JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong agar ada regulasi yang mendukung terus bertumbuhnya industri manufaktur (pengolahan) dalam negeri.

Ia berpendapat, regulasi yang perlu ada yakni soal pelarangan dan pembatasan (lartas) barang industri serta perlindungan industri dalam negeri (safeguard).

"Kami berpendapat, pertumbuhan sektor manufaktur bisa lebih bagus apabila semua regulasi yang dibutuhkan tersedia, khususnya yang berkaitan dengan lartas dan safeguards,” ujar Agus dilansir siaran pers Kementerian, Sabtu (9/11/2024).

Agus Gumiwang mengungkapkan sedianya capaian industri pengolahan saat ini sudah baik.

Berdasarkan laporan terbaru, industri pengolahan nonmigas kembali memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional kuartal III – 2024, yaitu sebesar 17,18 persen.

Kontribusi industri manufaktur pada kuartal III ini meningkat dibandingkan pada kuartal II – 2024 yang mencapai 16,70 persen.

Pada periode ini, industri pengolahan nonmigas tumbuh 4,84 persen (year on year/yoy), melampaui pertumbuhannya pada kuartal II – 2024 sebesar 4,63 persen.

“Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas merupakan jerih payah para pelaku industri yang terus bekerja keras di tengah kondisi perekonomian global yang sangat dinamis, juga gempuran produk impor,” kata Agus.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada periode ini mencapai 4,95 persen (yoy).

Pertumbuhan itu salah satunya ditopang oleh industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 0,96 persen.

Selanjutnya, industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri.

Seperti pada industri makanan dan minuman yang tumbuh 5,82 persen dengan ditopang permintaan domestik produk makanan dan peningkatan ekspor produk minuman.

Kemudian industri logam dasar yang tumbuh 12,36 persen, sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar, khususnya besi dan baja.

Sedangkan industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 7,29 persen didorong oleh permintaan luar negeri untuk bahan bangunan dari logam dan komponen elektronik.

Di samping itu, belanja modal APBN yang tumbuh 49,51 persen (yoy) serta konsumsi masyarakat, salah satunya ditunjukkan oleh penjualan domestik sepeda motor yang tumbuh 11,96 persen (yoy), juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan, hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) 2024 pada Oktober 2024 mengungkap peningkatan persentase pelaku usaha yang merasa optimis dan stabil menjadi 95,1 persen, dengan 73,3 persen pelaku usaha menyatakan optimisme terhadap kondisi usaha mereka.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menginsiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segara disahkan karena dinilai akan menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

“Kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ucap politikus Partai Golkar itu lewat keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 5 November 2024.

Agus Gumiwang mengatakan, RPP Gas Bumi akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Aturan ini, ia mengatakan, akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur—tulang punggung perekonomian nasional yang belakangan terpuruk.

Lewat beleid ini, Agus Gumiwang mengatakan subsektor yang akan mendapatkan HGBT tak hanya terbatas pada tujuh subsektor sebagaimana saat ini diterapkan. Ketujuh subsektor itu yakni industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet. “Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," ucapnya.

Puchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode Oktober 2024 menunjukkan angka 49,2 atau masih berada di level kontraksi. Angka ini masih sama dengan periode bulan September dan memperpanjang periode penurunan yang telah berlangsung selama 4 bulan berturut-turut.

Kebijakan HGBT sebesar 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020, bagi tujuh kelompok industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Sebelumnya Agus Gumiwang menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional. Oleh karenanya, Menperin meminta Program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur.

Program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu, kata Agus, memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja.

Oyuk Ivani Siagian dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun program quick wins untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Program prioritasnya adalah pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk sejumlah komoditas ke Indonesia Timur.

Sejumlah komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional. Pemindahan jalur masuk impor ini bertujuan melindungi industri manufaktur dalam negeri.

“Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal,” ucap politikus Partai Golkar itu lewat keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 5 November 2024.

Agus Gumiwang telah menetapkan wilayah-wilayah yang akan menjadi jalur masuk impor baru, yakni Sorong, Bitung, dan Kupang. Ia mengatakan, pemindahan jalur masuk impor ke tiga wilayah tersebut akan menjadi fokus kebijakan Kabinet Merah Putih.

