Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2024 realisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia secara umum mengalami tren kenaikan pada sejak 2018 hingga 2022.

Data tersebut juga menunjukkan terjadinya perubahan kontributor terbesar penyumbang emisi GRK, di mana pada beberapa tahun sebelumnya sektor energi selalu berada pada urutan teratas namun pada 2022 sektor industri pengolahan menggeser sektor energi.

Jika dibandingkan dengan target dalam business as usual (BAU), seperti yang tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, realisasi tersebut dinilai telah melebih target.

Target emisi yang dinyatakan dalam BAU merupakan emisi hypothetical yang disusun berdasarkan asumsi bahwa setelah tahun dasar tidak ada kebijakan tambahan yang diterbitkan untuk mengatasi isu perubahan iklim.

Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai kondisi net-zero emission (NZE) paling lambat pada 2060. Pemenuhan target dalam NDC sangat penting untuk membatasi kenaikan temperatur global melebihi 2 derajat celcius dibanding temperatur sebelum revolusi industri abad 18 (pembatasan lebih ambisius di tingkat 1,5 derajat celcius).

Mencapai NZE pada waktu sekitar 35 tahun akan sangat menantang bagi Indonesia karena pencapaian tersebut tergolong singkat jika memperhatikan tuntutan reformasi untuk mencapai NZE. Reformasi tersebut tersebut antara lain transisi dari ketergantungan pada energi fosil, mengubah gaya hidup, merombak beragam infrastruktur dalam kegiatan perekonomian, menghentikan konversi hutan dan pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

Dalam mencapai tujuan pembatasan kenaikan temperatur global selama ini manusia sangat mengandalkan kemampuan alam untuk menyerap karbon dioksida. Bahkan peran alam dalam mengendalikan emisi GRK dinyatakan secara eksplisit dalam Perpres No. 98 tahun 2021 pasal 3 (4) yang menyatakan bahwa ”Pengurangan Emisi GRK … didukung utamanya oleh pengendalian Emisi GRK Sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon….”

Berdasarkan assesment report 6 yang diterbitkan oleh Intergovermental Panel on Climate Change selama enam dekade ekosistem di daratan dan lautan menyerap sekitar setengah emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Dalam beragam model yang dibangun untuk memprediksi iklim di masa depan, kemampuan alam dalam menyerap emisi karbon dioksida dianggap konstan, dalam arti kemampuan tersebut akan terus berlanjut di masa depan tanpa ada perubahan signifikan. Namun, benarkah alam memiliki kemampuan tidak terbatas dalam menyerap karbon dioksida?

Berdasarkan penelitian Pan et al (2024) di Nature, terdapat indikasi penurunan daya serap ekosistem daratan akibat penuaan umur hutan, konversi hutan dan kondisi kering yang berkepanjangan. Hal yang sama terjadi pada ekosistem lautan yang selama ini menyerap sebagian panas akibat kenaikan temperatur global.

Berdasarkan penelitian Li et al (2024) di Journal of Sea Research mengindikasikan kenaikan temperatur air laut berpotensi menurunkan kemampuan laut dalam penyerapan karbon dioksida.

Peran alam dalam membatasi kenaikan temperatur global dilakukan dengan memperbesar kemampuan alam dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida. Namun, adanya kemungkinan alam akan mencapai titik jenuh dalam menyerap karbon dioksida maka harapan dan perhatian akan tertuju pada pemanfaatan teknologi guna mengendalikan emisi GRK.

Indonesia telah memiliki kebijakan untuk mengendalikan emisi GRK, yaitu Perpres No. 98 tahun 2021. Salah satu tujuan Perpres tersebut berdasarkan pasal 2 (1) adalah ”...dasar penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK)...”. Berdasarkan Perpres tersebut NEK didefinisikan sebagai ”nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi”.

Dengan memperhatikan data BPS yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan berkontribusi besar terhadap emisi GRK nasional maka diperlukan usaha serius untuk menurunkan emisi pada sektor ini melalui NEK. Bentuk mekanisme NEK pada dasarnya dijalankan dengan mengenakan insentif (atas kondisi pengurangan emisi) dan disinsentif (atas kondisi penambahan emisi) terhadap sektor tertentu.

