JAKARTA, investor.id – Wacana penaikan plafon pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar dinilai memiliki dampak positif maupun negatif, baik itu bagi pengguna maupun perusahaan penyedia pinjaman yakni fintech p2p lending. Tanpa kehati-hatian dan antisipasi lebih, penaikan limit pinjol sekalipun untuk UMKM dikhawatirkan akan menghasilkan gagal bayar.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan bahwa penaikan plafon tersebut memang dapat berdampak positif bagi pelaku usaha yang membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan modal usaha. Pinjaman online dinilai menjadi alternatif mendapatkan modal, lantaran prosedur pinjaman di perbankan kerap dianggap rumit.

“Positifnya ini tentu memberikan kemudahan bagi para pengusaha yang menggunakan pinjaman online. Karena pinjaman online itu memberikan metode pinjaman yang lebih cepat, lebih mudah, memangkas banyak proses yang seperti dilakukan di perbankan yang agak ribet. Sehingga memang ini juga memberikan kemudahan,” kata Heru saat dihubungi, baru-baru ini.

Kendati demikian, Heru turut menyoroti tingkat pengembalian pinjaman dari masyarakat yang masih rendah atau bahkan banyak yang gagal bayar. Ini tak terlepas dari sejumlah kasus di fintech p2p lending, baik di klaster produktif maupun konsumtif.

“Artinya bahwa yang dipinjamkannya itu harus dapat bertanggung jawab terhadap uang yang diterimanya untuk dikembalikan. Karena kalau kita lihat data-data tingkat pengembalian dari masyarakat terhadap pinjaman online ini juga yang bermasalah, yang mungkin akan dapat dikategorikan sebagai gagal bayar,” jelas dia.

Ia mengungkapkan bahwa tidak sedikit pinjaman di sektor jasa keuangan, termasuk di fintech p2p lending yang pembayarannya terkendala. Ia menduga, kendala tersebut diakibatkan uang pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan barang konsumtif yang punya tingkat suku bunga pinjaman tinggi.

“Ketika barang tersebut habis dipakai kemudian merasa seolah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang didapat dari pinjaman. Selain itu kan juga memang bunganya kan juga sangat besar. Walaupun kalau dihitung harian, bulanan, dihitung harian kecil, tapi kalau kita hitung secara bulanan, bahkan tahunannya ini amat sangat besar, di atas 100% selama ini,” kata Heru.

Imbas selanjutnya, ia mengkhawatirkan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di fintech p2p lending akan meningkat. Ini sudah terjadi di beberapa penyelenggara, sehingga regulasi yang mengatur untuk plafon Rp 10 miliar mesti diramu sebaik mungkin.

“Nanti kita khawatir ketika angka yang ditingkatkannya menjadi Rp 10 miliar, TWP90 ya, wanprestasi 90 hari yang sekarang ini juga banyak di atas 5%, Ini juga akan makin besar lagi. Sehingga, kita harus berhati-hati terkait dengan rencana tersebut,” pungkas Heru.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menyambut positif rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online atau pinjol dengan limit hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya Rp 2 miliar.

Ketua Umum ASFI Ronald Yusuf Wijaya mengatakan, dari 98 platform yang sudah berizin OJK, di antaranya 70% berfokus di sektor konsumtif atau multiguna sementara 30% sisanya di sektor produktif. Meski perbandingannya jauh, dia optimistis kenaikan limit pinjol tersebut bisa mendongkrak pertumbuhan penyaluran pinjaman.

“Platform yang berfokus di produktif kami melihat dengan adanya peningkatan limit pinjol ini otomatis bisa mendorong pertumbuhan penyaluran bisa sampai 20%,” ujar Ronald dalam program Investor Market Today di IDTV, pada Kamis (25/7/2024).

Kendati demikian, Ronald melihat jumlah platform yang saat ini didominasi oleh sektor konsumtif itu merefleksikan kondisi masyarakat yang juga relatif konsumtif. Hal ini perlu diantisipasi jika perilaku konsumtif tersebut tidak diikuti dengan pemahaman atau literasi yang baik mengenai risiko meminjam.

