Deputi Bidang Koordinasi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin berharap masyarakat bisa semakin familiar dengan permasalahan polusi udara. Caranya dengan mengetahui sumber emisi yang menjadi penyebab polusi.

“Dengan data ilmiah, kita bisa menjelaskan bahwa masalah polusi udara adalah masalah bersama dan semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat dalam sesi diskusi bertema Pioneering Solutions for Urban Air Pollution dalam perhelatan Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenkormarves dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Kamis (5/9).

Sejauh ini, ia menambahkan, data pemerintah menunjukkan jika polusi udara di Jakarta masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Kemenko Marves sedang berupaya untuk meningkatkan standar bahan bakar sebelum akhir masa pemerintahan.

Meskipun Indonesia sudah menerapkan dan memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi bahan bakar yang berada di bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan bahan bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.

EURO4 adalah standar yang menetapkan batas pada polutan dalam emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran bahan bakar, seperti sulfur dan karbon monoksida, dan nitrogen oksida.

Rachmat juga menyampaikan Indonesia telah memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik dan merencanakan pembangunan kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu dan perencanaan yang baik.

Beragam Langkah untuk Tekan Polusi

Dalam kesempatan berbeda, Penasihat ClimateWorks Foundation dan ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan dan riset.

“Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang dapat menjadi alat ukur,” ujarnya dalam lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang diselenggarakan Clean Air Asia dan ViriyaENB di Jakarta, pada 2-3 September 2024.

Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, terutama di sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang menyamaratakan posisi antara perusahaan yang berusaha mengurangi emisinya dengan perusahaan yang enggan menekan emisi.

Terakhir, dibutuhkan perubahan perilaku untuk mendorong masyarakat dapat menghasilkan lebih sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.

Direktur Eksekutif Riset dan Advokasi Center for Science and Environment Anumita Roychowdhury menjelaskan, pemerintahan Delhi di India telah mengurangi emisi transportasi dengan menekan penggunaan bahan bakar diesel.

“Sebelumnya, penjualan kendaraan berbahan bakar diesel penjualannya mencapai 75 persen. Sekarang hanya 7 persen. Sekitar 89 persen kendaraan di Delhi sudah memenuhi standar EURO4 atau 6,“ katanya dalam salah satu sesi panel lokakarya “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” dengan fokus emisi transportasi kota.

Kerja sama penanggulangan polusi udara membutuhkan koordinasi ketat dengan lembaga pemerintah. Poin tersebut disampaikan di sesi yang sama oleh Head of Automotive Emission Laboratory Pollution Control Department Ittipol Pawarmart.

“Misalnya, perlu ada koordinasi dengan kementerian lingkungan hidup. Koordinasi dan komunikasi ini penting agar para ahli dapat memberikan masukan kuat untuk kebijakan,“ katanya menerangkan.

Dia menambahkan, kerja sama juga perlu dilakukan dengan lembaga-lembaga internasional dan sektor swasta. Ittipol mengatakan, Januari tahun ini pemerintah Thailand telah menerapkan standar EURO5 untuk kendaraan bermotor sebagai hasil dari advokasi selama ini.

Masih di sesi yang sama, Project Manager Assessment and Modeling at Beijing Transport Energy and Environment Center He Weinan menyampaikan, dalam kurun waktu 2013-2023 Beijing berhasil menekan pencemaran particulate matter 2,5 dari 100 parts per million (ppm) menjadi 32 ppm.

Dia mengungkapkan empat pelajaran dari Beijing. Pertama, butuh analisis tata ruang kota untuk mengatur alur transportasi. Kedua, harus ada perubahan perilaku bepergian orang dalam penggunaan moda transportasi.

Ketiga, penggunaan bahan bakar rendah sulfur yang bisa menekan emisi dari kendaraan bermotor di perkotaan. Terakhir, mendorong adopsi kendaraan rendah emisi seperti kendaraan listrik.