Salah satu bentuk disinsentif untuk penguranan emisi karbon adalah dengan pengenaan harga atas setiap ton emisi GRK yang terlepas ke atmosfir. Pengenaan harga atas setiap emisi karbon berpotensi menurunkan emisi karbon karena adanya penetapan harga akan membuat pelaku usaha akan memperhatikan dan mengendalikan emisi GRK dalam beroperasi.

Agar implementasi NEK efektif dalam mencapai target pengurangan emisi GRK, maka Perpres tersebut harus diimplementasikan lebih lanjut dengan aturan turunan pada sektor industri.

Misalnya, pembatasan emisi di beberapa sektor industri (terutama industri dengan emisi karbon kelas berat) harus diterapkan dengan mengeluarkan izin emisi karbon. Agar selaras dengan target NDC, yang menuntut usaha yang lebih ambisius mendekati tahun target NZE, maka penerbitan izin emisi karbon harus lebih rendah jumlahnya setiap tahun.

Potensi adanya keterbatasan kemampuan alam untuk menyerap dan menyimpan karbon dioksida menuntut terjadinya pengembangan dan pemanfaaatan teknologi ramah lingkungan. Kendala pembiayan sering menjadi isu terkait teknologi ramah lingkungan. Namun, kendala tersebut berpotensi di atasi dengan memberikan insentif. Salah satu insentif NEK terkandung pada instrumen sertifikat pengurang emisi GRK (SPE-GRK) yang merupakan salah satu instrumen di bursa karbon.

Misalnya, pada sektor energi (yang merupakan sektor yang masuk kategori emisi karbon kelas berat) penurunan emisi dapat dilakukan dengan memanfaatkan panas bumi (geotermal) sebagai pembangkit listik.

Pembangunan geotermal dapat terhalang oleh biaya pengembangan yang besar, namun potensi pendapatan dari geotermal tidak menutupi biaya yang membuat proyek menjadi tidak menarik (dalam bahasa keuangan IRR proyek lebih rendah dari biaya dana).

Rendahnya IRR pernah terjadi saat pembangunan pembangunan geotermal Ulubelu Unit 3-4 dan dan Lahendong 5-6 yang dikelola oleh PT. Pertamina Geotermal Energi. Melalui penerbitan skema carbon credit (yang merupakan SPE-GRKdan bentuk insentif) IRR kedua proyek tersebut dapat ditingkatkan sehingga membuat proyek menjadi lebih menarik.

Akhir kata, implementasi NEK yang tercantum dalam Perpres No. 98 tahun 2021 perlu dilakukan dengan lebih serius agar dapat memberikan dampak pada penurunan emisi karbon. Keseriusan tersebut lebih dituntut saat daya penyerapan karbon oleh alam sudah menurun.

JAKARTA, investor.id–Pemerintah mendorong seluruh pelaku industri dan masyarakat di Tanah Air mulai menerapkan pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah melalui implementasi Prinsip 9R, bukan lagi 3R. Dengan menerapkan prinsip itu diharapkan pengelolaan sampah bisa menjadi game changer dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagai panduan menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Priyanto Rohmattullah mengatakan, sampah, termasuk sampah makanan, merupakan salah satu penyebab timbulnya emisi gas rumah kaca (GRK).

Karenanya, penanganan sampah saat ini tidak lagi dibakar karena akan makin menambah emisi, melainkan dengan dikelola secara terpadu. “Pengelolaan sampah secara terpadu/terintegrasi juga menjadi game changer untuk mewujudkan arah RPJPN yang akan datang. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan ekonomi sirkular lewat Prinsip 9R,” ungkap Priyanto.

Priyanto mengatakan hal itu saat menjadi pembicara dalam BNI Investor Daily Summit 2024 Special Session II: Resilient Growth: Capitalizing on Indonesia's Circular Economy Potential di JCC, Jakarta, Selasa (08/10/2024). Priyanto memaparkan, Prinsip 9R terdiri tiga kelompok tindakan, yakni creation (R0/refuse, R1/rethink, R2/reduce), maintaining (R3/reuse, R4/repair, R5/refurbish, R6/remanufacturing, R7/repurpose), dan recover (R8/recycle, R9/recover).

