Jakarta - Penyanyi beken asal Inggris, Dua Lipa , mengumumkan pembatalan konser di Indonesia Arena, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Pembatalan konser diumumkan kurang dari 24 jam jelang pelaksanaan konser yang seharusnya berlangsung hari ini, Sabtu 9 November 2024.

Pembatalan dilakukan karena alasan keamanan panggung. Wakil Ketua Umum Kadin bidang penyelenggaraan, Ria Yusnita menyayangkan terjadinya pembatalan tersebut.

Menurut Ria, konser musisi internasional seperti Dua Lipa akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

"Penyelenggaraan konser akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor UMKM pun akan merasakan dampaknya dari penyelenggaraan konser ini, seperti penjualan makanan, minuman dan merchandise," papar Ria dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Pembatalan mendadak seperti ini tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang dialami berbagai pihak, mulai dari penjual makanan minuman yang sudah mempersiapkan makanan yang akan dijual, penjual merchandise yang sudah memproduksi merchandise hingga hotel yang mengalami pembatalan.

"Selain kerugian yang dialami berbagai pelaku usaha, pembatalan konser Dua Lipa karena alasan keamanan panggung ini bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik bagi Indonesia di mata internasional, karena promotor dan vendornya dianggap tidak memiliki kualifikasi yang sesuai standar musisi internasional," tambah Ria.

Untuk itu Kadin mendorong pemerintah menerapkan aturan dan kebijakan yang tegas mengenai sertifikasi profesi pelaku industri penyelenggaraan.

"Jika Pemerintah serius ingin menjadikan industri event sebagai salah satu leading sector yang berkontribusi positif pada perekonomian nasional, maka harus ada standarisasi. Untuk itu sertifikasi profesi bagi seluruh pelaku industri event tidak bisa ditunda lagi. Perlu ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sertifikasi ini," tutup Ria. (ily/hns)

JAKARTA - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengakuisisi 100 persen saham Sembcorp Environment Pte. Ltd. (SembEnviro). Proses akuisisi dilakukan melalui anak usaha TOBA, yaitu SBT Investment 2 Pte. Ltd. (SBT Investment), dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembelian Saham dengan Sembcorp Industries Ltd. (Sembcorp), yang sebelumnya merupakan pemilik keseluruhan saham SembEnviro.

Transaksi strategis ini sekaligus melanjutkan upaya ekspansi TBS, setelah akuisisi Asia Medical Enviro Services Pte Ltd di Singapura dan ARAH Environmental group di Indonesia pada 2023 lalu. Dengan demikian, aksi ekspansi ini semakin memperkuat posisi TOBA sebagai salah satu pemain utama di sektor pengelolaan limbah dan solusi lingkungan regional.

"TBS memiliki komitmen berkelanjutan untuk beralih ke bisnis yang hijau dan berkelanjutan, sesuai dengan target netralitas karbon TBS2030," ujar Co-CEO TOBA, Pandu Sjahrir, dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Menurut Pandu, SembEnviro bersama anak-anak perusahaannya merupakan penyedia layanan pengelolaan limbah terpadu dalam pengolahan, pengumpulan, dan daur ulang limbah padat industri, komersial, dan domestik.

Dengan akuisisi ini, Pandu menjelaskan, TOBA semakin maju dalam visinya dalam membangun platform pengelolaan limbah terpadu di tingkat regional, dengan operasinya di Indonesia dan Singapura, mencakup pengelolaan limbah medis, industri, dan domestik, yang mendorong solusi pengelolaan limbah yang berkelanjutan bagi kota dan industri.

"Kami sangat gembira mengakuisisi bisnis dari organisasi yang terkenal dengan keunggulan operasionalnya. Rekam jejak SembEnviro dalam pengelolaan limbah sejalan dengan tujuan keberlanjutan kami," ujar Pandu.

Pandu menekankan komitmen penuh Perseroan dalam memastikan bahwa standar tinggi layanan SembEnviro terus terjaga dan semakin kuat, saat diintegrasikan dengan operasional TOBA.

