Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (GA) (Persero) Tbk, Emirsyah Satar menjadi 10 tahun penjara. Hukuman mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Tanggal 31 Juli 2024 yang menghukum Emirsyah selama lima tahun penjara. "

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Emirsyah Satar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun,” demikian bunyi amar putusan pidana yang dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Senin (28/10/2024).

Putusan ini diketuk oleh Hakim Sumpeno sebagai Ketua Majelis bersama Hakim Sugeng Riyono, Hakim Subachran Hardi Mulyono, Hakim Hotma Marya Marbun dan Hakim Gatut Sulistyo pada Kamis 24 Oktober 2024.

Dalam perkara ini, Emirsyah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat Bombardier CRJ (Canadair Regional Jet)-1000 dan ATR 72-600 untuk Maskapai Garuda Indonesia.

Eks Dirut Garuda Indonesia itu disebut melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pidana badan, Emirsyah juga dijatuhi pidana denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Hukuman ini juga lebih berat daripada Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan kepada Emirsyah.

Tak hanya itu, eks Dirut Garuda ini juga dituntut pidana uang pengganti sebesar 86.367.019 dollar Amerika Serikat (USD) subsidair delapan tahun bui. Hukuman ini juga lebih berat daripada tuntutan Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang menuntut delapan tahun penjara kepada Emirsyah Satar.

Ini merupakan perkara kedua yang menjerat Emirsyah. Dalam perkara pertama, Ia terjerat kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus Garuda Indonesia. Anggap perkaranya sama Dalam persidangan, Emirsyah Satar menilai, perkara dugaan korupsi pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 di maskapai Garuda Indonesia yang ditangani Kejagung sama dengan perkara yang pernah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pada sidang saya yang terdahulu tahun 2020 di KPK, dakwaan yang diberikan kepada saya adalah sama dengan dakwaan yang diberikan saat ini, yaitu mengenai pengadaan Bombardier CRJ1000 dan ATR 72-600,” kata Emirsyah Satar dalam sidang nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 17 Juli 2024.

Di hadapan majelis hakim, Emirsyah Satar mengakui pernah menerima uang dari pengusaha pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo. Namun, penerimaan uang terkait pengadaan pesawat di maskapai pelat merah yang dipimpinnya itu telah diadili oleh Komisi Antirasuah.

“Saat itu, saya mengakui dan menyesal atas kekhilafan saya karena telah menerima pemberian dari Soetikno Soedarjo, yang merupakan teman lama saya,” kata Emirsyah Satar.

“Saya mengakui saya hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan dan saya siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saya,” ucapnya.

Emirsyah mengeklaim, perkara yang tengah bergulir di Pengadilan Tipikor sama persis dengan perkara terdahulu. Ia pun membantah telah melakukan intervensi atas pengadaan pesawat di maskapai Garuda Indonesia.

“Saya tidak pernah mengintervensi pengadaan di PT Garuda Indonesia dan ini jelas dinyatakan oleh para saksi dalam sidang di sidang KPK dan juga disidang saat ini oleh Kejaksaan Agung,” ucapnya. Berdasarkan surat dakwaan, penyelewengan yang dilakukan Emirsyah Satar diduga terjadi sejak perencanaan hingga pengoperasian pesawat Udara Sub- 100 Seaters pada Pesawat CRJ-1000 dan Turbo Propeller pada Pesawat ATR 72-600 Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari 2011-2021.

Sebagai informasi, obiek perkara yang pernah diusut oleh Komisi Antirasuah adalah pemberian suap terhadap Emirsyah Satar dalam dalam pengadaan Pesawat Airbus A.330 series, Pesawat Airbus A.320, Pesawat ATR 72 serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG serta pembelian dan perawatan mesin (engine) Roll- Royce Trent 700.

Dalam perkara suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus Garuda Indonesia, Emirsyah divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Mei 2020. Selain itu, Emirsyah juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 2.117.315,27 dollar Singapura subsider dua tahun kurungan penjara.

Eks Dirut Garuda Indonesia itu dinilai terbukti menerima uang berbentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing yang terdiri dari Rp 5.859.794.797, lalu 884.200 dollar Amerika Serikat, kemudian 1.020.975 euro, dan 1.189.208 dollar Singapura.