Sedangkan Prinsip 3R sebelumnya berupa reduce, reuse, dan recycle. “Konsepnya (pengelolaan sampah) tidak lagi 3R ke depan, kita dorong seluruh pelaku industri dan masyarakat menerapkan 9R sehingga memicu tumbuhnya ekosistem-ekosistem ekonomi sirkular,” papar Priyanto.

Menurut dia, pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular 9R akan memberikan dampak ikutan berupa pengurangan emisi GRK hampir 200 juta ton CO2e, ini tentunya dibarengi dengan aksi pengurangan susut dan sisa/sampah pangan (food loss and food waste/FLFW). Kini, pemerintah juga telah menerbitkan Peta Jalan Pengelolaan FLFW.

“Hal ini akan menimbulkan beberapa manfaat, artinya bisa menyelamatkan economic loss dari produk domestik bruto (PDB) kita sekitar 4-5% dari susut dan sisa/sampah pangan atau sampah makanan yang terbuang,” jelas Priyanto. Indonesia kini tercatat sebagai produsen nomor satu sampah makanan.

Dalam acara yang sama, Head of Environment and Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti mengatakan, pihaknya sedang dan terus menerapkan Prinsip 9R dari sebelumnya 3R dan 6R dalam pengelolaan limbah padat. Grup Astra memiliki concern besar untuk menurunkan limbah padat yang dibuang ke alam dengan cara meningkatkan limbah padat yang bisa didaur ulang dan di-recovery.

Sebagian besar limbah padat Grup Astra dihasilkan dari lini agribisnis bidang sawit. “Yang kita lakukan adalah menjalankan upaya-upaya maksimal dalam melakukan 9R, dulu kita mengenal 3R dan menjadi 6R. Pada 9R, kita tidak sekadar berupaya membuat efisiensi dalam proses produksi tapi juga bagaimana create nilai tambah dalam bisnis,” tutur Diah.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi remi meluncurkan Kalkulator Hijau untuk menghitung emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menggunakan smartphone.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menyampaikan keberadaan kalkulator hijau akan menjadi early warning kepada sektor keuangan dan industri keuangan, karena dapat menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi mereka dan efeknya bagi emisi karbon.

"Kalkulator hijau ini adalah upaya kita untuk memfasilitasi industri, baik itu korporasi non-keuangan maupun industri keuangan di dalam menghitung seberapa hijaunya aktivitas ekonomi mereka," ungkapnya dalam Peluncuran Aplikasi Kalkulator Hijau dan Buku KSK No. 43 di kantor BI, Rabu (2/10/2024).

Kalkulator Hijau dapat digunakan oleh pelaku ekonomi seperti perbankan dan pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BI dalam hal ini memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengembangan keuangan berkelanjutan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) pasal 35B.

Sejalan dengan mandat tersebut, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengembangkan Kalkulator Hijau mendukung orkestrasi nasional dalam upaya transisi menuju ekonomi hijau.

Juda menyampaikan kehadiran kalkulator penghitung karbon ini memiliki peran penting dalam beberapa hal.

Pertama, dapat bermanfaat untuk memantau tingkat kehijauan aktivitas ekonomi dan tingkat keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau.

Kedua, Kalkulator Hijau memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan pelaporan keberlanjutan (disclosure) yang diprasyaratkan oleh regulator dan pasar global.

Ketiga, dengan demikian, Kalkulator Hijau dapat membuka akses lebih luas kepada investasi dan pendanaan hijau.

"Nanti punya implikasi apakah bank memberikan insentif untuk dalam arti memberikan kredit," tuturnya.

Basis Data Penurunan Emisi Karbon

Pada kesempatan yang sama, Deputi Kemenko Marves Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti menyampaikan Kalkulator Hijau akan menjadi basis data bagi pemerintah dalam mengukur pengurangan emisi GRK.

