Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengeluarkan dua peraturan terkait ekspor kratom yang ditetapkan pada 26 Agustus 2024. Lewat beleid ini, ekspor kratom resmi diakui dan diizinkan.

Kedua aturan itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengungkapkan pengaturan ekspor kratom bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan keberterimaan produk ekspor Indonesia.

Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

"Perubahan Permendag tata niaga ekspor kratom merupakan tindak lanjut hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut diputuskan, ekspor kratom harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian hukum," ungkap Isy.

Lebih lanjut, Isy menjelaskan pengaturan tata niaga kratom difokuskan untuk ekspor, bukan penggunaan dalam negeri. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.

"Saya berharap pelaku usaha dapat menjalankan Permendag ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia,"tutur Isy Karim.

Adapun Permendag 20/2024 mengatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang dilarang ekspor. Namun larangan itu belum diberlakukan terhadap ekspor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor.

Sementara, Permendag Nomor 21 Tahun 2024 mengatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan ekspor. Diatur pula perizinan berusaha untuk ekspor kratom harus memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), serta memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS).

Permendag 21/2024 ini juga mengatur syarat eksportir serta jenis, bentuk,dan ukuran kratom yang diperkenankan untuk diekspor.

Dalam Permendag 21/2024, kratom yang boleh diekspor adalah kratom dan bagiannya yang terutama dipakai dalam farmasi, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk, dengan ukuran kurang atau sama dengan 600 mikron.

Adapun eksportir harus memenuhi sejumlah syarat di antaranya memiliki rekomendasi eksportir terdaftar (ET) Krato yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat profil pelaku usaha.

Syarat lainnya memuat jumlah mesin penggiling (milling machine) yang dimiliki/dikuasai; kapasitas produksi tiap mesin penggiling yang dimiliki; jenis atau uraian barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor; dan masa berlaku rekomendasi.

Eksportir juga harus membuat surat pernyataan mandiri (SPM) bermeterai yang paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai profil pelaku usaha; asal usul sumber bahan baku; kapasitas produksi; dan kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan pemasok pabrik atau industri candu.

IDXChannel - Pemerintah resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom. Pengaturan ini merupakan hasil keputusan rapat internal mengenai tata niaga ekspor kratom yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan rapat tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Kedua Permendag ini ditetapkan pada 26 Agustus 2024 dan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan pada 29 Agustus 2024 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan, pengaturan ekspor komoditas kratom bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan keberterimaan produk ekspor Indonesia.

Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

“Perubahan Permendag tata niaga ekspor kratom merupakan tindak lanjut hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut diputuskan, ekspor kratom harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian hukum,” kata Isy Karim dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (10/9).

Lebih lanjut, Isy menuturkan, pengaturan tata niaga kratom difokuskan untuk ekspor, bukan penggunaan dalam negeri. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.

“Saya berharap pelaku usaha dapat menjalankan Permendag ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia,” tutur Isy.

Pada Permendag 20 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang dilarang ekspor. Pada Permendag tersebut, belum diberlakukan ketentuan terhadap ekspor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor.

Sementara pada Permendag Nomor 21 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan ekspor.

Selain itu, ditetapkan bahwa perizinan berusaha untuk ekspor kratom harus memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), serta memilki Persetujuan Ekspor (PE), dan
Laporan Surveyor (LS).

Permendag ini juga mengatur syarat eksportir serta jenis, bentuk, dan ukuran kratom yang diperkenankan untuk diekspor.

Mengutip laman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kratom atau dikenal dengan nama ilmiah Mitragyna speciosa, telah lama digunakan oleh masyarakat di beberapa wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk keperluan medis tradisional.

Daun ini dipercaya memiliki efek analgesik, stimulan, dan dapat membantu mengatasi kecanduan opioid.

Beberapa hasil penelitian menjadi dasar dan acuan bagi Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Obat-obatan dan Kejahatan, United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) dalam penggolongan Kratom sebagai salah satu New Psychoactive Substances (NPS) dari kategori bahan tanaman.

