REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigai perkara penipuan dengan mengaku sebagai pegawai lembaga antirasuah oleh Yusup Sulaeman. KPK merasa kasus itu cenderung tidak lazim. Salah satu indikator kecurigaan KPK ialah kendaraan mewah yang digunakan Yusup.

"Karena lumayan jarang seorang penipu dengan yang punya mobil Porsche, belum, baru kali ini kita menemukan seperti itu," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Sabtu (27/7/2024).

Mobil mewah tersebut disita KPK ketika menciduk Yosep pada 25 Juli 2024. Kendaraan itu dikonfirmasi KPK bukan disewa Yusup. Tapi KPK belum mengetahui bagaimana Yusup bisa mempunyai mobil tersebut.

"Info yang saya dapat mobil Porsche-nya itu memang punya yang bersangkutan," ucap Tessa.

Hingga saat ini, KPK belum mengetahui jumlah penipuan yang dilakukan oleh Yosep. Sebab kasus ini ditindaklanjuti oleh Polres Bogor. KPK optimistis polisi dapat membongkar perkara ini.

"Pasti nanti akan didalami oleh teman-teman penyidik di Polres Bogor, perkara penipuan dan pemerasannya. Tentunya, apakah baru kali itu, apakah berulang kali, terus, pasti nanti akan dirilis sama teman-teman," ujar Tessa.

Sebelumnya, KPK menangkap Yusup di restoran di kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/7). Yusup diamankan karena mengaku sebagai pegawai KPK dan melakukan pemerasan kepada pegawai di Pemerintahan Kabupaten Bogor.

"KPK telah mengamankan seseorang yang mengaku pegawai KPK yang melakukan pemerasan terhadap pegawai di Pemerintahan Kabupaten Bogor," kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/7).

Kronologi penangkapan ini bermula dari pihak KPK mendapat informasi terkait pemerasan yang dialami seorang pegawai Pemkab Bogor. KPK lalu menerjunkan tim yang terdiri dari penyelidik, penyidik, dan inspektorat. Seusai diamankan, Yusup langsung dibawa ke markas KPK untuk dimintai keterangan.

"Didapat kesimpulan sementara orang tersebut bukan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri," ucap Tessa.

Sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 300 juta, satu unit iPhone, dan mobil Porsche berpelat B 1556 XD diamankan dari tangan Yusup. Barang-barang itu diduga hasil pemerasan. KPK kini menyerahkan Yusup ke Polres Bogor untuk diproses hukum.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus penipuan dengan mengaku pegawai Lembaga Antirasuah yang dilakukan Yusup Sulaeman tidak lazim. Sebab, pelakunya memiliki mobil mewah.

"Karena, lumayan jarang seorang penipu dengan yang punya mobil Porsche, belum, baru kali ini kita menemukan seperti itu," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.

Mobil mewah itu disita KPK saat menangkap Yosep pada Kamis, 25 Juli 2024. Kendaraan tersebut dipastikan bukan sewaan meski cara mendapatkannya belum bisa dipastikan.
"Info yang saya dapat mobil Porsche-nya itu memang punya yang bersangkutan," ujar Tessa.

Baca juga: Alasan Pemkab Bogor Rela Setor Duit ke Pegawai KPK Gadungan Dipertanyakan

KPK juga belum tahu berapa kali Yosep melakukan penipuan. Tindak lanjutnya diserahkan ke Polres Bogor karena kasusnya sudah dilimpahkan.

"Pasti nanti akan didalami oleh teman-teman penyidik di Polres Bogor, perkara penipuan dan pemerasannya. Tentunya, apakah baru kali itu, apakah berulang kali, terus, pasti nanti akan dirilis sama teman-teman," ucap Tessa.

Sebelumnya KPK menangkap pegawai Lembaga Antirasuah palsu bernama Yusup Sulaeman. Dia diciduk gegara memeras salah satu pejabat di Kabupaten Bogor.

"Pada pagi hari KPK menerima informasi dari seorang pejabat di Kabupaten Bogor bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui berinisial YS (Yusup Sulaeman) yang mengaku pegawai KPK melakukan pemerasan kepada yang bersangkutan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

Tessa menjelaskan KPK langsung bergerak cepat usai mendapatkan laporan penipuan yang dilakukan Yusup, pagi ini. Lembaga Antirasuah enggan memerinci identitas pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor yang diperas oleh pegawai gadungan itu.