"Data ini bisa mengukur dan harus terlihat upayanya juga. Upaya dalam konteks mengurangi emisi itu. Itu juga yang perlu menjadi hal positif yang bisa digunakan," jelasnya.

Pada awal peluncuran, Ruang lingkup Kalkulator Hijau meliputi sumber penambah emisi serta sumber pengurang dan aktivitas penghindaran emisi mengacu pada SNI ISO 14064-1:2018.

Scope 1.a mencakup emisi dari mesin bakar tidak bergerak seperti genset, pemanas air, kompor. Sementara Scope 1.b mencakup emisi dari mesin bakar bergerak seperti mobil, motor, dan kendaraan lainnya.

Kemudian Scope 2 golongan untuk emisi dari pemakaian listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ke depannya, pengembangan Kalkulator Hijau akan diperluas secara bertahap agar mencakup seluruh aktivitas penghasil emisi (perluasan scope 1 dan 2, serta penambahan scope 3).

Aplikasi Kalkulator Hijau tersedia pada platform iOS dan Android versi mobilephone dan tablet dan dapat digunakan mulai 2 Oktober 2024.

Berikut tautan untuk mengunduh Kalkulator Hijau:

PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.bi.carboncalculator

AppStore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.bi.carboncalculator

PT Pertamina (Persero) kembali menghadirkan edukasi dan sosialisasi Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024 di Bandung Jawa Barat pada 22-24 September 2024.

Pertamina mengajak insan media di teritori Jawa Bagian Barat (JBB) mengunjungi langsung bisnis energi bersih Pertamina di wilayah JBB sekaligus edukasi media mengenai bisnis bebas emisi karbon.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina berkomitmen mengedepankan energi bisnis secara berkelanjutan dan mendukung pemerintah dalam mencapai target net zero emmission.

Salah satunya, berkunjung ke pengembangan bisnis energi bersih di Teritori JBB, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1.

“Pertamina mengoperasikan PLTGU terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 1.760 MW dengan teknologi termutakhir single-shaft combined cycle gas turbine (CCGT) untuk menghemat biaya produksi listrik,” ucap Fadjar.

PLTGU Jawa 1 juga menjadi titik pencapaian penting dan sekaligus menambah portofolio pemanfaatan energi bersih dalam bisnis Pertamina. Pasalnya, setiap tahun mampu mengurangi emisi karbon hingga 3 juta ton CO2.

Lebih lanjut Fadjar mengatakan, pada AJP 2024 khususnya di wilayah JBB ini, Pertamina melalui Subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) juga sosialisasi insan media mengenai bebas emisi karbon. Wujudnya berupa implementasi carbon neutral dari aktivitas yang dilaksanakan dan telah dikompensasi dengan cara kredit karbon.

Aktivitas bebas zero emisi ini meliputi emisi yang dihasilkan dari transportasi yang digunakan, serta limbah atau sampah yang dihasilkan dari makanan maupun dekorasi kegiatan, yang berpotensi menghasilkan karbon emisi 1 ton karbon emisi per orangnya.

“Melalui kegiatan media visit dan sosialisasi AJP 2024 ini, diharapkan rekan-rekan media dapat terinspirasi dalam membuat karya jurnalistik,” ujar Fadjar.

Melalui Teritori JBB, Pertamina juga mengajak insan media ke wilayah operasional bidang petrokimia dan turunannya. Pertamina melalui PT Polytama Propindo telah memproduksi polypropylene resin utama di Indonesia dengan kapasitas 300.000 ton per tahun.

Selain sosialisasi bisnis operasional, Pertamina juga mengajak insan media ke pilar nonbisnis, yaitu program CSR Pertamina. Para jurnalis diajak mengunjungi secara langsung konservasi air danau cinta yang dikelola Pertamina Sub Holding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga. Konservasi air ini dilakukan revitalisasi sejak Covid 2021 yang kini menjadi tempat wisata area Karawang, Jawa Barat.

“Danau Cinta merupakan Program Ngabedahkeun Walahar, yakni upaya konservasi air danau berbasis pemberdayaan masyarakat (community empowerment based water conservation) yang digerakkan oleh para pejuang lingkungan, ekonomi, dan sosial di Desa Walahar,” ucap Fadjar.