Uang itu diterimanya melalui pengusaha pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo. Uang tersebut digunakan untuk memuluskan sejumlah pengadaan yang sedang dikerjakan PT Garuda Indonesia, yaitu Total Care Program mesin (RR) Trent 700, dan pengadaan pesawat Airbus A330-300/200. Kemudian, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, Bombardier CRJ1000, dan ATR 72-600.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hukuman Emirsyah Satar Diperberat Jadi 10 Tahun Bui di Kasus Kedua Pengadaan Pesawat Garuda", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/28/11354701/hukuman-emirsyah-satar-diperberat-jadi-10-tahun-bui-di-kasus-kedua-pengadaan?page=all#page2.
Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dijadikan “pengepul” untuk mengumpulkan uang dari para tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) C1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kepentingan petugas Rutan.

Azis dan Nurhadi sebagai pengepul disebut dengan kode “Korting”. Tugasnya, untuk mengumpulkan uang yang bersumber dari para tahanan, keluarga tahanan atau orang kepercayaan tahanan di masing-masing.

Keduanya bertugas bersama terpidana kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1 Johannes Kotjo, eks Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (GA) (Persero) Tbk, Emirsyah Satar dan eks Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin.

“Johannes Kotjo, Taufik Kurniawan, Nurhadic Emirsyah Satar, Dodi Reza Alex Noerdin dan Aziz Syamsuddin selaku ‘korting’ pada Cabang Rutan KPK di Gedung C1,” ungkap Jaksa KPK Syahrul Anwar dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Jaksa mengatakan, para sipir KPK menagih pungutan liar (pungli) kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Adapun mereka yang terjerat dalam perkara ini adalah eks Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta dan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK pada 2018-2022, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara para tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta dari hasil pemerasan tersebut.

Sementara itu, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Sedangkan, mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta setiap bulannya.

Di sisi lain, para tahanan KPK yang tidak ikut menyetor uang akan dibuat tidak nyaman oleh para petugas. Di antaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.

“Jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.387.150.000 atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan para terdakwa,” kata jaksa.

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo divonis bebas dari kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh menyatakan Soetikno Soedarjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider penuntut umum.

"Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan," ujar Pontoh dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Atas putusan itu, majelis hakim memulihkan hak-hak Soetikno dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat serta membebankan biaya perkara kepada negara. Menurut Hakim, dalam tindak pidana korupsi pengadaan pesawat jenis Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 di Garuda Indonesia, Soetikno memang ikut terlibat sebagai penasihat komersial perantara atau intermediary commercial advisor.

Namun dalam perannya saat itu, majelis hakim menilai Soetikno telah dijatuhkan hukuman dalam perkara sebelumnya pada 2020. Selain itu, lanjut Hakim, keikutsertaan Soetikno telah selesai pada saat pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 diserahterimakan kepada Garuda Indonesia.

"Setelah kedua pesawat diserahterimakan dan dioperasikan Garuda, maka sudah bukan kewenangan Soetikno lagi selaku intermediary commercial advisor dari pesawat udara itu," tutur Hakim.

Sementara mengenai uang sebesar 1,66 juta dolar AS dan 4,34 juta euro yang diterima Soetikno, majelis hakim berpendapat uang tersebut legal dan merupakan haknya sebagai penasihat komersial perantara.

"Maka kami tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang meminta terdakwa dibebankan uang pengganti karena unsur menyebabkan kerugian negara tidak terpenuhi," tegas Pontoh.

Sebelumnya, Soetikno dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan enam bulan dalam kasus pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Selain itu, ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 1,66 juta dolar AS dan 4,34 juta euro subsider penjara tiga tahun.

Jaksa menilai pengusaha itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara tersebut, Soetikno diduga terbukti bersekongkol dengan Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005—2014 dalam pengadaan pesawat di maskapai tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Garuda Indonesia dengan jumlah total 609,81 juta dolar AS.

Adapun Soetikno juga telah divonis dalam perkara berbeda. Pada 8 Mei 2020, ia divonis enam tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan karena terbukti menyuap Emirsyah serta melakukan pencucian uang.

