TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pemerintah Joko Widodo yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.

Seperti diketahui regulasi yang mengatur tentang ekspor pasir laut diteken oleh Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dengan mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Masyarakat menolak aturan itu dikarenakan hal tersebut dinilai seperti menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengecam KKP yang tetap jalankan ekspor pasir laut. Dia menilai pernyataan juru bicara KKP, Wahyu Muryadi, soal kelanjutan tambang hasil sedimentasi di laut menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat pesisir dan nelayan.

"Kalau KKP ini tetap mau meneruskan pengerukan sedimentasi pasir laut, sebenernya menjelaskan secara terang bagaimana perilaku kapitalistiknya negara ini, khususnya pemangku kebijakannya," kata Susan saat dihubungi Tempo pada Minggu sore, 29 September 2024.

Menurutnya, pernyataan KKP tentang kelanjutan ekspor pasir laut, hanya mewakilkan kepentingan investasi. "Dan juga dia (pemerintah) kepentingan yang didorong itu tetap kepada kepentingan investasi, tapi bukan kepentingan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Susan mengkritik keras pemerintah yang bertindak semena-mena terhadap kebijakan yang dibuat. Seharusnya, kata dia, peraturan pemerintah dibuat untuk mewakilkan rakyat yang terdampak penambangan pasir laut.

"Karena kalau kemudian memang mereka (KKP) masih menjadi kapal besarnya nelayan, seharusnya mereka mendengarkan dari kawan-kawan nelayan. Bagaimana beratnya kalau kebijakan ini masih terus dilakukan gitu," kata Susan.

Dia meminta KKP agar berbicara jujur kepada masyarakat, terkait aktor yang melatarbelakangi kelanjutan ekspor pasir laut. Susan mengatakan, KKP sebagai instansi pemerintah dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat.

"Artinya, juga sebenarnya mungkin KKP harus mulai jujur ini sebenarnya pesanan siapa gitu, sampai kemudian KKP sedemikian semangat gitu ya, sampai tidak mau mendengarkan gitu," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ekspor pasir laut awalnya aktivitas ilegal selama 22 tahun terakhir. Pelarangan ekspor pasir laut dilakukan pemerintah Indonesia pada 2002 atau di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Penghentian ekspor pasir laut dilakukan karena jadi polemik panas kala itu.

PIXABAY/SWEETLOUISE Ilustrasi pasir, pasir laut.

Kini, ekspor pasir laut itu dilegalkan kembali usai Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Presiden Jokowi bersikukuh bahwa yang akan diekspor bukan pasir laut, melainkan sedimentasi yang mengganggu jalur layar kapal.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut, ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Jokowi memberikan keterangan di Menara Danareksa, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Kemendag tak mau disalahkan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ekspor pasir laut awalnya aktivitas ilegal selama 22 tahun terakhir. Pelarangan ekspor pasir laut dilakukan pemerintah Indonesia pada 2002 atau di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Penghentian ekspor pasir laut dilakukan karena jadi polemik panas kala itu.

PIXABAY/SWEETLOUISE Ilustrasi pasir, pasir laut.

Kini, ekspor pasir laut itu dilegalkan kembali usai Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Presiden Jokowi bersikukuh bahwa yang akan diekspor bukan pasir laut, melainkan sedimentasi yang mengganggu jalur layar kapal.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut, ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Jokowi memberikan keterangan di Menara Danareksa, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Kemendag tak mau disalahkan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ekspor pasir laut awalnya aktivitas ilegal selama 22 tahun terakhir. Pelarangan ekspor pasir laut dilakukan pemerintah Indonesia pada 2002 atau di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Penghentian ekspor pasir laut dilakukan karena jadi polemik panas kala itu.

PIXABAY/SWEETLOUISE Ilustrasi pasir, pasir laut.