Sedangkan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai rencana pemerintah memindahkan jalur masuk impor tujuh komoditas ke Indonesia Timur akan memicu kenaikan harga barang. Musababnya, infrastruktur transportasi dan logistik yang relatif belum memadai berpotensi memicu biaya logistik melambung tinggi.

“Biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," ucap Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2024.

Agus Gumiwang dan eks Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengusulkan pemindahan jalur masuk barang impor di luar Pulau Jawa untuk menghambat peredaran tujuh komoditas impor yang membanjiri Indonesia.

Zulhas menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Dengan dipindahkannya pelabuhan ke luar Jawa, maka biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen.

"Tujuh item kalau memang di sini overkapasitas, (di) Jawa, maka bagusnya tujuh item ini, impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kan banyak," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun program quick wins untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Program prioritasnya adalah pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk sejumlah komoditas ke Indonesia Timur.

Sejumlah komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional. Pemindahan jalur masuk impor ini bertujuan melindungi industri manufaktur dalam negeri.

“Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal,” ucap politikus Partai Golkar itu lewat keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 5 November 2024.

Agus Gumiwang telah menetapkan wilayah-wilayah yang akan menjadi jalur masuk impor baru, yakni Sorong, Bitung, dan Kupang. Ia mengatakan, pemindahan jalur masuk impor ke tiga wilayah tersebut akan menjadi fokus kebijakan Kabinet Merah Putih.

Sedangkan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai rencana pemerintah memindahkan jalur masuk impor tujuh komoditas ke Indonesia Timur akan memicu kenaikan harga barang. Musababnya, infrastruktur transportasi dan logistik yang relatif belum memadai berpotensi memicu biaya logistik melambung tinggi.

“Biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," ucap Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2024.

Agus Gumiwang dan eks Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengusulkan pemindahan jalur masuk barang impor di luar Pulau Jawa untuk menghambat peredaran tujuh komoditas impor yang membanjiri Indonesia.

Zulhas menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Dengan dipindahkannya pelabuhan ke luar Jawa, maka biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen.

"Tujuh item kalau memang di sini overkapasitas, (di) Jawa, maka bagusnya tujuh item ini, impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kan banyak," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan menerjunkan tim untuk mengawasi penjualan iPhone 16 di pasaran.

Pasalnya, sampai saat ini Indonesia belum mengeluarkan izin edar iPhone 16.

“Ya kita lihat pengawasan kita ke lapangan,” ujar Budi usai membuka acara ‘High Level Policy Dialogue Action on Climate and Trade’ di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menyebutkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengawasi penjualan iPhone 16.

“Ya coba nanti kami koordinasikan ya,” kata Budi.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa iPhone 16 yang beredar di pasar-pasar di Indonesia adalah ilegal.

“Kalau ada iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dan bisa beroperasi, boleh saya sampaikan ilegal. Karena kami belum mengeluarkan izin edarnya,” ujar Agus dalam acara ramah tamah dengan media di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Agus menjelaskan, alasan pihaknya belum dapat mengeluarkan izin edar adalah karena Apple, perusahaan pemroduksi iPhone, belum memenuhi persyaratan sertifikat 40 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Persentase tersebut harus dipenuhi melalui investasi dan penggunaan elemen-elemen pembuat iPhone yang bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Terbaru, juru bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihak Apple telah mengirimkan surat ke Menperin Agus untuk audiensi masalah tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan menerjunkan tim untuk mengawasi penjualan iPhone 16 di pasaran.

Pasalnya, sampai saat ini Indonesia belum mengeluarkan izin edar iPhone 16.

“Ya kita lihat pengawasan kita ke lapangan,” ujar Budi usai membuka acara ‘High Level Policy Dialogue Action on Climate and Trade’ di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menyebutkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengawasi penjualan iPhone 16.

“Ya coba nanti kami koordinasikan ya,” kata Budi.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa iPhone 16 yang beredar di pasar-pasar di Indonesia adalah ilegal.