Jakarta: Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar, divonis bersalah dalam korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600. Emirsyah dihukum penjara lima tahun.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Emirsyah Satar oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sejumlah Rp500 juta,” kata Ketua Majelis Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024.

Emirsyah wajib membayar denda sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, denda diganti pidana penjara tiga bulan.
Emirsyah juga diminta membayar uang pengganti USD86.367.019. Duit itu wajib dibayarkan sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, atau harta bendanya dirampas untuk dilelang.

“Dengan ketentuan terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama dua tahun,” ucap Emirsyah.

Hakim menilai hukuman itu pantas untuk Emirsyah. Pertimbangan memberatkan dalam kasus ini yakni dia tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pertimbangan meringankannya yakni sedang menjalani masa pidana terkait dengan dugaan korupsi. Lalu, dia juga bersikap sopan selama persidangan.

Dalam kasus ini, Emirsyah dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo, menyampaikan rasa syukur usai divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Soetikno dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat Bombardier CRJ (Canadair Regional Jet)-1000 dan ATR 72-600 untuk maskapai Garuda Indonesia.

“Terima kasih kepada Tuhan,” kata Soetikno saat keluar dari ruang sidang usai mendengarkan pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Majelis Hakim berpandangan, Soetikno tidak terbukti turut serta melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Soetikno dipandang tidak melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan demikian, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa untuk segera membebaskan Soetikno Soedarjo dari tahanan.

“Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,” kata Hakim Rianto dalam membacakan putusannya.

“Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya,” ucapnya.

Dalam perkara ini, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (GA) (Persero) Tbk, Emirsyah Satar, juga menjadi terdakwa. Emirsyah divonis lima tahun penjara.

Ini merupakan perkara kedua yang menjerat mereka. Dalam perkara pertama, keduanya terjerat kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus Garuda Indonesia.

Emirsyah juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan. Tak hanya itu, eks Dirut Garuda ini juga dituntut pidana uang pengganti sebesar 86.367.019 dollar Amerika Serikat (USD) subsider dua tahun kurungan.

Anggap perkaranya sama

Emirsyah Satar menilai, perkara dugaan korupsi pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 di maskapai Garuda Indonesia yang saat ini diproses Kejagung RI sama dengan perkara yang pernah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pada sidang saya yang terdahulu tahun 2020 di KPK, dakwaan yang diberikan kepada saya adalah sama dengan dakwaan yang diberikan saat ini, yaitu mengenai pengadaan Bombardier CRJ1000 dan ATR 72-600,” kata Emirsyah Satar dalam sidang nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 17 Juli 2024.

Di hadapan majelis hakim, Emirsyah Satar mengakui pernah menerima uang dari pengusaha pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo. Namun, penerimaan uang terkait pengadaan pesawat di maskapai pelat merah yang dipimpinnya itu telah diadili oleh Komisi Antirasuah.

“Saat itu, saya mengakui dan menyesal atas kekhilafan saya karena telah menerima pemberian dari Soetikno Soedarjo, yang merupakan teman lama saya,” kata Emirsyah Satar. “Saya mengakui saya hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan dan saya siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saya,” ucapnya.

Emirsyah mengeklaim, perkara yang tengah bergulir di Pengadilan Tipikor sama persis dengan perkara terdahulu. Ia pun membantah telah melakukan intervensi atas pengadaan pesawat di maskapai Garuda Indonesia.

“Saya tidak pernah mengintervensi pengadaan di PT Garuda Indonesia dan ini jelas dinyatakan oleh para saksi dalam sidang di sidang KPK dan juga disidang saat ini oleh Kejaksaan Agung,” ucapnya.

Berdasarkan surat dakwaan, penyelewengan yang dilakukan Emirsyah Satar diduga terjadi sejak perencanaan hingga pengoperasian pesawat Udara Sub- 100 Seaters pada Pesawat CRJ-1000 dan Turbo Propeller pada Pesawat ATR 72-600 Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari 2011-2021.

Sebagai informasi, obiek perkara yang pernah diusut oleh Komisi Antirasuah adalah pemberian suap terhadap Emirsyah Satar dalam dalam pengadaan Pesawat Airbus A.330 series, Pesawat Airbus A.320, Pesawat ATR 72 serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG serta pembelian dan perawatan mesin (engine) Roll- Royce Trent 700.

