Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terjadi peningkatan jumlah pinjaman pada industri peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Pada September 2024, total pembiayaan pada industri pinjol mencapai Rp 74,48 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan jumlah pinjaman pada September 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 33,73% secara tahunan (yoy).

"Untuk pembiayaan industri peer to peer lending September 2024 nilai tumbuh 33,73% secara tahunan menjadi Rp 74,48 triliun. Agustus yang lalu tumbuh sebesar 35,62% yoy," katanya dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu tingkat kredit macet pinjol (TWP90) tercatat terjaga atau sama pada bulan September dibandingkan sebelumnya. Dia menyebut tingkat TWP90 terjaga di 2,38% per September 2024.

Selain jumlah pinjaman pinjol yang melonjak, piutang perusahaan pembiayaan multifinance juga naik 9,35% yoy pada September 2024 menjadi Rp 501,78 triliun. Meski masih tumbuh, piutang pembiayaan tercatat melambat dari bulan Agustus lalu yang tercatat naik 10,18% yoy.

"Rasio pembiayaan macet (NPF) gross September sebesar 2,62%, di Agustus lalu 2,66%. NPF net 0,81% di September, sedangkan bulan Agustus lalu 0,81%. Gearing ratio turun jadi 2,33 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali," imbuhnya.

Secara spesifik, pembiayaan modal ventura hingga akhir September 2024 turun 8,10% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 16,25 triliun. Nilai kontraksi bulan September melambat dibandingkan periode Agustus yang kontraksinya mencapai 9,03%.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) atau KB Bank terus mencatatkan perbaikan kinerja. Terlihat dari kerugian bersih yang terus menyusut sampai akhir kuartal III-2024 menjadi Rp 2,68 triliun.

Mengutip laporan keuangan KB Bank yang diunggah di keterbukaan informasi bursa, Kamis (31/10), kerugian KB Bank ini menyusut 20,71% secara tahun (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 3,38 triliun.

Penyusutan rugi bersih ini disebabkan pendapatan bunga bersih KB Bank yang meningkat 66,38% menjadi sebesar Rp 934,62 miliar pada Kuartal III-2024, dari periode sama tahun lalu Rp 561,72 miliar.

Margin bunga bersih (NIM) bank milik investor Korea ini juga naik dari 0,66% menjadi 1,46% per September 2024.

Kenaikan pendapatan bunga bersih ini ditopang penyaluran kredit sebesar Rp 39,82 triliun per September 2024, menurun sekitar 19% yoy dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 49,23 triliun. Kualitas kredit KB Bank membaik, tercermin dari rasio NPL gross KB Bank yang menurun dari 11,22% menjadi 9,58% per September 2024.

KB Bank juga terlihat makin efisien dalam menjalankan operasional bisnisnya, tercermin dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang membaik secara tahunan, dari sebelumnya sebesar 218,15% menjadi 183,76% per September 2024.

Begitu juga dengan cost to income ration (CIR) yang susut dari 156,63% menjadi 97,62% per September 2024

Dari sisi pendanaan, KB Bank mampu menjaring Dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp 50,28 sampai dengan September 2024, naik 17,75% yoy dari periode tahun lalu sebesar Rp 42,70 triliun.

Ini turut membuat total asset KB Bank tercatat sebesar Rp 84,395 triliun, naik tipis 0,6% yoy dari periode yang sama tahun lalu Rp 83,893 triliun.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Capital Indonesia Tbk menutup kinerjanya sepanjang sembilan bulan di 2024 dengan positif. Emiten berkode saham BACA ini telah mencatatkan kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar 60,44% secara tahunan (YoY) di periode tersebut.

Mengutip laporan keuangan publikasi (21/10), Bank Capital membukukan laba bersih Rp 80,66 miliar per September 2024. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun sebelumnya, salah satu bank devisa ini membukukan laba bersih senilai Rp 50,27 miliar.

Secara rinci, kenaikan laba Bank Capital ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh signifikan. Bank ini mampu membalikkan posisi pendapatan bunga bersih yang minus Rp 162,55 miliar menjadi positif Rp 42,9 miliar.

Di sisi lain, beban pencadangan yang dimiliki oleh Bank Capital juga tampak turun cukup dalam. Di mana, beban di pos tersebut telah turun sebanyak 98,12% YoY dengan nilainya kini hanya Rp 352 juta.

Hal ini juga sejalan dengan membaiknya kualitas kredit yang dimiliki oleh Bank Capital. NPL Gross Bank Capital per September 2024 di level 0,07%. Sementara, pada periode sama tahun lalu, NPL Gross Bank Capital di level 0,08%.

Alhasil, dengan pendapatan bunga bersih dan pendapatan lainnya serta dikurangi dengan beban-beban operasional, maka laba operasional Bank Capital naik menjadi Rp 109,05 miliar. Itu naik dari periode sama tahun lalu yang hanya senilai Rp 70,39 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasinya sendiri, Bank Capital telah menyalurkan kredit di periode hingga September 2024 senilai Rp 7,19 triliun. Posisi tersebut mengalami kenaikan dari periode akhir tahun 2023 yang senilai Rp 7,05 triliun.

Dengan kondisi tersebut, maka total aset yang dimiliki Bank Capital kini tercatat senilai Rp 21,24 triliun. Ini juga mengalami kenaikan dari posisi akhir tahun yang nilainya baru sekitar Rp 19,26 triliun.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Capital Indonesia Tbk menutup kinerjanya sepanjang sembilan bulan di 2024 dengan positif. Emiten berkode saham BACA ini telah mencatatkan kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar 60,44% secara tahunan (YoY) di periode tersebut.

