IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti pernyataan Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) yang menyebut banyaknya kasus gagal bayar pinjaman online hingga menyebabkan sekitar 40 persen pengajuan KPR ditolak oleh bank karena skor kredit kurang baik.

REI juga menyoroti jejak utang pinjol pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI Checking yang belum tentu langsung terhapus. Sebab, data tersebut tak memiliki rentang waktu yang valid untuk dibersihkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan, SLIK merupakan sarana pertukaran data di antara para penyedia fasilitas pembiayaan dengan tujuan salah satunya adalah sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko.

"Data informasi debitur akan terus ada di SLIK sepanjang belum diselesaikan oleh debitur, kecuali perusahaan penyedia fasilitas pembiayaan sudah tidak beroperasi lagi," kata Dian dalam jawaban tertulis konferensi pers RDKB Juli 2024, dikutip Selasa (13/8/2024).

Dalam proses pemberian kredit, menurut Dian, informasi SLIK menjadi salah satu pertimbangan pemberian kredit.

"LJK dapat memiliki cara penilaian yang berbeda terhadap informasi SLIK sesuai risk appetite dari masing-masing LJK," kata Dian.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, data SLIK dapat dilakukan pembaruan apabila peminjam (borrower) telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"OJK juga terus mendorong penyelenggara LPBBTI untuk meningkatkan mitigasi risiko gagal bayar, antara lain dengan memperhatikan kemampuan bayar penerima dana (borrower) dan membatasi borrower untuk menerima pendanaan maksimal tiga penyelenggara LPBBTI," ujar Agusman.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, investor.id – Wacana penaikan plafon pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar dinilai memiliki dampak positif maupun negatif, baik itu bagi pengguna maupun perusahaan penyedia pinjaman yakni fintech p2p lending. Tanpa kehati-hatian dan antisipasi lebih, penaikan limit pinjol sekalipun untuk UMKM dikhawatirkan akan menghasilkan gagal bayar.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan bahwa penaikan plafon tersebut memang dapat berdampak positif bagi pelaku usaha yang membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan modal usaha. Pinjaman online dinilai menjadi alternatif mendapatkan modal, lantaran prosedur pinjaman di perbankan kerap dianggap rumit.

“Positifnya ini tentu memberikan kemudahan bagi para pengusaha yang menggunakan pinjaman online. Karena pinjaman online itu memberikan metode pinjaman yang lebih cepat, lebih mudah, memangkas banyak proses yang seperti dilakukan di perbankan yang agak ribet. Sehingga memang ini juga memberikan kemudahan,” kata Heru saat dihubungi, baru-baru ini.

Kendati demikian, Heru turut menyoroti tingkat pengembalian pinjaman dari masyarakat yang masih rendah atau bahkan banyak yang gagal bayar. Ini tak terlepas dari sejumlah kasus di fintech p2p lending, baik di klaster produktif maupun konsumtif.

“Artinya bahwa yang dipinjamkannya itu harus dapat bertanggung jawab terhadap uang yang diterimanya untuk dikembalikan. Karena kalau kita lihat data-data tingkat pengembalian dari masyarakat terhadap pinjaman online ini juga yang bermasalah, yang mungkin akan dapat dikategorikan sebagai gagal bayar,” jelas dia.

Ia mengungkapkan bahwa tidak sedikit pinjaman di sektor jasa keuangan, termasuk di fintech p2p lending yang pembayarannya terkendala. Ia menduga, kendala tersebut diakibatkan uang pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan barang konsumtif yang punya tingkat suku bunga pinjaman tinggi.

“Ketika barang tersebut habis dipakai kemudian merasa seolah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang didapat dari pinjaman. Selain itu kan juga memang bunganya kan juga sangat besar. Walaupun kalau dihitung harian, bulanan, dihitung harian kecil, tapi kalau kita hitung secara bulanan, bahkan tahunannya ini amat sangat besar, di atas 100% selama ini,” kata Heru.

Imbas selanjutnya, ia mengkhawatirkan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di fintech p2p lending akan meningkat. Ini sudah terjadi di beberapa penyelenggara, sehingga regulasi yang mengatur untuk plafon Rp 10 miliar mesti diramu sebaik mungkin.

“Nanti kita khawatir ketika angka yang ditingkatkannya menjadi Rp 10 miliar, TWP90 ya, wanprestasi 90 hari yang sekarang ini juga banyak di atas 5%, Ini juga akan makin besar lagi. Sehingga, kita harus berhati-hati terkait dengan rencana tersebut,” pungkas Heru.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mengusulkan salah satu cara fintech p2p lending penyedia layanan pinjaman online (pinjol) supaya bisa menekan tingkat gagal bayar. Usul yang dimaksud adalah dapat mengakses data PT PLN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Akses data PT PLN ini khususnya mengenai perilaku masyarakat tentang membayar tagihan listrik. Sementara data BPJS dimanfaatkan untuk melihat kepatuhan perihal membayar iuran. Kedua hal ini bisa memperkuat mesin skor kredit (credit scoring) dari fintech p2p lending menganalisis kelayakan suatu pengajuan pinjaman.