Menurut dia, hal tersebut yang membuat tidak sedikit masyarakat malah akan terlilit utang pinjol. Celah ini pula yang dikhawatirkan dimanfaatkan pinjol ilegal yang secara masif beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan waswas dan bijaksana dalam mengajukan pinjaman, termasuk teliti dalam membaca syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Bisa dibilang per orang menggunakan fintech legal cuma satu sampai dua selebihnya di handphone mereka itu banyak yang ilegal. Itulah mengapa mereka gali lobang tutup lobang karena pinjol ilegal ketika melakukan penagihan dengan debt collector mereka tidak tersertifikasi sementara yang legal harus bersertifikasi,” urai Reynold.

Lebih jauh, ia menyebut saat ini masyarakat melihat fintech p2p lending sebagai mesin penghasil uang yang bisa setiap saat dimanfaatkan. Nyatanya, fintech p2p lending hanya sebuah platform yang mempertemukan kreditur (lender) dan debitur (borrower).

Dari skema itu, menyalurkan pinjaman melalui fintech p2p lending punya risiko tersendiri. Tapi, ini juga yang menjadi alasan margin/bagi hasil di fintech p2p lending lebih besar dibandingkan platform lainnya.

“Maka ketika masyarakat bagi hasil di perbankan ada rate-nya tidak selesai di p2p karena memang di p2p menanggung risiko. Namun, kami berusaha melakukan screening agar mitra-mitra yang masuk kami itu sudah memenuhi standar mekanisme mitigasi risiko,” tutupnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan untung dan rugi rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaikkan plafon pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar dari sebelumnya hanya Rp 2 miliar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyampaikan, pihaknya selaku organisasi yang mewadahi pelaku usaha fintech peer to peer (P2P) lending sebagai penyedia layanan pinjol mengapresiasi usulan OJK terkait kenaikan plafon pinjol tersebut. Menurutnya, aturan ini akan menguntungkan sektor produktif yang dalam hal ini adalah para pelaku usaha seperti UMKM.

“Tentunya hal ini akan sangat membantu untuk perkembangan, untuk pertumbuhan UMKM, dimana yang saat ini masih banyak UMKM yang belum bisa tersentuh oleh fintech p2p lending, karena adanya keterbatasan plafon, yaitu Rp 2 miliar,” ungkapnya, saat dihubungi pada Rabu (24/7/2024).

Di samping itu, Entjik menyampaikan, masih terdapat masyarakat yang khawatir terhadap dampak peningkatan limit pinjaman bagi sektor produktif ini. Mereka menganggap kebijakan limit pinjaman Rp 10 miliar nantinya akan lebih banyak menimbulkan mudarat atau kerugian.

“Jadi apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa pinjaman online atau fintech p2p lending ini semakin berisiko, itu yang saya mau klarifikasi. Bahwa kalau pinjaman yang besar, biasanya memakai jaminan ataupun analisa yang lebih ketat,” kata Entjik.

Dia menambahkan, walaupun pendanaan yang diberikan kepada UMKM ini sifatnya online, tetapi analisa kreditnya tetap dilakukan secara hybrid (online dan offline). Artinya, fintech p2p lending hanya akan memberikan pinjaman online dalam jumlah besar kepada pihak-pihak yang dianggap mampu dan layak.

“Tentunya para analis kreditnya dari platform itu sendiri juga melakukan kunjungan kepada nasabah atau calon borrower dan melakukan analisa yang lebih ketat lagi. Jadi persyaratan antara sektor produktif, UMKM, itu jauh sangat berbeda dengan cash loan,” jelas Entjik.

Lebih lanjut, AFPI sendiri akan ikut mengawasi kegiatan fintech p2p lending, di samping pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Entjik menuturkan, pihaknya akan terlibat memberikan edukasi berupa diskusi, coaching dan training kepada para platform pinjol terkait manajemen risiko.

“Dan kita tentunya karena asosiasi ini terdiri dari semua pelaku usaha, kita selalu lakukan diskusi. Kita juga punya ada setiap sebulan ada compliance talk. Event ini kita lakukan secara rutin untuk membahas apa-apa yang terjadi di market, apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus kita lakukan, itu kita lakukan diskusi sesama pelaku usaha,” tandas Entjik.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyambut positif rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan limit pinjaman online (pinjol) dari fintech p2p lending menjadi sebesar Rp 10 miliar, dari sebelumnya Rp 2 miliar. Limit pinjaman ini akan melengkapi supply pembiayaan bagi segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), di samping kredit usaha rakyat (KUR).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi UKM Kemenkop UKM, Temmy Satya Permana menyampaikan, kenaikan limit pinjaman Rp 10 miliar bakal cocok untuk menyasar pelaku di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Ini adalah segmen dengan cakupan yang besar untuk dilayani mengingat usaha mikro mengambil pangsa 99,6% dari 64,2 juta pelaku UMKM.

Sementara itu, kata dia, kebutuhan nilai pembiayaan bagi usaha mikro tidak terlalu besar, sehingga dapat dilayani melalui kredit usaha rakyat (KUR). Dengan demikian, limit pinjaman Rp 10 miliar dari fintech p2p lending dengan kapabilitasnya menyalurkan pembiayaan dengan mudah dan cepat ini bisa jadi kabar baik bagi bagi perkembangan UMKM ke depan.

“Segmentasi di atas mikro itu, yaitu kecil dan menengah (UKM) saat ini masih berjuang memperoleh pembiayaan yang mudah dan cepat. Karena memang terkadang mereka mendapatkan pesanan atau order yang harus segera dibiayai,” beber Temmy dalam program Investor Daily Talk di IDTV, Rabu (24/7/2024).

Untuk itu, Kemenkop UKM menyambut baik rencana kenaikan batas pinjaman dari fintech p2p lending. Membuka akses pembiayaan ke UMKM menjadi penting nan mendesak jika menengok salah satu hasil kajian yang memprediksi bahwa pada tahun 2026 akan ada kesenjangan antara supply dan demand pembiayaan sekitar Rp 2.400 triliun.

“Karena memang keunggulan daripada p2p lending bahwa mereka melayani langsung directly kepada calon debitur dengan teknologi AI (artificial intelligence) yang memang mereka gunakan dan lain-lain sehingga resikonya bisa diminimalisir,” kata dia.

Meski begitu, Temmy menyorot kebijaksanaan dari peminjam (borrower) yang merupakan pelaku usaha UMKM. Mereka mesti bijak dalam mengajukan pinjaman karena kalau tidak, maka nantinya kemudahan yang ditawarkan ini akan menjadi boomerang. Oleh karena itu, dibutuhkan kewaspadaan baik dari sisi pengguna maupun platform fintech p2p lending itu sendiri perihal tata kelola risiko.

“Mungkin harus lebih bijak sebetulnya dalam menghitung keperluan pembiayaan dan payment capacity yang harus dipertimbangkan kembali,” pungkasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan aturan baru untuk penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau yang juga dikenal sebagai fintech p2p lending. Aturan ini mengizinkan platform fintech p2p lending memberi pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Pihak OJK berharap aturan ini dapat membuka peluang peningkatan akses pendanaan bagi UMKM dalam mengembangkan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan industri fintech p2p lending. Lebih jauh, fintech p2p lending juga bisa berkontribusi lebih dalam mendukung pemulihan dan penngembangan ekonomi nasional ke depan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Anggota Komisi X DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan, perlu kolaborasi lebih antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya supaya penaikan limit pinjaman online (pinjol) menjadi Rp 10 miliar mencapai tujuan yang lebih optimal. Adapun pinjaman ini hanya ditujukan bagi usaha produktif dan UMKM.

Zulfikar menilai limit pinjaman Rp 10 miliar yang disalurkan melalui fintech p2p lending mesti tepat sasaran. Oleh karena itu, kolaborasi antar K/L seperti OJK, Kemenkop UKM, hingga BUMN menjadi penting untuk memastikan aturan tersebut mencapai tujuannya.

“Hampir semua K/L sekarang ini fokus untuk pemberdayaan UMKM, masing-masing KL punya binaan UMKM. Ambil saja datanya dari situ makanya saya bilang tadi OJK boleh lah kolaborasi dengan Kemenkop UKM termasuk dengan fintech dan K/L lain, siapa saja yang layak dan patut untuk bisa mendapatkan pinjaman,” beber Zulfikar Arse Sadikin dalam program Investor Daily Talk di IDTV, Senin (22/7/2024).

Terlebih, kata dia, saat ini OJK telah diperkuat pengawasannya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam beleid ini, OJK dapat mengambil peran layaknya aparat penegak hukum di sektor keuangan.

Dari sana, selain mesti menjaga agar pendanaan ini sesuai dengan UMKM yang membutuhkan, OJK harus bisa memastikan bahwa bunganya tidak akan membebani para peminjam (borrower). “Namun juga tidak mematikan industri fintech, berapa saya tidak bisa menghitungnya, terserah mereka, tetapi kita sebagai anggota dewan Komisi XI memberikan arahan seperti itu,” tandas Zulfikar.

Sebelumnya, OJK berencana menetapkan aturan baru bagi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending. Aturan ini mengizinkan layanan penyaluran pinjaman online (pinjol) dari fintech p2p lending hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Lewat aturan ini pihak regulator berharap dapat membuka peluang peningkatan akses pendanaan ke sektor produktif dan UMKM untuk mengembangkan usahanya, sekaligus dan mendorong pertumbuhan industri fintech lending. Lebih jauh, ketentuan ini turut mendorong peran lebih fintech p2p lending dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Penyaluran kredit perbankan untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh melambat sepanjang paruh pertama tahun 2024 ini. Wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan limit pinjaman online (pinjol) dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar bisa jadi alternatif mendorong pembiayaan ke UMKM.

Merujuk data Bank Indonesia (BI), kredit UMKM dari perbankan menunjukkan perlambatan sepanjang Januari-Juni 2024. Jika diurai, kredit UMKM periode tersebut masing-masing tumbuh sebesar 8,9%, 8,9%, 8,7%, 8,1%, 7,3%, dan 6,7%.

Perbankan tentu berhati-hati untuk menyalurkan kredit UMKM mengingat rasio kredit bermasalah yang dalam tren peningkatan. Laporan terakhir BI menerangkan, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dari UMKM berada di level 4,25% pada April 2024. Tak pelak jika perbankan kian ragu menyalurkan kreditnya saat tidak sedikit UMKM belum pulih pascapandemi Covid-19.

Sementara itu, fintech p2p lending semakin bisa mengendalikan rasio gagal bayar atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) pada April 2024 menjadi sebesar 2,79%. Meskipun penyaluran pinjaman produktif dan UMKM juga masih tertahan dengan nominal Rp 6,90 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Ronald Yusuf Wijaya menilai rencana kenaikan limit pinjol ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan fintech p2p lending. Kehadiran fintech p2p lending bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjamah bank (unbankable), khususnya mereka di sektor usaha produktif atau UMKM.

“Harapannya masyarakat yang belum bisa dilayani oleh bank bisa dilayani oleh fintech p2p lending sementara bagi masyarakat yang punya usaha sudah bankable ya silakan ambil ke bank. Tapi bagi masyarakat yang mungkin belum terlalu bankable atau mungkin menghindari bank bisa ke fintech,” kata Ronald saat dihubungi, pada Selasa (23/7/2024).

Dia juga memastikan, peningkatan limit pinjol menjadi Rp 10 miliar nantinya bukan malah membuat dari fintech p2p lending mengeksekusi skema predatory lending. Ini adalah praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga dan biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman atau yang tidak memerhatikan kemampuan membayar kembali penerima pinjaman.

“Nah, ini konsep bagi-bagi kue ini mungkin belum tersampaikan dengan jelas dari teman-teman perbankan. Mereka pun banyak melihat kami sebagai kompetitor padahal kan enggak seperti itu… Konsep ini yang masih sering salah kaprah di publik. Kita anggap ini alternatif ya, tadi dianggap predator lah dianggap predatory landing. Ini keluh kesahnya kami ya di dalam gitu,” urai Ronald.

Kontribusi Lebih

Di sisi lain, peningkatan limit pinjaman menjadi Rp 10 miliar dipercaya bisa mendorong peran lebih dari fintech p2p lending untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM. Lebih jauh, langkah ini juga dipercaya dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional ke depan.

Hal tersebut turut disampaikan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) yang meyakini rencana OJK tentang peningkatan limit itu dapat menggenjot pendanaan bagi sektor produktif dan pelaku UMKM. Direktur Eksekutif Aftech, Aries Setiadi menyampaikan, kenaikan batas penyaluran pinjaman online untuk sektor produktif ini dapat memperluas akses pelaku usaha dalam meningkatkan usaha mereka.

“In general, kalau kami di fintech sebisa mungkin memberikan akses kepada masyarakat UMKM dalam hal ini untuk peningkatan usaha mereka, peningkatan inklusi mereka. (Aturan ini) kita sambut dengan baik,” ungkap Aries, saat ditemui dalam acara Digital Bank Summit yang digelar oleh Aftech, di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Aries mengakui bahwa pendanaan fintech p2p lending ke sektor produktif masih relatif minim dibandingkan ke sektor konsumtif. Berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan fintech p2p lending kepada sektor produktif serta UMKM baru sebesar 31,52%.

Selanjutnya, Aries turut mengapresiasi upaya OJK mendukung peningkatkan porsi pendanaan yang lebih besar ke sektor produktif. Selain dari wacana terkait aturan kenaikan limit pinjaman, pelaku fintech p2p lending juga menyambut baik upaya OJK menyediakan berbagai metode untuk melihat kelayakan kredit calon peminjam (borowwer).

“Sekarang ada innovative credit scoring yang juga baru lulus dari regulatory sandbox di OJK, harapannya menjadi data alternatif yang bisa membantu lembaga jasa keuangan untuk melihat kelayakan kredit masyarakat, yang selama ini unbanked dan underbanked. Jadi harapannya, penyaluran dari fintech itu juga jadi bisa lebih banyak lagi,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Ekonom mengomentari wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan aturan baru yang mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David E Sumual menilai, aturan baru ini akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha baru memperoleh pendanaan untuk modal usaha. Menurutnya, kemudahan ini akan memotivasi lahirnya pengusaha-pengusaha baru di Tanah Air.

“Iya (menarik minat pengusaha baru) startup-startup baru,” ungkap David, saat ditemui dalam acara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Dia menyampaikan, aturan ini dibutuhkan oleh pelaku usaha pemula seperti startup dan UMKM yang sulit memperoleh pendanaan dari perbankan. “Jadi memang terutama targetnya memang ke startup perusahaan-perusahaan baru yang secara perbankan itu memang belum bisa masuk ke dalam lingkup perbankan,” kata dia.

David mengungkapkan, borrower atau peminjam di fintechp2plending memang biasanya belum masuk ke dalam kriteria penerima pinjaman dari perbankan. Padahal, mereka membutuhkan dana besar segera.

“Mereka (startup), baru beroperasi. Belum jelas dari sisi track record-nya, tetapi dengan adanya pinjaman online mereka bisa mendapatkan kemudahan,” ujar David.

David sebelumnya juga menjelaskan bahwa usaha yang baru merintis satu atau dua tahun umumnya belum memperoleh laba. Sementara, persyaratan perbankan meminta usaha yang bisa mendapatkan pendanaan telah beroperasi paling tidak selama tiga tahun dan sudah memiliki laba.

“Ini juga kebanyakan terkait dengan mereka yang baru berdiri, startup, jadi memungkinkan sektor digital pinjaman online untuk membantu, karena memang perbankan itu (standarnya) lebih tinggi dalam memberikan kredit, banyak acuan-acuan yang harus kita penuhi,” urain dia, saat dihubungi Senin (22/7/2024).

Skema Invoice Financing

David mencontohkan, sektor usaha yang seringkali memerlukan dana besar dan cepat adalah konstruksi. Menurutnya, banyak tender yang nilainya menyentuh Rp 10 miliar bahkan lebih dan memerlukan proses yang cepat agar tender bisa berjalan.

“Jadi kaitan dengan invoice financing juga banyak yang memerlukan pinjaman yang kisarannya Rp 10 miliar,” ujar dia.

Maka dari itu, menurut David, rencana OJK perihal aturan baru Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending yang meningkatkan batas atas pinjaman online dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar dapat membantu pelaku usaha pemula.

“Memang ini harus terus ditinjau nilainya, karena memang kan selain faktor inflasi meningkat tiap tahun dan ini menjadi kesempatan juga untuk UMKM kita untuk bergerak di sektor produktif ini berkembang,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau agar pinjaman online atau pinjol tak lagi dikonotasikan sebagai hal negatif. Pinjol yang berizin OJK dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Djoko Kurnijanto, saat ditemui di acara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

“Pinjol itu semoga tidak dikonotasikan sebagai suatu hal yang negatif. Pinjol sendiri itu kan singkatan dari pinjaman online. Artinya pinjaman yang diproses, diajukan lewat online. Tapi, sekarang ini stigma-nya sudah negatif,” ujar Djoko.

Menurut Djoko, stigma negatif terhadap pinjaman online yang kini berkembang di masyarakat menjadi tantangan bersama.

“Jadi saya pikir ini merupakan tantangan juga ke depan bagaimana pinjol itu pada suatu saat nanti tidak dikonotasikan negatif. Tapi memang merupakan salah satu alternatif untuk bisa mencari pembiayaan atau pendanaan,” kata dia.

Stigma negatif tentang pinjol ini memang mesti jadi persoalan bersama. Di satu sisi, penyelenggara fintech p2p lending yang menyediakan layanan pinjol mesti memperkuat aspek-aspek pelindungan konsumen, mulai dari data pribadi sampai dengan penagihan.

Di sisi lain, masyarakat perlu terus mendapat edukasi dan sosialisasi agar bisa membedakan pinjol legal dan ilegal. Selain itu, mereka juga mesti bijak memanfaatkan alternatif pinjaman ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk kebutuhan yang malah akan berujung gagal bayar seperti judi online.

Fintech p2p lending lewat layanan pinjol ini telah menjawab celah kebutuhan pembiayaan dari kelompok masyarakat tertentu, khususnya yang tak terlayani perbankan (unbanked). Sebagai gambaran, sejak diatur pada 2016 sampai dengan April 2024 ini, fintech p2p lending telah mencatat akumulasi pinjaman mencapai Rp 850,63 triliun.

Djoko turut menyinggung soal rencana OJK menetapkan aturan baru yang mengizinkan platform fintechp2plending memberi pinjol hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar. Menurutnya, aturan untuk pinjaman produktif dan UMKM ini bisa memperkuat tata kelola dan kepercayaan pengguna fintechp2p lending.

“Pasti untuk memperkuat, memperkuat tata kelola. Karena kan prinsipnya adalah bagaimana membangun trust. Trust dari pengguna. Nah dengan adanya peningkatan ini diharapkan tata kelolanya juga semakin baik,” tuturnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menyambut positif rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online atau pinjol dengan limit hingga Rp 10 miliar, atau naik dari sebelumnya hanya Rp 2 miliar.

Ketua Umum AFSI, Ronald Yusuf Wijaya berpandangan, rencana OJK menaikkan limit pinjol hingga Rp 10 miliar tersebut sejatinya tidak relevan jika diberikan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan untuk mendongkrak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara produktif. Jika pinjol tersebut diberikan untuk memenuhi konsumtif, dikhawatirkan banyak nasabah yang tidak sanggup membayar bunganya hingga terlilit utang.

“Jadi saya pikir ini juga perlu diluruskan juga pinjaman ini berlaku untuk usaha, bukan untuk konsumtif,” kata Ronald saat dihubungi, pada Selasa (23/7/2024).

Ronald mengaku, kenaikan limit pinjol untuk UMKM ini memberikan keuntungan bagi industri fintechp2p lending bisa memberikan pinjaman yang lebih besar. Menurutnya, rencana tersebut merupakan alternatif yang diberikan OJK untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang bagi UMKM, selain memlalui skema yang ditawarkan securities crowdfunding (SCF).

Berdasarkan informasi Sikapiuangmu.ojk.go.id, SCF adalah merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Nantinya, investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui Saham, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk).

Sementara fintech p2p lending memfasilitas aktivitas pendanaan oleh pemberi dana (lender) kepada peminjam (borrower). Sejak 2016 sampai saat ini, limit pinjaman fintech p2p lending berlaku Rp 2 miliar. OJK pun merencanakan untuk meningkatkan limit pinjaman tersebut sampai dengan Rp 10 miliar.

“Kami di (fintech) p2psyariah yang memang fokus di UKM ini sebetulnya berita yang sangat baik karena kita bisa membantu klien-klien kita lebih besar lagi. Kalau dulu (pinjaman) hanya dilimit sampai Rp 2 miliar sekarang bisa sampai Ro 10 miliar. Ini saya rasa mengacu pada fintech securities crowdfunding,” tandasnya.

Kendati demikian, Ronald menyebut tidak semua fintechp2plending berhak memberikan pinjol dengan limit Rp 10 miliar dari OJK. Dia bilang, hanya fintechp2plending tertentu saja yang memenuhi tingkat keberhasilan bayar (TKB) lebih dari 95%.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Vincent Iswara, CEO DANA sekaligus Bendahara Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) turut merespons rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaikkan limit pinjaman online (pinjol) dari fintech p2p lending dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Menurut dia, sistem pembayaran tentu jadi bagian penting dari aktivitas pinjam-meminjam di platform fintech p2p lending. Oleh karenanya, penting untuk tetap memastikan aspek pelindungan konsumen, apalagi saat limit pinjaman meningkat sampai dengan Rp 10 miliar. Diperlukan kolaborasi untuk melindungi ekosistem keuangan digital di dalam negeri.

“Bagi kita perlindungan konsumen itu sangat penting, jadi kita pasti akan menerapkan juga dan berkontribusi secara baik dengan semua anggota kami di ASPI,” kata Vincent Iswara saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Di samping itu, Steering Committee Indonesia Fintech Society (Ifsoc), Eddi Danusaputro turut menyoroti keamanan dan perlindungan konsumen pengguna fintech p2p lending, baik peminjam (borrower) maupun pemberi pinjaman (lender). Dengan kondisi literasi keuangan yang masih cukup minim, dikhawatirkan akan menambah lebih banyak lagi orang yang terlilit utang pinjol. Untuk itu, dibutuhkan literasi dan edukasi terkait dengan pinjol utamanya yang mana yang legal atau pun tidak.

“Edukasi itu penting jadi kita harus mengedepankan mana yang pinjaman daring yang berizin dengan yang tidak. Itu perlu waktu memang, itu memang tidak instan lah bahwa kita harus terus melakukan edukasi,” ujar Eddy dalam Investor Market Today IDTV, Senin (22/7/2024) lalu.

Lebih dari itu, kata Eddi, edukasi dan peningkatan literasi masyarakat juga harus didukung pemulihan citra layanan pinjol yang diselenggarakan fintech p2p lending. Salah satunya dengan menindak secara tegas dan masif maraknya pinjol ilegal. Padahal, fintech p2p lending resmi OJK melalui layanan pinjol dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan, baik baik perseorangan maupun UMKM.

Sebelumnya, OJK mengungkapkan tengah meramu aturan terbaru bagi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending. Aturan ini mengizinkan platform fintech p2plending dapat menyalurkan pinjaman hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Aturan ini diyakini membuka peluang peningkatan akses pendanaan bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya dan mendorong pertumbuhan industri fintechp2plending. Fintech p2p lending juga akan lebih banyak mengambil peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional ke depan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan aturan baru perihal Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI). Aturan ini mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Djoko Kurnijanto, menyampaikan, aturan baru ini bisa memperkuat tata kelola dan kepercayaan pengguna fintechp2p lending.

“Pasti untuk memperkuat, memperkuat tata kelola. Karena kan prinsipnya adalah bagaimana membangun trust. Trust dari pengguna. Nah dengan adanya peningkatan ini diharapkan tata kelolanya juga semakin baik,” ungkap Djoko, saat ditemui di acara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut Djoko, saat ini layanan pinjaman online atau pinjol masih dikonotasikan negatif. Maka dari itu, OJK perlu membangun kepercayaan pengguna agar melirik fintech p2p lending sebagai salah satu alternatif untuk mencari pendanaan.

“Jadi saya pikir ini merupakan tantangan juga ke depan bagaimana pinjol itu pada suatu saat nanti tidak dikonotasikan negatif. Tapi memang merupakan salah satu alternatif untuk bisa mencari pembiayaan atau pendanaan,” kata dia.

Lebih lanjut, Djoko belum dapat mengungkapkan secara detail menyangkut aturan ini. Dia juga menyebut belum mengetahui kapan aturan ini akan terbit dan berlaku, sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan fintechp2p lending untuk memberi pendanaan produktif kepada pengguna.

“Saya gak ada bocoran (kapan aturan akan segera terbit). Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada yang memang mengawasi terkait tingkat pinjaman,” tandas dia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengizinkan fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online alias pinjol dengan limit hingga Rp 10 miliar, atau naik dari sebelumnya hanya Rp 2 miliar. Menurut ekonom, aturan baru ini dapat meningkatkan capaian pendanaan sektor produktif yang saat ini masih rendah.

Untuk diketahui, pendanaan sektor produktif ini adalah pinjaman untuk usaha yang menghasilkan barang atau jasa dan memberikan nilai tambah bagi pendapatan penerima dana. Pinjaman jenis ini diperuntukan bagi pelaku usaha yang butuh dana untuk modal usaha atau memperbaiki cash flow perusahaan.

“Perlu ada kemudahan buat pinjaman-pinjaman yang sifatnya produktif, karena kalau dari data memang kecil sekali yang terkait dengan pinjaman produktif ini, kurang dari separuhnya dari pinjaman konsumtif,” ungkap Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David E Sumual saat dihubungi, pada Senin (22/7/2024).

Adapun berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan oleh perusahaan fintech p2p lending kepada sektor produktif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru mencakup 31,52% dari total outstanding pinjaman yang mencapai Rp 64,56 triliun.

David menilai, di samping pelonggaran batas atas pinjaman online menjadi Rp 10 miliar, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi penyedia jasa yakni fintech p2p lending, pemberi pinjaman (lender), dan penerima pinjaman (lender) untuk menggenjot pendanaan sektor produktif.

“Dari sisi penyedia jasanya sendiri, untuk kredit produktif dimudahkan dan dari sisi OJK mungkin perizinannya untuk fintech-fintech yang ingin bergerak di sektor kredit mengarah ke produktif itu lebih dimudahkan lagi syarat-syaratnya. Sehingga, mereka termotivasi untuk memberikan kredit modal kerja atau usaha multiguna yang lebih produktif dibandingkan konsumtif,” kata David.

Kemudian, pemerintah dapat memberi insentif pajak kepada pelaku UMKM penerima pinjaman. Misalnya, bagi UMKM yang punya kerja sama atau sinergi dengan perusahaan besar secara jelas diberikan keringanan pajak tertentu.

“Lalu, bisa diberikan insentif kan ada Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 22 (PPh 22), ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar, tapi untuk lender dalam hal ini individu maupun institusi yang memberikan pinjaman ke kredit produktif produktif itu diberikan insentif,” pungkas David.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News