REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum RI dalam Rapat Pleno Terbuka Hasil Pemilihan Anggota Legislatif 2024 di Jakarta, Ahad (25/8/2024), menetapkan 10 dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 dinyatakan tidak lolos ke parlemen atau memperoleh kursi DPR RI periode 2024–2049. Sepuluh partai politik itu gagal memenuhi ambang batas 4 persen atau kurang dari 6.071.731,72 perolehan suara sah nasional pada Pemilu 2024 sebagai syarat lolos parlemen.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan suara sah nasional pada Pemilu 2024 sebanyak 151.793.293. Sepuluh partai politik yang gagal memperoleh kursi di DPR untuk lima tahun ke depan, yaitu Partai Buruh dengan perolehan 972.898 suara, Partai Gelora (1.282.000), Partai Kebangkitan Nusantara (326.803), Partai Hanura (1.094.599), Partai Garda Republik Indonesia (406.884), Partai Bulan Bintang (484.487), Partai Solidaritas Indonesia (4.260.108), Partai Persatuan Indonesia (1.955.131), Partai Persatuan Pembangunan (5.878.708), dan Partai Ummat (642.550).

Sepuluh partai politik itu termaktub dalam Keputusan KPU Nomor 1204 Tahun 2024 yang di dalamnya juga berisi daftar partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR RI untuk periode 2024–2029.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024," kata Afifuddin.

Sementara itu, delapan partai politik peserta Pemilu 2024 yang berhasil memperoleh kursi DPR RI periode 2024-2049, yaitu PDI Perjuangan (110 kursi), Partai Golkar (102 kursi), Partai Gerindra (86 kursi), Partai NasDem (69 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (68 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (53 kursi), Partai Amanat Nasional (48 kursi), dan Partai Demokrat (44 kursi).

Afifuddin mengatakan bahwa penghitungan ambang batas 4 persen merujuk pada ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan secara mendadak penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPR dan DPD periode 2024–2029 dalam rapat pleno terbuka hari ini, Rabu (31/7/2024).

Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 6/2024, seharusnya KPU menetapkan calon legislatif terpilih hari ini karena telah menetapkan perolehan suara partai politik Pemilu 2024 tiga hari sebelumnya, Minggu (28/7/2024).

Meski demikian, sambungnya, KPU baru saja menerima pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Partai Demokrat dan Nasdem mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ulang Pileg 2024 pada hari ini.

“Maka dengan itu rencana kami menetapkan belum bisa kami lanjutkan,” jelas Idham dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan KPU juga telah bersurat kepada MK agar selalu diberi tahu terkait apabila ada gugatan perkara PHPU ulang Pileg 2024 baru yang masuk.

Berdasarkan pantauan di situs MK, gugatan Demokrat masuk pada pukul 10.15 WIB dan Nasdem masuk pada pukul 13.36 WIB. Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono menginformasi gugatan hasil PHPU ulang Pileg 2024 itu.

"Ya ditindaklanjuti sebagai perkara baru, karena SK Penetapan Perolehan Suara juga baru,” ujar Fajar saat dikonfirmasi, Rabu (31/7/2024).

Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan pihaknya kini hanya bisa menunggu hasil pemeriksaan perkara tersebut dari MK. Jika perkara tersebut sudah selesai maka KPU baru bisa kembali melakukan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih anggota DPR dan DPD beserta perolehan kursi partai politik.

"Untuk rapat selanjutnya berkaitan dengan penetapan ini pasti akan ke Bapak Ibu sekalian," kata Afif menutup rapat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum RI, Ahad (28/7/2024), menetapkan hasil rekapitulasi Pemilihan Anggota Legislatif DPR RI pasca-putusan sengketa Mahkamah Konstitusi (MK). PDI Perjuangan tetap unggul dengan perolehan 25.384.673 suara.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan rekapitulasi ulang Pileg DPR pada tiga daerah, yakni Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II, Dapil Kalimantan Timur, dan Dapil Jawa Timur IV. Rekapitulasi nasional itu pun ditetapkan KPU RI setelah mengesahkan hasil rekapitulasi ulang dari tiga daerah tersebut.

"Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 151.793.293 suara, sebagaimana tercantum dalam formulir," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Gedung KPU RI, Jakarta, Ahad.

Afifuddin menjelaskan bahwa suara sah masing-masing calon anggota DPR akan dituangkan dalam Keputusan KPU tentang Perubahan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional Pemilu Serentak Tahun 2024. Untuk itu, dia kemudian menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil seluruh Pemilu secara nasional dalam Pemilu 2024.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2024," kata Afifuddin.

Jumlah perolehan suara sah setiap partai politik peserta Pemilu 2024 secara nasional sebagai berikut:

Partai Kebangkitan Bangsa 16.115.358

Partai Gerakan Indonesia Raya 20.071.345

Partai PDI Perjuangan 25.384.673

Partai Golkar 23.208.488

Partai NasDem 14.660.328

Partai Buruh 972.898

Partai Gelombang Rakyat Indonesia 1.282.000

Partai Keadilan Sejahtera 12.781.241

Partai Kebangkitan Nusantara 326.803

Partai Hati Nurani Rakyat 1.094.599

Partai Garda Republik Indonesia 406.884

Partai Amanat Nasional 10.984.639

Partai Bulan Bintang 484.487

Partai Demokrat 11.283.053

Partal Solidaritas Indonesia 4.260.108

Partai Perindo 1.955.131

Partai Persatuan Pembangunan 5.878.708

Partai Ummat 642.550