Jakarta -

Penipuan melalui undian hadiah menjadi salah satu modus yang banyak digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Berbagai tawaran menggiurkan sering kali muncul di media sosial, pesan singkat, atau email, yang mengklaim kita telah memenangkan hadiah.

Sayangnya, masih ada banyak orang yang terjebak dalam jerat penipuan ini dan pada akhirnya berdampak merugikan baik secara finansial maupun psikologis. Salah satu penipuan undian hadiah, khususnya yang mengatasnamakan perbankan, seperti BRI kini menjadi semakin canggih dan menggunakan beragam modus.

Adapun salah satu penipuan yang kerap ditemui yakni, unggahan dengan modus penipuan yang mengatasnamakan BRImo FSTVL berupa hadiah mobil, motor, dan uang ratusan juta rupiah.

Untuk mengikutinya, para pengguna media sosial, khususnya Facebook diminta untuk mengklik sebuah banner agar mendapatkan kupon undian. Setelah di-klik, ternyata postingan tersebut terhubung ke link yang tidak dikenal dan bukan situs resmi BRI. Bila dilanjutkan, pengguna akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu.

Nah, agar tidak terjebak penipuan undian hadiah palsu tersebut, kita perlu mengetahui perbedaan mana yang asli dan palsu, berikut adalah ciri-ciri penipuan program undian yang palsu:

1. Tidak Pakai Website Resmi

Perlu diingat penipuan yang mengatasnamakan BRImo FSTVL biasanya tidak menggunakan website yang resmi. Terkadang, website yang tercantum ketika kamu meng-klik tautan dengan menggunakan URL yang aneh dan pasti bukan situs resmi dari bank terkait.

2. Kerap Minta Informasi Pribadi

Penipuan yang mengatasnamakan BRI dan BRImo FSTVL kerap kali menghubungi langsung calon korbannya dan memaksa untuk mengisi data pribadi yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan undian berhadiah tersebut, penipu kerap meminta data PIN, password, atau nomor CVC.

3. Menjanjikan Keuntungan Besar

Penipuan undian berhadiah juga sering kali menawarkan iming-iming hadiah dengan keuntungan besar. Pemberian hadiahnya pun dilakukan secara cuma-cuma sehingga banyak orang yang berujung terjebak dan mengklik sebuah tautannya.

Namun demikian, dengan adanya beragam modus penipuan tersebut, nasabah BRI tidak perlu khawatir karena platform transaksi perbankan seperti super apps BRImo merupakan platform yang sudah teruji keamanannya.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menyampaikan BRImo berada dalam posisi yang aman dan cukup kuat dalam menghadapi ancaman cybercrime.

"Dengan investasi yang optimal dalam teknologi keamanan dan upaya edukasi yang berkelanjutan, BRImo berhasil menjaga kepercayaan nasabah," ujar Arga dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Tips bagi Nasabah agar Tidak Menjadi Korban Penipuan

Arga pun membeberkan beberapa langkah agar nasabah tidak terjebak dalam penipuan perbankan atau cybercrime.

"Pertama, jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapa pun dan hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI," jelasnya.

"Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo, aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo dan lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting," imbuh Arga.

Dirinya pun menyarankan agar nasabah melakukan pembaruan aplikasi BRImo secara berkala. Jika menemukan aktivitas mencurigakan, Arga meminta nasabah untuk cepat melaporkan ke channel resmi BRI.

"BRI terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman," ujar Arga.

Jadi pastikan untuk cek kembali informasi yang tersebar di internet dan jangan langsung mudah percaya. Pastikan kembali melalui channel-channel resmi.

Informasi seputar BRImo dan produk BRI lainnya dapat dilihat melalui channel resmi BRI seperti, Instagram @bankbri_id, Facebook BANK BRI, Twitter/X @BankBRI_ID @promo_BRI, @kontakBRI, Tikto bankbri_id dan sumber resmi BRI lainnya.

Untuk menemukan keseruan lainnya, download BRImo melaluiAppstore, Google Playstore, Huawei App Gallery.

