"PLN IP merupakan salah satu subholding PLN yang memegang peran strategis. Peran utama PLN IP saat ini yaitu sebagai penyedia solusi energi yang meliputi pembangkitan tenaga listrik yang tersebar di Indonesia serta mengembangkan bisnis beyond KWh," kata Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11/2024).

Edwin mengungkapkan, PLN Indonesia Power dihadapkan pada lima tantangan utama. Pertama, pembentukan holding-subholding berimplikasi pada peralihan aset pembangkitan ke PLN IP, sehingga kapasitas pembangkit meningkat dua kali lipat, dari sebelumnya 10 GW menjadi 21 GW.

Kedua, ditetapkannya visi Transformasi 2.0 PLN untuk menjadi Global Top 500 Company dan PLN IP sebagai Subholding tentunya turut berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

"Ketiga, adanya aspirasi roadmap untuk mencapai NZE sesuai dengan agenda Indonesia menuju NZE 2060 dan PLN IP berperan penting untuk menyukseskan agenda tersebut. Keempat, perlunya ikut berperan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDG's) dan yang kelima yaitu adanya momentum untuk mempercepat pengembangan bisnis agar PLN IP memiliki keunggulan dalam pengembangan pembangkit hijau dan beyond KWh," tambah Edwin.

PLN IP meluncurkan salah satu program dalam meningkatkan kinerja pembangkit melalui implementasi Digital Power Plant atau Reliability and Efficiency Optimization Center (REOC).

Program ini bertujuan memantau dan mengelola kinerja pembangkit listrik secara real time melalui konektivitas digital yang diharapkan dapat mengoptimaikan dua indikator penting bisnisnya, yakni Equivalent Availability Factor (EAF) dan Equivalent Forced Outage Rate (EFOR).

Menurut Edwin, sejak dimulainya program Transformasi 2.0, PLN IP telah menghubungkan mesin pembangkit ke sistem REOC yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan secara lebih efisien.

Edwin menuturkan, pada tahun 2023 PLN IP menunjukkan realisasi EAF sebesar 89,54% dan EFOR berada di level 3,63%. Hal ini menempatkan PLN IP pada jalur untuk mencapai target menuju Top 10% standar North American Electric Reliability Corporation (NERC), yang merupakan standar internasional untu kinerja pembangkit listrik.

Dari aspek sustainability, PLN IP meningkatkan Kinerja pada aspek Environmental, Social and Governance (ESG) dalam 10 tahun terakhir yang terlihat dari pencapaian PROPER Beyond Compliance.

"PLN IP berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja PROPER pada seluruh unit bisnis pembangkit perusahaan yang kini ada 36 unit," tandas Edwin. (kil/kil)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingin mendorong pemberdayaan generasi muda untuk terlibat dalam mendukung swasembada pangan dengan menjadi Petani Milenial. Menurutnya, para petani milenial ini bisa meraup hingga Rp 10 juta per bulan.

Amran melaporkan, sudah ada 3.000 orang yang ikut program Petani Milenial. Sedangkan, ada 20.000 orang lainnya yang saat ini sudah mendaftar untuk ikut program tersebut.

"Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, Rp 2 juta, Rp 3 juta. Artinya menarik kan?," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, membuat profesi ini menguntungkan menjadi salah satu syarat untuk membuat generasi muda terlibat dalam pertanian. Dengan demikian, harapannya momen bonus demografi benar-benar bisa dioptimalkan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah.

Selain menguntungkan, modernisasi teknologi pertanian juga menjadi syarat lainnya. Harapannya, para petani milenial bisa memanfaatkan alat-alat berteknologi tinggi mulai dari traktor hingga drone. Dengan teknologi, produksi pertanian juga bisa digenjot.

"Kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan, kalau diolah secara manual, pakai tangan, tidak mungkin satu keluarga, empat orang, mengelola 1.000 hektare, 5.000 hektare. Sekarang kita memanfaatkan SDA yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai," ujarnya.

Dengan tercapainya target cetak sawah 3 juta hektare dalam 4 tahun dan optimalisasi lahan (oplah) 1 juta hektare di 2025, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

"Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia, 3 juta hektare, itu menjadi transformasi pertanian tradisional ke modern, sejajar dengan, klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara maju di dunia. Sehingga, nanti tidak ada alasan, Indonesia tidak menjadi lumbung pangan dunia," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024. Dalam aturan tersebut, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Terbentuknya Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam pasal 7. Kemudian pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

"(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11/2024).