Mengutip laporan keuangan publikasi (21/10), Bank Capital membukukan laba bersih Rp 80,66 miliar per September 2024. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun sebelumnya, salah satu bank devisa ini membukukan laba bersih senilai Rp 50,27 miliar.

Secara rinci, kenaikan laba Bank Capital ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh signifikan. Bank ini mampu membalikkan posisi pendapatan bunga bersih yang minus Rp 162,55 miliar menjadi positif Rp 42,9 miliar.

Di sisi lain, beban pencadangan yang dimiliki oleh Bank Capital juga tampak turun cukup dalam. Di mana, beban di pos tersebut telah turun sebanyak 98,12% YoY dengan nilainya kini hanya Rp 352 juta.

Hal ini juga sejalan dengan membaiknya kualitas kredit yang dimiliki oleh Bank Capital. NPL Gross Bank Capital per September 2024 di level 0,07%. Sementara, pada periode sama tahun lalu, NPL Gross Bank Capital di level 0,08%.

Alhasil, dengan pendapatan bunga bersih dan pendapatan lainnya serta dikurangi dengan beban-beban operasional, maka laba operasional Bank Capital naik menjadi Rp 109,05 miliar. Itu naik dari periode sama tahun lalu yang hanya senilai Rp 70,39 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasinya sendiri, Bank Capital telah menyalurkan kredit di periode hingga September 2024 senilai Rp 7,19 triliun. Posisi tersebut mengalami kenaikan dari periode akhir tahun 2023 yang senilai Rp 7,05 triliun.

Dengan kondisi tersebut, maka total aset yang dimiliki Bank Capital kini tercatat senilai Rp 21,24 triliun. Ini juga mengalami kenaikan dari posisi akhir tahun yang nilainya baru sekitar Rp 19,26 triliun.

Pemerintah menyesuaikan aturan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas). Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM/2024, pemerintah melakukan perbaikan skema bagi hasil gross split dengan memberikan kepastian bagi hasil sekitar 75-95% bagi kontraktor.

Kemudian membuat Wilayah Kerja (WK) Migas Non Konvensional (MNK) lebih menarik, menyederhanakan parameter dan memberikan pilihan yang lebih fleksibel kepada kontraktor.

"Simplifikasi ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split baru saja, tetapi juga pemerintah memberikan fleksibilitas bagi kontraktor untuk memilih jenis kontrak sesuai kenyamanan kontraktor. Silakan kontraktor yang mau pindah ke Cost Recovery dari sebelumnya Gross Split maupun sebaliknya," kata Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin (7/10/2024).

Implementasi kebijakan tersebut, sambung Ariana, berlaku bagi yang kontrak yang ditandatangani pasca Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2024 dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Sedangkan untuk kontraktor migas eksisting yang kontraknya ditandatangani sebelum Peraturan Menteri tersebut terbit dapat beralih ke kontrak gross split baru dengan beberapa catatan.

Pertama, kontrak skema gross split lama untuk MNK, termasuk gas metana batubara dan shale oil/gas dapat beralih ke skema gross split baru.

"Ini seperti proyek MNK Gas Metana Batubara di Tanjung Enim. Itu akan segera beralih ke gross split baru agar bisa jalan karena keekonomiannya membaik," jelas Ariana.

Kedua, kontrak skema cost recovery dapat beralih ke skema gross split baru, sepanjang masih tahap eksplorasi dan belum mendapatkan persetujuan plan of development pertama (POD-I) dari pemerintah. "Adapun untuk kontrak skema gross split lama atau eksisting yang sudah tahap produksi, tidak dapat berubah ke skema gross split baru, namun dapat berubah ke kontrak skema cost recovery," ungkap Ariana.

Hingga saat ini, setidaknya terdapat lima kontraktor/blok yang menyatakan minat untuk menggunakan skema gross split baru, sesuai Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM tersebut.

"Siapa dan blok mana saja, sebaiknya kita tunggu formilnya nanti ya. Tentu, senyaman kontraktornya saja untuk memilih skema kontrak mana sesuai risk profile kontraktor masing-masing. Yang penting kita perbaiki iklim investasi agar lebih menarik, untuk mendorong temuan cadangan dan produksi migas nantinya," terang Ariana.

Kementerian ESDM telah menerbitkan aturan baru terkait kontrak minyak dan gas bumi (migas) yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagai pengganti Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Selain itu, ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Salah satu poin penting pada aturan ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu.

Kontrak bagi hasil gross split sendiri adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," jelas Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (2/10/2024).

Selain itu, Ariana menyampaikan, aturan gross split baru ini juga membuat Wilayah Kerja Migas Non Konvensional lebih menarik, karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal. Hal ini dapat segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Ariana melanjutkan, parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter, agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

"Poin yang keempat adalah, ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silakan, mau berpindah juga silakan. Sesuai dengan selera kontraktor," sambungnya.

Adapun poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Poin yang kedua adalah parameter sesuai data lapangan. Nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data 5 tahun terakhir, yaitu jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), LNG platts, dan gas domestik.

"Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini. Begitu pula dengan lokasi kedalaman, harga ICP, kenapa harga yang diambil titik tengahnya, itu semua berdasarkan data realisasi 5 tahun terakhir," jelas Ariana.

Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif. Di mana nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75% sampai dengan 95% berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives. Lalu terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Yang terakhir, mengenai tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksiblitas. Aturan ini memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya. Dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

Kepastian 75-95 persen bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0 persen, itu kita koreksi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024