Dalam perkara suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus Garuda Indonesia, Emirsyah divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Mei 2020.

Selain itu, Emirsyah juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 2.117.315,27 dollar Singapura subsider dua tahun kurungan penjara.

Eks Dirut Garuda Indonesia itu dinilai terbukti menerima uang berbentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing yang terdiri dari Rp 5.859.794.797, lalu 884.200 dollar Amerika Serikat, kemudian 1.020.975 euro, dan 1.189.208 dollar Singapura.

Uang itu diterimanya melalui pengusaha pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo.

Uang tersebut digunakan untuk memuluskan sejumlah pengadaan yang sedang dikerjakan PT Garuda Indonesia, yaitu Total Care Program mesin (RR) Trent 700, dan pengadaan pesawat Airbus A330-300/200. Kemudian, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, Bombardier CRJ1000, dan ATR 72-600.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar divonis pidana lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan pidana kurungan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Emirsyah didakwa merugikan keuangan negara dengan nilai 609,81 juta dolar AS.

"Terdakwa Emirsyah Satar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata hakim ketua Rianto Adam Pontoh pada sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dengan demikian, Pontoh menyatakan Emirsyah terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain pidana utama, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Emirsyah berupa pembayaran uang pengganti sejumlah 86,36 juta dolar AS yang harus dibayarkan paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika Emirsyah tidak membayar maka harta bendanya akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama dua tahun. "Terdakwa juga dibebani biaya perkara Rp 7.500," ucap Pontoh menambahkan.

Pontoh menjelaskan, dalam memberikan putusan, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan vonis, yakni Emirsyah sebagai salah satu dirut BUMN tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sementara beberapa hal yang meringankan, yaitu Emirsyah sedang menjalani pidana penjara dalam kasus tindak pidana korupsi lainnya. Selain itu, ia bersikap sopan selama di persidangan sepanjang pengamatan majelis hakim.

"Berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka majelis hakim menilai putusan kiranya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat," tutur Pontoh.

Vonis yang dijatuhkan kepada Emirsyah lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider pidana kurungan enam bulan. Namun, pembayaran uang pengganti yang dikenakan kepada mantan Dirut Garuda Indonesia itu sama dengan tuntutan jaksa.

Vonis tersebut bukan kali pertama diterima Emirsyah. Sebelumnya, Emirsyah juga telah divonis dalam perkara berbeda. Pada 8 Mei 2020, Emir divonis delapan tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan serta dihukum membayar uang pengganti sebesar 2,11 juta dolar Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat memvonis bekas Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) Emirsyah Satar selama lima tahun pidana.

Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh menyatakan Emirsyah telah terbukti bersalah karena melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Emirsyah Satar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," ujar Rianto di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Selain hukuman penjara, Emirsyah juga harus membayar denda Rp500 juta dengan subsider tiga bulan. Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar US$86.367,019.

"Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah US$ 86.367,019, dengan etentuan terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun," tambah Rianto.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini yaitu Emir sebagai satu dirut BUMN tidak berupaya mewujudkan pemberantasan korupsi. Sementara, hal yang meringankan vonis Emir yakni bersikap sopan hingga masih menjalani pidana korupsi pada perkara lainnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung telah menuntut Emirsyah selama 8 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan sub 100 seater pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.

Emir juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan membayar pengganti US$ 86.367,019 subsider 4 tahun pidana.

Sebagai informasi, Emirsyah telah didakwa melakukan perbuatan memperkaya sendiri atau pihak lain dengan kerugian negara mencapai US$609 juta.

"Memperkaya diri terdakwa Emirsyah Satar atau memperkaya orang lain yakni Agus Wahjudo, Hadinoto Soedigno, Soetikno Soedarjo atau memperkaya korporasi yaitu Bombardier, ATR, EDC/Alberta SAS dan Nordic Aviation Capital PT, Ltd yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara Cq. PT. Garuda Indonesia Tbk, seluruhnya sebesar US$609.814.504,00," ujar JPU Senin (18/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (GA) (Persero) Tbk, Emirsyah Satar.