Tugas dan Fungsi Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki tugas yang dituangkan pada pasal 53. Tugas tersebut yakni menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Badan tersebut juga memiliki fungsi, pertama penjurusan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Kemudian, sebagai pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Sebagai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan. Lebih lanjut, juga berfungsi sebagai pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada pasal 55 tertulis bahwa Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 6 (enam) pusat yang menunjang fungsi dan tugas badan tersebut.

"Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) bagian. (a) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana," tulis pasal 55 nomor 2 dan 3.

Prabowo Bentuk 2 Ditjen Baru di Kemenkeu

Dalam aturan yang sama, Prabowo juga telah menambah Direktorat Jenderal baru di Kemenkeu. Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kini, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya ada dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

Perum Bulog dikabarkan akan melepas status BUMN, dan menjadi sebuah badan yang langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini pertama kali disampaikan Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11) lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara merespons hal itu. Erick menilai Bulog yang langsung di bawah Presiden dapat membantu upaya pemerintah untuk secepat-cepatnya swasembada pangan.

"Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Iya kan?" ucapnya lagi.

Ia menyebut perubahan status menjadi penting mengingat salah satu tugas Bulog adalah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau biasa disebut sebagai operasi pasar.

"Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium (keseimbangan) ini memang harus di Bulog," terangnya.

Di sisi lain, menurut perhitungan Erick, Bulog membutuhkan biaya sebesar Rp 26 triliun untuk melakukan operasi pasar. Walaupun dalam pelaksanaan operasi pasar itu Bulog bisa rugi hingga Rp 5-6 triliun.

"Jadi bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp 26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (menyebabkan kerugian kepada Bulog) Rp 5-6 triliun," katanya.

"Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang (sebabkan) kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," tambah Erick.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Di mana selama ini status Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang selama ini termasuk dalam BUMN sektor pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus. Namun saat ini Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) lalu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal kinerja produksi minyak Indonesia yang terus menurun. Menurut Bahlil, lifting minyak terus merosot ke angka 600 ribu barrel per hari (bph), sementara konsumsi dalam negeri mencapai 1,5 juta sampai 1,6 juta bph.

Artinya Indonesia harus mengimpor minyak 1 juta bph demi memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Bahlil, kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 1996-1997, yang mana Indonesia justru mengekspor minyak.

"Karena tahun 1996-1997 itu pendapatan negara kita 40-50% dari minyak. Begitu reformasi, lifting kita turun terus sampai sekarang tinggal 600 ribu barrel per day. Konsumsi kita 1,5-1,6 juta. Jadi terbalik sekarang kita impor per tahun 1 juta barel per day. Ini yang buat kita kondisinya tidak baik-baik saja," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, disiarkan YouTube Kemendagri, Kamis (7/11/2024).

Menurut Bahlil pemerintah sudah menyiapkan beberapa cara mengatasi masalah tersebut. Salah satunya lewat pengaktifan kembali sumur-sumur minyak yang berstatus idle atau nganggur.

Tercatat ada 6.000-an sumur idle yang masih bisa dioptimalkan untuk menghasilkan minyak. Hitung-hitungan Bahlil, jika masing-masing sumur bisa menghasilkan 30 bph maka akan menambah jumlah lifting Indonesia menjadi 180 ribu bph.

"Sumur-sumur yang idle kita akan aktifkan, ini kurang lebih 6.000 sumur. Kalau 6.000 sumur rata-rata kita bisa dapat 30 barel per day aja itu bisa dapat 180 ribu barel per day dari sumur idle," jelas Bahlil

Bahlil menjelaskan, Indonesia memiliki 44.985 sumur minyak yang 65% di antaranya dikuasai Pertamina. Sementara itu Exxonmobil menguasai sekitar 25%. Adapun sumur yang aktif mencapai 16.400 lebih, sementara yang berstatus idle 16.990 sumur.

Solusi lainnya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses lifting minyak, seperti yang berhasil dilakukan ExxonMobil di blok Cepu. Ia juga menyinggung perlunya konversi ke kendaraan listrik, terlebih 49% konsumsi minyak digunakan oleh kendaraan.

"Untuk pendapatan negara dari lifting minyak kita dengan gas satu tahun itu US$ 12 miliar, hampir kurang lebih Rp 200 triliun. Inilah kira-kira potensi energi kita yang ada sekarang. Yang paling banyak konsumsi minyak itu sektor transportasi, 49% itu kita memakai sektor transportasi, kemudian industri 34%, sisanya lain-lain," bebernya.

