REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluarga dan kuasa hukum Dini Sera Afrianti keberatan atas vonis bebas hakim terhadap terdakwa perkara penganiayaan dan pembunuhan Dini, Gregorius Ronald Tannur. Mereka lantas melaporkan tiga majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menyidangkan perkara itu ke Komisi Yudisial (KY).

Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak eks anggota Fraksi PKB DPR RI dari Edward Tannur yang baru saja divonis bebas oleh hakim PN. Ronald tak dihukum apapun walau sudah menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti hingga tewas.

"Kami melaporkan ke KY atas tiga hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas, semoga tiga majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari KY," kata Dimas Yemahura di kantor KY, Jakarta Pusat pada Senin (29/7/2024).

Dimas meminta supaya KY bisa mewujudkan keadilan dalam perkara tersebut. Dimas mengingatkan sudah seharusnya hakim menimbang matang tiap putusannya sesuai fakta yang ada.

"Kami berharap putusan dari KY itu mengubah wajah hakim yang ada di Republik Indonesia untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana, dan lebih arif dalam memutus perkara, mengedepankan keadilan dan kebenaran," ujarnya.

Dimas membawa sejumlah bukti dalam pelaporan tersebut. Di antaranya gambar yang menunjukkan pertimbangan hakim yang digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini tidak benar, dan surat dakwaan. Dimas optimistis alat bukti itu dapat menguatkan laporannya.

"Dan juga kami menunjukkan di dalam surat dakwaan itu bahwa tidak ada niat dari tersangka GRT untuk membawa korban ke rumah sakit sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hakim dari PN Surabaya untuk memutus bebas tersangka GRT," ucap Dimas.

Sedangkan ayah Dini, Ujang menaruh, harap bahwa KY bisa membantunya menemukan keadilan yang hilang dalam kasus itu. Dia mendorong agar KY dapat segera menindak laporan ini secara serius.

"Mohon kepada semuanya, mohon diadili yang sebenar-benarnya. Harapannya mudahan-mudahan kasus ini cepat selesai dan mudah-mudahan jaksa, hakim dan semua penegak hukum adil," ujar Ujang.

Gregorius Ronald Tannur dibebaskan dari segala dakwaan dan dibebaskan dari tahanan. Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik memutuskan Ronald tak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) Ahmad Muzakki dalam pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP maupun ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.

Jakarta: Sejumlah artikel di kanal Nasional Medcom.id banyak dikunjungi pada Jumat, 26 Juli 2024. Bahkan, beberapa di antaranya berstatus terpopuler.

Berita pertama yang banyak dikunjungi yaitu modus pegawai KPK Gadungan peras pejabat di Kabupaten Bogor. YS melakukan pemerasan dengan memanfaatkan informasi e-katalog soal besaran nominal proyek yang dilakukan dengan proses pengerjaan yang ia anggap tidak sesuai dengan porsinya.

Kemudian ia menghubungi pejabat terkait dan meminta uang. "Ya bukan rahasia umum lagi lah kalau itu permainan pejabat-pejabat, e-katalog itu,” kata Yusup saat digiring polisi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Meski begitu, YS membantah melakukan pemerasan meski kedapatan meminta uang. "Engga ada (niat memeras)," ucap YS.

Licik! Begini Modus Pegawai KPK Gadungan Peras Pejabat di Kabupaten Bogor

Berita kedua yang berstatus terpopuler nasional yaitu Erintuah Damanik, hakim ketua yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur, atas dakwaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti tak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Damanik abai melaksanakan kewajiban itu selama dua tahun.
Melansir laman Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Damanik terakhir kali melaporkan LHKPN di tahun 2022, dengan data lengkap sebagai berikut:

1. Alat Transportasi dan Mesin sebesar Rp.781.000.000.
2. Toyota Kijang Innova Tahun 2007, hasil sendiri Rp75.000.000.
3. Motor Yamaha Mio Tahun 2014, hibah dengan akta Rp6.000.000.
4. Mobil Fortuner Tahun 2018, hasil sendiri Rp375.000.000.
5. Mobil Honda CRV Tahun 2018, hasil sendiri Rp325.000.000.

Selain alat transportasi, Damanik juga memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp3.140.000.000.

Hakim Damanik 2 Tahun tak Setor LHKPN

Berita ketiga yang banyak dikunjungi yaitu kemungkinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kelola tambang. MUI tengah mengkaji kemungkinan dapat menerima izin usaha pertambangan (IUP). Khususnya ihwal status MUI apakah masuk kategori organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

"Masih mau kita lihat dulu, apakah MUI itu ormas bukan," ujar Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, ditemui di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Anwar memandang MUI sebagai wadah berkumpulnya ormas Islam. Berbeda dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

"NU ormas, muhammadiyah ormas. Maka definisinya ini kena enggak MUI itu," jelasnya.

MUI Kaji Kemungkinan Dapat Ikut Kelola Tambang dari Pemerintah

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, vonis bebas dari hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang didakwa kasus dugaan penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap kekasihnya, adalah putusan yang memalukan.

Bendara Umum DPP Partai Nasdem tersebut heran atas keputusan hakim tersebut, karena sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut agar Ronald dihukum 12 tahun penjara. Sahroni pun pun curiga terhadap hakim Erintuah Damanik karena adanya sesuatu di balik putusan tersebut.

"Terang benderang bahwa tindak pidana yang jelas sangat pada tahun 2023, dengan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia, ini kan fatal," kata Sahroni saat ditemui di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Dia pun mengajak para pihak pemangku kebijakan agar mengawasi dengan seksama putusan tersebut. Menurut Sahrono, para hakim tersebut harus diperiksa secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang berwenang.

"Yang saya tahu polisi sudah memberikan pasal-pasal apa yang disangkakan oleh yang bersangkutan. Akhirnya, perkara berproses dan tiba-tiba kemarin diputuskan Pengadilan Negeri, divonis bebas, ini memalukan, makanya saya bilang ini hakimnya sakit nih," kata Sahroni.

Pada Rabu (24/7/2024), majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, membebaskan Gregorius Ronald Tannur yang merupakan putra dari mantan salah satu anggota DPR RI nonaktif Edward Tannur, dari segala dakwaan terkait kasus dugaan penganiayaan yang berakibat kekasihnya bernama Dini Sera Afrianti meninggal.

Sebelumnya, Polrestabes Surabaya menetapkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap tersangka Ronald Tannur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya tersebut. Ronald dijerat dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Penyelidikan polisi mengungkap penganiayaan terjadi usai pasangan kekasih itu menghabiskan malam di tempat hiburan, kawasan Surabaya Barat.

Selain itu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun sudah secara resmi menonaktifkan anggota DPR Fraksi PKB Edward Tannur dari keanggotaannya di Komisi IV DPR RI imbas kasus yang menimpa anaknya tersebut.