Atas penangkapan ini, KPK menyita Rp300 juta dan mobil Porsche. Namun, Lembaga Antirasuah belum bisa memastikan barang itu berkaitan dengan pemerasan karena pemeriksaan masih berlangsung.

(AGA)

Jakarta: Sejumlah artikel di kanal Nasional Medcom.id banyak dikunjungi pada Jumat, 26 Juli 2024. Bahkan, beberapa di antaranya berstatus terpopuler.

Berita pertama yang banyak dikunjungi yaitu modus pegawai KPK Gadungan peras pejabat di Kabupaten Bogor. YS melakukan pemerasan dengan memanfaatkan informasi e-katalog soal besaran nominal proyek yang dilakukan dengan proses pengerjaan yang ia anggap tidak sesuai dengan porsinya.

Kemudian ia menghubungi pejabat terkait dan meminta uang. "Ya bukan rahasia umum lagi lah kalau itu permainan pejabat-pejabat, e-katalog itu,” kata Yusup saat digiring polisi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Meski begitu, YS membantah melakukan pemerasan meski kedapatan meminta uang. "Engga ada (niat memeras)," ucap YS.

Licik! Begini Modus Pegawai KPK Gadungan Peras Pejabat di Kabupaten Bogor

Berita kedua yang berstatus terpopuler nasional yaitu Erintuah Damanik, hakim ketua yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur, atas dakwaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti tak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Damanik abai melaksanakan kewajiban itu selama dua tahun.
Melansir laman Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Damanik terakhir kali melaporkan LHKPN di tahun 2022, dengan data lengkap sebagai berikut:

1. Alat Transportasi dan Mesin sebesar Rp.781.000.000.
2. Toyota Kijang Innova Tahun 2007, hasil sendiri Rp75.000.000.
3. Motor Yamaha Mio Tahun 2014, hibah dengan akta Rp6.000.000.
4. Mobil Fortuner Tahun 2018, hasil sendiri Rp375.000.000.
5. Mobil Honda CRV Tahun 2018, hasil sendiri Rp325.000.000.

Selain alat transportasi, Damanik juga memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp3.140.000.000.

Hakim Damanik 2 Tahun tak Setor LHKPN

Berita ketiga yang banyak dikunjungi yaitu kemungkinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kelola tambang. MUI tengah mengkaji kemungkinan dapat menerima izin usaha pertambangan (IUP). Khususnya ihwal status MUI apakah masuk kategori organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

"Masih mau kita lihat dulu, apakah MUI itu ormas bukan," ujar Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, ditemui di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Anwar memandang MUI sebagai wadah berkumpulnya ormas Islam. Berbeda dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

"NU ormas, muhammadiyah ormas. Maka definisinya ini kena enggak MUI itu," jelasnya.

MUI Kaji Kemungkinan Dapat Ikut Kelola Tambang dari Pemerintah

(ABK)

Jakarta: Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus pegawai gadungan yang memeras pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat. Kasus ini kini ditangani Polres Bogor.

KPK menangkap Yusuf Sulaeman yang mengaku sebagai pegawai Lembaga Antirasuah. Yusuf kemudian memeras pejabat di Pemkab Bogor. KPK menangkap Yusup Sulaeman pada Kamis, 25 Juli 2024, di Rumah Makan Mang Kabayan, Kabupaten Bogor, sekitar 13.30 WIB. Dalam penangkapan itu, KPK juga menyita uang Rp300 juta dan mobil Porsche.

Pelaku Yusuf Sulaeman dan mobil yang disita KPK kini sudah berada di Mako Polres Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor. "Sudah lagi diperiksa. Tersangka dan korban semua sudah dibawa,"ungkap Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar Rio Wahyu Anggoro, Jumat, 26 Juli 2024.

Namun Rio tidak menjelaskan detilnya. Karena kasus ini akan dirilis hari ini di Polres Bogor.
"Siang ini kita rilis. Nanti jelasnya ya," pungkas Rio.

Sebelumnya, juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pengungkapan dan penangkapan Yusuf Sulaeman setelah pihaknya menerima informasi pemerasan dari seorang pejabat di Kabupaten Bogor bahwa.