"Jadi betul-betul mengalami persoalan di mana kita harus melakukan impor yang cukup besar. Dan devisa kita tiap tahun untuk impor minyak dan gas hampir Rp 500 triliun. Inilah yang membuat nilai tukar kita terhadap dolar terganggu terus karena tiap tahun kita butuh Rp 500 triliun," tutupnya

Simak juga Video: Bahlil Ungkap Devisa RI Rp 450 T Per Tahun untuk Impor Migas

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan organisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satunya membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Pembentukan badan baru tersebut tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid itu ditandatangani Prabowo pada Selasa, 5 November 2024.

Dalam Pasal 52 Perpres 158 Tahun 2024, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan bertanggung jawab kepada menteri keuangan dan akan dipimpin oleh kepala.

Selanjutnya dalam Pasal 53 diatur mengenai tugas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan yakni menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan menyelenggarakan sejumlah fungsi.

“Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan,” demikian bunyi Pasal 54 poin a Perpres 158 Tahun 2024.

Adapun badan baru ini akan memiliki sekretariat badan yang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, dengan paling banyak enam pusat. Selain itu, Prabowo juga membentuk Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, beserta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Badan tersebut berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

Terbentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalan pasal 7. Kemudian pada pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

"(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11/2024).

Tugas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

Tugas badan tersebut dituangkan pada pasal 53. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Badan tersebut juga memiliki fungsi penjurusan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Kemudian, sebagai pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Sebagai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan. Lebih lanjut, juga berfungsi sebagai pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada pasal 55 tertulis bahwa Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 6 (enam) pusat yang menunjang fungsi dan tugas badan tersebut.

"Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) bagian. (a) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana," tulis pasal 55 nomor 2 dan 3.

Prabowo Tambah Ditjen Kemenkeu

Dalam aturan yang sama, Prabowo juga telah menambah Direktorat Jenderal baru di Kemenkeu. Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kini, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya ada dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

Kapal Gamsunoro milik PT Pertamina International Shipping (PIS) selesai 'mempercantik diri' dengan memperbarui teknologi dan sarana fasilitas kapal. Dengan begitu kapal yang berhasil melewati konflik geopolitik di Laut Merah pada awal 2024 ini sudah siap untuk berlayar menuju Terusan Panama.

Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita menjelaskan sebelumnya kapal Gamsunoro sempat melakukan proses docking di Pelabuhan Tuzla, Turki, selama satu bulan. Proses docking ini merupakan perawatan rutin yang dilakukan setiap 5 tahun, yang mencakup pemeliharaan lambung kapal, machine overhaul, serta ballast water treatment system upgrade.

"Pada dasarnya, docking adalah proses yang wajib dilalui setiap kapal. Pemeliharaan kapal yang baik akan meningkatkan efisiensi energi dan keberlanjutan operasional kapal," kata Vega dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Vega menyebut roses pemeliharaan kapal pengangkut minyak mentah berbobot 100.000 deadweight tonnage (DWT) ini juga bagian dari persiapan memenuhi persyaratan untuk melintasi Terusan Panama. Misi ini diberikan mengingat kapal Gamsunoro merupakan salah satu dari 102 kapal milik PIS yang menjadi andalan dalam proses pendistribusian energi.

Sebagai kapal kategori aframax, ia menyebut Kapal Gamsunoro juga sudah beroperasi dan melintasi berbagai perairan internasional seperti Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika sejak 2021, dan segera memperluas jangkauan ke Amerika.

"Begitu docking selesai, kapal akan menjalani sea trial sebelum lanjut berlayar ke perairan Amerika Serikat. Kami selalu percaya pemeliharaan kapal merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap layanan dan operasional PIS," terangnya.

Kemudian melalui proses docking tersebut, kapal pengangkut minyak mentah terbesar ketiga milik Pertamina ini juga telah dilengkapi dengan berbagai fitur dan peralatan standar internasional termasuk Panama Chock dan Suez Canal Certificate, yang memastikan kelancaran operasional di terusan internasional seperti Terusan Panama dan Terusan Suez.