Di kesempatan yang sama, negara-negara lain juga mendorong penggunaan penindakan hukum pada pelanggar, dan mendorong keterlibatan swasta untuk mendorong pendanaan. Selain itu, beberapa perwakilan daerah yang hadir menyampaikan kesediaan untuk meningkatkan kerja sama dengan daerah sekitarnya, serta meningkatkan pengujian emisi kendaraan bermotor.

Pemerintah mengklaim memiliki solusi untuk meningkatkan standar kualitas bahan bakar minyak (BBM) tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi. Caranya dengan menurunkan kadar sulfur dalam bahan bakar diesel maupun bensin yang nantinya dapat mengatasi masalah polusi udara perkotaan di Indonesia.

“Yang kita ingin lakukan adalah menyediakan BBM yang berkualitas dengan harga tetap, jadi harganya tidak naik,” ujar Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin dalam diskusi bertema Stakeholder Consultation Meeting Persiapan Pasokan BBM untuk Penerapan Euro4/IV Vehicle Standard di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta (9/8).

Ia mengatakan, pertimbangan tersebut akan menjadi patokan bagi seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menemukan formulasi kebijakan peningkatan kualitas BBM yang tepat. Hal ini penting karena di sisi lain pemerintah perlu menjaga daya beli dan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Kristiyanto mengatakan, ada dua pilihan kebijakan untuk memperbaiki kualitas BBM.

Pertama, pemerintah meningkatkan kemampuan produksi Pertamina melalui penanaman modal negara (PMN). Opsi kedua adalah mengimpor BBM dengan kadar sulfur yang lebih rendah dengan konsekuensi biaya meningkat.

“Kalau Solar mau tetap di harga Rp6.800, harus ada tambahan subsidi dari pemerintah agar masyarakat tetap bisa membeli di harga itu, tapi dengan kualitas yang lebih baik,” kata Kristiyanto.

Dua pilihan ini sesuai dengan tiga fungsi APBN, yakni stabilisasi dengan menjaga harga BBM dari fluktuasi pasar; alokasi dengan memberikan anggaran untuk tujuan mengurangi dampak buruk lingkungan; dan distribusi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat Meningkatkan Kualitas BBM

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel Ahmad Safrudin mengatakan, bila Indonesia konsisten meningkatkan standar bahan bakar menjadi EURO 4 maka pada 2030 bisa mendulang manfaat ekonomi sebesar Rp2.003 triliun.

Hal tersebut berdasarkan perhitungan peningkatan kesehatan dan produktivitas masyarakat serta penghematan BBM. Bahkan, bila dilanjutkan dengan standar EURO 6, manfaat ekonominya bisa meningkat menjadi Rp3.493 triliun.

Ahmad menjelaskan, perhitungan tersebut didapat dari analisa penurunan konsentrasi pencemar udara ambien atau pencemaran di ruang terbuka. Apabila udara semakin baik maka bisa menurunkan angka penyakit terkait pernapasan.

Hal tersebut dapat meningkatkan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya menghemat pengeluaran biaya medis. Peningkatan kesehatan masyarakat juga akan memicu peningkatan produktivitas masyarakat.

“Sementara penghematan BBM diperhitungkan dari pemanfaatan teknologi kendaraan Euro 4 yang secara teknis mampu menekan konsumsi BBM hingga 20 persen,” ujar Ahmad dalam lokakarya CSO bertajuk Percepatan Pasokan BBM untuk Euro4/IV Standard: Prasyarat Pengendalian Emisi Kendaraan yang dilaksanakan di Skyline Building, Jakarta (6/8).

Menurut Ahmad, perhitungan ini dibutuhkan untuk mengantisipasi efek berganda dari peningkatan populasi kendaraan bermotor terhadap intensitas pencemaran udara dalam enam tahun mendatang. Apabila tidak melakukan pencegahan maka pada 2030 konsentrasi pencemaran udara akan meningkat.