Sementara, Direktur SBT Investment, Lim Hwee Hua, juga menyatakan bahwa aksi akuisisi ini merupakan tonggak penting dalam memperluas jejak pengelolaan limbah berkelanjutan di Singapura, setelah akuisisi TBS terhadap Asia Medical Enviro Services pada 2023. Nantinya, TOBA akan berkolaborasi dengan Sembcorp untuk memastikan proses transisi dapat berjalan dengan lancar usai transaksi selesai dilakukan.

"Kami berkomitmen untuk membangun fondasi dan reputasi kuat SembEnviro, dengan menyediakan solusi pengelolaan limbah yang mampu menyesuaikan kebutuhan komunitas dan industri di Singapura yang terus berkembang," ujar Hua.

KOMPAS.com -Timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru yakni Kevin Diks.

Bek FC Copenhagen tersebut resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah menjalani proses pengambilan sumpah apda Jumat (8/11/2024).

Kevin Diks merupakan andalan FC Copenhagen di lini belakang. Bek keturunan Maluku tersebut piawai menjadi bek kanan, bek kiri, atau bek tengah.

Berkat kehebatannya tersebut, pemain berusia 28 tahun itu telah mencatat 150 Bersama Copenhagen, sejak memperkuat klub tersebut mulai 2021.

Sebagai bek, Kevin Diks tidak hanya hebat menjaga pertahanan timnya dari serangan musuh. Dia juga terampil dalam mencetak gol.

Sejauh ini, dia telah mencatat 18 gol dan 18 assists.

Setengah dari total gol Kevin Diks, dia ciptakan dari titik putih. Pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda, tersebut sejauh ini belum pernah gagal sebagai eksekutor penalti dalam kariernya.

Dari 9 kesempatan, Kevin Diks selalu berhasil mencetak gol dari titik penalti. Bisa dikatakan Kevin Diks sebagai sniper dari jarak 11 meter.

Lawan yang pernah takluk dari tendangan penaltinya seperti Real Betis, FC Midtjylland, dan Brondby IF.

Karena itu, Kevin Diks kemungkinan besar akan menjadi andalan Shin Tae-yong sebagai eksekutor penalti.

Di sisi lain, Kevin Diks mengaku bangga akhirnya bisa menjadi warga negara Indonesia.

"Saya siap memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia," kata Kevin Diks.

Kevin Diks diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Jepang (15 November) dan Arab Saudi (19 November) di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

"Tentu dengan cederanya beberapa pemain, Mees Hilgers, kemarin di pertandingan terakhir ada hamstring. Sepertinya tidak akan memperkuat. Kedatangan Kevin Diks untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan," kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Erick juga menyatakan akan berupaya agar Kevin Diks bisa bermain melawan Jepang.

"Apakah Kevin Diks bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya, rencana mungkin hari ini. Kemarin suratnya sudah keluar, peraturan Perpres dari presiden," ujar Erick.

"Kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi Tim Nasional kita," jelas mantan Presiden Inter Milan itu.

Jakarta (ANTARA) - PT TBS Energi Utama Tbk. (TBS), melalui anak perusahaannya, SBT Investment 2 Pte. Ltd. (SBT Investment) mengakuisisi 100 persen saham penyedia layanan pengelolaan limbah terpadu dari perusahaan Sembcorp Environment Pte. Ltd. (SembEnviro) di Singapura.

"Dengan akuisisi ini, TBS semakin maju dalam visinya untuk membangun platform pengelolaan limbah terpadu di tingkat regional dengan operasinya di Indonesia dan Singapura," kata Co-CEO TBS Pandu Sjahrir dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

PT TBS Energi Utama melalui anak perusahaannya SBT Investment mengumumkan penandatanganan perjanjian pembelian saham dengan Sembcorp Industries Ltd. (Sembcorp) untuk mengakuisisi 100 persen saham Sembcorp Environment Pte. Ltd. (SembEnviro).