Kini, ekspor pasir laut itu dilegalkan kembali usai Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Presiden Jokowi bersikukuh bahwa yang akan diekspor bukan pasir laut, melainkan sedimentasi yang mengganggu jalur layar kapal.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut, ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Jokowi memberikan keterangan di Menara Danareksa, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Kemendag tak mau disalahkan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) beserta Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor menyita sekitar 2.900 lembar karpet dan sajadah hasil dari impor ilegal asal Turkiye. Penyitaan itu dilakukan setelah Zulhas beserta jajaran melakukan ekspose di Pergudangan Jatake, Kota Tangerang, Banten, Senin (23/9/2024).

Zulhas juga menuturkan, bukan dirinya yang mengizinkan ekspor pasir laut dibuka kembali.

“Lho kok saya mengizinkan? Itu kan PP (peraturan pemerintah), kamu tanya dong. Karena ada peraturan pemerintah, sudah lama,” tutur Zulhas.

Zulhas menyebutkan, merevisi Permendag terkait ekspor pasir laut merupakan sebuah konsekuensi karena dirinya menteri dan bagian dari pemerintah.

“Konsekuensi. Saya ini kan pemerintah, jadi kalau sudah ada peraturan pemerintah, masak saya enggak ikut? Saya ini menteri, gimana,” kata Zulhas.

“Bukan setuju atau enggak setuju. Kalau dari pemerintah ya harus dilaksanakan,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan mengatakan, pembukaan ekspor pasir laut diputusan di sidang kabinet.

Bara menjelaskan, proses pengkajian dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan.

“Ini kan kalau soal ekspor pasir laut ini kan merupakan kebijakan pemerintah, diputuskan di rapat kabinet,” kata Bara saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bara mengungkapkan, Kemendag hanya di proses tahap final, yakni perizinan ekspor. Kemendag kemudian merevisi Permendag terkait ekspor pasir laut.

“Kami menerbitkan Permendag untuk melakukan ekspor, harus memiliki ini, itu, ketentuan ini, itu,” kata Bara.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

“Ya kami harus memberikan izin, tidak ada alasan bagi kami untuk menolak. Tapi semuanya itu semua di kementerian teknis, kami hanya di final stage-nya,” tutur Bara.

Bara menuturkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi penentu ekspor pasir laut dibuka kembali.

“Memang izin itu diberikan oleh Kementerian Perdagangan, tapi proses untuk sampai ke sini, aplikasinya itu kan sangat lama. Yang menentukan ini adalah pasir sedimentasi, yang menentukan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi mereka memiliki kunci,” kata Bara.

Bara mengatakan, KKP juga menentukan perusahaan mana saja yang qualified melakukan ekspor. Ekspor pasir laut itu, sebut dia, juga melalui izin yang diberikan oleh Kementerian ESDM.

“Jadi kalau di kami itu hanya mengecek dokumennya, apakah semua rekomendasi sudah dipenuhi, baru kami berikan izin. Begitu saja. Jadi kuncinya bukan di sini sebetulnya,” tutur dia.

Pemerintah diwanti-wanti

Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendorong pemerintah menyetop kebijakan ekspor pasir laut. Fahmy mengatakan, ekspor pasir laut akan memicu dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan ekologi laut.

“Menyebabkan tenggelamnya pulau yang membahayakan bagi rakyat di pesisir pantai, dan meminggirkan nelayan yang tidak dapat melaut lagi,” kata Fahmy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/9/2024).

Fahmy menambahkan, kebijakan ekspor pasir laut tidak tepat jika dilakukan untuk menambah pendapatan negara.

“Kementerian Keuangan mengaku selama ini penerimaan negara yang kecil dari hasil ekspor laut, termasuk pasir laut. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk ekspor pasir laut jauh lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh, sehingga ekspor pasir laut itu tidak layak,” kata Fahmy.

KOMPAS.com/HERU DAHNUR Penampakan sedimentasi pasir laut di muara Aik Kantung, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.

Wanti-wanti sebelumnya juga disampaikan Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani yang meminta agar ekspor pasir laut ditunda.

Muzani menyampaikan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian bagi masyarakat.

“Ketika mudharatnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya,” ucap Muzani di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2024).

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan juga mengingatkan pemerintahan untuk tidak terburu-buru membuka kembali kebijakan ekspor pasir laut.

Sebab, penambangan pasir laut berpotensi menimbulkan masalah lingkungan, khususnya kerusakan ekosistem laut.