Judul Video: BRImo Ajak Sobat BRI Nonton Layangan Putus

[Gambas:Video 20detik]

(anl/ega)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penyebab adanya perbedaan tarif bea masuk anti-dumping untuk komoditas udang ke Amerika Serikat (AS). Perbedaan tarif ini bermula usai Indonesia terkena tuduhan anti-dumping oleh AS.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan tarif bea masuk anti dumping ada perbedaan karena berdasarkan perhitungan keuntungan di perusahaan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Berdasarkan, final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk anti-dumping. Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk anti-dumping sebesar 3,9%. Meskipun angka tersebut terjadi penurunan, di mana sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif anti-dumping sebesar 6,3%.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk anti-dumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang damping kan drop ya target kita," imbuh dia.

(rrd/rrd)

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran mengeluarkan imbauan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran agar meningkatkan kewaspadaan menyusul ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah.

Imbauan ini dipublikasikan melalui unggahan di platform X, pada Sabtu (26/10), setelah Israel melancarkan serangan balasan terhadap Iran.

Dalam unggahan itu, KBRI Teheran meminta WNI untuk berhati-hati dalam menjalani aktivitas sehari-hari, menjaga keselamatan diri dan keluarga, serta membatasi pergerakan di daerah rawan dan menghindari kerumunan massa.

Selain itu, WNI diimbau agar selalu menginformasikan keberadaan mereka kepada KBRI dan menyimpan dokumen berharga di tempat aman.

KBRI juga menyediakan hotline darurat bagi WNI yang membutuhkan bantuan di tengah situasi genting ini.

Israel mengumumkan telah melakukan serangan balasan terhadap target militer di Iran pada Sabtu dini hari (26/10). Mereka menyebut aksi ini sebagai respons atas serangan rudal Iran pada Oktober lalu, dan menyebutnya sebagai tindakan "tepat sasaran".

“(Aksi itu) menanggapi serangan terus-menerus dari rezim Iran terhadap Israel, Pasukan Pertahanan Israel saat ini melancarkan serangan tepat sasaran ke target militer di Iran,” tulis pernyataan resmi militer Israel, seperti dikutip dari AFP.

Namun, pejabat Iran menyatakan suara ledakan yang terdengar itu berasal dari sistem pertahanan udara yang mengintervensi serangan drone Israel.

Iran mengeklaim pihaknya berhasil menembak jatuh sejumlah drone yang mendekati wilayah udara Teheran.

Kementerian Pertahanan Iran juga memastikan tak ada target militer yang mengalami kerusakan signifikan. Dikutip dari Al Jazeera, dua tentara dilaporkan tewas imbas serangan tersebut.

IDXChannel - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Thailand terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia berdaya saing tinggi. Upaya ini dilakukan melalui program Tourism, Trade, Investment dan Culture (TTIC).

Dubes Indonesia untuk Kerajaan Thailand dan UNESCAP Rachmat Budiman mengatakan, beberapa kali pihaknya memfasilitas UMKM Indonesia untuk melakukan pameran di Thailand.

“UMKM yang dipromosikan tentu adalah UMKM yang berkualitas tinggi. Kita tidak ingin promosi UMKM yang tidak berkualitas,” kata Rachmat di sela-sela pertemuan dengan KBank dan Maspion Bank di KBRI di Bangkok, Thailand, Kamis (17/10/2024)

Rachmat menambahkan, banyak hal yang bisa dicontoh dari pemerintah Thailand untuk mendorong UMKM mempunyai daya saing yang tinggi. Salah satunya adalah dengan cara mempromosikan produk UMKM Thailand di tempat-tempat strategis yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Kebijakan ini sering dimanfaatkan KBRI untuk mengundang produk UMKM untuk ikut dalam pameran.

“Kita ingin ada proses kurasi, untuk produk UMKM yang terlibat. Dengan proses kurasi tersebut, akan menghasilkan produk yang berkualitas,” ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk pasar Thailand, produk UMKM asal Indonesia sebenarnya banyak peminatnya. Salah satunya adalah batik. Busana asli Indonesia itu selalu habis dalam setiap pameran di Thailand.

Rachmat berharap, produk UMKM seperti batik ini terus dipasarkan. Begitu juga dengan produk-produk UMKM yang lain. Selain bisa meningkatkan daya saing, juga bisa meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bangkok: Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Thailand memiliki peran penting dalam mempromosikan produk dan investasi Indonesia. Oleh karena itu, KBRI Thailand terus memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia di Thailand.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan oleh KBRI Thailand adalah penyelenggaraan forum bisnis, yang bertujuan memberikan informasi kepada calon investor tentang berbagai peluang ekonomi yang tersedia di Indonesia.

"Forum-forum bisnis ini diharapkan dapat menarik minat investor Thailand untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor di Indonesia," ujar Duta Besar Indonesia untuk Thailand Rachmat Budiman, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pelaku UMKM lokal gratis pameran di Thailand

Rachmat juga menegaskan, Indonesia memiliki potensi untuk menembus pasar Thailand dan meningkatkan kinerja ekspor dalam negeri. Di beberapa kali kesempatan pihaknya telah memberikan fasilitasi gratis kepada pelaku UMKM dalam negeri untuk mengikuti pameran di Thailand.
"Kami berikan kesempatan. Namun, saya menggarisbawahi, UMKM yang dipromosikan adalah yang berkualitas. Kita tidak ingin promosi ini backfire bagi kita," kata Rachmat.

Baca juga: Menggali Potensi Perdagangan dan Investasi Thailand

Rachmat menjelaskan, Indonesia sebagai salah satu anggota G20, harus menunjukkan kepada pasar internasional, produk buatan UMKM dalam negeri memiliki kualitas yang baik dan mampu diterima pasar dunia.

Menurut dia, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand perlu dicontoh agar pelaku UMKM dalam negeri naik kelas dan mampu menembus pasar di negara yang dijuluki Negeri Gajah Putih itu.

Produk UMKM Indonesia berstandar internasional

Salah satu hal yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand adalah, produk-produk buatan UMKM dengan standar internasional dipamerkan pada pusat-pusat perbelanjaan yang diharapkan mampu menarik minat calon pembeli dari berbagai negara.

"Kita tidak akan tahu itu adalah produk UMKM karena packaging bagus, kualitasnya bagus," katanya.

Ia menambahkan, salah satu produk yang diminati pasar Thailand adalah produk batik. Batik yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan Nonbendawi mampu menarik minat pasar di negara tersebut.

Pada saat memperkenalkan batik buatan pelaku UMKM, lanjutnya, pelaku usaha tersebut berniat memperkenalkan produk batik untuk kelas menengah ke bawah. Namun, Rachmat meminta pelaku UMKM itu untuk memperkenalkan batik kualitas premium.

"Pelaku usaha tidak yakin dengan produk yang mahal. Percaya atau tidak, pada saat UMKM itu membawa produk premium, pada hari pertama, batik dengan harga termahal habis terjual," jelas dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah menangani kasus Robi'in, mantan anggota DPRD Indramayu yang diduga terjebak dalam perusahaan online scam di wilayah Myawaddy, Myanmar.

Wilayah ini dikenal sebagai daerah terpencil dan berbahaya karena konflik bersenjata antara kelompok etnis dengan militer Myanmar.

Menurut Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, pihaknya telah berkoordinasi dengan KBRI Yangon.

"Koordinasi segera dilakukan dengan KBRI Yangon. Berdasarkan pendalaman, Robiin berada di wilayah Hpa Lu, Myawaddy. Wilayah ini merupakan daerah terpencil dan lokasi konflik bersenjata antara kelompok etnis bersenjata dengan militer Myanmar," tulisnya kepada wartawan, Sabtu (12/10).

Kemlu dan KBRI Yangon telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar, menjalin komunikasi dengan otoritas setempat, dan berkoordinasi dengan jejaring lokal. Selain itu, kerja sama bilateral dan regional terus diupayakan untuk menyelesaikan masalah ini.

Hingga saat ini, tercatat ada 81 WNI yang menghadapi kasus serupa di Myawaddy, termasuk Robiin. Meskipun 53 WNI berhasil dipulangkan sepanjang 2024, kasus baru terus bermunculan.

Bersama informasi tersebut, Kemlu kembali mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran kerja di luar negeri melalui media sosial dan selalu mengikuti prosedur resmi.

Anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2014-2019 dari Partai NasDem, Robi'in, diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Robi'in, merupakan warga Kecamatan Patrol. Ia berada di luar negeri saat berusaha mencari peruntungan.

Informasi mengenai kondisi Robi'in pertama kali terungkap dari pesan singkat yang dikirimnya secara sembunyi-sembunyi kepada rekan sesama mantan anggota DPRD di Indramayu.

Dalam pesannya, Robi'in memohon pertolongan karena disekap dan mengalami penyiksaan.

Kondisi memprihatinkan tersebut diungkapkan oleh Syaefudin, Ketua DPRD Indramayu periode 2019-2024.