Sementara itu, Yusuf mengaku curiga dan melihat ada kejanggalan dalam pengerjaan proyek e-Katalog senilai Rp600 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dia memanfaatkan hal itu untuk memeras pejabat di dinas itu. Kendati ditemukan uang Rp300 juta, namun Yusuf membantah telah melakukan pemerasan.

(LDS)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Yusup Sulaeman karena mengaku-ngaku sebagai pegawai Lembaga Antirasuah untuk memeras pejabat di Pemerintah Kabupaten Bogor. Tindak pidana itu dilakukan karena dia menilai ada kejanggalan dalam pengerjaan proyek.

“Ya bukan rahasia umum lagi lah kalau itu permainan pejabat-pejabat, e-katalog itu,” kata Yusup saat digiring polisi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024, malam.

Yusup melancarkan aksinya saat mengecek proyek yang memiliki anggaran Rp600 miliar. Menurutnya, pengerjaan ada di Dinas Pendidikan. Saat digiring polisi, dia membantah melakukan pemerasan meski kedapatan meminta uang.
“Engga ada (niat memeras),” ucap Yusup.

Baca juga: Pegawai KPK Gadungan Ditangkap, Rp300 Juta dan Porsche Disita

Sebelumnya KPK menangkap pegawai Lembaga Antirasuah palsu bernama Yusup Sulaeman. Dia diciduk gegara memeras salah satu pejabat di Kabupaten Bogor.

“Pada pagi hari KPK menerima informasi dari seorang pejabat di Kabupaten Bogor bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui berinisial YS (Yusup Sulaeman) yang mengaku pegawai KPK melakukan pemerasan kepada yang bersangkutan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

Tessa menjelaskan KPK langsung bergerak cepat usai mendapatkan laporan penipuan yang dilakukan Yusup, pagi ini. Lembaga Antirasuah enggan memerinci identitas pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor yang diperas oleh pegawai gadungan itu.

Atas penangkapan ini, KPK menyita Rp300 juta dan mobil Porsche. Namun, Lembaga Antirasuah belum bisa memastikan barang itu berkaitan dengan pemerasan karena pemeriksaan masih berlangsung.

(AGA)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pegawai Lembaga Antirasuah palsu bernama Yusup Sulaeman. Yusup diciduk gegara memeras salah satu pejabat di Kabupaten Bogor.

“Pada pagi hari KPK menerima informasi dari seorang pejabat di Kabupaten Bogor bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui berinisial YS (Yusup Sulaeman) yang mengaku pegawai KPK melakukan pemerasan kepada yang bersangkutan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

KPK bergerak cepat usai mendapatkan laporan penipuan yang dilakukan Yusup, pagi ini. Lembaga Antirasuah enggan memerinci identitas pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor, yang diperas pegawai gadungan itu.
“KPK menurunkan tim yang terdiri dari Penyelidik, Penyidik dan Inspektorat untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar merupakan pegawai KPK atau bukan,” ujar Tessa.

Yusup ditangkap di Rumah Makan Mang Kabayan, Kabupaten Bogor, sekitar 13.30 WIB. Setelah diciduk, pegawai gadungan itu diminta menunjukkan rumahnya untuk mendalami pemerasan.

“Tim bersama orang dimaksud kemudian menuju kediamannya di perumahan Villa Bogor Indah di Kota Bogor dan selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan klarifikasi,” ujar Tessa.

Atas penangkapan ini, KPK menyita uang ratusan juta dan mobil mewah. Namun, Lembaga Antirasuah belum bisa memastikan barang itu berkaitan dengan pemerasan karena pemeriksaan masih berlangsung.

“Dari kegiatan dimaksud diamankan, satu uang sejumlah Rp300 juta rupiah, satu unit smartphone merek IPhone, dan satu unit kendaraan merk Porche warna putih dengan no pol B 1556 XD,” ucap Tessa.

KPK mengamini tidak bisa menangani kasus penipuan itu. Rencananya, perkara bakal diserahkan ke Polres Bogor.

“Selanjutnya yang bersangkutan beserta uang, barang dan kendaraannya akan diserahkan KPK kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bogor,” tutur Tessa.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute mencalonkan diri menjadi calon pimpinan (Capim) lembaga antirasuah.