"Kami mewanti-wanti pemerintah untuk kembali mempertimbangkan kebijakan ini, karena ekspor pasir bisa menyebabkan ekologi laut terancam bencana,” ujar Daniel dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Daniel berpandangan, pembukaan keran ekspor bisa mendorong terjadinya penambangan pasir laut besar-besaran dan berakibat buruk terhadap aspek lingkungan serta kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Fahmy memprediksi, Singapura akan menjadi satu-satunya negara yang membeli pasir laut asal Indonesia. Hal ini berkaca kasus-kasus sebelumnya.

“Satu-satunya negara yang akan membeli pasir laut Indonesia adalah Singapura untuk reklamasi memperluas daratannya. Sangat ironis, kalau pengedukan pasir laut itu menyebabkan tenggelamnya sejumlah pulau yang mengerutkan daratan wilayah Indonesia,” kata Fahmy.

Di sisi lain, Singapura akan semakin meluas sebagai hasil reklamasi yang ditimbun dari pasir laut Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memprediksi, Singapura menjadi satu-satunya negara yang membeli pasir laut asal Indonesia.

Hal ini disampaikan Fahmy menanggapi kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun.

“Satu-satunya negara yang akan membeli pasir laut Indonesia adalah Singapura untuk reklamasi memperluas daratannya. Sangat ironis, kalau pengedukan pasir laut itu menyebabkan tenggelamnya sejumlah pulau yang mengerutkan daratan wilayah Indonesia,” kata Fahmy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/9/2024).

KOMPAS.com/HERU DAHNUR Penampakan sedimentasi pasir laut di muara Aik Kantung, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.

Fahmy menjelaskan, ekspor pasir laut itu akan memicu dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan ekologi laut.

“Menyebabkan tenggelamnya pulau yang membahayakan bagi rakyat di pesisir pantai, dan meminggirkan nelayan yang tidak dapat melaut lagi,” kata dia.

Fahmy menambahkan, kebijakan ekspor pasir laut tidak tepat jika untuk menambah pendapatan negara.

“Kementerian Keuangan mengaku selama ini penerimaan negara yang kecil dari hasil ekspor laut, termasuk pasir laut. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk ekspor pasir laut jauh lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh, sehingga ekspor pasir laut itu tidak layak,” kata Fahmy.

Fahmy menyebutkan, biaya yang diperhitungkan itu termasuk kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan dan ekologi, serta potensi tenggelamnya sejumlah pulau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memprediksi, Singapura menjadi satu-satunya negara yang membeli pasir laut asal Indonesia.

Hal ini disampaikan Fahmy menanggapi kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun.

“Satu-satunya negara yang akan membeli pasir laut Indonesia adalah Singapura untuk reklamasi memperluas daratannya. Sangat ironis, kalau pengedukan pasir laut itu menyebabkan tenggelamnya sejumlah pulau yang mengerutkan daratan wilayah Indonesia,” kata Fahmy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/9/2024).

KOMPAS.com/HERU DAHNUR Penampakan sedimentasi pasir laut di muara Aik Kantung, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.

Fahmy menjelaskan, ekspor pasir laut itu akan memicu dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan ekologi laut.

“Menyebabkan tenggelamnya pulau yang membahayakan bagi rakyat di pesisir pantai, dan meminggirkan nelayan yang tidak dapat melaut lagi,” kata dia.

Fahmy menambahkan, kebijakan ekspor pasir laut tidak tepat jika untuk menambah pendapatan negara.

“Kementerian Keuangan mengaku selama ini penerimaan negara yang kecil dari hasil ekspor laut, termasuk pasir laut. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk ekspor pasir laut jauh lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh, sehingga ekspor pasir laut itu tidak layak,” kata Fahmy.

Fahmy menyebutkan, biaya yang diperhitungkan itu termasuk kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan dan ekologi, serta potensi tenggelamnya sejumlah pulau.

KOMPAS.com/HERU DAHNUR Penampakan jutaan kubik pasir laut yang menyebabkan pendangkalan di pelabuhan nelayan muara Aik Kantung, Bangka.