Terbentuknya kawasan eduwisata Danau Cinta mengedepankan aspek K3 & energi bersih, Peningkatan ekonomi masyarakat lokal, serta terbentuknya kawasan yang saling terintegrasi dan lingkungan yang bersih.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Lebih dari 40% perusahaan besar, kota dan wilayah masih belum menetapkan target apa pun untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Termasuk dalam daftar tersebut adalah Tesla dan BYD yang merupakan produsen kendaraan listrik.

Net Zero Tracker, sebuah koalisi kelompok penelitian dari Universitas Oxford menyatakan hal itu setelah melakukan inventarisasi tahunan yang dirilis untuk mengukur kemajuan global dalam memerangi bencana besar.

Meskipun semakin banyak pemerintah dan perusahaan yang telah mengeluarkan janji net zero emission sejak tahun lalu, perhatian mereka semakin teralihkan oleh perang, pemilu, dan tantangan ekonomi. Kondisi ini meninggalkan kesenjangan komitmen” yang signifikan.

“Tema umum dalam laporan ini adalah kurangnya integritas secara terus-menerus,” kata John Lang, yang mengepalai Unit Intelijen Energi dan Iklim Net Zero Tracker, dikutip dari Reuters, Senin (23/9).

Tesla hingga BYD Belum Punya Target Pengurangan Emisi

Laporan tersebut mengkaji komitmen dan rencana aksi net zero emission di 198 negara, 706 wilayah sub-nasional, 1.186 kota, dan hampir 2.000 perusahaan publik.

Mereka menemukan 1.700 dari 4.000 entitas belum menetapkan target apapun. Di antara perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa, hanya di bawah 60% yang telah menetapkan target net zero emission. Angka tersebut naik 23% dibandingkan laporan tahun lalu, dengan peningkatan janji yang signifikan dari Asia.

Berdasarkan laporan tersebut, jumlah total perusahaan yang tidak memiliki target emisi turun menjadi 495, dari 734 pada tahun lalu. Mereka termasuk pembuat kendaraan listrik Tesla dan BYD, serta Nintendo, dan Berkshire Hathaway.

Laporan tersebut mengutip Kosta Rika, Volvo dan pemilik Google Alphabet sebagai contoh "praktik yang baik" dalam menerapkan janji net zero.

Namun, hanya 5% wilayah, kota, dan perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria “kekokohan” Net Zero Tracker. Hal itu termasuk memiliki rencana terperinci untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil.

Sekitar separuh wilayah, kota, dan perusahaan gagal menetapkan target gas rumah kaca non-CO2 seperti metana. Selain itu, banyak perusahaan juga gagal memperhitungkan emisi di seluruh rantai nilai mereka atau memperjelas seberapa besar akan bergantung pada penyeimbangan karbon untuk mencapai target.

Sebanyak 148 negara yang mencakup 88% total populasi dunia memiliki komitmen net-zero. Negara yang tidak termasuk daftar tersebut di antaranya Meksiko, Iran, dan Azerbaijan, yang menjadi tuan rumah perundingan iklim COP29 pada bulan November tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) terus mendorong penggunaan energi terbarukan di seluruh unit operasional emiten Grup Salim itu.

Direktur Indofood Franciscus Welirang menyampaikan perusahaan mengintegrasikan keberlanjutan dalam seluruh aspek kegiatan bisnis operasional.

Indofood berpartisipasi secara aktif untuk melakukan mitigasi terhadap risko-risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim melalui upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilakukan secara terpadu.

Beragam upaya yang ditempuh oleh INDF dalam pengurangan emisi GRK a.l. efisiensi energi, memperbanyak pengunaan sumber energi terbarukan, implementasi perkebunan berkelanjutan dan penyerapan karbon kumulatif melalui konservasi tanaman bakau.

“Saat ini untuk mendukung kegiatan bisnis di seluruh unit operasional, Indofood menggunakan lebih dari 65% energi terbarukan yang berasal dari panel surya dan biomassa,” paparnya dalam keterangan resmi dikutip Senin (9/9/2024).