Adapun IM 57+ Institute merupakan wadah pegiat antikorupsi yang diisi oleh eks pegawai KPK. Mereka dipecat di era Firli Bahuri.

“Rekan-rekan 4 orang anggota IM 57+ Institute mendaftar Capim KPK hari ini,” kata Ketua IM 57+ Institute, M. Praswad Nugraha saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Praswad menuturkan, mereka yang mendaftar adalah eks Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK, Herry Muryanto dan eks Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Giri Suprapdiono.

Kemudian, eks staf Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Hotman Tambunan hingga mantan Kepala Bagian (Kabag) Rumah tangga KPK Airien Marttanti Koesniar.

Sejumlah anggota IM 57+ Institute lainnya seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan juga berniat mendaftar menjadi capim. Namun, mereka terhalang usia yang masih di bawah 50 tahun.

Dihubungi Kompas.com, Giri menyatakan ingin memulihkan kepercayaan publik kepada KPK. Ia juga ingin integritas pimpinan serta pegawai KPK kembali ke titik tertinggi.

“Melalui penataan ulang (overhaul) kelembagaan dan sumberdaya manusia,” ujar Giri.

Giri juga menyebut, komunikasi dan konsolidasi secara strategis akan dilakukan dengan pemerintahan baru.

Tujuannya, membangun program politik yang rasional dan berintegritas.

Adapun Giri dan sejumlah pegawai KPK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan dinyatakan tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK).

Tes tersebut menjadi salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Perubahan status kepegawaian ini merupakan dampak dari Revisi Undang-Undang KPK.

“Untuk memperkuat politik hukum anti korupsi,” ujarnya.

Adapun pendaftaran capim KPK dan calon anggota Dewas KPK akan ditutup pada Senin malam hari ini.

Hingga Minggu (14/7/2024), panitia seleksi mencatat ada 106 orang mendaftar sebagai capim KPK dan 121 orang untuk calon anggota Dewas KPK.

Jakarta: Jumlah pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bertambah menjelang ditutup pada Senin, 15 Juli 2024. Dari ratusan nama yang mendaftar, terdapat empat mantan pegawai KPK yang maju menjadi capim KPK.

Keempat mantan pegawai KPK tersebut, yakni Giri Suprapdiono, Hotman Tambunan, Herry Muryanto, dan Airien Marttanti Koesniar. Mereka diberhentikan oleh KPK karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat proses pengangkatan pegawai Lembaga Antikorupsi menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 30 September 2021.

"Terdapat empat calon eks KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang mendaftar," kata Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha kepada Medcom.id, Senin, 15 Juli 2024.
Praswad mendorong figur-figur berintegritas segera mendaftar menjadi capim KPK. Dengan begitu, KPK kembali diisi orang-orang berintegritas.

"Kami mengimbau orang-orang yang baik untuk mendaftar pada kesempatan akhir ini," ucap Praswad.

Baca Juga: Nurul Ghufron Maju Lagi Jadi Capim KPK

Praswad dan beberapa eks pegawai KPK lainnya juga berencana mendaftar sebagai capim KPK. Namun, mereka terhalang dengan UU KPK terkait syarat batas usia pimpinan KPK minimal 50 tahun.

"Kami berencana mendaftar tetapi sampai hari ini belum ada putusan MK yang sudah kami ajukan beberapa bulan yang lalu diadili MK," ujar Praswad.

Pendaftaran capim dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK dibuka hingga Senin, 15 Juli 2024. Seleksi ini dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK pada 20 Desember 2024.

Pendaftar capim sudah mencapai 210 orang dan Dewas 142 orang. Data ini tercatat per pukul 06.50 WIB, Senin, 15 Juli 2024.

(AZF)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terpapar judi online. Sebanyak delapan pegawai lembaga antikorupsi itu disebut menjadi pemain judi online.

KPK menyebutkan, transaksi kedelapan pegawainya hanya mencapai Rp 16,8 juta. Para pegawai itu juga disebut bermain judi online sekadar iseng.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, nilai Rp 16,8 juta berasal dari 151 transaksi.