Emirsyah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat Bombardier CRJ (Canadair Regional Jet)-1000 dan ATR 72-600 untuk Maskapai Garuda Indonesia.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Emirsyah Satar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Eks Dirut Garuda Indonesia itu disebut melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hukuman ini lebih rendah daripada tuntutan Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang menuntut delapan tahun penjara kepada Emirsyah Satar.

Selain pidana badan, Emirsyah Satar juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan. Tak hanya itu, eks Dirut Garuda ini juga dituntut pidana uang pengganti sebesar 86.367.019 dollar Amerika Serikat (USD).

“Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” kata hakim Rianto.

Ini merupakan perkara kedua yang menjerat Emirsyah. Dalam perkara pertama, Ia terjerat kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus Garuda Indonesia.

Anggap perkaranya sama

Sebelumnya, Emirsyah Satar menilai, perkara dugaan korupsi pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 di maskapai Garuda Indonesia yang ditangani Kejagung sama dengan perkara yang pernah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pada sidang saya yang terdahulu tahun 2020 di KPK, dakwaan yang diberikan kepada saya adalah sama dengan dakwaan yang diberikan saat ini, yaitu mengenai pengadaan Bombardier CRJ1000 dan ATR 72-600,” kata Emirsyah Satar dalam sidang nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 17 Juli 2024.

Di hadapan majelis hakim, Emirsyah Satar mengakui pernah menerima uang dari pengusaha pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo.

Namun, penerimaan uang terkait pengadaan pesawat di maskapai pelat merah yang dipimpinnya itu telah diadili oleh Komisi Antirasuah.

“Saat itu, saya mengakui dan menyesal atas kekhilafan saya karena telah menerima pemberian dari Soetikno Soedarjo, yang merupakan teman lama saya,” kata Emirsyah Satar.

“Saya mengakui saya hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan dan saya siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saya,” ucapnya.

Emirsyah mengeklaim, perkara yang tengah bergulir di Pengadilan Tipikor sama persis dengan perkara terdahulu. Ia pun membantah telah melakukan intervensi atas pengadaan pesawat di maskapai Garuda Indonesia.

“Saya tidak pernah mengintervensi pengadaan di PT Garuda Indonesia dan ini jelas dinyatakan oleh para saksi dalam sidang di sidang KPK dan juga disidang saat ini oleh Kejaksaan Agung,” ucapnya.

Berdasarkan surat dakwaan, penyelewengan yang dilakukan Emirsyah Satar diduga terjadi sejak perencanaan hingga pengoperasian pesawat Udara Sub- 100 Seaters pada Pesawat CRJ-1000 dan Turbo Propeller pada Pesawat ATR 72-600 Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari 2011-2021.

Sebagai informasi, obiek perkara yang pernah diusut oleh Komisi Antirasuah adalah pemberian suap terhadap Emirsyah Satar dalam dalam pengadaan Pesawat Airbus A.330 series, Pesawat Airbus A.320, Pesawat ATR 72 serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG serta pembelian dan perawatan mesin (engine) Roll- Royce Trent 700.

Dalam perkara suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus Garuda Indonesia, Emirsyah divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Mei 2020.

Selain itu, Emirsyah juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 2.117.315,27 dollar Singapura subsider dua tahun kurungan penjara.

Eks Dirut Garuda Indonesia itu dinilai terbukti menerima uang berbentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing yang terdiri dari Rp 5.859.794.797, lalu 884.200 dollar Amerika Serikat, kemudian 1.020.975 euro, dan 1.189.208 dollar Singapura.

Uang itu diterimanya melalui pengusaha pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo.

Uang tersebut digunakan untuk memuluskan sejumlah pengadaan yang sedang dikerjakan PT Garuda Indonesia, yaitu Total Care Program mesin (RR) Trent 700, dan pengadaan pesawat Airbus A330-300/200. Kemudian, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, Bombardier CRJ1000, dan ATR 72-600.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar yang menyebut kasusnya di Kejaksaan Agung (Kejagung) sama dengan yang ditangani KPK.

Klaim itu sebelumnya disampaikan Emirsyah ketika membacakan pledoi dalam sidang perkara korupsi pengadaan pesawat Bombardier CRJ (Canadair Regional Jet)-1000 dan ATR 72-600.