Peneliti Senior Institute for Essential Services Reform (IESR) Julius Christian Adiatma menyampaikan, tanpa peningkatan kualitas bahan bakar, polusi udara tahun 2030 yang disebabkan sulfur oksida (SOx), nitrogen oksida (NOx), karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan particulate matter 2,5 dan 10 dapat meningkat sampai 50-70 persen dari kondisi saat ini.

Sementara, penyakit pernapasan pneumonia dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) masing-masing meningkat sebanyak 19 persen dan 7 persen.

Bila ada peningkatan kualitas bahan bakar, maka dampak pencemaran dan penyakit pernapasan dapat dikurangi. Menurutnya, adopsi standar EURO 4 dapat mengurangi penyebaran pencemar udara sebanyak 70 persen, sementara untuk SOx nyaris 100 persen.

“(Pneumonia dan ISPA) akan berkurang sekitar 22 persen dan 8 persen kalau kita beralih ke bahan bakar berstandar tinggi. Tingkat pengurangan akan lebih tinggi kalau sampai adopsi EURO 6,” katanya.

Menurut Julius, upaya ini harus mendapatkan perhatian dari sisi kebijakan fiskal. IESR dan Center for Reform on Economics (CORE) telah mempertimbangkan tiga skenario kebijakan fiskal. Skenario pertama, biaya ditanggung oleh negara yang akan meningkatkan anggaran pemerintah sampai dengan Rp92,2 triliun.

“Skenario kedua, biaya dibebankan ke konsumen, jadi harga BBM akan dinaikkan sesuai peningkatan biaya produksi. Skenario ketiga, ada pembatasan subsidi bagi sebagian pengguna di mana anggarannya dialihkan untuk membiayai peningkatan kualitas BBM,” ujarnya.

Julius mengungkapkan, skenario ketiga sudah diwacanakan oleh pemerintah dengan anggaran subsidi yang dapat dihemat mencapai Rp74,8 triliun – Rp98,3 triliun. Hasil penghematan anggaran nantinya bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dan transportasi publik.

Wacana penyesuaian subsidi BBM dapat menyasar pembatasan kendaraan pribadi roda empat ketimbang untuk seluruh jenis kendaraan. Skema ini dapat mengarahkan ulang subsidi yang tepat sasaran dan membuka ruang anggaran untuk mengadakan BBM rendah sulfur.

Fakta ini disampaikan oleh peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak.

“Bila penyesuaian diberlakukan pada kendaraan penumpang pribadi yang mengonsumsi 43,1 persen BBM bersubsidi, dampak inflasinya sekitar 0,37 persen,” ujarnya kepada Katadata Green (26/7).

Menurut dia, skema ini lebih tepat dibanding penghapusan subsidi secara menyeluruh, yang akan menghasilkan inflasi sebesar 5,3 persen.

Ishak mengungkapkan, saat ini populasi kendaraan penumpang pribadi sebanyak 29,7 juta unit. Sementara, jumlah populasi sepeda motor dan kendaraan umum yang sebanyak 113,8 juta unit mengkonsumsi 53,9 persen BBM bersubsidi.

Dia menambahkan,10 persen rumah tangga ekonomi terbawah atau 250 juta orang di Indonesia mengeluarkan ongkos BBM sebesar Rp108.400/bulan, sementara 10 persen teratas mengeluarkan Rp482.700 ribu/bulan.

Namun, menurut Ishak, lantaran pendapatan masyarakat terbawah terbatas, porsi pengeluaran BBM-nya mencapai 7 persen dari pendapatan, sementara penduduk paling kaya hanya 3,5 persen.

“Pengeluaran rumah tangga miskin dua kali lipat dibandingkan penduduk kaya,” ujarnya.

Penyesuaian subsidi BBM, ujar Ishak, tentu akan membuka ruang fiskal pemerintah, sehingga memungkinkan adanya realokasi anggaran untuk pembelanjaan lain seperti untuk infrastruktur, pembiayaan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel Ahmad Safrudin sependapat. Menurut dia, subsidi harus disesuaikan agar bisa diakses oleh orang-orang yang layak memperoleh BBM bersubsidi, terlebih lagi yang kualitasnya sudah ditingkatkan.