“Kalau ada iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dan bisa beroperasi, boleh saya sampaikan ilegal. Karena kami belum mengeluarkan izin edarnya,” ujar Agus dalam acara ramah tamah dengan media di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Agus menjelaskan, alasan pihaknya belum dapat mengeluarkan izin edar adalah karena Apple, perusahaan pemroduksi iPhone, belum memenuhi persyaratan sertifikat 40 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Persentase tersebut harus dipenuhi melalui investasi dan penggunaan elemen-elemen pembuat iPhone yang bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Terbaru, juru bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihak Apple telah mengirimkan surat ke Menperin Agus untuk audiensi masalah tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 1 November 2024 dimulai dari Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Disusul, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

Selanjutnya, selama tiga tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi semakin berat, mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya.

Berikutnya, nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, belakangan disoroti seiring penetapan tersangka korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam oleh Kejaksaan Agung.

Terakhir, setelah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 atau sebesar 1,71 persen (year on year/yoy).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kemenperin dan Kemendag Bahas Permendag Nomor....

<!--more-->

1. Kemenperin dan Kemendag Bahas Permendag Nomor 8 Tahun 2024 di Bandung, Buntut Kasus Sritex?

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

“Saya mendapat info sudah ada pertemuan membahas Permendag 9/2024 antara Kemenperin, Kemendag, dan Bea Cukai di Bandung hari ini,” ujar Febri di Kantor Kemenperin, Kamis, 31 Oktober 2024.

Febri menyebut, pertemuan itu membahas mengenai industri tekstil serta Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Namun, kata Febri, isi dari Permendag Nomor 8 tersebut tak hanya mengenai industri tekstil.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Mendag Selain Tom Lembong Juga Buat Kebijakan Impor Gula Kenapa Tak Diusut? Ini Kata Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

“Saudara TTL diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong digeser Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yakni Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan, juga membuat kebijakan mengimpor gula.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia....

<!--more-->

3. Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir

Selama tiga tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi semakin berat, mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya.

Sektor yang dulunya menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia ini kini diambang jurang kolaps, dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tajam industri TPT. Menurut Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), ada beberapa alasan utama di balik kehancuran industri ini, dan peraturan pemerintah mengenai kebijakan impor hanyalah salah satunya.

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang memperlonggar ketentuan masuknya produk-produk tekstil impor ke Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, tekstil dari luar negeri – baik legal maupun ilegal – masuk ke pasar Indonesia dengan lebih mudah, tanpa kontrol teknis yang ketat. Akibatnya, produk-produk impor dengan harga yang lebih murah membanjiri pasar, membuat produk-produk lokal sulit bersaing. Danang menyatakan bahwa akibat dari kebijakan ini, industri tekstil lokal kesulitan bertahan karena tidak mampu menghadapi harga rendah yang ditawarkan produk impor.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bahlil: Prihatin Soal Kasus Tom Lembong hingga Pertemuan dengan Prabowo

Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, belakangan disoroti seiring penetapan tersangka korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam oleh Kejaksaan Agung.

Bahlil mengatakan semua pihak harus percaya kepada aparatur negara dan proses hukum yang baik. “Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Jadi, kami mendoakan yang terbaik,” kata Bahlil, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Selain soal Tom Lembong, Bahlil, belum lama ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengadakan pertemuan bersama Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, dan Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore, 31 Oktober, 2024. Dalam pertemuan tersebut membahas langkah-langkah untuk meningkatkan lifting minyak.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia.....

<!--more-->

5. Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia Akhirnya Inflasi, Artinya Apa?

Setelah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 atau sebesar 1,71 persen (year on year/yoy).

“Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar (pada Oktober 2024) adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 1 November 2024 dimulai dari Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Disusul, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

Selanjutnya, selama tiga tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi semakin berat, mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya.

Berikutnya, nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, belakangan disoroti seiring penetapan tersangka korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam oleh Kejaksaan Agung.

Terakhir, setelah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 atau sebesar 1,71 persen (year on year/yoy).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kemenperin dan Kemendag Bahas Permendag Nomor....

<!--more-->

1. Kemenperin dan Kemendag Bahas Permendag Nomor 8 Tahun 2024 di Bandung, Buntut Kasus Sritex?

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

“Saya mendapat info sudah ada pertemuan membahas Permendag 9/2024 antara Kemenperin, Kemendag, dan Bea Cukai di Bandung hari ini,” ujar Febri di Kantor Kemenperin, Kamis, 31 Oktober 2024.

Febri menyebut, pertemuan itu membahas mengenai industri tekstil serta Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Namun, kata Febri, isi dari Permendag Nomor 8 tersebut tak hanya mengenai industri tekstil.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Mendag Selain Tom Lembong Juga Buat Kebijakan Impor Gula Kenapa Tak Diusut? Ini Kata Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduhnya membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

“Saudara TTL diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong digeser Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yakni Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan, juga membuat kebijakan mengimpor gula.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia....

<!--more-->

3. Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir

Selama tiga tahun terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi situasi semakin berat, mengakibatkan banyak perusahaan yang harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya.

Sektor yang dulunya menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia ini kini diambang jurang kolaps, dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tajam industri TPT. Menurut Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), ada beberapa alasan utama di balik kehancuran industri ini, dan peraturan pemerintah mengenai kebijakan impor hanyalah salah satunya.

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang memperlonggar ketentuan masuknya produk-produk tekstil impor ke Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, tekstil dari luar negeri – baik legal maupun ilegal – masuk ke pasar Indonesia dengan lebih mudah, tanpa kontrol teknis yang ketat. Akibatnya, produk-produk impor dengan harga yang lebih murah membanjiri pasar, membuat produk-produk lokal sulit bersaing. Danang menyatakan bahwa akibat dari kebijakan ini, industri tekstil lokal kesulitan bertahan karena tidak mampu menghadapi harga rendah yang ditawarkan produk impor.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bahlil: Prihatin Soal Kasus Tom Lembong hingga Pertemuan dengan Prabowo

Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, belakangan disoroti seiring penetapan tersangka korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam oleh Kejaksaan Agung.

Bahlil mengatakan semua pihak harus percaya kepada aparatur negara dan proses hukum yang baik. “Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Jadi, kami mendoakan yang terbaik,” kata Bahlil, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Selain soal Tom Lembong, Bahlil, belum lama ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengadakan pertemuan bersama Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, dan Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore, 31 Oktober, 2024. Dalam pertemuan tersebut membahas langkah-langkah untuk meningkatkan lifting minyak.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia.....

<!--more-->

5. Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia Akhirnya Inflasi, Artinya Apa?

Setelah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 atau sebesar 1,71 persen (year on year/yoy).

“Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar (pada Oktober 2024) adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

IDXChannel - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) divonis pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Kota Semarang. Putusan pailit merupakan puncak dari memburuknya kinerja perusahaan dan industri tekstil di dalam negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang mengamini pernyataan Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto yang menyebut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 berperan membuat Sritex pailit. Permendag tersebut melonggarkan impor barang-barang dari luar, termasuk tekstil dan produk tekstil (TPT).

"Ya saya kira, apa yang disampaikan oleh Pak Iwan benar ya. Sudah menjadi isu yang dihadapi oleh industri tekstil, dan kalau orang-orang yang menekuni Industri manufaktur itu paham betul memang ada problem yang tercipta dari munculnya Permendag 8," katanya di Jakarta, Senin (29/10/2024).

Menurut Menperin, industri tekstil memang saat ini tengah menghadapi masalah keuangan akibat pasar ekspor yang lesu. Namun, kondisi ini diperparah dengan iklim usaha di dalam negeri yang tidak kondusif bagi produsen tekstil lokal.

"Jadi industri itu termasuk atau khususnya tekstil bukan hanya permasalahan financing, bukan hanya permasalahan ekspor sedang lesu. Ya kalau pasar ekspor lesu tentunya harusnya pasar dalam negerinya di-protect (lindungi), karena yang jadi taruhan adalah tenaga kerja," ujar Menperin.

"Jadi ya itu saya kira suara hati yang terdalam dari seorang pelaku industri berkaitan dengan Permendag 8. Kalau Kemenperin, saya, ya memang ingin direvisi. Itu sudah dari awal kok harus direvisi. Jawabannya kapan ya tanya Kemendag (Kementerian Perdagangan)," kata Menperin.