Kasus tersebut ditangani Kejaksaan Agung daan saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

“Obyek penyidikan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung berbeda,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).

Adapun KPK juga pernah menangani kasus korupsi Emirsyah di PT Garuda pada kurun 2018-2020.

Tessa mengatakan, KPK menjerat Emirsyah dengan delik suap dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls Royce PLC pada PT Garuda Indonesia.

Sementara, kasus PT Garuda Indonesia di yang ditangani Kejaksaan Agung menyangkut dugaan korupsi pengadaan pesawat Bombardier CRJ (Canadair Regional Jet)-1000 dan ATR 72-600.

Berbeda dengan KPK, Kejagung menggunakan delik pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tentang perbuatan melawan hukum dan kerugian negara.

Tessa mengatakan, KPK tidak campur tangan dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum lain (APH).

“Tetapi akan selalu mencermati dan berkoordinasi dana rangka penegakan kasus korupsi yang ditangani APH lain apalagi ada irisan perkaranya,” tutur Tessa.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menuntut Emirsyah dihukum 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan.

Tak hanya itu, eks Dirut Garuda ini juga dituntut pidana uang pengganti sebesar 86.367.019 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun bui.

Emirsyah kemudian menyampaikan nota pembelaan dengan menyebut kasus yang sedang dihadapinya ini sama dengan KPK.

“Pada sidang saya yang terdahulu tahun 2020 di KPK, dakwaan yang diberikan kepada saya adalah sama dengan dakwaan yang diberikan saat ini, yaitu mengenai pengadaan Bombardier CRJ1000 dan ATR 72-600,” kata Emirsyah Satar dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Jakarta: Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar memprotes penanganan kasus dugaan rasuah pengadaan pesawat CJR-1000 dan ATR 72-600 yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia menilai perkaranya serupa dengan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kini sudah inkrah.

“Pada sidang saya yang terdahulu tahun 2020 di KPK, dakwaan yang diberikan kepada saya adalah sama dengan dakwaan yang diberikan saat ini, yaitu mengenai pengadaan Bombardier CRJ1000 dan ATR 72-600,” kata Emirsyah saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024.

Dalam persidangan Emirsyah menyebut permasalahan di Kejagung berkaitan dengan penerimaan uang dari pendiri PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soenarjo. Menurutnya, tuduhan itu sudah diakui dalam kasus di KPK yang sudah berkekuatan hukum tetap.
“Saat itu, saya mengakui dan menyesal atas kekhilafan saya karena telah menerima pemberian dari Soetikno Soedarjo, yang merupakan teman lama saya,” ucap Emirsyah.

Dia kini masih mempertanggungjawabkan perbuatannya di kasus lama yang ditangani KPK. Dalam persidangan, Emirsyah juga membantah pernah mengintervensi pengadaan di PT Garuda Indonesia (Persero).

“Saya tidak pernah mengintervensi pengadaan di PT Garuda Indonesia dan ini jelas dinyatakan oleh para saksi dalam sidang di sidang KPK dan juga disidang saat ini oleh Kejaksaan Agung,” ujar Emirsyah.

Baca juga: Jaksa Agung Klaim Sudah Kantongi Jaringan Impor Ilegal

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejagung menilai Emirsyah bersalah dalam kasus ini. Hakim diminta memberikan hukuman penjara kepada mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emirsyah Satar oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan tahun,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2024.

Penuntut umum juga meminta hakim memberikan pidana denda Rp1 miliar ke Emirsyah. Uang itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap atau diganti dengan kurungan penjara selama enam bulan.

Dalam perkara ini, jaksa juga meminta hakim memberikan vonis pidana pengganti untuk Emirsyah sebesar USD86.367.019. Dana itu juga wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap atau harta bendanya dirampas untuk melunasinya.

(AGA)

Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, menjalani sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) terkait kasus korupsi pengadaan pesawat, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

Emirsyah menyampaikan pleidoi pribadinya. Dalam pleidoinya, ia mengaku tak ingin menjadi Dirut PT Garuda Indonesia jika waktu dapat diputar kembali.