“Otomatis, kelompok masyarakat golongan menengah-atas tidak berhak atas subsidi, dan harus bersedia menerima harga BBM yang lebih mahal karena adanya incremental cost atau biaya tambahan,” ujarnya pada Katadata Green (31/7).

Untuk itu, kata Ahmad, pemerintah harus cermat memastikan agar penyesuaian harga BBM tepat sasaran dan menghasilkan dampak inflasi yang minim. Pemerintah juga harus mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi dampak inflasi.

“Misalnya, melalui pembagian bantuan sosial,” ujarnya.

Selaras, Ishak menekankan pemerintah harus turut menyediakan jaring pengaman sosial yang dapat meredam dampak inflasi.

“Terutama untuk masyarakat menengah bawah, dan kelompok yang sebelumnya belum tersentuh bantuan sosial,” katanya.

Dia juga menilai pemerintah harus meningkatkan kapasitas kilang minyak, agar di masa depan dapat memproduksi BBM rendah sulfur di dalam negeri.

Penyesuaian BBM untuk Kualitas Udara Lebih Baik

Ahmad menyampaikan, penyesuaian subsidi untuk menyediakan BBM rendah sulfur untuk peningkatan kualitas udara sejalan dengan kebijakan pemerintah meningkatkan standar bahan bakar.

Pada 2017, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O.

Peraturan ini mengatur adopsi standar EURO IV untuk bahan bakar kendaraan, salah satunya tingkat sulfur yang rendah.

Ahmad menyampaikan, hal tersebut salah satu dari lima langkah untuk menekan emisi dari transportasi.

Selain itu ada peningkatan teknologi kendaraan, pembenahan lalu lintas dan transportasi publik, penerapan insentif/disinsentif, dan penegakan hukum.

“[peningkatan kualitas bahan bakar dan teknologi kendaraan] bisa diterapkan secara paralel dengan langkah lainnya, tapi tidak bisa dilewati,” ujarnya.

Di kesempatan lain, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menegaskan, pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah hanya akan menaikkan kualitas BBM seraya memastikan alokasi subsidi BBM tepat menyasar golongan yang benar-benar membutuhkan.

“Uang negara harus benar-benar dinikmati oleh penduduk yang membutuhkan,” katanya dalam media workshop bertajuk “Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI bersama Katadata Green di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (5/8).

Menurut dia, kualitas BBM di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain di dunia. Bahkan, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal oleh Vietnam dan Thailand.

Beberapa jenis bahan bakar lain, seperti bensin RON 90, bensin RON 91, dan diesel CN 48 masih melampaui batas maksimal kandungan sulfur di atas 50 parts per million (PPM). Rachmat mengatakan akan mencapai target penurunan sampai 50 PPM secara bertahap.

“Kemenko Marves melihat lingkungan dan penyediaan BBM ramah lingkungan merupakan isu mendesak yang harus segera diselesaikan,” ujar Rachmat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan membatasi subsidi BBM pada 17 Agustus mendatang. Langkah ini diambil karena saat ini subsidi BBM tidak tepat sasaran dan menggunakan bahan bakar berkualitas rendah.

Luhut berpendapat pembatasan ini dapat mengurangi pengidap dan ongkos pengobatan penyakit pernapasan, mengurangi beban APBN, dan menyediakan BBM rendah sulfur.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta meluncurkan situs “Udara Jakarta“ guna memantau kualitas udara kota secara berkala. Situs ini merupakan platform integrasi data milik pemerintah dan non-pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan data kualitas udara di Jakarta.

Peluncuran ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta secara daring melalui aplikasi Zoom pada Jumat (5/7).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov DKI Jakarta Asep Kuswanto menyampaikan, situs ini merupakan salah satu komitmen pemprov untuk menginventarisasi kualitas udara secara sistematis. Hal ini telah tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) Secara Terpadu.

“Platform ini memudahkan publik untuk mengakses informasi. Semua bisa mengaksesnya melalui website udara.jakarta.go.id menggunakan berbagai gadget,“ ujar dia.