"Riilnya untuk delapan orang pegawai KPK selama 2023 hanya sebesar Rp 16,8 juta," kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Penelusuran pihak inspektorat mengungkapkan, deposit paling besar dari delapan pegawai itu Rp 10 juta dengan 71 kali transaksi.

Sementara, nilai deposit paling kecil Rp 200 ribu dengan dua kali transaksi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, pihaknya telah menerima laporan dari Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online.

Dalam informasi itu, disebutkan 17 pegawai KPK terlibat judi online. Namun, ketika diperiksa lebih lanjut hanya 8 pemain yang masih berstatus pegawai KPK.

Sementara, 9 pegawai lainnya sudah tidak menyandang status pegawai. Di antara mereka adalah penjaga rumah tahanan (Rutan) Cabang KPK yang terseret kasus pungutan liar (Pungli).

Selain itu, pegawai berinisial IGAS yang mencuri barang bukti emas batangan 1,9 kilogram untuk digadaikan Rp 900 juta juga termasuk 9 orang tersebut.

"Hanya delapan orang, yang sembilan itu sudah ada yang dicek di kepegawaian itu bukan pegawai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan,” kata Alex.

Menurut Alex, nilai deposit dari 17 orang itu Rp 111 juta dengan transaksi mulai Rp 100 ribu hingga Rp 74 juta dalam 300 kali transaksi.

“Jadi prinsipnya itu, jadi jumlah transaksinya secara total dari 17 itu Rp 111 juta jumlahnya,” kata Alex.

Disebut Sedang Iseng

Pimpinan KPK menduga pegawai KPK berjudi hanya sekadar iseng. Menurut Alex, aktivitas terlarang itu mungkin dilakukan ketika mereka senggang.

"Mungkin pas lagi iseng kali ya, menganggur, bengong, main itulah,” kata Alex.

Hal senada juga disampaikan maupun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Menurutnya, para pegawai KPK yang bermain itu penasaran dan dilakukan sekali hingga tiga kali main.

"Pegawai itu, rata-rata hanya coba-coba, sekali sampai tiga kali mereka main, dengan nilai transaksi berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 400.000," kata Hadi usai Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera, di Medan pada Selasa (9/7/2024).

Hadi menyebut, pegawai yang terlibat judi online itu memiliki latar belakang sopir hingga urusan dalam.

Mantan Panglima TNI itu mengaku telah bertemu pimpinan KPK dan menyatakan komitmen bersama-sama menindak pelanggaran etika dan hukum insan komisi antirasuah.

"Saat ini, Inspektorat KPK tengah melakukan investigasi untuk mengumpulkan keterangan lebih lanjut terkait kasus ini," tutur Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut hanya delapan dari 17 pegawainya yang ditemukan bermain judionlinemasih berstatus aktif bekerja. Total nilai transaksi delapan orang itu mencapai Rp16,8 juta.

Berdasarkan data yang diterima oleh KPK dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, delapan orang pegawai KPK itu melakukan deposit untuk bermain gim haram itu pada 2023.

Adapun total nilai uang yang didepositkan oleh delapan pegawai KPK itu Rp16,8 juta dengan frekuensi 151 kali transaksi.

"Yang paling besar adalah sekitar Rp10 juta dengan 71 kali transaksi/frekuensi deposit dan yang paling kecil adalah Rp200.000 dengan 2 kali transaksi/frekuensi deposit," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Sebelumnya, lembaga penegak hukum itu menerima laporan dari satgas bahwa ada 17 orang pegawainya yang terlibat judi online.

Namun, saat dilakukan penelusuran lebih lanjut, hanya delapan orang yang saat ini masih bekerja di KPK berdasarkan sistem informasi kepegawaian. Sembilan orang lainnya sudah tidak lagi berstatus pegawai KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa sembilan orang itu sudah diberhentikan karena terlibat dalam sejumlah pelanggaran etik lain di internal KPK. Misalnya, kasus pencurian dan penggadaian emas hasil korupsi di 2021 lalu serta kasus pungutan liar di rumah tahanan (pungli rutan) KPK.