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Kemendag mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menekankan, ekspor pasir laut hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Tujuan pengaturan ekspor pasir laut sejalan dengan PP Nomor 26 Tahun 2023.

Adapun kedua Permendag itu merupakan aturan turunan dari peraturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

“Ini kan kalau soal ekspor pasir laut ini kan merupakan kebijakan pemerintah, diputuskan di rapat kabinet,” kata Bara saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bara mengatakan, Kemendag hanya di proses tahap final, yakni perizinan ekspor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memprediksi, Singapura menjadi satu-satunya negara yang membeli pasir laut asal Indonesia.

Hal ini disampaikan Fahmy menanggapi kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun.

“Satu-satunya negara yang akan membeli pasir laut Indonesia adalah Singapura untuk reklamasi memperluas daratannya. Sangat ironis, kalau pengedukan pasir laut itu menyebabkan tenggelamnya sejumlah pulau yang mengerutkan daratan wilayah Indonesia,” kata Fahmy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/9/2024).

KOMPAS.com/HERU DAHNUR Penampakan sedimentasi pasir laut di muara Aik Kantung, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.

Fahmy menjelaskan, ekspor pasir laut itu akan memicu dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan ekologi laut.

“Menyebabkan tenggelamnya pulau yang membahayakan bagi rakyat di pesisir pantai, dan meminggirkan nelayan yang tidak dapat melaut lagi,” kata dia.

Fahmy menambahkan, kebijakan ekspor pasir laut tidak tepat jika untuk menambah pendapatan negara.

“Kementerian Keuangan mengaku selama ini penerimaan negara yang kecil dari hasil ekspor laut, termasuk pasir laut. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk ekspor pasir laut jauh lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh, sehingga ekspor pasir laut itu tidak layak,” kata Fahmy.

Fahmy menyebutkan, biaya yang diperhitungkan itu termasuk kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan dan ekologi, serta potensi tenggelamnya sejumlah pulau.

KOMPAS.com/HERU DAHNUR Penampakan jutaan kubik pasir laut yang menyebabkan pendangkalan di pelabuhan nelayan muara Aik Kantung, Bangka.

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Kemendag mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menekankan, ekspor pasir laut hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Tujuan pengaturan ekspor pasir laut sejalan dengan PP Nomor 26 Tahun 2023.

Adapun kedua Permendag itu merupakan aturan turunan dari peraturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

“Ini kan kalau soal ekspor pasir laut ini kan merupakan kebijakan pemerintah, diputuskan di rapat kabinet,” kata Bara saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bara mengatakan, Kemendag hanya di proses tahap final, yakni perizinan ekspor.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan perizinan ekspor pasir laut diberikan dengan persyaratan yang ketat. Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bara Krishna Hasibuan.

Kebijakan tersebut dibuka setelah ada revisi Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Bara mengatakan belum tentu semua perusahaan yang mengajukan izin ekspor dapat mengantongi izin dari Kemendag. Menurutnya, sebelum mendapatkan izin ekspor dari Kemendag, pengusaha harus melalui proses panjang. Pengusaha tersebut harus mendapatkan izin teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kalau misalnya, nanti kita tahu ada beberapa perusahaan yang mengajukan aplikasi kan. Kita lihat, kalau memang tidak memenuhi syarat, belum ada yang ini, tentu saja kita tidak akan memberikan ekspor. Ini prosesnya juga cukup panjang gitu kan, untuk memenuhi misalnya teknis, requirement teknis dari Kementerian KKP itu juga dengan Kementerian ESDM, apa saja yang harus dipenuhi. Itu semua sangat-sangat ketat gitu," kata Bara saat ditemui di Kemendag, Jakarta, Senin (24/9/2024).

Karena ekspor pasir laut berkaitan dengan lingkungan, tentunya pihaknya akan mengatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dia juga memastikan semua pengusaha memenuhi persyaratan yang sesuai dalam aturan.

Bara menekankan izin terkait teknis ekspor pasir laut tidak hanya dari KKP dan ESDM, tapi juga dari kementerian lain, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pajak atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai mengenai lingkungan akibat aktivitas tersebut. Bara menyebut pihaknya hanya berada di pintu akhir usai semua persyaratan teknisnya terpenuhi.