(Rahmat Fiansyah)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto melakukan audiensi bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita berkenaan dengan status pailit yang dialami perusahaan tersebut. Iwan mengatakan pertemuan ini baru permulaan sehingga belum menghasilkan keputusan final.

"Jadi ini baru permulaan. Nanti akan ada pembahasan berikutnya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia menyebut, dalam pertemuan ini, ia dan Menperin mendiskusikan strategi besar untuk penyelamatan Sritex. Strategi ini, kata Iwan, memiliki tujuan jangka panjang.

“Jadi saya membuat strategi besar bagaimana agar semuanya ini lebih sustain, rencananya tidak tanggung-tanggung,” ujar Iwan.

Ia enggan merinci secara detail mengenai strategi besar yang ia maksud itu. Namun, ia menyebut akan membentuk tim khusus untuk melaksanakan strategi besar tersebut agar bisa terlaksana secepatnya.

“(Anggota timnya) kita belum bisa publikasikan ya untuk saat ini,” kata dia.

Selain itu, ia mengatakan, Menperin Agus Gumiwang memberinya arahan agar operasional Sritex tetap berjalan normal. Ia juga memastikan, meski telah dinyatakan pailit, hingga saat ini PT Sritex tetap beroperasi seperti biasa.

“Kami harus mempunyai spirit ya, spirit ini yang harus dikuatkan,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta empat kementerian untuk melakukan langkah penyelamatan terhadap pekerja Sritex yang divonis pailit. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Adapun Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit Sritex pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Saat ini Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto melakukan audiensi bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita berkenaan dengan status pailit yang dialami perusahaan tersebut. Iwan mengatakan pertemuan ini baru permulaan sehingga belum menghasilkan keputusan final.

"Jadi ini baru permulaan. Nanti akan ada pembahasan berikutnya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia menyebut, dalam pertemuan ini, ia dan Menperin mendiskusikan strategi besar untuk penyelamatan Sritex. Strategi ini, kata Iwan, memiliki tujuan jangka panjang.

“Jadi saya membuat strategi besar bagaimana agar semuanya ini lebih sustain, rencananya tidak tanggung-tanggung,” ujar Iwan.

Ia enggan merinci secara detail mengenai strategi besar yang ia maksud itu. Namun, ia menyebut akan membentuk tim khusus untuk melaksanakan strategi besar tersebut agar bisa terlaksana secepatnya.

“(Anggota timnya) kita belum bisa publikasikan ya untuk saat ini,” kata dia.

Selain itu, ia mengatakan, Menperin Agus Gumiwang memberinya arahan agar operasional Sritex tetap berjalan normal. Ia juga memastikan, meski telah dinyatakan pailit, hingga saat ini PT Sritex tetap beroperasi seperti biasa.

“Kami harus mempunyai spirit ya, spirit ini yang harus dikuatkan,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta empat kementerian untuk melakukan langkah penyelamatan terhadap pekerja Sritex yang divonis pailit. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Adapun Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit Sritex pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Saat ini Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) setelah dinyatakan pailit. Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto, telah memerintahkan empat kementerian untuk membantu perusahaan yang baru diputus pailit itu.

“Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Oktober 2024.

Agus mengatakan, prioritas utama pemerintah saat ini adalah menyelamatkan pekerja Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menyebut, pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan dapat tetap berjalan.

“Opsi dari skema penyelamatan ini akan disampaikan secepatnya setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga meminta agar Sritex tidak terburu-buru melakukan PHK pada para pekerjanya,,

“Setidaknya sampai turun putusan inkrah dari Mahkamah Agung,” ujar Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker saat dihubungiTempo, Jumat, 25 Oktober 2024.

Adapun, saat ini Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit Sritex setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, di Semarang, Rabu, 23 Oktober 2024. Ia membenarkan putusan yang mengakibatkan perusahaan berkode saham SRIL itu mengalami pailit.

Haruno menjelaskan, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex. “Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," ujar Haruno, seperti dikutip dariAntara.