"Yang sembilan itu sudah dicek di kepegawaian itu bukan pegawai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan. Antara lain yang terlibat gadai emas itu kan sudah diberhentikan, ada juga kemarin yang penjaga rutan [kasus pungli]. Itu ada juga pegawai yang sudah kita berhentikan," paparnya pada konferensi pers, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, delapan orang sisanya yang masih berstatus pegawai lembaga antirasuah akan ditangani lebih lanjut oleh Inspektorat KPK. Namun, Alex menyebut pihaknya masih mendalami divisi dari masing-masing delapan pegawai KPK itu.

"Pimpinan sudah memerintahkan inspektorat untuk mengklarifikasi pegawai ini yang statusnya masih menjadi pegawai KPK," katanya.

Adapun total nilai transaksi judi online di KPK yang infonya diterima dari satgas yakni Rp111 juta. Alex menyebut sebagian besar transaksi dilakukan dalam nilai yang kecil atau sekitar Rp100.000 hingga Rp300.000.

"Sebagian besar kebanyakan ya itu tadi Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000. Mungkin pas lagi iseng kali ya, menganggur, bengong, main itulah," katanya.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui ada delapan pegawainya yang bermain judi online. Padahal, ada tracing atau penelusuran rekam jejak sebelum karyawan bergabung.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menceritakan tracing terhadap dirinya. Penelusuran bahkan sampai ke grup atau komunitas yang dia ikuti.

“Pada saat rekrut ada tracing, yang saya alami, ketika di sini, itu di-trace, kita pernah gabung grup mana saja,” kata Asep di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Penelusuran itu dilakukan untuk memastikan latar belakang pegawai KPK. Menurut Asep, tracing yang dilakukan saat perekrutannya sampai ke ranah digital.

“Jadi, jejak-jejak digital itu ditelusuri, itu yang saya ketahui ketika saya daftar ke sini, sebetulnya itu juga diberlakukan ke yang lain,” ucap Asep.

KPK menyebut ada delapan pegawai yang bermain judi online. Satu diantaranya menghabiskan uang Rp74 juta untuk gim haram itu.

“Berapa jumlahnya (uang yang dihabiskan)? Seperti jumlahnya ada yang besar, ada yang Rp100 ribu, yang paling gede itu Rp74 juta,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Alex mengatakan ada 17 orang yang terdeteksi bermain judi online di lingkungan KPK. Namun, hanya delapan orang yang berstatus sebagai pegawai.

“Sembilan sudah ada yang dicek di kepegawaian itu bukan pegawai KPK,” ucap Alex.

Menurut Alex, mereka bermain judi dengan transaksi ratusan ribu. Pegawai yang menghabiskan Rp74 juta tercatat sudah main gim haram itu sebanyak 300 kali.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkap nilai transaksi judi online pegawai dan mantan pegawai lembaga antirasuah mencapai Rp 111 juta.

Alex mengatakan, nilai transaksi itu merupakan jumlah keseluruhan dari 8 pegawai aktif dan 9 mantan pegawai KPK yang dilaporkan bermain judi online.

“Jadi prinsipnya itu, jadi jumlah transaksinya secara total dari 17 itu Rp 111 juta jumlahnya,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Alex mengatakan, nilai transaksi masing-masing dari 17 orang itu bervariasi mulai dari Rp 100 ribu, Rp 200 ribu, dan Rp 300 ribu.

Ia mengungkapkan, nilai paling besar mencapai Rp 74 juta dari 300 kali transaksi.

Alex mengaku sampai saat ini pihaknya belum mengklarifikasi kapan 8 pegawai itu bermain judi online.

Pihaknya menduga mungkin mereka sedang iseng sehingga melakukan perbuatan yang dilarang itu.

“Mungkin pas lagi iseng kali ya, menganggur, bengong, main itulah,” ujar Alex.

Saat ini, 8 pegawai KPK yang diduga terlibat judi online sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak Inspektorat.

Adapun 9 orang lainnya sudah tidak lagi berstatus pegawai KPK. Di antara mereka merupakan pegawai yang dipecat karena terlibat dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK.

Pegawai itu termasuk 60 orang yang dipecat karena kasus pungli di rutan.

Kemudian, termasuk dalam 9 orang itu adalah pegawai KPK berinisial IGAS yang mencuri barang bukti emas 1,9 kilogram untuk digadaikan senilai Rp 900 juta.

“Antara lain yang terlibat itu demas (cek) itu kan sudah diberhentikan,” kata Alex.