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (ASFI), Ronald Yusuf Wijaya saat dihubungi Selasa (23/7/2024). Namun dalam hal ini, perizinan akses data tersebut perlu lebih dulu mendapat perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga hanya fintech p2p lending tertentu yang bisa memanfaatkan layanan tersebut.

“Hal-hal seperti ini yang saya pikir ke depannya tugasnya asosiasi dengan otoritas untuk melihat aturan-aturan baru yang bisa lebih pro kepada penyelenggara untuk melindungi kemungkinan dari gagal bayar yang makin tinggi,” ungkap Ronald.

Sementara itu, penguatan infrastruktur dan kemampuan analisis kredit juga perlu terus dilakukan masing-masing fintech p2p lending. Ronald berharap supaya setiap penyelenggara meningkatkan kemampuan untuk menganalisa, mencari sumber data yang lebih akurat, dan bisa mendeteksi penggunaan aplikasi pinjol dari calon penerima pinjaman (borrower).

Hal ini berkaca dari investigasi yang dilakukan ASFI ketika menemui sejumlah nasabah yang terlilit utang hingga menggunakan 10 aplikasi pinjol. Dalam investigasi itu, ditemukan perilaku bahwa pinjaman yang diajukan cenderung digunakan untuk membayar utang yang sudah ada.

“Sehingga kita sepakati ada aturan baru bahwa nasabah hanya boleh pinjam dari maksimal 6 platform. Sedangkan yang produktif hanya bisa dari 3 platform maksimal,” pungkas Ronald.

Berdasarkan data OJK, rasio gagal bayar pinjol yang diukur dari tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) berada di posisi 2,91% pada Mei 2024. Angka bergerak naik kalau dibandingkan April 2024 yang tercatat sebesar 2,79%.

Usul dan harapan dari AFSI tersebut seiring dengan upaya OJK untuk mendorong peningkatan kualitas dan nilai penyaluran pinjaman fintech p2p lending kepada UMKM. Adapun OJK berencana untuk meningkatkan limit pinjaman dari fintech p2p lending dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Bagi Ronald, rencana OJK ini hanya akan relevan jika diperuntukan untuk jenis pinjaman produktif kepada pelaku UMKM. Sebaliknya, jika pinjol tersebut diberikan untuk memenuhi konsumtif, pihaknya khawatir akan banyak nasabah yang tidak sanggup membayar kewajibannya dan berakhir terlilit utang.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending mengungkap sejumlah faktor yang membuat debitur pinjaman online alias pinjol mengalami gagal bayar.

Country Head Modalku, Arthur Adisusanto menjelaskan faktor kondisi ekonomi menjadi salah satu yang membuat gagal bayar pinjol.

Ketika ekonomi mengalami lesu, banyak industri yang mengalami perlambatan bisnis akibat terganggunya pasokan barang hingga berkurangnya permintaan di industri ritel, yang pada akhirnya juga berdampak ke pelaku UMKM.

"Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan bayar penerima dana dan mengakibatkan penurunan kualitas kredit yang dialami oleh pelaku usaha fintech lending," kata Arthur kepada Bisnis, Rabu (17/07/2024).

Adapun per 17 Juli 2024, angka TWP90 Modalku berada di level 1.6%.

Arthur mengatakan Modalku konsisten untuk terus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menjalankan proses pendanaan sebagai bentuk strategi mitigasi risiko.

Modalku juga terus menyempurnakan kriteria penilaian kelayakan penerima dana, dengan kalibrasi berkala berdasarkan data historis penyaluran dan pembayaran kembali.

"Kriteria tersebut mengacu pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) sesuai dengan SEOJK Nomor 19 Tahun 2023," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama Modal Rakyat Indonesia, Christian Hanggra merinci ada beberapa faktor yang membuat gagal bayar pinjol.

Pertama, P2P lending tidak memiliki analisis kredit yang mendalam cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap wanprestasi.

Kedua, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Perubahan kondisi ekonomi yang mendadak menurutnya dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Ketiga, keterbatasan data dan informasi peminjam. Kurangnya akses terhadap data dan informasi yang akurat mengenai peminjam ini dia nilai dapat menyulitkan dalam proses penilaian kelayakan kredit.

"Keempat adalah kurangnya edukasi keuangan. Peminjam yang kurang memahami pentingnya manajemen keuangan yang baik lebih rentan terhadap wanprestasi," tegasnya.

Adapun secara nasional rasio TWP90 berdasarkan catatan OJK masih terjaga. OJK mencatat pertumbuhan outstanding pembiayaan pinjol di Mei 2024 terus melanjutkan peningkatan 25,44% yoy menjadi sebesar Rp64,56 triliun. TWP90 tercatat dalam kondisi terjaga di posisi 2,91%, dibanding pada April 2024 mencapai 2,79%.

Sementara secara tren sepanjang tahun 2024 ini rasio TWP90 tetap terjaga, yakni 2,95% pada Januari 2024, 2,95% pada Februari 2024, 2,94% pada Maret 2024, dan 2,79% pada April 2024.