Sebagai tambahan informasi, hingga saat ini PIS telah melayani di lebih dari 60 rute internasional dan lebih dari 30 klien internasional. Pelayanan ini semakin diperkuat dengan dua kantor perwakilan di Asia Pasifik (Singapura) dan Timur Tengah (Dubai) untuk memenuhi kebutuhan mitra pihak ketiga.

Dengan jangkauan tersebut, PIS berupaya menatap kapitalisasi pasar hingga US$ 8,9 miliar pada 2034. Hal ini turut didorong oleh transformasi bisnis dan operasional yang kian modern yang terbukti berhasil mengantarkan PIS sebagai pemain logistik maritim terbesar di Asia Tenggara dan salah satu yang diperhitungkan di dunia.

Salah satu indikator tersebut ialah terus meningkatnya porsi pasar non-captive PIS yang pada semester I-2024 sudah mencapai 19,2% dengan 80% di antaranya datang dari klien internasional.

"Kita sadar bahwa kepercayaan klien terhadap layanan PIS begitu besar sehingga keandalan kapal adalah salah satu prioritas utama kami. Pemeliharaan Kapal Gamsunoro ini pada akhirnya akan mendukung upaya PIS dalam meningkatkan porsi pasar non-captive yang kini terus berkembang," pungkas Vega.

Adapun penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelita Air Service, Dendy Kurniawan dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi yang diwakilkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE, Sahid Junaidi di Kantor Pusat PT Pelita Air Service.

Nantinya proyek ini akan dijalankan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), yang merupakan lembaga asal Jerman dan berfokus pada kerja sama internasional untuk membantu pemerintah dan mitra di berbagai negara dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Dalam proyek ini, GIZ akan menjadi perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal EBTKE dalam menerapkan berbagai teknologi ramah lingkungan pada Bandara Pondok Cabe.

Dalam pidatonya, Eniya Listiani Dewi berharap agar penerapan konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe dapat membuka potensi kerja sama. Selain itu juga mendatangkan manfaat optimal untuk mewujudkan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan mitigasi efek gas rumah kaca.

"Kesepakatan ini mencakup berbagai inisiatif, meliputi pelaksanaan studi-studi teknis dan pertukaran informasi terkait konservasi energi di Bandara Pondok Cabe. Penerapan manajemen energi untuk efisiensi pemakaian energi yang berkelanjutan di Bandara Pondok Cabe. Pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mendukung transformasi Bandara Pondok Cabe menjadi bandara hijau atau eco-airport; serta kerja sama lebih lanjut di masa depan yang akan disepakati antara Direktorat Jenderal EBTKE dan Pelita Air," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Bagus Agung Rahadiansyah, selaku Senior Vice President Corporate Finance PT Pertamina (Persero) menyampaikan dirinya menaruh harapan besar bagi kerja sama yang terjalin antara PT Pelita Air Service dengan Direktorat Jenderal EBTKE melalui GIZ. Dia mendorong proyek ini menjadi percontohan dan rujukan bagi pengembangan bandara-bandara lainnya.

"Dengan dukungan teknis dan pengalaman dari GIZ serta komitmen penuh dari PT Pelita Air Service, kami optimis bahwa Bandara Pondok Cabe dapat menjadi role model untuk implementasi teknologi hijau di bandara-bandara Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Dendy Kurniawan mengatakan implementasi konsep pembangunan berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe merupakan inisiatif yang dijalankan perusahaan untuk menguatkan perannya dan ambil bagian dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih ramah lingkungan.

"Langkah nyata yang dilakukan oleh PT Pelita Air Service merupakan bentuk kontribusinya dalam mendukung PT Pertamina (Persero) mencapai target Net Zero Emission tahun 2060. Proyek kolaboratif ini merupakan peluang luar biasa untuk mengembangkan Bandara Pondok Cabe sebagai salah satu bandara ramah lingkungan di Indonesia. Hal ini bukan hanya inisiatif jangka pendek saja tetapi merupakan landasan penting dalam membawa perusahaan mewujudkan keberlanjutan di industri aviasi Tanah Air," kata Dendy.