Transaksi strategis ini melanjutkan upaya ekspansi TBS, setelah akuisisi Asia Medical Enviro Services Pte Ltd di Singapura dan ARAH Environmental group di Indonesia pada tahun 2023, yang memperkuat posisinya di sektor pengelolaan limbah dan solusi lingkungan regional.

"TBS memiliki komitmen berkelanjutan untuk beralih ke bisnis yang hijau dan berkelanjutan sesuai dengan target netralitas karbon TBS 2030," ujar Pandu.

Ia menjelaskan, SembEnviro, bersama anak-anak perusahaannya, adalah penyedia layanan pengelolaan limbah terpadu dalam pengolahan, pengumpulan, dan daur ulang limbah padat industri, komersial, dan domestik.

Menurut Pandu, dengan akuisisi tersebut TBS semakin maju dalam visinya untuk membangun platform pengelolaan limbah terpadu di tingkat regional dengan operasinya di Indonesia dan Singapura, mencakup pengelolaan limbah medis, industri, dan domestik, yang mendorong solusi pengelolaan limbah yang berkelanjutan bagi kota dan industri.

“Kami sangat gembira mengakuisisi bisnis dari organisasi yang terkenal dengan keunggulan operasionalnya," ucap Pandu.

Menurut dia, rekam jejak SembEnviro dalam pengelolaan limbah sejalan dengan tujuan keberlanjutan TBS.

"Kami berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa standar tinggi layanan SembEnviro terus terjaga dan semakin kuat saat kami mengintegrasikan operasi kami," tutur Pandu.

Sementara itu, Direktur SBT Investment, Lim Hwee Hua menyatakan bahwa akuisisi itu merupakan tonggak penting dalam memperluas jejak pengelolaan limbah berkelanjutan di Singapura, setelah akuisisi TBS terhadap Asia Medical Enviro Services pada tahun 2023.

Lim mengaku bahwa pihaknya berkomitmen untuk membangun fondasi dan reputasi kuat SembEnviro, dengan menyediakan solusi pengelolaan limbah yang mampu menyesuaikan kebutuhan komunitas dan industri di Singapura yang terus berkembang.

"TBS akan bekerja sama dengan Sembcorp untuk memastikan transisi yang lancar setelah transaksi selesai," kata Lim.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan, progres pembangunan landasan pacu (runway) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tembus lebih dari 70%. Proyek tersebut ditargetkan rampung Februari 2025.

Progres tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra. Saat ini, masih ada pekerjaan pelapisan aspal yang perlu dirampungkan.

"Kita lagi pembangunan (landasan pacu), kita selesaikanmudah-mudahan Februari (2025) selesai," kata Rachman, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Rachman menjelaskan, landasan pacu bandara ini butuh hingga enam lapis aspal. Sedangkan saat ini, lapisan aspalnya baru mencapai empat lapis.

"Sekitar 70% lah (progres landasan pacu).Karena kita masih ada dua lapis lagi aspalyang sedang kita tuntaskan supaya nanti selesai semuanya. Jadi ada 6 lapis aspaldi sana," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya pembangunan Bandara IKN sendiri ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan runway sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter².

Pada Oktober lalu, Menteri Perhubungan yang saat itu masih dijabat oleh Budi Karya Sumadi sempat melaporkan progres pembangunan landasan pacu IKN jelang pendaratan Presiden 2014-2025 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800.

"Alhamdulillah, jika cuaca bagus bisa mempercepat proses pengerjaan landasan pacu. Saat ini, panjang runway sudah mencapai 2.200 meter x 45 meter dan sedang dikerjakan proses penebalan landasan oleh teman-teman Kementerian PUPR," beber Budi Karya, dikutip dari unggahan lewat akun Instagram pribadinya @budikaryas, Senin (7/10/2024).

Sedangkan untuk bangunan bandaranya sendiri, PT Hutama Karya (Persero) melaporkan, progres pembangunan fasilitas di sisi darat Bandara IKN telah mencapai 83,31%.

"Fasilitas sisi daratBandaraIKNyang digarap HK secara keseluruhan mencapai 83,314%," kata EVP Sekretaris Hutama Karya Adjib Al Hakim, kepada detikcom, ditulis Kamis (10/10).