"Jadi kalau di kita itu hanya kita mengecek dokumennya, apakah semua requirement-nya sudah dipenuhi, baru kita berikan izin. Kami itu hanya finalnya, final stage-nya itu ada di Kementerian Perdagangan. Kita lihat semua apakah sesuai dengan Permendag. Itu kan secara detail, kalau misalnya minta persetujuan dari Kementerian KKP, Kementerian ESDM, ini dari (Kementerian) Lingkungan Hidup, nanti dilihat semua. Dari segi pajaknya kan, dari Kementerian Keuangan. Kalau kita lihat semua sudah terpenuhi, ya kita harus memberikan izin. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak," terangnya.

"Ini kan sesuatu yang kami tahu bahwa ini sesuatu yang sensitif dan ini berhubungan dengan lingkungan hidup dan segala macam. Jadi, semuanya tentu harus kita atur dan semuanya memenuhi persyaratan yang sudah tertuang dalam. Dan ini kan ada PP, Peraturan Pemerintah kan," tambahnya.

Lebih lanjut, dibukanya kembali keran ekspor pasir laut telah disetujui dalam rapat kabinet. Alhasil, keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Jadi, kan Presiden disepakati di rapat kabinet, kita akan membuka lagi, ekspor pasir, misalnya kan. Nah, kemudian disitu dilihat, secara teknis. Misalnya untuk meminize kerusakan lingkungan, yang boleh itu jenisnya pasir sedimentasi, misalnya kan gitu. Itu semua kemudian kan dituangkan dalam PP. Nah, kemudian kita menerbitkan Permendag untuk melakukan ekspor, harus memiliki, ini, ini, ini, ketentuan ini, ini, ini," jelasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus MKP Doni Ismanto mengatakan perusahaan yang ingin mengajukan izin harus berbadan hukum Indonesia. Hal ini tertuang tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Di pasal 27 permen 33 disebut hrs PT yg didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Dari 66 pelaku yang mengajukan izin semuanya berbadan hukum Indonesia," katanya kepada detikcom, Jumat (20/9/2024).

Lebih lanjut, Doni menjelaskan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mengajukan izin. Adapun ketentuannya, di antaranya, setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut harus memenuhi kebutuhan dalam negeri atau DMO, pelaku usaha yang memperoleh persetujuan Izin Pemanfaatan Pasir Laut wajib melakukan pembayaran tahap awal sebesar 5% dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan volume pasir laut yang akan dimanfaatkan sebagaimana tagihan PNBP yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Apabila tagihan 5% PNBP tidak dibayarkan dalam waktu yang ditentukan maka persetujuan Izin Pemanfaatan Pasir Laut dinyatakan batal. Selain itu, setiap pelaku usaha yang memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut harus menyelesaikan perizinan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan.

Doni menegaskan kebutuhan dalam negeri tinggi untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pembangunan bandara dan pelabuhan, hingga merehabilitasi pantai yang hilang. Saat ini, pihaknya sedang disiapkan aturan membagi kebutuhan dari calon pemilik izin terkait pemenuhan kebutuhan dalam negeri. "Sesuai PP, DMO harus terpenuhi (sebelum ekspor)," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) memperkirakan Indonesia berpotensi meraup penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp1.122 triliun dari ekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati mengungkapkan nilai tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan total kebutuhan material untuk diekspor diperkirakan mencapai 17,23 miliar meter kubik.

Nilai tersebut diperoleh dari total potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi pengerukan hasil sedimentasi sebesar 17,65 miliar meter kubik dikurangi kebutuhan material reklamasi dalam negeri sebanyak 421 juta meter kubik.

Dengan menggunakan harga patokan luar negeri yakni sebesar Rp186.000 per meter kubik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.6/2024 dan PNBP sebesar 35%, maka total PNBP yang diterima sebesar Rp1.122 triliun.

“Artinya ada Rp1.000 triliun PNBP akan diterima. Ini asumsi,” kata Susan dalam konferensi pers, Jumat (20/9/2024).