Tidak hanya itu, lanjutnya, Indofood juga berkomitmen untuk menggunakan air secara efisien dan bertanggung jawab. Salah satu upayanya ialah dengan melakukan penilaian risiko air untuk mengidentifikasi risiko kelangkaan air pada unit operasional dan juga secara berkala melakukan penilaian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air.

“Kami juga menerapkan sistem seawater reverse osmosis [SWRO] untuk menurunkan pengunaan air tanah,” jelas Franciscus.

Di sektor agribisnis, INDF menegaskan komitmen untuk menjalankan perkebunan berkelanjutan dengan penerapan kebijakan yang kuat terhadap larangan deforestasi, konservasi area Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), larangan pembakaran dan larangan penanaman di area gambut dengan berapapun kedalamannya.

Fraciscus memaparkan visi dan strategi keberlanjutan Indofood dinyatakan melalui tiga pilar yaitu Tangguh dalam Menghadirkan Produk Pangan untuk Semua, Perlindungan terhadap Lingkungan dan Tumbuh Bersama Karyawan dan Masyarakat.

Tiga pilar tersebut mewakili salah satu komponen dalam triple bottom line yang mencakup aspek masyarakat, lingkungan dan ekonomi.

“Ketiga pilar tersebut menjadi kerangka pedoman bagi kami dalam menjalankan program keberlanjutan Indofood. Dengan penerapan kerangka ini kami dapat meningkatkan nilai ekonomi dan sosial di dalam rantai pasokan kami untuk masyarakat, termasuk melindungi hak asasi manusia, serta menjaga kelestarian lingkungan,” lanjut Franciscus.

JAKARTA, investor.id - Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, Bursa Karbon Indonesia atau Indonesia Carbon Exchange (IDXCarbon) mulai menunjukkan aktivitas perdagangan. Selama sebelas bulan pertama, sudah ada tiga project SPE-GRK yang dicatatkan di IDXCarbon. Ketiga project tersebut adalah Lahendong Unit 5 & 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk yang menjadi project pioner tercatat sejak 26 September 2023.

Project kedua yakni Pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang yang dicatatkan pada 23 Oktober 2023. Kemudian, Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul mencatatkan project-nya di IDXCarbon pada 8 Juli 2024.

SPE-GRK adalah Sertifikat Pengurangan Emisi - Gas Rumah Kaca yang biasa dikenal sebagai CarbonCredit. Hal tersebut merupakan surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting, and verification), serta tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dalam bentuk nomor dan atau kode registri.

Perusahaan dapat membeli unit karbon untuk digunakan dalam memenuhi target penurunan emisi atau memenuhi komitmen dalam carbon neutral atau net-zero emission.

Selama periode 26 Sep 2023 – 7 Agustus 2024 atau selama 204 hari perdagangan, tercatat total trading value di IDXCarbon sebesar Rp37,03 miliar dengan total trading volume 613,541 tCo2e. Last Price (IDTBS) Rp58.800, dengan jumlah Pengguna Jasa sebanyak 71.

Total karbon kredit PLTGU Muara Karang paling banyak dicatatkan pada periode ini, yaitu sebanyak 900.000 tonCO2e. Sementara SPE GRK atas proyek Geothermal PT Pertamina Geothermal Energy Tbk di Lahendong mencatatkan sebanyak 864.209 tonCO2e dan PLTM Gunung Wugul mencatatkan sebanyak 12.932 tonCO2e unit karbon.

Untuk mewujudkan visi menjadi global hub dan leader dalam perdagangan karbon di Asia bahkan dunia, IDXCarbon berupaya untuk mendorong kemajuan pasar dari sisi demand dan supply. Baik pasar domestik maupun internasional harus dikembangkan untuk menciptakan pasar yang kuat dan bertumbuh.

Potensi perdagangan karbon yang sangat besar akan dapat terealisasi jika terdapat permintaan danpenawaran yang kuat dari dalam dan luar negeri. Untuk itu, dibutuhkan strategi pengembangan jangka pendek hingga panjang agar Indonesia tidak kehilangan momentum yang telah dimulai dengan peluncuran IDXCarbon.