Sebagai pelaksana dari proyek ini, GIZ melalui program Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI), bertujuan untuk mendukung pembangunan ekosistem energi bersih yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui kerja sama ini, Pelita Air dan Direktorat Jenderal EBTKE berkomitmen untuk dapat mencapai efisiensi energi yang signifikan serta pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan bandara. Harapannya, upaya ini dapat mempercepat transisi menuju bandara dengan jejak karbon rendah yang mendukung kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Project Coordinator untuk SETI Johannes Anhorn menyampaikan inisiatif ini sejalan dengan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

"Kami senang dapat berkolaborasi dengan EBTKE dan Pelita Air dalam inisiatif penting ini. Kami berkomitmen untuk mendukung studi teknis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi teknologi yang diperlukan guna membantu menjadikan Bandara Pondok Cabe sebagai percontohan penerapan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan di sektor penerbangan Indonesia. Kemitraan ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita bersama menuju transisi energi, dan kami berharap dapat belajar dan berkembang bersama melalui upaya ini," Kata Johannes.

Di sisi lain, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan proyek pengembangan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara ramah lingkungan menjadi bukti nyata peran aktif anak usaha Pertamina dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's.)

"Pelita Air sebagai anak usaha Pertamina turut berperan aktif dalam menjalankan inisiatif-inisiatif yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG's). Hal tersebut tentunya sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina," tukasnya. (akn/ega)

Bank Mandiri konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan mengandalkan transformasi digital. Melalui Wholesale Digital Super Platform Kopra, Bank Mandiri memberikan layanan perbankan komprehensif bagi seluruh segmen pelaku bisnis dari UKM hingga korporasi.

Senior Vice President Digital Wholesale Banking Bank Mandiri BD Budi Prasetyo meyakini kehadiran Kopra by Mandiri turut berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Sebab, Kopra by Mandiri berfokus pada tiga fungsi utama dengan standar global yakni Cash Management, Value Chain, dan Trade yang bisa diakses secara single access bagi pelaku bisnis.

Dengan keandalannya, Kopra by Mandiri telah digunakan lebih dari 200.000 pelaku bisnis dan berhasil mengelola 943 juta transaksi tumbuh 20% year on year (YoY) hingga kuartal III 2024. Sejalan dengan itu, nilai transaksi super platform ini menembus Rp 16.000 triliun atau tumbuh 15% YoY.

Berkat kinerja tersebut, Bank Mandiri berhasil mendapat dua pengakuan global. Bank bersandi saham BMRI ini dinobatkan sebagai The Strongest Bank in Indonesia 2024 dari The Asian Banker. Selain itu, bank berlogo pita emas ini mendapatkan gelar sebagai Best Bank in Indonesia dari Global Finance.

"Dalam menentukan strategi bisnis, Bank Mandiri menerapkan konsep consumer oriented yang selalu berusaha mengikuti kebutuhan nasabah termasuk perkembangan tren serta teknologi. Kami sangat mengapresiasi penghargaan ini dan tentunya hal ini pemantik semangat bagi Bank Mandiri untuk terus mempertahankan kinerja dan layanan yang terbaik untuk selalu berkontribusi pada ekonomi kerakyatan," tutur BD Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Dia mengatakan penghargaan dari Global finance ini diperoleh Bank Mandiri berdasarkan penilaian pencapaian dan kinerja perseroan selama satu tahun terakhir. Sedangkan apresiasi dari The Asian Banker berlandaskan survei yang dilakukan kepada pelaku industri perbankan di tanah air.

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya perseroan dalam mentransformasi layanan perbankan melalui teknologi digital. Ke depan, kata dia, Bank Mandiri akan terus berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah dan masyarakat.

"Pengakuan internasional ini sekaligus menjadi esensi kerja keras dan konsistensi seluruh Mandirian dalam komitmennya menyediakan layanan serta produk terbaik bagi nasabah dan masyarakat. Penghargaan ini juga menjadi pengakuan dan kepercayaan dari stakeholder kami bahwa Bank Mandiri menghadirkan solusi keuangan terlengkap dan terbaik di Indonesia," pungkasnya.

BMSG Lanjutkan Komitmen Keberlanjutan Bank Mandiri di Mancanegara

BMSG Lanjutkan Komitmen Keberlanjutan Bank Mandiri di Mancanegara

Sribu dan PT Bank BTPN bekerja sama untuk mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu UMKM di tanah air bisa naik kelas.

Melalui kolaborasi ini, Sribu dan Bank BTPN berkomitmen untuk menghadirkan berbagai program pelatihan kewirausahaan, baik secara offline maupun online, yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan bisnis UMKM. Kerja sama ini juga akan membuka kesempatan bagi kedua perusahaan untuk memperkenalkan layanan mereka kepada para pelaku UMKM, nasabah, serta mitra strategis lainnya.