Sementara itu, PNBP yang diterima negara dari penggunaan pasir laut di dalam negeri diestimasikan mencapai Rp11,7 triliun. Nominal tersebut dengan asumsi kebutuhan material reklamasi dalam negeri sebanyak 421 juta dengan menggunakan harga patokan Rp93.000 per meter kubik dan PNBP sebesar 30%.

Meski bisnis ini cukup menggiurkan, Susan lantas mempertanyakan dampaknya terhadap terhadap kedaulatan dan kesejahteraan nelayan. Jangan sampai, PNBP yang diterima tidak dirasakan manfaatnya oleh para nelayan.

“Artinya PNBP itu jadi nonsense kalau kemudian kita bicara hanya sebatas pada angka. Karena pada terapannya, kedaulatan dan kesejahteraan nelayan sangat jauh,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di ujung masa jabatannya membuka keran ekspor pasir laut hasil sedimentasi, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini sekaligus mencabut larangan ekspor pasir laut yang telah berlaku selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Kendati begitu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa yang diekspor adalah sedimen yang ada di laut, bukan pasir laut.

“Jangan lupa, bukan pasir laut ini. Ini kan sedimen yang dapat mengganggu pelayaran. Jadi inti dari peraturan pemerintahnya kan itu,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim saat ditemui di Subang, Rabu (18/9/2024).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan buka suara soal keputusan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut. Implementasi kebijakan itu disebut akan melalui verifikasi ketat untuk memastikan yang diekspor adalah hasil sedimentasi.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan nantinya akan ada tim bersama yang dibentuk. Tim bersama itu kemudian akan mengawasi implementasi kebijakan ekspor pasir laut.

"Kalau mereka (tim bersama) nanti sudah bilang oke, ini sedimen, baru boleh go, diekspor. Kalau kemudian itu dominan pasir silika, nggak boleh diekspor," terang Askolani kepada wartawan di kantornya, Jakarta Timur, Jumat (20/9/2024).

Askolani menyebut kebijakan ekspor pasir laut melibatkan lintas kementerian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

"Itu akan diverifikasi oleh banyak unit kementerian mulai dari KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, untuk memastikan bahwa sedimen yang diambil itu tidak menyalahi ketentuan mengenai speknya," ucapnya.

Askolani menekankan bahwa tidak semua yang diambil kemudian bisa diekspor. "Kalau kemudian di dalam sedimen itu dominan pasir, silika, maka itu nggak boleh diekspor. Jadi ada proses yang akan memverifikasi itu," tegasnya.

Terkait 66 perusahaan yang disebut sedang antre urus izin pemanfaatan pasir laut, Askolani mengaku tidak mengetahuinya.

"Nanti akan ada tim bersama itu ngecek di tiap titik sehingga satu tim bersama itu harus sepakat, bahwa ini layak atau tidak diekspor. Tidak boleh sembarangan juga," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diduga kuat akan memanfaatkan pasir sedimen untuk ekspor, ketimbangkan memperbaiki daerah yang rusak karena abrasi ataupun reklamasi.

Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati menduga, pemanfaatan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut berpotensi besar untuk di ekspor, alih-alih digunakan sebagai material reklamasi ataupun pembangunan infrastruktur dalam negeri.

Bukan tanpa sebab. Susan menuturkan, dibutuhkan 421 juta meter kubik material atau sedimentasi yang akan digunakan untuk menyokong reklamasi di beberapa daerah seperti Bangka Belitung, Lampung, Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau.

Jika dibandingkan dengan total potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi pengerukan, Susan menyebut jumlah konsesi sedimentasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya 2,39%.

Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, Kepmen KP ini baru mencantumkan luasan reklamasi, tanpa ada penjelasan secara detail mengenai peruntukan pasir tersebut.

“Artinya akan ada sangat banyak sekali pasir-pasir yang kita tidak tahu peruntukannya ke mana, diperuntukkan untuk apa, dan kebutuhan secara nasional secara realnya berapa,” kata Susan dalam konferensi pers, Jumat (20/9/2024).