Asep menjelaskan, data yang ditampilkan di Udara Jakarta sudah sesuai dengan beberapa standar nasional Indonesia (SNI). Selain itu, DLH juga mengacu kepada Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai indeks kualitas udara yang menjadi acuan secara nasional.

Melansir situs Udara Jakarta, ISPU adalah angka tanpa satuan untuk menggambarkan kondisi kualitas udara berdasarkan dampaknya pada kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya.

ISPU didapat dengan mengkonversi nilai konsentrasi parameter pencemar udara yang ada di lokasi tertentu menjadi satu nilai indeks. Ketujuh parameter tersebut adalah PM10, PM2.5, nitro oksida (NO2), sulfur oksida (SO2), karbon monoksida (CO), ozon (O3), dan hidrokarbon (HC).

DLH bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Vital Strategies dalam pengumpulan data melalui SPKU. Menurut Asep, terdapat 31 SPKU yang terintegrasi, terdiri atas 9 unit milik DLH pemprov, 14 unit hasil kolaborasi dengan Vital Strategies, dan 3 unit dengan WRI Indonesia.

Platform ini memiliki keunggulan dengan menyediakan data historis kualitas udara secara real-time, sehingga masyarakat dapat memantau tren dan perubahan kualitas udara dari waktu ke waktu.

“Platform ini juga terhubung dengan data prediksi kualitas udara tiga hari ke depan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selain itu, ada juga terdapat fitur edukasi dan informasi terbaru terkait kualitas udara serta dampaknya terhadap kesehatan,” kata Asep.

Ke depannya, fitur dan keakuratan data Udara Jakarta akan diperbaharui, seperti untuk pemberian notifikasi perubahan kualitas udara kepada pengguna, serta penambahan alat pemantau melalui penganggaran APBD maupun kolaborasi dengan pihak lainnya.

Transportasi Masih Jadi Fokus Pengendalian Kualitas Udara

Asep mengungkapkan, sampai saat ini sumber pencemar terbesar di Jakarta adalah sektor transportasi.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menanggulangi polusi udara dari sektor tersebut. Dengan pemerintah pusat, Pemprov bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian Perhubungan untuk beberapa isu tertentu.

“Peningkatan kualitas BBM, kualitas transportasi publik, sinergi moda transportasi, baik yang dioperasionalkan pusat dan pemprov DKI Jakarta, penyediaan ruang publik seperti trotoar nyaman, dan penanaman tanaman,” kata Asep. ”Akan menggalakkan juga uji emisi, terutama untuk kendaraan yang hilir mudik di DKI Jakarta.“

Dia menambahkan, beberapa lahan parkir di Jakarta telah menerapkan sistem pemantauan kendaraan yang telah melakukan uji emisi. Kendaraan yang tidak ditemukan dalam daftar dikenakan biaya parkir tambahan.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga gencar bekerja sama dengan pemerintah kota di wilayah metropolitan Jabodetabek agar kebijakan seperti uji emisi juga diadopsi di kota-kota lain.

“Pemprov DKI Jakarta memberikan pelatihan-pelatihan supaya ke depannya seluruh pemerintah di Jabodetabek juga sama-sama melakukan uji emisi. Jadi uji emisi akan menjadi kebijakan bersama dari seluruh pemerintah yang ada di Jabodetabek,“ kata Asep menjelaskan.

Pemerintah pusat juga tengah merancang sederet kebijakan untuk menangani polusi dari transportasi di Jabodetabek.

Dalam rapat terbatas (6/6), Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan inisiatif seperti elektrifikasi armada bus, penetapan zona emisi ultra rendah atau ultra low emission zone, serta penentuan jaringan transportasi berbasis data telekomunikasi.

Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves Rachmat Kaimuddin mengatakan, perbaikan mutu BBM rendah sulfur dapat dilakukan secara nasional pada akhir 2027. Dia mengusulkan agar kebijakan ini setidaknya diterapkan di wilayah DKI Jakarta.