"Apabila waktu dapat diputar kembali, maka saya akan memilih untuk tidak menjabat sebagai Direktur Utama Garuda, karena kekhilafan yang saya lakukan telah mengecewakan seluruh rakyat Indonesia dan khususnya keluarga serta kerabat saya," kata Emirsyah dalam persidangan.

Ia mendapat tawaran Dirut dari Menteri BUMN saat itu, Soegiharto, untuk kembali ke Garuda Indonesia yang tengah di ambang kebangkrutan.

Padahal, saat itu, Emirsyah sudah merasa nyaman dengan jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Bank Danamon.

"Setelah 3 kali diminta oleh Menteri BUMN, maka dengan semangat ingin berbakti kepada negara dan mengembangkan Garuda menjadi perusahaan kelas dunia, saya akhirnya menerima tawaran tersebut," jelas dia.

Emirsyah menyebut, Garuda pada 2005 dapat dikatakan dalam keadaan praktis bangkrut. Tidak seperti Garuda di saat jayanya dengan nilai miliaran dolar dan mampu IPO di tahun 2011 dengan valuasi USD 1,8 miliar atau Rp 18 triliun di mana negara mendapatkan Rp 4,7 triliun dengan melepas 26% saham ketika IPO.

Pada tahun 2005, lanjutnya, Garuda tengah terlilit utang yang banyak. Bahkan, kas perusahaan pun tidak cukup untuk menutupi operasional. Termasuk, membayar gaji karyawan, serta kreditur mengancam menyita pesawat, artinya nilai Garuda negatif.

"Dari semua penjelasan di atas, dapat saya katakan bahwa pada intinya saya sebagai Direktur Utama Garuda beserta seluruh karyawan Garuda berhasil menyelamatkan Garuda dari kepailitan di tahun 2005 menjadi perusahaan dengan nilai USD 1,8 miliar atau Rp 17 triliun di tahun 2011 pada saat Garuda IPO," ucap dia.

Emirsyah membantah melakukan intervensi terkait pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Bahkan, ia juga merasa terkejut dengan tuntutan yang disampaikan jaksa.

Sebelumnya, jaksa menuntut Emirsyah dengan 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Tak hanya itu, Emirsyah Satar dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar USD 86.367.019 atau setara Rp 1,4 triliun (kurs 27 Juni 2024). Nilai yang diyakini jaksa diterima oleh Emirsyah dalam kasus tersebut.

"Tidak ada intervensi maupun pengarahan atau pemaksaan dari saya sebagai Direktur Utama untuk menentukan keputusan dikarenakan semua adalah keputusan Direksi secara kolegial," imbuh dia.

Ia pun heran dengan dakwaan yang dijerat terhadapnya, lantaran dinilai seolah-olah Garuda Indonesia tidak menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan operasional perusahaan.

Padahal, pengadaan pesawat ATR72-600 itu juga dilakukan oleh Citilink.

"Bila memang ada kerugian, maka seluruh anggota tim pengadaan, seluruh anggota Direksi, dan seluruh anggota Dewan Komisaris Garuda dan Citilink harus diminta pertanggungjawabannya. Bukan saya sendiri saja," tutur Emirsyah.

Dia juga menyinggung vonis yang masih dijalaninya pada perkara korupsi pengadaan pesawat Garuda yang ditangani KPK pada 2020. Menurutnya, tuntutan jaksa dalam kasus ini sangat berat.

Emirsyah menegaskan sudah mengembalikan semua pemberian dari Soetikno Soedarjo. Dia berharap Majelis Hakim akan memberikan vonis bebas dalam kasus ini.

"Pleidoi ini saya sampaikan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim. Semoga asas ne bis in idem dapat diputuskan untuk saya," tandas Emirsyah.

"Demikianlah pleidoi pribadi ini saya sampaikan, dengan harapan untuk dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim kelak dalam memberikan putusan bebas bagi saya atas tuntutan JPU [Jaksa Penuntut Umum]," pungkasnya.

Dalam persidangan sebelumnya, Emirsyah dituntut 8 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp Rp 1 miliar. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Tak hanya itu, Emirsyah Satar juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar USD 86.367.019 atau setara Rp 1,4 triliun (kurs 27 Juni 2024). Nilai yang diyakini jaksa diterima oleh Emirsyah dalam kasus tersebut.

Jaksa menyebut, dalam hal jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, maka dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun.

"Atau apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban pembayaran dari uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti," pungkas jaksa.

Dalam kasus ini, Emirsyah Satar didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat pada PT. Garuda Indonesia tahun 2011-2021.

Pengadaan itu yakni 18 unit pesawat Sub 100 seater tipe jet kapasitas 90 seat jenis Bombardier CRJ-100 pada tahun 2011. Serta proses pengambilalihan pengadaan pesawat ATR72-600.

Rangkaian proses pengadaan pesawat CRJ-1000 tersebut, baik tahap perencanaan maupun tahap evaluasi, diduga tidak sesuai dengan Prosedur Pengelolaan Armada (PPA) PT Garuda Indonesia.

Kejaksaan Agung menilai hal ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar USD 609.814.504,00. Angka tersebut bila dirupiahkan kurang lebih sekitar Rp 9,3 triliun.

Nilai kerugian tersebut timbul karena pada satu sisi ada yang yang mengambil keuntungan secara ilegal dalam pengadaan pesawat di Garuda tersebut.

Perbuatan ini dilakukan Emirsyah Satar bersama-sama VP Strategic Management Office Garuda Indonesia 2011-2012, Setijo Aribowo; VP Treasury Management Garuda Indonesia 2005-2012, Albert Burhan; Executive Project Manager Aircraft Delivery Garuda Indonesia 2009-2014, Agus Wahjudo; Direktur Teknik & Pengelolaan Armada Garuda Indonesia 2007-2012, Hadinoto Soedigno; dan mantan Dirut PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo, dalam melaksanakan pengadaan armada pesawat sub-100 seater Bombardier CRJ-1000 dan Turboprop ATR 72-600 dengan melawan hukum.

Atas perbuatannya, Emirsyah Satar didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Emirsyah Satar kini mendekam di Lapas Sukamiskin terkait perkara lain di KPK. Pada kasus tersebut, Emirsyah terbukti menerima suap mencapai Rp 46,3 miliar terkait pengadaan pesawat di Garuda Indonesia.

Jakarta: Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar membantah jika dirinya pernah mengintervensi atau mengarahkan pengadaan pesawat untuk keuntungan pihak mana pun, selain Garuda.

Menurut dia, keputusan pengadaan selalu diambil Dewan Direksi secara kolegial berdasarkan usulan tim dalam forum rapat resmi, serta dengan persetujuan Dewan Komisaris seiring dengan komitmen untuk membesarkan
Garuda.

"Semua proses pengadaan yang terjadi pada saat saya menjabat sebagai Dirut Garuda dilakukan secara prosedural dan bertahap, khususnya dalam pengadaan Pesawat Bombardier CRJ1000," kata Emirsyah saat membacakan pembelaan (pleidoi) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Maka dari itu, ia menilai tidak benar apabila proses pengadaan Pesawat CRJ1000 dan ATR 72-600 sudah merugikan Garuda karena inefisiensi.

Sebaliknya, lanjut dia, seluruh proses pengadaan yang dilakukan justru membuat Garuda selalu mendapatkan harga yang lebih murah dan keuntungan, sehingga dapat dipastikan tidak ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

Mengenai tidak-adanya intervensi dirinya dalam pengadaan pesawat, Emirsyah menuturkan keterangan tersebut sudah diungkapkan para saksi di persidangan.

Terkait dakwaan mengenai perubahan kriteria penilaian pengadaan tidak dilakukan dalam rapat direksi, dirinya menilai hal tersebut tidak benar karena semua direksi sudah setuju dan tidak ada yang menyatakan perbedaan pendapat ketika pembahasan kriteria pemenang maupun penentuan pemenangnya.

"Lantas, di bagian mana yang katanya saya dituduh mempengaruhi proses pemilihan pemenang?" tuturnya.

Sebelumnya, Emirsyah dituntut pidana delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan dalam kasus pengadaan pesawat di Garuda Indonesia.

Ia juga dituntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 86,36 juta dolar Amerika Serikat (AS) subsider penjara selama 4 tahun. MI/Usman Iskandar

(CDE)