IDXCarbon membagi strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Namun secara umum langkah yang diambil adalah berkoordinasi aktif dengan OJK, Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian terkait lainnya, serta pelaku pasar untuk dapat melakukan alignment pengembangan dan penyempurnaan mekanisme perdagangan karbon.

Berikutnya, memfokuskan pada sosialisasi & edukasi berkelanjutan untuk stakeholders dalam mengembangkan supply dan demand. IDXCarbon juga melakukan alignment antara ESG investment di pasar modal dengan perdagangan karbon, dan mencari potensi insentif yang dapat mendorong pengembangan pasar karbon. Termasuk melakukan inisiatif dalam pengembangan sistem pelaporan emisi GRK sesuai standar Internasional.

Strategi jangka pendek dilakukan dengan memaksimalkan potensi perusahaan tercatat BEI untuk menjadi pengguna jasa Bursa Karbon. Potensi juga hadir dari implementasi perdagangan PTBAE-PU (Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha) pada tahun 2023 lalu atas 99 unit PLTU Batubara (42 perusahaan) yang menjadi peserta perdagangan karbon dengan total kapasitas terpasang 33.569 MW. Pada tahun 2024, diperkirakan jumlah tersebut akan bertambah.

Selain itu, Bursa juga aktif berkoordinasi dengan OJK & IAI untuk panduan akuntansi pembukuan Unit Karbon. Pada bulan Juni 2024 lalu, IAI telah menerbitkan Buletin Implementasi atas transaksi unit karbon. Implementasi perdagangan untuk pembeli internasional sesuai regulasi terkait juga masuk dalam strategi jangka pendek. Selain itu, Bursa juga dalam proses diskusi agar transaksi unit karbon mendapatkan fatwa dari DSN-MUI untuk meningkatkan keyakinan institusi dengan prinsip syariah untuk ikut bertransaksi.

Strategi menengah adalah pengembangan implementasi perdagangan PTBAE-PU multiple sektor.. Dalam rangka pengembangan pasar global, dalam jangka menengah akan dilakukan studi koneksi dengan registry internasional seperti Verra, Gold Standard, dan lain-lain, termasuk untuk penjualan unit karbon luar negeri.

Sedangkan strategi jangka panjang mencakup studi dan implementasi penambahan produk derivative, studi dan implementasi market maker dan studi dan implementasi pengembangan skema perdagangan karbon untuk retail.

Jika melihat ke awal ide berdirinya, IDXCarbon merupakan bentuk dukungan BEI terhadap target net zero Indonesia di tahun 2060 atau lebih cepat. Perdagangan karbon sendiri merupakan salah satu mekanisme yang dimiliki Indonesia dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia.

Sistem perdagangan IDXCarbon dibangun di atas private blockchain dengan mekanisme penyelesaian instantaneous settlement. Fee transaksi perdagangan karbon di IDXCarbon merupakan salah satu yang terendah di dunia yang berkisar antara 0,11%-0,22%. Selain itu, saat ini IDXCarbon memberikan beberapa insentif yaitu bebas biaya registrasi selama periode tertentu bagi Pengguna Jasa yang mendaftar.

Tidak ada biaya pencatatan bagi pemilik proyek. Tidak ada biaya membership atau biaya tahunan bagi Pengguna Jasa. Tidak ada dormant fee bagi Pengguna Jasa yang memutuskan untuk belum melakukan transaksi terlebih dahulu.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta meluncurkan situs “Udara Jakarta“ guna memantau kualitas udara kota secara berkala. Situs ini merupakan platform integrasi data milik pemerintah dan non-pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan data kualitas udara di Jakarta.

Peluncuran ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta secara daring melalui aplikasi Zoom pada Jumat (5/7).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov DKI Jakarta Asep Kuswanto menyampaikan, situs ini merupakan salah satu komitmen pemprov untuk menginventarisasi kualitas udara secara sistematis. Hal ini telah tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) Secara Terpadu.

