, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa dalam agenda Rakernas tersebut akan membahas dan mengkonsolidasikan kader PKS untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung PKS.

“Insyaallah PKS menargetkan pemenangan 60 persen dari Pilkada serentak yang diikuti di seluruh Indonesia,” kata Syaikhu di lokasi yang sama.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama tiga hari mulai Jumat (20/9) hingga Minggu (22/9).

Agenda Rakernas ini adalah bagian dari rangkaian acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dilaksanakan hari ini, Kamis (19/9).

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengatakan, agenda Rakernas PKS akan membahas terkait persiapan Pilkada serentak. Ia menargetkan PKS menang di 60 persen sebaran Pilkada mendatang.

“Insyaallah PKS menargetkan pemenangan 60 persen dari Pilkada serentak yang diikuti di seluruh Indonesia,” kata Syaikhu kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (19/9).

Selain itu, Syaikhu menjabarkan kader-kader PKS yang akan ikut dalam kontestasi Pilkada. Ada empat kader PKS yang maju sebagai calon gubernur dan tiga kader sebagai calon wakil gubernur.

Syaikhu termasuk salah satunya yakni sebagai calon gubernur Jabar.

“Ada pun yang kepala daerah dalam tingkatan bupati, wali kota, wakil bupati dan wali kota ada 108 anggota PKS yang berpartisipasi maju dalam pilkada tingkat kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Syaikhu juga mengajak masyarakat agar menggunakan haknya secara baik. Ia juga meminta agar bersama-sama untuk mengawasi jalannya Pilkada dari potensi tindak kecurangan.

“Mari kawal bersama agar tidak terjadi berbagai kecurangan sehingga pilkada serentak tahun 2024 ini dapat berjalan dengan jujur, adil, demokratis, aman, damai, dan bermartabat,” tutup Syaikhu.