“Beliau diduga menjadi korban human trafficking,” ujar Syaefudin pada Rabu (9/10).

Sebagai sesama mantan anggota legislatif, Syaefudin menyatakan keprihatinan mendalam dan mendorong pemerintah daerah, anggota DPRD Indramayu saat ini, serta pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan penyelamatan.

Selain Robi'in, terdapat 36 Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya yang turut menjadi korban dan disekap bersama dirinya di perbatasan Thailand-Myanmar.

KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia ​​​​Yangon telah berkoordinasi dengan otoritas Myanmar terkait dua video yang menunjukkan Warga Negara Indonesia alias WNI diduga disekap di Myawaddy, Myanmar.

“KBRI juga telah melakukan komunikasi informal ke jejaring yang berada di Myawaddy,” kata Kementerian Luar Negeri dalam laman resmi, Minggu (8/9).

Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan KBRI Yangon untuk menyelamatkan WNI yang mengaku disekap di Myawaddy, Myanmar melalui video. Diduga kuat mereka berada di wilayah terpencil Hpa Lu, Myawaddy, Myanmar, lokasi konflik bersenjata yang saat ini dikuasai oleh pihak pemberontak.

Sejak 2020 hingga Maret 2024, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI menangani 3.703 WNI yang terlibat kasus online scam. Ada 107 pengaduan terkait Myanmar sejak awal tahun dan sebanyak 44 WNI berhasil pulang ke Tanah Air.

Kementerian Luar Negeri mengimbau WNI agar berhati-hati dan waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri yang tidak dilengkapi visa kerja resmi dan tidak melakukan penandatangan kontrak sebelum keberangkatan.

Kemlu juga mengimbau mereka agar meminta informasi dan prosedur resmi bekerja ke luar negeri melalui Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemenaker, BP2MI atau dinas tenaga kerja​ setempat.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan akan menindaklanjuti laporan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengenai 11 pekerja migran yang menjadi korban online scam. Sebanyak 11 korban ini dipaksa untuk bekerja sebagai scammer online di Myawaddy, Myanmar.

"Jadi segera setelah menerima pengaduan ini, kami akan berkoordinasi dengan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Yangon dan kemudian tentunya KBRI Yangon akan berkoordinasi dengan otoritas setempat," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Judha Nugraha di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024.

Ia juga menjelaskan bahwa Myawaddy merupakan daerah konflik yang dikuasai oleh pihak pemberontak. Hal ini membuat kemampuan otoritas Myanmar terbatas dalam menangani wilayah Myawaddy.

Selain itu, Judha mengataka,n Kemenlu juga akan berkoordinasi dengan KBRI Bangkok, Thailand karena perekrut menjadikan Bangkok sebagai tempat transit sebelum pada akhirnya dibawah ke Myawaddy, Myanmar.

Judha menceritakan perekrut atau scammer awalnya menawari 11 korban ini bekerja di berbagai posisi, yaitu sebagai pegawai marketing, customer service, dan admin crypto di Bangkok Thailand. Mereka dijanjikan gaji sebesar 15 hingga 20 juta rupiah. Namun, mereka akhirnya dibawa ke Myawaddy, Myanmar untuk dipekerjakan secara paksa sebagai scammer online. Perekrutan ini berlangsung pada Mei-Juni 2024.

Adapun 11 korban, Judha menambahkan, yaitu delapan berasal dari Sukabumi, dua dari Bandung dan satu dari Bangka Belitung. Sebanyak 10 di antaranya adalah laki-laki dan satu lainnya perempuan.

Judha menyebut modus perekrutan terhadap korban dilakukan dengan cara scamming melalui media sosial. Selain itu, scamming juga dilakukan oleh keluarga korban yang sudah bekerja di Myawaddy.

Saat sudah bekerja sebagai scammer di Myawaddy, mereka mendapat ancaman akan dijual ke perusahaan scam online lainnya jika tidak memenuhi target yang sudah ditentukan. "Jadi kalau kami pahami di Myawaddy itu ada ratusan perusahaan online scamming. Perusahaan-perusahan ini saling berkomunikasi dan berinteraksi ," ucap Judha.

Mereka direkrut, Judha meneruskan, tidak sesuai prosedur resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesian. Perekrut tidak meminta kualifikasi khusus, tidak membuat kontrak kerja dengan korban dan tidak menggunakan visa kerja. " Namun, mereka menggunakan fasilitas bebas visa untuk sesama negara ASEAN maupun visa turis."