Di dalam Kratom terdapat zat aktif Mitragynine, dan 7-Hydroxymitragynine, dua senyawa alkaloid yang diidentifikasi kuat memiliki efek sedasi dan efek morfin yang digunakan sebagai dasar dalam penggolongan Kratom dalam NPS.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi mengatur penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman Kratom, sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Juni 2024.

Aturan tata niaga ekspor kratom ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No.21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Beleid ini telah diundangkan pada 26 Agustus 2024 dan berlaku 30 hari kerja sejak tanggal diundangkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, menyampaikan, pengaturan ekspor tanaman dengan nama ilmiah Mitragyna speciosa itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan keberterimaan produk ekspor Indonesia.Selain itu, hadirnya aturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.

“Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, diantaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya,” kata Isy dalam keterangan resminya, Senin (9/9/2024).

Kendati pemerintah membuka keran ekspor untuk kratom, Isy menegaskan bahwa terbitnya regulasi ini bukan untuk penggunaan dalam negeri.

Selain itu, pemerintah melalui kedua dokumen tersebut juga telah mengatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang dilarang dan diizinkan ekspor.

Dalam Permendag No.21/2024, tanaman kratom yang diizinkan ekspor yakni tanaman dan bagiannya yang utamanya dipakai dalam farmasi dan selain farmasi dalam bentuk potongan, dihancurkan, atau dalam bentuk bubuk dengan ukuran ≤ 600 mikron.

Sementara melalui Permendag No.20/2024, pemerintah melarang ekspor tanaman kratom dalam bentuk utuh, maupun dalam bentuk potongan, dihancurkan, atau dalam bentuk bubuk dengan ukuran lebih dari 600 mikron.

Untuk pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan ekspor, pemerintah mewajibkan untuk memenuhi persyaratan seperti memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), serta memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS).

“Saya berharap pelaku usaha dapat menjalankan Permendag ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia,” pungkasnya.

Pemerintah pada Juni 2024 telah menyepakati untuk menyusun aturan perdagangan tanaman kratom, usai melaksanakan rapat internal di Istana Negara.

Penyusunan aturan ini sekaligus merespons keluhan dari 18.000 lebih keluarga di Kalimantan Barat yang kesulitan untuk mengekspor kratom. Selain itu, tanaman ini dinilai dapat menjadi kekuatan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebelumnya mengungkapkan, melalui tata niaga tanaman kratom, pemerintah akan mengatur standarisasi agar nilai ekspor kratom Indonesia mengalami peningkatan.

“Kemendag atur tata niaganya untuk bentuk suatu standardisasi, sehingga tidak ada lagi kratom produk Indonesia yang terkandung bakteri ecoli, salmonella, logam berat. Karena sudah ada eksportir kita di-reject barangnya,” jelas Moeldoko di Istana Negara, Kamis (20/6/2024).

Pemerintah resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom. Pengaturan ini merupakan hasil keputusan rapat internal mengenai tata niaga ekspor kratom yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana pada Jumat, (20/6) lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Isy Karim mengungkapkan, pengaturan tata niaga kratom difokuskan untuk ekspor, bukan penggunaan dalam negeri. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.

"Saya berharap pelaku usaha dapat menjalankan Permendag ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia," tutur Isy Karim, dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Selain itu, pengaturan ekspor komoditas kratom bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan produk ekspor Indonesia dapat diterima.

Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

"Perubahan Permendag tata niaga ekspor kratom merupakan tindak lanjut hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut diputuskan, ekspor kratom harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian hukum," ungkap Isy Karim.

Tata niaga kratom tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor

Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Kedua Permendag ini ditetapkan pada 26 Agustus 2024 dan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan. pada 29 Agustus 2024 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada Permendag 20 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang dilarang ekspor. Pada Permendag tersebut, belum diberlakukan ketentuan terhadap ekspor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor.

Sementara pada Permendag Nomor 21 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan ekspor. Selain itu, ditetapkan bahwa perizinan berusaha untuk ekspor kratom harus memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), serta memilki Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS). Permendag ini juga mengatur syarat eksportir serta jenis, bentuk, dan ukuran kratom yang diperkenankan untuk diekspor.