Di sisi lain, Susan menilai bahwa wilayah Natuna-Natuna Utara menjadi daerah yang paling ingin dikeruk. Pasalnya, dari total potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi tersebut mencapai 17,65 miliar meter kubik, 51% berasal dari Natuna atau sebesar 9,09 miliar meter kubik.

Hal ini juga menimbulkan keraguan apakah mungkin hasil sedimentasi di Natuna dan Natuna Utara begitu luas dibandingkan enam lokasi lainnya sehingga negara mengeluarkan konsesi sampai 9,09 miliar meter kubik.

Dia menduga, ini ada kaitannya dengan rencana Singapura untuk membangun proyek reklamasi pelabuhan Tuas yang digadang-gadang bakal menjadi pelabuhan terbesar di dunia.

“Kita mencoba berbaik sangka, tapi kayaknya nggak bisa kami berbaik sangka dalam hal ini, karena 9 miliar itu bukan angka main-main,” pungkasnya.

Pemerintah beberapa waktu lalu menerbitkan aturan mengenai pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut yang salah satunya digunakan untuk ekspor, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16/2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pemerintah telah menetapkan tujuh lokasi yang dapat dilakukan pengerukan pasir laut dengan dalih pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Lokasi tersebut yakni Demak, Jawa Tengah dengan potensi volume hasil sedimentasi di laut sebanyak 1,72 miliar meter kubik, Surabaya, Jawa Timur dengan potensi sebanyak 399 juta meter kubik, dan Cirebon, Jawa Barat 621 juta meter kubik.

Kemudian, Indramayu, Jawa Barat dengan potensi volume hasil sedimentasi di laut sebanyak 1,10 miliar meter kubik, Karawang, Jawa Barat sebanyak 1,74 miliar meter kubik, Selat Makassar, Kalimantan Timur sebanyak 2,97 miliar meter kubik, dan Natuna-Natuna Utara, Kepulauan Riau sebanyak 9,09 miliar meter kubik.

Apabila di total, potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi tersebut mencapai 17,65 miliar meter kubik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait kebijakan Indonesia yang memutuskan untuk membuka keran ekspor pasir laut. Kebijakan itu resmi berlaku setelah Kementerian Perdagangan merampungkan revisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Bahlil mengatakan pihaknya akan mengecek tindak lanjut kebijakan tersebut. Kebijakan itu merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Tindak lanjutnya seperti apa nanti saya cek," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (18/9/2024).

Sepengetahuannya, yang menjadi kewenangannya adalah ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir yang mengandung mineral. Sementara ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir yang tidak mengandung mineral kewenangannya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Yang saya tahu adalah dari hasil sedimentasi yang pasirnya tidak mengandung mineral itu kewenangannya dari KKP, tetapi kalau pasir yang mengandung mineral itu kewenangannya ada di Menteri ESDM," ucapnya.

Kebijakan keran ekspor pasir laut dibuka setelah ada revisi Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

"Revisi dua Permendag ini merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 serta merupakan usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut," ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim, dalam keterangannya, Senin (9/9).

Isy menekankan, ekspor pasir laut hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Dia meyakini, tujuan pengaturan ekspor pasir laut ini sejalan dengan PP Nomor 26 Tahun 2023. Menurutnya, pengaturan dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut.

Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan. pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.

Untuk dapat mengekspor pasir laut dimaksud, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan Permendag Nomor 21 Tahun 2024. Ketentuan- ketentuan yang dimaksud adalah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

"Agar dapat ditetapkan sebagai ET oleh Kemendag, pelaku usaha dan eksportir wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari KKP serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," tulis keterangan Kemendag.

Selain itu, pelaku usaha dan eksportir wajib membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah memenuhi persyaratan sebagai ET, pelaku usaha dan eksportir dapat melengkapi syarat untuk memperoleh PE. Syaratnya, yaitu wajib memiliki Rekomendasi Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut dari KKP dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme domestic market obligation (DMO).

Lihat juga Video: Jokowi Ingatkan Pentingnya Belanja Produk Lokal Imbas Penurunan PMI

[Gambas:Video 20detik]