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan akan menindaklanjuti laporan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengenai 11 pekerja migran yang menjadi korban online scam. Sebanyak 11 korban ini dipaksa untuk bekerja sebagai scammer online di Myawaddy, Myanmar.

"Jadi segera setelah menerima pengaduan ini, kami akan berkoordinasi dengan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Yangon dan kemudian tentunya KBRI Yangon akan berkoordinasi dengan otoritas setempat," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Judha Nugraha di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024.

Ia juga menjelaskan bahwa Myawaddy merupakan daerah konflik yang dikuasai oleh pihak pemberontak. Hal ini membuat kemampuan otoritas Myanmar terbatas dalam menangani wilayah Myawaddy.

Selain itu, Judha mengataka,n Kemenlu juga akan berkoordinasi dengan KBRI Bangkok, Thailand karena perekrut menjadikan Bangkok sebagai tempat transit sebelum pada akhirnya dibawah ke Myawaddy, Myanmar.

Judha menceritakan perekrut atau scammer awalnya menawari 11 korban ini bekerja di berbagai posisi, yaitu sebagai pegawai marketing, customer service, dan admin crypto di Bangkok Thailand. Mereka dijanjikan gaji sebesar 15 hingga 20 juta rupiah. Namun, mereka akhirnya dibawa ke Myawaddy, Myanmar untuk dipekerjakan secara paksa sebagai scammer online. Perekrutan ini berlangsung pada Mei-Juni 2024.

Adapun 11 korban, Judha menambahkan, yaitu delapan berasal dari Sukabumi, dua dari Bandung dan satu dari Bangka Belitung. Sebanyak 10 di antaranya adalah laki-laki dan satu lainnya perempuan.

Judha menyebut modus perekrutan terhadap korban dilakukan dengan cara scamming melalui media sosial. Selain itu, scamming juga dilakukan oleh keluarga korban yang sudah bekerja di Myawaddy.

Saat sudah bekerja sebagai scammer di Myawaddy, mereka mendapat ancaman akan dijual ke perusahaan scam online lainnya jika tidak memenuhi target yang sudah ditentukan. "Jadi kalau kami pahami di Myawaddy itu ada ratusan perusahaan online scamming. Perusahaan-perusahan ini saling berkomunikasi dan berinteraksi ," ucap Judha.

Mereka direkrut, Judha meneruskan, tidak sesuai prosedur resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesian. Perekrut tidak meminta kualifikasi khusus, tidak membuat kontrak kerja dengan korban dan tidak menggunakan visa kerja. " Namun, mereka menggunakan fasilitas bebas visa untuk sesama negara ASEAN maupun visa turis."

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriRetno Marsudi mengungkapkan, komunikasi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dhaka, Bangladesh, sempat terganggu akibat kerusuhan di negara tersebut.

"Beberapa kali dengan KBRI kita di Dhaka sempat mengalami masalah komunikasi. Karena dalam beberapa kali off, tidak bisa dihubungi," ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

"Tapi beberapa hari ini sudah dapat berkomunikasi dengan baik," ujar dia.

Untuk diketahui, kerusuhan di Bangladesh mengakibatkan satu orang warga negara Indonesia (WNI) meninggal dunia.

Menurut Retno, WNI tersebut sedang berada di salah satu hotel yg terbakar sebagai dampak dari kerusuhan.

Berdasarkan keterangan tim medis, korban banyak sekali menghirup asap akibat kebakaran hingga meninggal dunia.

"Dari pihak Indonesia, dari pihak kita Kemenlu sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Dari Kemenlu dan juga dengan duta besar kita di Dhaka terus melakukan komunikasi untuk bagaimana dapat melakukan evakuasi sebaik mungkin," jelas Retno.

Diberitakan sebelumnya, KBRI di Dhaka mengeluarkan status siaga II. Status itu diperbarui dari sebelumnya siaga III akibat kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Bangladesh belakangan ini.

Dengan peningkatan status situasi Bangladesh saat ini, Kemenlu meminta agar WNI yang berencana ke Bangladesh untuk menunda keberangkatannya.

Sedangkan untuk WNI yang berada di Bangladesh diminta meningkatkan kewaspadaan.

