JAKARTA, investor.id – Wacana penaikan plafon pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar dinilai memiliki dampak positif maupun negatif, baik itu bagi pengguna maupun perusahaan penyedia pinjaman yakni fintech p2p lending. Tanpa kehati-hatian dan antisipasi lebih, penaikan limit pinjol sekalipun untuk UMKM dikhawatirkan akan menghasilkan gagal bayar.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan bahwa penaikan plafon tersebut memang dapat berdampak positif bagi pelaku usaha yang membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan modal usaha. Pinjaman online dinilai menjadi alternatif mendapatkan modal, lantaran prosedur pinjaman di perbankan kerap dianggap rumit.

“Positifnya ini tentu memberikan kemudahan bagi para pengusaha yang menggunakan pinjaman online. Karena pinjaman online itu memberikan metode pinjaman yang lebih cepat, lebih mudah, memangkas banyak proses yang seperti dilakukan di perbankan yang agak ribet. Sehingga memang ini juga memberikan kemudahan,” kata Heru saat dihubungi, baru-baru ini.

Kendati demikian, Heru turut menyoroti tingkat pengembalian pinjaman dari masyarakat yang masih rendah atau bahkan banyak yang gagal bayar. Ini tak terlepas dari sejumlah kasus di fintech p2p lending, baik di klaster produktif maupun konsumtif.

“Artinya bahwa yang dipinjamkannya itu harus dapat bertanggung jawab terhadap uang yang diterimanya untuk dikembalikan. Karena kalau kita lihat data-data tingkat pengembalian dari masyarakat terhadap pinjaman online ini juga yang bermasalah, yang mungkin akan dapat dikategorikan sebagai gagal bayar,” jelas dia.

Ia mengungkapkan bahwa tidak sedikit pinjaman di sektor jasa keuangan, termasuk di fintech p2p lending yang pembayarannya terkendala. Ia menduga, kendala tersebut diakibatkan uang pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan barang konsumtif yang punya tingkat suku bunga pinjaman tinggi.

“Ketika barang tersebut habis dipakai kemudian merasa seolah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang didapat dari pinjaman. Selain itu kan juga memang bunganya kan juga sangat besar. Walaupun kalau dihitung harian, bulanan, dihitung harian kecil, tapi kalau kita hitung secara bulanan, bahkan tahunannya ini amat sangat besar, di atas 100% selama ini,” kata Heru.

Imbas selanjutnya, ia mengkhawatirkan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di fintech p2p lending akan meningkat. Ini sudah terjadi di beberapa penyelenggara, sehingga regulasi yang mengatur untuk plafon Rp 10 miliar mesti diramu sebaik mungkin.

“Nanti kita khawatir ketika angka yang ditingkatkannya menjadi Rp 10 miliar, TWP90 ya, wanprestasi 90 hari yang sekarang ini juga banyak di atas 5%, Ini juga akan makin besar lagi. Sehingga, kita harus berhati-hati terkait dengan rencana tersebut,” pungkas Heru.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menyambut positif rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online atau pinjol dengan limit hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya Rp 2 miliar.

Ketua Umum ASFI Ronald Yusuf Wijaya mengatakan, dari 98 platform yang sudah berizin OJK, di antaranya 70% berfokus di sektor konsumtif atau multiguna sementara 30% sisanya di sektor produktif. Meski perbandingannya jauh, dia optimistis kenaikan limit pinjol tersebut bisa mendongkrak pertumbuhan penyaluran pinjaman.

“Platform yang berfokus di produktif kami melihat dengan adanya peningkatan limit pinjol ini otomatis bisa mendorong pertumbuhan penyaluran bisa sampai 20%,” ujar Ronald dalam program Investor Market Today di IDTV, pada Kamis (25/7/2024).

Kendati demikian, Ronald melihat jumlah platform yang saat ini didominasi oleh sektor konsumtif itu merefleksikan kondisi masyarakat yang juga relatif konsumtif. Hal ini perlu diantisipasi jika perilaku konsumtif tersebut tidak diikuti dengan pemahaman atau literasi yang baik mengenai risiko meminjam.

Menurut dia, hal tersebut yang membuat tidak sedikit masyarakat malah akan terlilit utang pinjol. Celah ini pula yang dikhawatirkan dimanfaatkan pinjol ilegal yang secara masif beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan waswas dan bijaksana dalam mengajukan pinjaman, termasuk teliti dalam membaca syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Bisa dibilang per orang menggunakan fintech legal cuma satu sampai dua selebihnya di handphone mereka itu banyak yang ilegal. Itulah mengapa mereka gali lobang tutup lobang karena pinjol ilegal ketika melakukan penagihan dengan debt collector mereka tidak tersertifikasi sementara yang legal harus bersertifikasi,” urai Reynold.

Lebih jauh, ia menyebut saat ini masyarakat melihat fintech p2p lending sebagai mesin penghasil uang yang bisa setiap saat dimanfaatkan. Nyatanya, fintech p2p lending hanya sebuah platform yang mempertemukan kreditur (lender) dan debitur (borrower).

Dari skema itu, menyalurkan pinjaman melalui fintech p2p lending punya risiko tersendiri. Tapi, ini juga yang menjadi alasan margin/bagi hasil di fintech p2p lending lebih besar dibandingkan platform lainnya.

“Maka ketika masyarakat bagi hasil di perbankan ada rate-nya tidak selesai di p2p karena memang di p2p menanggung risiko. Namun, kami berusaha melakukan screening agar mitra-mitra yang masuk kami itu sudah memenuhi standar mekanisme mitigasi risiko,” tutupnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Anggota Komisi X DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan, perlu kolaborasi lebih antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya supaya penaikan limit pinjaman online (pinjol) menjadi Rp 10 miliar mencapai tujuan yang lebih optimal. Adapun pinjaman ini hanya ditujukan bagi usaha produktif dan UMKM.

Zulfikar menilai limit pinjaman Rp 10 miliar yang disalurkan melalui fintech p2p lending mesti tepat sasaran. Oleh karena itu, kolaborasi antar K/L seperti OJK, Kemenkop UKM, hingga BUMN menjadi penting untuk memastikan aturan tersebut mencapai tujuannya.

“Hampir semua K/L sekarang ini fokus untuk pemberdayaan UMKM, masing-masing KL punya binaan UMKM. Ambil saja datanya dari situ makanya saya bilang tadi OJK boleh lah kolaborasi dengan Kemenkop UKM termasuk dengan fintech dan K/L lain, siapa saja yang layak dan patut untuk bisa mendapatkan pinjaman,” beber Zulfikar Arse Sadikin dalam program Investor Daily Talk di IDTV, Senin (22/7/2024).

Terlebih, kata dia, saat ini OJK telah diperkuat pengawasannya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam beleid ini, OJK dapat mengambil peran layaknya aparat penegak hukum di sektor keuangan.

Dari sana, selain mesti menjaga agar pendanaan ini sesuai dengan UMKM yang membutuhkan, OJK harus bisa memastikan bahwa bunganya tidak akan membebani para peminjam (borrower). “Namun juga tidak mematikan industri fintech, berapa saya tidak bisa menghitungnya, terserah mereka, tetapi kita sebagai anggota dewan Komisi XI memberikan arahan seperti itu,” tandas Zulfikar.

Sebelumnya, OJK berencana menetapkan aturan baru bagi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending. Aturan ini mengizinkan layanan penyaluran pinjaman online (pinjol) dari fintech p2p lending hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Lewat aturan ini pihak regulator berharap dapat membuka peluang peningkatan akses pendanaan ke sektor produktif dan UMKM untuk mengembangkan usahanya, sekaligus dan mendorong pertumbuhan industri fintech lending. Lebih jauh, ketentuan ini turut mendorong peran lebih fintech p2p lending dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Penyaluran kredit perbankan untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh melambat sepanjang paruh pertama tahun 2024 ini. Wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan limit pinjaman online (pinjol) dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar bisa jadi alternatif mendorong pembiayaan ke UMKM.

Merujuk data Bank Indonesia (BI), kredit UMKM dari perbankan menunjukkan perlambatan sepanjang Januari-Juni 2024. Jika diurai, kredit UMKM periode tersebut masing-masing tumbuh sebesar 8,9%, 8,9%, 8,7%, 8,1%, 7,3%, dan 6,7%.

Perbankan tentu berhati-hati untuk menyalurkan kredit UMKM mengingat rasio kredit bermasalah yang dalam tren peningkatan. Laporan terakhir BI menerangkan, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dari UMKM berada di level 4,25% pada April 2024. Tak pelak jika perbankan kian ragu menyalurkan kreditnya saat tidak sedikit UMKM belum pulih pascapandemi Covid-19.

Sementara itu, fintech p2p lending semakin bisa mengendalikan rasio gagal bayar atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) pada April 2024 menjadi sebesar 2,79%. Meskipun penyaluran pinjaman produktif dan UMKM juga masih tertahan dengan nominal Rp 6,90 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Ronald Yusuf Wijaya menilai rencana kenaikan limit pinjol ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan fintech p2p lending. Kehadiran fintech p2p lending bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjamah bank (unbankable), khususnya mereka di sektor usaha produktif atau UMKM.

“Harapannya masyarakat yang belum bisa dilayani oleh bank bisa dilayani oleh fintech p2p lending sementara bagi masyarakat yang punya usaha sudah bankable ya silakan ambil ke bank. Tapi bagi masyarakat yang mungkin belum terlalu bankable atau mungkin menghindari bank bisa ke fintech,” kata Ronald saat dihubungi, pada Selasa (23/7/2024).

Dia juga memastikan, peningkatan limit pinjol menjadi Rp 10 miliar nantinya bukan malah membuat dari fintech p2p lending mengeksekusi skema predatory lending. Ini adalah praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga dan biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman atau yang tidak memerhatikan kemampuan membayar kembali penerima pinjaman.

“Nah, ini konsep bagi-bagi kue ini mungkin belum tersampaikan dengan jelas dari teman-teman perbankan. Mereka pun banyak melihat kami sebagai kompetitor padahal kan enggak seperti itu… Konsep ini yang masih sering salah kaprah di publik. Kita anggap ini alternatif ya, tadi dianggap predator lah dianggap predatory landing. Ini keluh kesahnya kami ya di dalam gitu,” urai Ronald.

Kontribusi Lebih

Di sisi lain, peningkatan limit pinjaman menjadi Rp 10 miliar dipercaya bisa mendorong peran lebih dari fintech p2p lending untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM. Lebih jauh, langkah ini juga dipercaya dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional ke depan.

Hal tersebut turut disampaikan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) yang meyakini rencana OJK tentang peningkatan limit itu dapat menggenjot pendanaan bagi sektor produktif dan pelaku UMKM. Direktur Eksekutif Aftech, Aries Setiadi menyampaikan, kenaikan batas penyaluran pinjaman online untuk sektor produktif ini dapat memperluas akses pelaku usaha dalam meningkatkan usaha mereka.

“In general, kalau kami di fintech sebisa mungkin memberikan akses kepada masyarakat UMKM dalam hal ini untuk peningkatan usaha mereka, peningkatan inklusi mereka. (Aturan ini) kita sambut dengan baik,” ungkap Aries, saat ditemui dalam acara Digital Bank Summit yang digelar oleh Aftech, di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Aries mengakui bahwa pendanaan fintech p2p lending ke sektor produktif masih relatif minim dibandingkan ke sektor konsumtif. Berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan fintech p2p lending kepada sektor produktif serta UMKM baru sebesar 31,52%.

Selanjutnya, Aries turut mengapresiasi upaya OJK mendukung peningkatkan porsi pendanaan yang lebih besar ke sektor produktif. Selain dari wacana terkait aturan kenaikan limit pinjaman, pelaku fintech p2p lending juga menyambut baik upaya OJK menyediakan berbagai metode untuk melihat kelayakan kredit calon peminjam (borowwer).

“Sekarang ada innovative credit scoring yang juga baru lulus dari regulatory sandbox di OJK, harapannya menjadi data alternatif yang bisa membantu lembaga jasa keuangan untuk melihat kelayakan kredit masyarakat, yang selama ini unbanked dan underbanked. Jadi harapannya, penyaluran dari fintech itu juga jadi bisa lebih banyak lagi,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Ekonom mengomentari wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan aturan baru yang mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David E Sumual menilai, aturan baru ini akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha baru memperoleh pendanaan untuk modal usaha. Menurutnya, kemudahan ini akan memotivasi lahirnya pengusaha-pengusaha baru di Tanah Air.

“Iya (menarik minat pengusaha baru) startup-startup baru,” ungkap David, saat ditemui dalam acara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Dia menyampaikan, aturan ini dibutuhkan oleh pelaku usaha pemula seperti startup dan UMKM yang sulit memperoleh pendanaan dari perbankan. “Jadi memang terutama targetnya memang ke startup perusahaan-perusahaan baru yang secara perbankan itu memang belum bisa masuk ke dalam lingkup perbankan,” kata dia.

David mengungkapkan, borrower atau peminjam di fintechp2plending memang biasanya belum masuk ke dalam kriteria penerima pinjaman dari perbankan. Padahal, mereka membutuhkan dana besar segera.

“Mereka (startup), baru beroperasi. Belum jelas dari sisi track record-nya, tetapi dengan adanya pinjaman online mereka bisa mendapatkan kemudahan,” ujar David.

David sebelumnya juga menjelaskan bahwa usaha yang baru merintis satu atau dua tahun umumnya belum memperoleh laba. Sementara, persyaratan perbankan meminta usaha yang bisa mendapatkan pendanaan telah beroperasi paling tidak selama tiga tahun dan sudah memiliki laba.

“Ini juga kebanyakan terkait dengan mereka yang baru berdiri, startup, jadi memungkinkan sektor digital pinjaman online untuk membantu, karena memang perbankan itu (standarnya) lebih tinggi dalam memberikan kredit, banyak acuan-acuan yang harus kita penuhi,” urain dia, saat dihubungi Senin (22/7/2024).

Skema Invoice Financing

David mencontohkan, sektor usaha yang seringkali memerlukan dana besar dan cepat adalah konstruksi. Menurutnya, banyak tender yang nilainya menyentuh Rp 10 miliar bahkan lebih dan memerlukan proses yang cepat agar tender bisa berjalan.

“Jadi kaitan dengan invoice financing juga banyak yang memerlukan pinjaman yang kisarannya Rp 10 miliar,” ujar dia.

Maka dari itu, menurut David, rencana OJK perihal aturan baru Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending yang meningkatkan batas atas pinjaman online dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar dapat membantu pelaku usaha pemula.

“Memang ini harus terus ditinjau nilainya, karena memang kan selain faktor inflasi meningkat tiap tahun dan ini menjadi kesempatan juga untuk UMKM kita untuk bergerak di sektor produktif ini berkembang,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Vincent Iswara, CEO DANA sekaligus Bendahara Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) turut merespons rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaikkan limit pinjaman online (pinjol) dari fintech p2p lending dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Menurut dia, sistem pembayaran tentu jadi bagian penting dari aktivitas pinjam-meminjam di platform fintech p2p lending. Oleh karenanya, penting untuk tetap memastikan aspek pelindungan konsumen, apalagi saat limit pinjaman meningkat sampai dengan Rp 10 miliar. Diperlukan kolaborasi untuk melindungi ekosistem keuangan digital di dalam negeri.

“Bagi kita perlindungan konsumen itu sangat penting, jadi kita pasti akan menerapkan juga dan berkontribusi secara baik dengan semua anggota kami di ASPI,” kata Vincent Iswara saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Di samping itu, Steering Committee Indonesia Fintech Society (Ifsoc), Eddi Danusaputro turut menyoroti keamanan dan perlindungan konsumen pengguna fintech p2p lending, baik peminjam (borrower) maupun pemberi pinjaman (lender). Dengan kondisi literasi keuangan yang masih cukup minim, dikhawatirkan akan menambah lebih banyak lagi orang yang terlilit utang pinjol. Untuk itu, dibutuhkan literasi dan edukasi terkait dengan pinjol utamanya yang mana yang legal atau pun tidak.

“Edukasi itu penting jadi kita harus mengedepankan mana yang pinjaman daring yang berizin dengan yang tidak. Itu perlu waktu memang, itu memang tidak instan lah bahwa kita harus terus melakukan edukasi,” ujar Eddy dalam Investor Market Today IDTV, Senin (22/7/2024) lalu.

Lebih dari itu, kata Eddi, edukasi dan peningkatan literasi masyarakat juga harus didukung pemulihan citra layanan pinjol yang diselenggarakan fintech p2p lending. Salah satunya dengan menindak secara tegas dan masif maraknya pinjol ilegal. Padahal, fintech p2p lending resmi OJK melalui layanan pinjol dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan, baik baik perseorangan maupun UMKM.

Sebelumnya, OJK mengungkapkan tengah meramu aturan terbaru bagi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending. Aturan ini mengizinkan platform fintech p2plending dapat menyalurkan pinjaman hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Aturan ini diyakini membuka peluang peningkatan akses pendanaan bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya dan mendorong pertumbuhan industri fintechp2plending. Fintech p2p lending juga akan lebih banyak mengambil peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional ke depan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News