Adjib menjelaskan, saat ini sisa pekerjaan yang tengah dikebut penyelesaiannya meliputi tahap finishing pada gedung VIP, Tower Air Traffic Controller (ATC), dan bangunan penunjang lainnya.

"Proyek pembangunan fasilitas sisi daratBandaraIKNditargetkan selesai pada Desember 2024," ujarnya.

Adapun Hutama Karya sendiri mengerjakan pembangunan fasilitas sisi darat diantaranya pekerjaan infrastruktur (drainase, pedestrian, jalan akses, dan embung), Terminal VVIP dan Terminal VIP yang mengusung desain Perisai Suku Dayak (Talawang) seluas 7.350 m2, Menara Pengawas dan Kantor Administrasi Airnav.

Selanjutnya ada Gedung Administrasi dan Operasional, Gedung PKP-PK, Fasilitas Meteorologi, Bangunan Genset/MPH, Rumah Pompa dan GWT, Kargo,Sewage Treatment Plant(STP), Bangunan TPS Terpadu, Fasilitas Peribadatan, Rumah Dinas tipe 36, 70 dan 120, serta Pos Pemeriksaan Sisi Udara.

Simak juga video: Progres Pembangunan IKN Tembus 87 Persen, Berikut Daftarnya

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai Oktober 2024 sebesar Rp 1.517,53 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,3% dari target tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengatakan realisasi penerimaan pajak itu telah mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun.

"Dari sisi perpajakan Anda lihat Rp 1.517,53 triliun itu 76,3% dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penerimaan pajak yang berasal dari kelompok PPh non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target, turun 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 8,97% dengan nilai terkumpul Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

"Kalau month to month-nya positif, tapi kalau year to date memang masih merah PPh non migas. Sementara PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan," tutur Anggito.

Sementara itu, kelompok PPN dan PPnBM yang memegang porsi kedua terbesar sudah mengumpulkan Rp 620,42 triliun atau 76,47%. Realisasi itu naik 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak dari kelompok PBB dan pajak lainnya juga naik 12,81% menjadi terkumpul senilai Rp 32,65 triliun. Realisasi itu mencapai 86,52% dari target.

"Sekali lagi, kalau Anda lihat, tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak bulan September," ucap Anggito.

Saksikan juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya...

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berencana membuat proyek besar hunian terintegrasi dengan transportasi umum atau Transit Oriented Development (TOD). Proyek tersebut akan disampaikan Erick kepada Presiden Prabowo Subianto.

Proyek ini akan menjadi program 100 hari kinerja kedua menteri itu. Hal ini dikatakan Erick usai melalukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024).

"Insyaallah nanti saya dengan Pak Ara juga akan mengusulkan ke Bapak Presiden kalau beliau berkenan untuk ke Pak Prabowo program 100 hari kami nanti salah satunya ada TOD yang terbaru," kata Erick, dikutip Jumat (8/11/2024).

Erick mengatakan rencananya dibangun 900 unit hunian berkonsep TOD. Namun, Erick belum mau memberikan informasi pasti akan di mana proyek tersebut dibangun.

"Unitnya cukup besar itu 900 unit di sebuah lokasi. Kita akan coba dorong juga," ungkap dia.

Di sisi lain, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Erick akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick.

(ada/ara)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga.

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggaran dan aset negara menyusul perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, serta pembentukan kementerian/lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang (...), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Linkungan K/L," bunyi pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Aturan ini mencakup pengaturan mulai dari penetapan kode anggaran untuk percepatan pelaksanaan anggaran, penyesuaian anggaran tahun 2024, hingga pengelolaan aset dan pelaporan keuangan.

Sri Mulyani juga menetapkan jadwal revisi anggaran, di mana kementerian atau lembaga yang mengalami perubahan harus mengajukan revisi DIPA paling lambat 29 November 2024.