Mereka diharapkan mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka, Bangladesh, telah meningkatkan status kedaruratan dari Siaga III jadi Siaga II. Untuk itu, mereka minta Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Bangladesh untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Memperhatikan keselamatan dan keamanan, diimbau kepada para WNI di Bangladesh untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar rumah untuk hal-hal non-esensial, serta menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi," tulis Kementerian Luar Negeri, dikutip dari situs resminya, kemlu.go.id, Senin (5/8).

Selain itu, KBRI Dhaka juga meminta agar WNI menjaga komunikasi dengan KBRI, agar dapat mengikuti langkah-langkah kontigensi yang ditetapkan.

KBRI Dhaka juga minta bagi WNI yang punya rencana pergi ke Bangladesh untuk membatalkan perjalanannya sementara waktu.

"Bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Bangladesh, diimbau untuk menunda perjalanan ke Bangladesh, sampai situasi dan kondisi keamanan membaik," tulis Kemlu.

Terakhir, jika ada dalam kondisi darurat, WNI dianjurkan untuk mengontak beberapa nomor berikut:

1.⁠ ⁠KBRI Dhaka: (+880) 1614444552

2.⁠ ⁠Direktorat Pelindungan WNI Kemlu: (+62) 812 9007 0027

Bangladesh tengah dilanda krisis dan rusuh berkepanjangan. Krisis bermula dari tuntutan pelajar yang minta pemerintah mengakhiri aturan kuota kerja, bagi keluarga veteran perang. Tuntutan kemudian meluas dengan meminta Perdana Menteri Bangladesh, Seikh Hasina mundur.

Hari ini, ribuan orang berhasil merangsek masuk ke Istana Perdana Menteri. Sheikh Hasina pun kabur dengan helikopter, sebelum ribuan orang berhasil menjebol istananya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, Inggris, mengeluarkan imbauan kepada WNI di Inggris Raya dan Irlandia untuk menjaga keamanan diri menyusul terjadinya protes dan kerusuhan akibat insiden penikaman di Kota Southport akhir Juli lalu.

KBRI menyatakan bahwa kerusuhan telah terjadi di kota Sunderland pada 2 Agustus lalu dan diperkirakan dapat meluas ke belasan kota lainnya di seantero Inggris.

“(Meminta WNI) mempertimbangkan urgensi serta meningkatkan kewaspadaan, khususnya jika harus bepergian atau beraktivitas di luar rumah,” demikian pernyataan KBRI London yang disiarkan melalui media sosialnya, Minggu (4/8/2024).

WNI di Inggris diminta untuk menghindari kerumunan dan tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat berhimpunnya massa atau kelompok demonstran.

KBRI juga meminta WNI mengikuti petunjuk dan arahan otoritas setempat serta terus memantau komunikasi dari KBRI melalui media sosial ataupun komunitas WNI setempat.

Sejumlah kontak yang dinyatakan KBRI London tersedia untuk dihubungi dalam keadaan darurat di antaranya nomor darurat setempat 112 atau 999 ataupun saluran kekonsuleran KBRI +447795105477 atau +447425648007.

Pada Senin (29/7/2024), tiga remaja perempuan tewas dan beberapa orang lainnya kritis setelah diserang di klub tari anak-anak di Southport, Inggris.

Polisi Inggris bertindak cepat dengan menangkap si pelaku, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun, pada 1 Agustus.

Namun, Insiden tersebut telanjur memicu protes massal dan bentrokan setelah muncul laporan bahwa pelaku penikaman adalah seorang pengungsi, sehingga memicu provokasi berbau SARA.

Badan penegak hukum Inggris menuduh ormas Liga Pertahanan Inggris (EDL) yang berhaluan kanan ekstrem dan anti-Islam memprovokasi protes.

Sementara itu, beberapa media di negara tersebut justru melaporkan bahwa Rusia berada di balik kerusuhan tersebut.

Beberapa masjid pun diincar oleh para perusuh dan dilaporkan telah menerima ancaman "serangan terarah" melalui telepon.

Merespons peningkatan kasus kekerasan, Dewan Muslim Inggris (MCB) berencana supaya masjid-masjid menyewa staf keamanan profesional, memperkuat pintu dan jendela, serta memastikan kamera CCTV berfungsi dengan baik, lapor The Independent.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KBRI Imbau WNI di Inggris Jaga Diri Pasca-kerusuhan di Sunderland"