“Platform ini memudahkan publik untuk mengakses informasi. Semua bisa mengaksesnya melalui website udara.jakarta.go.id menggunakan berbagai gadget,“ ujar dia.

Asep menjelaskan, data yang ditampilkan di Udara Jakarta sudah sesuai dengan beberapa standar nasional Indonesia (SNI). Selain itu, DLH juga mengacu kepada Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai indeks kualitas udara yang menjadi acuan secara nasional.

Melansir situs Udara Jakarta, ISPU adalah angka tanpa satuan untuk menggambarkan kondisi kualitas udara berdasarkan dampaknya pada kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya.

ISPU didapat dengan mengkonversi nilai konsentrasi parameter pencemar udara yang ada di lokasi tertentu menjadi satu nilai indeks. Ketujuh parameter tersebut adalah PM10, PM2.5, nitro oksida (NO2), sulfur oksida (SO2), karbon monoksida (CO), ozon (O3), dan hidrokarbon (HC).

DLH bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Vital Strategies dalam pengumpulan data melalui SPKU. Menurut Asep, terdapat 31 SPKU yang terintegrasi, terdiri atas 9 unit milik DLH pemprov, 14 unit hasil kolaborasi dengan Vital Strategies, dan 3 unit dengan WRI Indonesia.

Platform ini memiliki keunggulan dengan menyediakan data historis kualitas udara secara real-time, sehingga masyarakat dapat memantau tren dan perubahan kualitas udara dari waktu ke waktu.

“Platform ini juga terhubung dengan data prediksi kualitas udara tiga hari ke depan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selain itu, ada juga terdapat fitur edukasi dan informasi terbaru terkait kualitas udara serta dampaknya terhadap kesehatan,” kata Asep.

Ke depannya, fitur dan keakuratan data Udara Jakarta akan diperbaharui, seperti untuk pemberian notifikasi perubahan kualitas udara kepada pengguna, serta penambahan alat pemantau melalui penganggaran APBD maupun kolaborasi dengan pihak lainnya.

Transportasi Masih Jadi Fokus Pengendalian Kualitas Udara

Asep mengungkapkan, sampai saat ini sumber pencemar terbesar di Jakarta adalah sektor transportasi.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menanggulangi polusi udara dari sektor tersebut. Dengan pemerintah pusat, Pemprov bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian Perhubungan untuk beberapa isu tertentu.

“Peningkatan kualitas BBM, kualitas transportasi publik, sinergi moda transportasi, baik yang dioperasionalkan pusat dan pemprov DKI Jakarta, penyediaan ruang publik seperti trotoar nyaman, dan penanaman tanaman,” kata Asep. ”Akan menggalakkan juga uji emisi, terutama untuk kendaraan yang hilir mudik di DKI Jakarta.“

Dia menambahkan, beberapa lahan parkir di Jakarta telah menerapkan sistem pemantauan kendaraan yang telah melakukan uji emisi. Kendaraan yang tidak ditemukan dalam daftar dikenakan biaya parkir tambahan.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga gencar bekerja sama dengan pemerintah kota di wilayah metropolitan Jabodetabek agar kebijakan seperti uji emisi juga diadopsi di kota-kota lain.

“Pemprov DKI Jakarta memberikan pelatihan-pelatihan supaya ke depannya seluruh pemerintah di Jabodetabek juga sama-sama melakukan uji emisi. Jadi uji emisi akan menjadi kebijakan bersama dari seluruh pemerintah yang ada di Jabodetabek,“ kata Asep menjelaskan.

Pemerintah pusat juga tengah merancang sederet kebijakan untuk menangani polusi dari transportasi di Jabodetabek.

Dalam rapat terbatas (6/6), Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan inisiatif seperti elektrifikasi armada bus, penetapan zona emisi ultra rendah atau ultra low emission zone, serta penentuan jaringan transportasi berbasis data telekomunikasi.

Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves Rachmat Kaimuddin mengatakan, perbaikan mutu BBM rendah sulfur dapat dilakukan secara nasional pada akhir 2027. Dia mengusulkan agar kebijakan ini setidaknya diterapkan di wilayah DKI Jakarta.