Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menguji coba program makan bergizi gratis di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu hari ini. Dalam momentum tersebut, Wakil Menteri KP (Wamen KP) Didit Herdiawan memberikan arahan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan KKP.

Didit mengatakan arahan tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT KKP. Adapun sejumlah arahannya, seperti untuk melayani masyarakat dengan optimal, terutama masyarakat pesisir yang berada di pantai sampai dengan darat.

"Kedua tingkatkan makan ikan adakan sosialisasi untuk makan ikan kerja sama nanti dengan badan gizi nasional dilaporkan ke kantor pusat untuk kita adakan kolaborasi makan bergizi," kata Didit dalam acara HUT KKP ke-25, di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (29/10/2024).

Dia menjelaskan makan bergizi ini nantinya diperuntukkan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil. Dia mengusulkan bagi masyarakat pesisir pantai, program MBG terdapat menu ikan. Sebab, dia menilai protein ikan baik untuk kesehatan.

"Makan bergizi ini ditujukan kepada murid, anak-anak dan ibu hamil. Tentunya ditambah program makan ikan di dalamnya kalau daerah pantai semua bisa makan ikan karena protein ikan sangat baik buat kesehatan," jelasnya.

Sejalan dengan itu, dia memerintahkan setiap UPT untuk mendata anak-anak sekolah serta ibu hamil. Nantinya, data-data tersebut akan dilaporkan kepada kantor pusat untuk bisa disinergikan.

"Kaitan dengan itu degera adakan pendataan untuk seluruh UPT di mana ada sekolah SD, SMP, SMA sederajat serta ibu-ibu dilaporkan ke kantor pusat untuk kita adakan kolaborasi kerja sama sinergutas. Ketiga utamakan meningkatkan ekonomi rakyat di daerah yang ada kaitannya dengan nelayan ini wajib hukumnya," terangnya.

"Karena itu semua yg melaksanakan kegiatan perwakilan kkp di daerah bisa melaksanakan kegiatan tersebut tidak usah seremonial tapi langsung kepada rakyat," tambah dia.

(rrd/rrd)

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) menggelar kegiatan Ekspedisi Pesisir di Desa Banyuasih, Pandeglang , Banten. Kegiatan ini bertujuan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir .

Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah menyampaikan bahwa ekspedisi ini merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat dan lingkungan. Kegiatan ini tidak hanya untuk menjaga kebersihan pantai dan ekosistem laut, tetapi juga untuk mendekatkan mahasiswa kepada permasalahan lingkungan yang ada di sekitar.

"Kami berharap ekspedisi ini menjadi langkah awal bagi generasi muda untuk lebih peduli terhadap persoalan-persoalan yang ada di pesisir," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Senin (14/10/2024).

Ilham mengatakan, pembukaan Ekspedisi Pesisir dilakukan pada Sabtu (12/10/2024). Hadir sejumlah mahasiswa, Polairud, Bakamla, BP2MI, serta masyarakat setempat yang berkomitmen terhadap pelestarian alam. Kegiatan ini bertema "Proyeksi Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia".

Kegiatan ini sebagai pemberdayaan masyarakat pesisir melalui berbagai aktivitas, seperti bersih-bersih pantai, penanaman mangrove, edukasi kepada masyarakat pesisir, serta pelatihan. Ekspedisi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

Salah satu agendanya adalah aksi bersih-bersih pantai, yang melibatkan mahasiswa dan warga setempat. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan reaktivasi pantai terbengkalai yang diharapkan mampu memulihkan ekowisata masyarakat Pandeglang.

Ekspedisi Pesisir ini berlangsung selama 15 hari dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, pemerintah setempat, hingga komunitas nelayan. Dalam jangka panjang, hasil dari ekspedisi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan program pelestarian pesisir yang lebih berkelanjutan.

"Dengan adanya kegiatan ini, Hima Persis berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mengampanyekan pentingnya menjaga kelestarian laut, terutama di wilayah pesisir yang kerap terabaikan," ujarnya.



Ketua Pelaksana Tommy Yandra mengatakan bahwa kegiatan ini berangkat dari kondisi geografi Indonesia yang didominasi lautan, tetapi hal tersebut tidak dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem.

"Oleh karena itu, kami menggagas ekspedisi ini dengan harapan dapat membantu dan mengangkat taraf hidup masyarakat pesisir yang saat ini terjerumus dalam kemiskinan," ujar Tommy.

TEMPO.CO, Batam - Masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Sementara Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono berserta jajaran melakukan serangkaian kunjungan kerja di Kota Batam.

Wahyu Trenggono menghadiri beberapa kegiatan, mulai dari peresmian modeling budidaya lobster, pengungkapan kasus penyeludupan benih lobster dan pengungkapan penangkapan kapal asing tambang pasir laut di perairan Batam.

Saat acara peresmian modeling budidaya lobster di Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) KKP di Batam, Kamis, 10 Oktober 2024, Wahyu Trenggono menegaskan kembali pemanfaatan sedimentasi laut diambil karena punya manfaat besar untuk kepentingan pemasukan negara.

"Justru (sedimentadi laut) diambil karena punya manfaat besar untuk kepentingan pemasukam negara," katanya. "Kalau (sedimentasi pasir laut) tak diambil jadi pulau-pulau baru. Kalau jadi pulau-pulau baru masyarakat tidak bisa melaut dan akhirnya masyarakat tidak bisa budidaya."

Sementara soal dampak, Wahyu Trenggono menegaskan, dampak sementara tidak menjadi masalah. "Kalau dampaknya sementara tidak apa-apa," katanya.

Ditemui terpisah dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri KkP di Batam, Juru Bicara KKP Wahyu Muryadi menanggapi adanya aksi masyarakat pesisir menolak PP Nomor 26 Tahun 2023 soal pemanfaatan sedimentasi laut.

"Oh ya, ya mungkin mereka wajar (masyarakat pesisir) khawatir, yakinilah apa yang kami lakukan jauh dari apa yg mereka khawatirkan," kata Wahyu.

Wahyu juga merespons terkait ketakukan nelayan dan masyarakat pesisir terkait aktivitas sedimentasi laut ini akan merusak ekologi sekitar. "Kalau merusak ekologi dan merugikan nelayan, jelas di Permen itu kalau merusak kita hentikan," katanya.

Wahyu menyebutkan kritikan masyarakat pesisir itu hal wajar. "Anak bangsa berhak keritik. Kami akan lakukan yang terbaik," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 10 Oktober 2024 dimulai dari Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut memegang data ratusan perusahaan nakal yang membuat penerimaan negara mengalami kebocoran hingga Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Disusul, masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pemerintah Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.

Selanjutnya, adik presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menanggapi santai kabar ia diduga bermasalah dengan Pemerintah Swiss terkait perpajakan.

Disusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berduet di auditorium Kementerian PUPR. Dua menteri di kabinet Presiden Jokowi ini membawakan lagu yang dipopulerkan Krisdayanti, ‘Menghitung hari’.

Terakhir, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengatakan saat ini ada banyak istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan kemiskinan. Menurut Prabowo, orang-orang terlalu pintar untuk mencari-cari istilah baru untuk menjelaskan kemiskinan.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Prabowo Pegang Data Ratusan Perusahaan Nakal....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya