IDXChannel - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis mengatakan gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) akibat serangan ramsomware berdampak pada proses pengadaan sejumlah proyek pemerintah.

Sebab, proses pengadaan atau tender pemerintah saat ini dilakukan melalui sistem online. "Walaupun alhamdulillah yang terpengaruh tidak sampai 10 persen, karena lelang dan pekerjaan kita sudah 90 persen diselesaikan di tahun 2024 ini," tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7/2024)..

Abdul Muis merinci beberapa proses pengadaan lelang yang terdampak dari peretasan PDNS seperti proyek-proyek pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, proses lelang sempat dilanjutkan meski menggunakan sistem manual.

"Ada (PSN), yang di IKN juga ada. Sehingga karena ada proses kendala di PDNS, maka yang tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi kita berubah kembali ke manual," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan proses pengadaan lelang menggunakan sistem manual ini memang tergolong memakan waktu yang lebih dibandingkan menggunakan sistem online. Hal itu akhirnya bisa berdampak pada mundurnya proses penyelesaian proyek.

Dengan kondisi tersebut, Abdul Muis menyebut pihaknya bergerak cepat dengan memutuskan mengadakan tender dengan cara manual. Dengan begitu, proses lelang tetap jalan.

“Termasuk juga proses sertifikasi, badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan LPJK juga kembali ke manual," kata dia.

Selain itu, para pekerja di sektor konstruksi turut terdampak karena terlambat mendapatkan sertifikat pekerja konstruksi. Itu lantaran sebagian data-datanya tersimpan dalam server tersebut.

"Secara keseluruhan saya enggak hafal berapanya. Tetapi yang jelas itu memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi," ujarnya.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemulihan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 masih berlanjut. Kini, jumlah layanan yang telah pulih bertambah menjadi 86 layanan yang berasal dari 16 tenant.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan, upaya pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kementerian Kominfo, BSSN, PT Telkom Tbk, dan partisipasi aktif dari semua tenant.

“Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah go live,” tutur Menko Hadi Tjahjanto dalam siaran pers, Sabtu (13/7/2024).

Hadi menjelaskan, beberapa layanan publik lainnya juga berhasil pulih.

Selain layanan perizinan, layanan lain yang pulih adalah layanan informasi dalam bentuk portal.

“Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” ujar dia.

Saat ini, tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik secepatnya, tetapi dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data.

Mulanya, data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah dan ditetapkan dalam proses “karantina”.

"Selanjutnya akan kita pindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan, sebelum nantinya bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali,” kata dia.

Hadi memastikan setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Langkah itu diambil untuk meminimaliasi celah serangan siber yang dapat masuk dan berdampak pada pelayanan publik.

“Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau pun virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya” ujar dia.

Sebagai informasi, PDN diretas sejak 20 Juni 2024. Bobolnya PDN membuat pemerintah dicecar DPR RI.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyentil pemerintah bahwa persoalan atas tidak adanya back up data sistem pusat data nasional (PDN) yang diretas bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan.