JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai polisi serampangan dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Sebab, kasus yang terjadi sejak 2016 itu tidak langsung dilanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan, setelah sidang terhadap delapan pelaku selesai digelar.

Polisi baru mengusut kembali setelah publik menyorot kasus tersebut karena muncul film yang mengisahkan peristiwa pembunuh Vina dan Eki.

“Menurut saya ini serampangan. Serampangannya kenapa? Serampangan begini, karena kasus ini kan 2016, dikatakan ada buron A B C. Kemudian Hilang kasus ini, baru muncul lagi sesudah ada film,” ujar Mahfud dalam Program Rosi Kompas TV, Kamis (11/7/2024) malam.

“Setelah Film Vina sebelum 7 hari. Baru orang ingat lagi itu, lalu dikejar lagi oleh polisi,” sambungnya.

Menurut Mahfud, polisi tetap melanjutkan pencarian 3 tersangka yang dinyatakan kabur dan belum tertangkap, setelah majelis hakim memutus bersalah 8 tersangka pembunuhan.

Apalagi, kata Mahfud, penetapan 3 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) itu juga dicantumkan dalam dakwaan jaksa dan putusan pengadilan.

“Kemudikan kan katanya tiga DPO. Lalu diumumkan yang dua itu fiktif, tidak ada. Padahal itu putusan pengadilan, dakwaan jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan. Di dalam proses persidangan itu disebut. Ini kan serampangan namanya,” kata Mahfud.

Atas dasar itu, Mahfud menilai bahwa tindakan kepolisian sudah lebih dari sebuah ketidakprofesionalan.

Patut diduga ada upaya-upaya melindungi sosok tertentu dan mencari kambing hitamnya.

“Sehingga waktu itu saya hanya menyatakan ya itu lebih dari unprofessional. Itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam. Tetapi kita buktikan dulu. Nah sekarang sudah terbukti,” ungkap Mahfud.

Bukti yang dimaksud Mahfud terkait putusan sidang praperadilan terhadap Pegi Setiawan bahwa penetapan tersangka pembunuhan tidak sah dan harus dibebaskan.

Diberitakan sebelumnya, dalam amar putusannya dibacakan pada Senin (8/7/2024), Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hakim juga menyatakan tindakan Polda Jabar menetapkan Pegi sebagai tersangka dugaan tindakan perlindungan anak, pembunuhan berencana, dan pembunuhan, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri masih bungkam soal pernyataan Pegi Setiawan yang mengaku sempat disiksa penyidik saat ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat (Jabar).

"Ya tentu sejauh ini itu yang bisa kami sampaikan ya, yang kami dapat jelaskan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Sebagaimana diketahui, gugatan praperadilan Pegi soal status tersangkanya sudah dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Bandung karena bukti Polda Jabar dianggap masih kurang.

Terkait putusan ini, Trunoyudo menyebut Polda Jawa Barat juga sudah menerima salinan pada putusan hakim PN Bandung.

"Tentunya menghargai apa yang menjadi hasil keputusan tersebut. Tindaklanjutnya telah ditindaklajuti ya, kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut," ujar dia.

Diketahui Pegi mengaku sempat mengalami pemukulan selama menjalani penahanan di Mapolda Jawa Barat.

Dia mengatakan, sempat mengalami pemukulan di sekitar mata oleh seorang penyidik. Tak hanya itu Pegi juga menuturkan pernah dibekap dengan menggunakan plastik.

"Sempat ada penyidik masukin kresek ke muka saya. Enggak lama, cuma saya enggak bisa napas. Saya berontak, mereka buka lagi," sebutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mempelajari hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Dengan putusan itu, Pegi pun terlepas dari status tersangka pembunuhan remaja Vina Dewi Arsita (16) dan Muhammad Rizki atau Eky (16) di Cirebon, Jawa Barat (Jabar), 2016 silam.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polda Jabar juga sudah menerima salinan putusan PN Bandung tersebut.

"Tentunya menghargai apa yang menjadi hasil keputusan tersebut. Tindak lanjutnya telah ditindaklajuti ya, kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut," kata Trunoyudo di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Sementara terkait tindaklanjut soal putusan tersebut, kata Trunoyudo, hal ini masih diproses.

Jenderal bintang satu ini juga enggan banyak bicara terkait perkara Pegi.

"Hasilnya sama-sama nanti untuk tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat. Tentu penyidik akan memberikan progres atau perkembangan terkait dengan (kasus di) Jawa Barat," ujar dia.

"Yang bisa saya jawab itu dulu satu," sambung Trunoyudo lagi.

Diberitakan sebelumnya, Pegi melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar.

Gugatan praperadilan Pegi diajukan pada 11 Juni 2024 itu terdaftar dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung.

Dalam amar putusannya dibacakan pada Senin (8/7/2024), Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar angkat bicara soal lolosnya Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon dalam gugatan praperadilan.

Tak hanya itu, ia juga menyesalkan penyiksaan yang sempat dialami Pegi selama berada di dalam tahanan.

“Ya ini menyedihkan, saya minta kepada Kapolri untuk betul-betul melakukan pengawasan dan penindakan,” ujar Muhaimin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Baginya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus benar-benar memastikan bahwa para polisi bekerja sesuai prosedur dan tidak sembarangan dalam menetapkan maupun memperlakukan tersangka.

Jika tidak, maka masyarakat bakal menjadi korban dan paling dirugikan.

Ia pun juga menyinggung persoalan yang terjadi di Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

“Sehingga masyarakat tidak dirugikan baik di Cirebon, di mana kemarin di Sumbar dan di beberapa daerah lainnya,” sebut dia.

Diketahui Pegi mengaku sempat mengalami pemukulan selama menjalani penahanan di Mapolda Jawa Barat.

Ia mengatakan, sempat mengalami pemukulan di sekitar mata oleh seorang penyidik.

Tak hanya itu Pegi juga menuturkan pernah dibekap dengan menggunakan plastik.

"Sempat ada penyidik masukin kresek ke muka saya. Enggak lama, cuma saya enggak bisa napas. Saya berontak, mereka buka lagi," sebutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, polisi telah melakukan proses yang tak sesuai prosedur saat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunnuhan Vina dan Ekky di Cirebon.

Nasir mengatakan, pelanggaran prosedur itu tercermin dari putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengambulkan gugatan praperadilan Pegi serta mebebaskan dan menggugurkan status tersangka Pegi.

"Opini yang berkembang, Pegi itu dinilai bukan pelaku, dan kemudian polisi dinilai salah tangkap. Artinya ketika dibatalkan status tersangka Pegi Setiawan, maka pembatalan itu menunjukkan bahwa ada yang tidak prosedural," ujar Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Politikus Partai keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, Pegi dan keluarganya telah dirugikan oleh polisi karena sempat dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina.

Nasir berharap, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo betul-betul memberikan atensi terhadap pengusutan kasus Vina agar berjalan di atas kebenaran, keadilan, dan kejujuran.

"Itu yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan kasus almarhum Vina dan teman laki-lakinya yang menjadi korban," kata dia.

Nasir tidak memungkiri bahwa poisi bisa saja berkilah dengan mengulangi prosedur penyidikan kasus Vina.

Akan tetapi, kata dia, dengan fakta dibebaskannya Pegi ini, maka menunjukkan bahwa kasus Vina ditangani secara tidak profesional sejak awal.

"Sehingga tidak memegang prinsip-prinsip kekinian. Dan bagaimana caranya dalam benak polisi, seharusnya ketika dia bekerja, pekerjaan itu layak dipercaya oleh masyarakat," kata Nasir.

"Jadi ini seolah-olah apa yang dilakuan oleh Polres Cirebon menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka dan ditahan, itu sesuatu yang tidak dapat dipercaya oleh masyarakat," imbuh dia.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016.

Hakim tunggal Eman Sulaeman menilai, tidak ditemukan bukti satu pun Pegi pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar.

Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

"Mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan proses penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan atas nama Pegi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Eman di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Hakim juga menyatakan tindakan Polda Jabar menetapkan Pegi sebagai tersangka dugaan tindakan perlindungan anak, pembunuhan berencana, dan pembunuhan, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

"Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum. Menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka," ujar Eman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polda Jawa Barat untuk tidak terburu-buru jika mau membuat penyidikan baru usai Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan gugatan Pegi Setiawan.

Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan, Polda Jabar semestinya melakukan evaluasi dahulu atas putusan yang membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Dewi (16) dan Muhammad Rizki (Eky) di Cirebon pada 2016.

"Evaluasi dulu, evaluasi, disarankan untuk tidak terburu-buru apabila punya rencana membuat sprindik (surat penyidikan) baru," ujar Yusuf saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).

Menurut Yusuf, evaluasi itu dapat dilakukan dengan meminta keterangan ulang dari ahli pidana.

"Apabila sudah dianaliasa dan dievaluasi apa yang mau dilakukan. Itu tadi, mintakan pendapat ahli hukum pidana yang tersohor yang itu sudah pernah kami sarankan yang itu punya pengalaman menang dalam prapeadilan," ucap Yusuf.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka yang diajukan oleh Pegi.

Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti bahwa Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

"Maka, menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," kata Eman di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

"Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan praperadilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada praperadilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Jawa Barat (Jabar) merespons soal Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Jabar Kombes Nurhadi Handayani menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menjalankan perintah Hakim PN Bandung.

"Penyidik akan menindaklanjuti apa yang telah dibacakan pak Hakim. Kita tetap patuh hukum," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Dia menyampaikan pembebasan Pegi akan segera dilakukan. Di samping itu, Nurhadi menyebutkan bahwa pihaknya belum berniat untuk memberikan kompensasi untuk Pegi.

"Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi dan segalanya. Jadi dihentikan penyidikan dan segera dibebaskan," tambahnya.

Sementara itu, Nurhadi belum dapat memastikan Polda Jawa Barat akan memburu terduga pelaku lainnya di kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon karena harus dikoordinasikan dengan penyidik.

"Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang menentukan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung menetapkan surat ketetapan tersangka terhadap Pegi dengan nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM per tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah.

"Surat ketetapan [tersangka] nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM tanggal 21 Mei 2024 Atas nama Pegi Setiawan beserta Surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," Hakim tunggal Eman Sulaeman, di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Selanjutnya, Eman memerintahkan kepada Polda Jawa Barat (Jabar) untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan serta melepaskannya dari tahanan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tim kuasa hukum Pegi Setiawan dan Polda Jawa Barat (Jabar) selaku termohon menyerahkan kesimpulan sidang praperadilan terkait penetapan Pegi sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Vina dan Eki di Kota Cirebon pada 2016, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung pada Jumat (5/7/2024).

Hakim tunggal Eman Sulaeman langsung menanyakan kesiapan pihak pemohon dan termohon terkait berkas kesimpulan. Kuasa hukum Pegi Setiawan dan tim hukum Polda Jabar kemudian menyerahkan kesimpulan praperadilan mereka kepada hakim.

"Tidak ada tekanan dari mana pun, saya akan objektif, saya akan memberikan keputusan yang terbaik," kata Eman saat memimpin sidang di PN Kota Bandung, Jumat. Adapun sidang tersebut digelar pada pukul 09.26 WIB dan hanya berlangsung selama 10 menit.

Agenda sidang menyerahkan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon kepada majelis hakim. Sebelum menutup sidang, Eman sempat meminta masukan dari kedua pihak tentang jalannya sidang praperadilan dari awal sampai hari ini.

"Silakan, barangkali ada masukan atau kritikan membangun untuk saya selama memimpin persidangan," kata Eman. Dia menjelaskan, sidang akan dilanjutkan pada Senin (8/7/2024) sekitar pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan putusan praperadilan.

"Sidang dilanjutkan Senin pukul 09.00 WIB, dengan agenda pembacaan putusan praperadilan," ujar Eman. Dia menegaskan putusan yang akan dibacakan pada Senin mendatang merupakan putusan terbaik bagi pihak kuasa hukum Pegi Setiawan maupun tim hukum Polda Jabar.

"Terbaik ini bukan untuk pemohon atau termohon, tapi keputusan yang terbaik untuk Indonesia," ucap Eman.

Sidang dipantau KY...

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) menegaskan akan terus memantau sidang praperadilan tersangka Pegi Setiawan di PN Kota Bandung. Hal itu karena kasus sidang tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Kota Cirebon, Jabar pada 2016 itu menyedot perhatian publik.

"KY telah melakukan pemantauan perkara dari Senin, 1 Juli 2024 dan akan terus melakukan pemantauan sebagai upaya pencegahan agar hakim dapat menjaga kemandiriannya dalam mengadili dan memutus perkara ini," kata anggota dan Juru Bicara MK Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers di Gedung KY, Jakarta Pusat, Kamis.

Mukti mengatakan, pemantauan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut KY terhadap permohonan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Adapun agenda persidangan praperadilan Pegi pada 1 Juli 2024 adalah pembacaan permohonan Pemohon. Lalu, sidang dilanjutkan pada Selasa, 2 Juli 2024 dengan agenda tanggapan Termohon, replik, dan duplik.

Kemudian, pada Rabu, 3 Juli 2024, digelar sidang pembuktian dari Pemohon dengan menghadirkan saksi dan ahli dari pihak Pemohon. Selanjutnya, berdasarkan jadwal persidangan, agenda sidang pada Kamis, 4 Juli 2024 adalah mendengar keterangan saksi dari Termohon dan agenda pada Jumat, 5 Juli 2024 adalah pembacaan kesimpulan. Putusan sendiri akan dibacakan pada Senin, 8 Juli 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kartini, selaku ibu dari Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Kota Cirebon, Jawa Barat (Jabar) pada 2016, berharap permohonan praperadilan anaknya di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap, Pegi Setiawan bisa menghirup udara bebas.

"Harapan saya semoga dikabulkan semua permohonan supaya Pegi cepat dibebaskan," ucap Kartini saat menghadiri sidang praperadilan di PN Kota Bandung, Jabar, Jumat (5/7/2024).

Dia mengaku, sudah menjenguk Pegi Setiawan di tahanan Polrestabes Bandung, dan melihat kondisi anaknya sehat. Namun, Kartini mendapati, anaknya saat ini cenderung kurus. "Alhamdulillah Pegi sekarang agak kurus cuma ya lumayan dia sehat bersemangat sekarang," ucap Kartini.

Dia mengaku, sengaja datang untuk terus memberikan dukungan kepada anaknya agar tetap kuat menghadapi keadaan. Tidak hanya itu, Kartini menyebut, Pegi mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Pegi untuk sahur karena ingin berpuasa. "Ya biasa memberi support supaya Pegi kuat gitu aja," kata Kartini.

Dia pun mendoakan petugas yang menaruh perhatian kepada nasib anaknya di dalam sel. "Terima kasih kami ucapkan kepada petugas kepolisian sampai Pegi memberikan Sahur. Kami sangat apresiasi, semoga Tuhan membalas kebaikan pak polisi," ucap Kartini.

Sidang gugatan praperadilan Pegi Setiawan sudah berlangsung sejak Senin (1/7/2024), dengan agenda pembacaan gugatan dari kuasa hukum. Pada Selasa (2/7/2024) sidang dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari Polda Jabar serta replik dan duplik.

Pada Rabu (3/7/2024), sidang beragendakan pemeriksaan saksi dari kuasa hukum Pegi Setiawan. Mereka Dede Kurniawan teman dekat Pegi, Suharsono alias Bondol teman kerja Pegi, Agus dan Riana pemilik rumah yang dibangun Pegi dan Rudiana serta Prof Suhandi Cahaya saksi ahli.

Pada Kamis (4/7/2024), saksi ahli Prof Agus Surono dihadirkan Polda Jabar di persidangan. Sidang pada Jumat (5/7/2024) pukul 09.26 WIB beragendakan penyerahan kesimpulan dan selesai pukul 09.35 WIB.

Saksi ahli Polda Jabar...

Tim kuasa hukum Pegi Setiawan menilai keterangan dari ahli pidana hukum yang dihadirkan oleh pihak termohon, yaitu Polda Jabar. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Muchtar Effendi menilai, Prof Agus Surono tidak independen dalam memberi kesaksian pada sidang lanjutan praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Menurut Muchtar, ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila, Jakarta itu tidak memberikan kesaksian yang komprehensif, khususnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihaknya. Karena itu, ia menggugat kesaksikan Prof Agus Surono.

"Jadi sungguh sangat tidak independen kalau saya bilang, karena semua bermuara kepada dua alat bukti. Ditanya ini, jawabannya dua alat bukti. Ditanya itu, jawabannya dua alat bukti," kata Muchtar di Kota Bandung, Kamis.

Muchtar menyampaikan, saksi ahli dari Polda Jabar itu cenderung kurang memberikan keterangan yang membuat jawaban yang diberikan tidak berkembang. "Jadi tidak berkembang jawaban ahli ini untuk menemukan kesimpulannya nanti seperti apa," ujarnya.

"Kan kita ini besok (Jumat) dituntut membuat kesimpulan, bagaimana kita mau mengembangkan tentang analisa kita, tentang perkara ini, kalau selalu bilang dua alat bukti," kata Muchtar menegaskan.