"Kami sangat antusias dengan kolaborasi ini karena sejalan dengan visi Sribu untuk mendorong transformasi digital bagi UMKM di Indonesia. Bersama Bank BTPN, kami berharap dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM melalui inovasi, keterampilan, dan akses ke layanan keuangan yang relevan," ujar CEO Sribu, Ryan Gondokusumo, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bagi Sribu, ini adalah langkah yang memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa freelancer pilihan, yang memungkinkan UMKM di Indonesia untuk terhubung dengan talenta profesional berkualitas. Sebagai platform yang menawarkan layanan dari desain hingga pemasaran digital, Sribu membantu UMKM dalam menghadirkan identitas brand yang kuat dan relevan di pasar.

"Kerja sama dengan Sribu yang diresmikan hari ini menjadi salah satu pengejawantahan komitmen Bank BTPN melalui program Daya dalam dalam membangun kapasitas nasabah kami secara berkelanjutan, khususnya UMKM. Semoga peresmian kerja sama ini menjadi langkah awal dari kolaborasi yang dapat memberikan manfaat positif bagi semua pihak," tambah Communications and Daya Head Bank BTPN, Andrie Darusman.

Selain program pelatihan, Sribu bersama Bank BTPN juga senantiasa berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan pemberdayaan lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Kedua belah pihak akan menggunakan kekuatan dari jaringan masing-masing untuk memaksimalkan dampak dari kegiatan kolaboratif ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Agence Francaise de Development (AFD) melaksanakan penandatanganan Letter of Inten (LoI) dan Implementing Agreement (IA). Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dengan AFD Country Director, Yann Martress, terkait kerja sama dalam bidang transisi energi.

Dadan mengatakan kerja sama ini menandai tonggak penting dalam upaya kolektif Indonesia-Prancis, yang telah menjadi mitra dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan transisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan.

"Sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia menyadari kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan diversifikasi energi, dan mempercepat transisi energi. Untuk mencapai tujuan-tujuan ambisius ini, diharapkan kolaborasi dengan mitra global akan memungkinkan Indonesia untuk mengakses teknologi energi mutakhir, sumber daya keuangan dalam Pembiayaan transisi energi, dan peningkatan dalam keahlian teknis," kata Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Dadan turut mengapresiasi AFD yang memiliki keahlian dalam pembangunan berkelanjutan, dan pembiayaan hijau dalam inisiasi AFD mendukung Indonesia mencapai transisi energi yang berkelanjutan.

Selain itu, Uni Eropa yang telah mendukung upaya Indonesia dalam transisi energi dan pemberian dukungan teknis untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE).

AFD Country Director, Yann Martress, mengatakan program kerja sama ini memiliki tujuan untuk mengarusutamakan konsep transisi energi dalam berbagai inisiatif kebijakan, serta memastikan keselarasan dengan prioritas transisi energi di Indonesia.

"Penandatanganan perjanjian ini menandai kemitraan jangka panjang dalam mendukung ambisi Indonesia mencapai NZE, serta menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama menuju sektor energi yang lebih ramah lingkungan dan lebih tangguh di Indonesia, serta menjawab tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi," katanya.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, Denis Chaibi, menuturkan Uni Eropa dengan senang hati memberikan hibah melalui AFD kepada Kementerian ESDM untuk melakukan transisi hijau dan bersih di Indonesia, yang memiliki sumber daya alam yang besar, seperti cadangan nikel dan potensi panas bumi yang besar.

"Dengan potensi tersebut, Indonesia menjadi pemain kunci dalam transisi hijau dunia. Kami sangat senang dapat bermitra dengan Indonesia dan AFD dalam upaya ini," ungkap Denis.

Sementara itu, Deputi Ambassador Perancis untuk Indonesia, Laurent Legodec,mengungkapkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Perancis ini dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing negara untuk menuju masa depan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

"Dengan meningkatkan kerja sama dalam transisi energi, kita tidak hanya dapat mendorong kemajuan teknologi tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang signifikan, penciptaan lapangan kerja, dan keamanan energi," ujar Laurent.

Untuk diketahui, LoI dan IA antara Kementerian ESDM dengan AFD meliputi kerja sama berupa reformasi transisi energi dalam kerangka Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET) Programme dan peta jalan menuju NZE; Studi dan pelatihan untuk mineral kritis; Penerapan kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) di Kementerian ESDM; Serta bidang kerja sama lain yang disetujui bersama secara tertulis antara kedua belah pihak.