Namun, dalam aturan tersebut, Sri Mulyani juga memerinci, bagi K/L hasil pemisahan yang menyepakati pelaksanaan anggaran TA 2024 mekalui mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, maka harus mengajukan revisi paling lambat tanggal 15 November 2024. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 beleid tersebut.

Sementara merujuk pada Pasal 12, dalam melakukan penyesuaian dam pelaksanaan DIPA TA 2024 untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan, K/L tersebut harus tetap memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian program prioritas nasional

2. Pembayaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan.

3. Pembayaran belanja pegawai pada K/L Pengampu dan K/L hasil pemisahan.

4. Belanja bantuan sosial yang direncanakan disalurkan sampai dengan akhir tahun.

5. Belanja bantuan pemerintah yang termasuk dalam program Prioritas nasional.

6. Penyelesaian sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran.

Adapun, K/L hasil pemisahan menyepakati tanggal batas akhir untuk kebutuhan administrasi penyesuaian belanja DIPA TA 2024.

"Batas akhir sebagaimana dimaksud (..) paling lambat tanggal 11 November 2024," bunyi Pasal 12 ayat (3).

Selain itu, PMK ini juga mengatur bahwa aset seperti Barang Milik Negara (BMN) akan dialihkan atau digunakan bersama sesuai kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan penggunaan anggaran kementerian baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga yang diteken Sri Mulyani pada 4 November kemarin.

"Peraturan menteri ini mengatur pelaksanaan penggunaan anggaran dan Aset dalam masa transisi untuk TA 2024 dan TA 2025 pada Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan meliputi: Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur; Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan; Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan; dan Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk," bunyi pasal 2 beleid itu, dikutip Kamis (7/11).

Pasal 3 menyebut untuk percepatan pelaksanaan anggaran dan penggunaan Aset TA 2024 dan TA 2025 K/L yang mengalami perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, dan yang baru dibentuk, Menteri Keuangan menetapkan kode Bagian Anggaran K/L.

Kemudian, dalam pasal 5 diatur K/L yang mengalami perubahan nomenklatur tetap melaksanakan program/kegiatan pada Bagian Anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Dalam hal terdapat kebutuhan penyesuaian program atau kegiatan, K/L dapat melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi diajukan oleh K/L yang mengalami perubahan nomenklatur kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 29 November 2024.

Sementara itu, bagi K/L yang mengalami pemisahan menyepakati pelaksanaan anggaran TA 2024 melalui dua mekanisme yakini penggunaan DIPA TA 2024 atau pemisahan DIPA TA 2024.

Apabila K/L yang mengalami pemisahan menggunakan mekanisme penggunaan DIPA TA 2024 maka perlu dilakukan revisi dengan sejumlah ketentuan, diantaranya Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penunjukan K/L Pengampu yang berasal dari salah satu K/L hasil pemisahan paling lama sehari setelah PMK 90/2024 diundangkan.

Kemudian, K/L Pengampu menggunakan Bagian Anggaran K/L TA 2024; alokasi anggaran pada Bagian Anggaran K/L Pengampu juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan; dan K.L Pengampu melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk untuk mendanai: operasional menteri/pimpinan lembaga dan wakil menteri/pimpinan lembaga untuk K/L hasil pemisahan; dan program/kegiatan yang relevan dan/atau sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan.

Sementara bagi K/L yang mengalami pemisahan menggunakan mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:a. Menteri Keuangan menetapkan Bagian Anggaran K/L hasil pemisahan yang salah satunya merupakan K/L Pengampu menggunakan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024;b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan, melakukan pembahasan bersama untuk memetakan dan menyesuaikan program/kegiatan yang relevan bagi K/L hasil pemisahan mengacu pada Renja K/L, RKA K/L, SOTK, dan Prioritas Nasional;

c. Penentuan besaran alokasi anggaran TA 2024 K/L Pengampu dan K/L lainnya hasil pemisahan dengan memprioritaskan:1. pembayaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan;2. pembayaran belanja pegawai;3. belanja bantuan sosial yang akan disalurkan sampai dengan akhir tahun;4. belanja bantuan pemerintah yang termasuk dalam program Prioritas Nasional; dan5. penyelesaian sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran;

Kemudian pasal 9 mengatur K/L yang mengalami penggabungan tetap melaksanakan DIPA TA 2024 sampai 31 Desember 2024. Jika terdapat kebutuhan penyesuaian program/kegiatan pada Bagian Anggaran yang lama dan/atau kebutuhan untuk mengintegrasikan program/kegiatan, K/L yang mengalami penggabungan melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 29 November 2024.

"Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menyelesaikan revisi DIPA TA 2024 Kementerian/Lembaga hasil penggabungan paling lambat dua hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar," bunyi pasal 9.

Sementara itu, K/L yang baru dibentuk diampu oleh Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian/Lembaga lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama menteri keuangan.

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2024 mencapai US$ 151,2 miliar. Angka ini memecahkan rekor cadangan devisa tertinggi sepanjang masa. Terakhir, Indonesia mencetak rekor cadangan devisa tertinggi pada akhir Agustus 2023, yakni US$ 150 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 ini mengalami peningkatan dibandingkan posisi pada akhir September 2024 sebesar US$ 149,9 miliar dolar AS. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

"Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Ramdan dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Pihaknya menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, pihaknya melihat cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal.

Lebih lanjut, prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

"Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," imbuh Ramdan.

Saksikan juga video: Bahlil Ungkap Devisa RI Rp 450 T Per Tahun untuk Impor Migas

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) resmi menjadi pemegang saham pengendali baru dari PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM). Emiten properti ini pada Rabu (6/11) menjelaskan pengambilalihan saham SMDM telah selesai pada tanggal 23 Oktober 2024 lalu.

Kala itu, BSDE melakukan crossing saham milik Top Global Limited, perusahaan asal Singapura kepada perusahaan. Total saham yang dipindahkan sebanyak 4,39 miliar saham atau mewakili 91,99% dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan di SMDM.

Ricardo Arif Dharmawan, Sekretaris Perusahaan Bumi Serpong Damai dalam keterbukaan informasi 6 November 2024 memaparkan jika total nilai transaksi akuisisi SMDM sebesar Rp 2,33 triliun. Di mana tiap saham SMDM dihargai Rp 531 per saham.

BSDE dalam keterbukaan informasi di BEI memaparkan jika transaksi akuisisi ini merupakan transaksi afiliasi mengingat ada hubungan afiliasi antara pemegang saham akhir yakni Top Global Limited (TGL) dengan pengurus perusahaan. "Ada hubungan keluarga dari perkawinan dan keturunan," jelas Ricardo dalam keterbukaan informasi. Adapun TGL adalah entitas yang dimiliki 100% oleh Sukmawati Widjaja alias Oei Siu Hoa yang merupakan keluarga Muktar Widjaja yang saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris BSDE dan Michael JP Widjaja yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perusahaan.

"Namun demikian transaksi pengambilalihan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020," papar Ricardo dalam keterbukaan informasi.

BSDE mengambil alih SMDM karena alasan investasi. BSDE berharap bisa mendapat tambahan cadangan lahan guna pengembangan proyek jangka panjang. Perusahaan ini memaparkan, SMDM memiliki cadangan lahan yang dimiliki oleh SMDM masih luas sehingga potensi pengembangan masih tinggi, lokasi strategis dekat dengan akses jalan tol dan akan menjadi diversifikasi geografis bagi BSDE.

Selain faktor tersebut, BSDE juga telah memperhitungkan kepemilikan SMDM pada saham PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bhakti Sarana dengan nilai buku masing-masing Rp 200 juta dan Rp 25 juta. Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, BSDE berpendapat bahwa nilai pasar 91,99% ekuitas SMDM per 30 Juni 2024 adalah Rp 2,55 triliun.

Sekedar mengingatkan, perjanjian akuisisi BSDE pada SMDM sudah diteken sejak 31 Juli 2024. Perusahaan ini juga telah mengumumkan kepada publik pengumuman negosiasi atas rencana akuisisi SMDM dan keterbukaan informasi atau fakta material pada tanggal 1 Agustus 2024.