Bisnis.com, DEPOK — PDI Perjuangan (PDIP) buka suara ihwal masuknya mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol (Purn.) Budi Gunawan yang hadir saat pembelakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming.

Berdasarkan catatan Bisnis, Budi Gunawan atau biasa disapa BG diketahui mengikuti pembekalan calon menteri kabinet Prabowo–Gibram di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). BG dikenal sebagai orang dekat Megawati lantaran merupakan ajudannya saat menjabat wakil presiden dan presiden.

Hasto menyebut pemilihan Budi Gunawan sebagai salah satu anggota kabinet pemerintahan baru karena hubungan kerja yang baik antara dirinya sebagai Kepala BIN saat itu, dengan Prabowo yang sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan (Menhan).

Di sisi lain, Hasto tidak menampik kedekatan BG dengan Megawati. Namun, dia memastikan purnawirawan Polri bintang tiga itu bukan representasi PDIP di kabinet Prabowo.

"Tidak dipungkiri bahwa pak BG pernah menjadi ajudan Ibu Megawati Soekarnoputri, tapi beliau bukan anggota PDIP. Sehingga sikap selama ini tugas kepala BIN sebagai mata telinga presiden secara empiris terbukti misalnya pada Pemilu 2019 ketika beliau menjadi kepala BIN, PDIP kan dipercaya rakyat menang pemilu dengan kenaikan hanya 1,3%," ujarnya kepada wartawan usai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktoral di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024).

Hasto memastikan pemilihan BG sebagai salah satu calon menteri Prabowo tidak lain dari hubungan baik antara keduanya.

Mantan anggota DPR itu lalu memastikan BG tidak memiliki keterkaitan dengan PDIP karena tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) sebagai kader.

"Pak Budi Gunawan bukan KTA PDI Perjuangan, sehingga beliau bukan anggota PDIP," ucapnya.

Adapun mengenai keputusan PDIP untuk berada di dalam dan luar kabinet Prabowo masih menjadi mister. Hasto memastikan bahwa keputusan final tersebut hanya ada di tangan Megawati.

"Sikap apakah akan berada di dalam atau di luar merupakan kewenangan dari Ibu Megawati. Hubungan Ibu Mega dan Prabowo yang baik secara historis juga sangat kuat tentu akan menjadi fundamen dalam membangun kerja sama. Tetapi keputusan politiknya nanti Ibu Mega yang akan [memutuskan]," katanya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membenarkan Budi Gunawan hadir dalam pembekalan calon menteri Prabowo Subianto, Rabu (16/10/2024). Namun, tidak ada kader PDIP yang hadir di pembekalan tersebut.

Hal itu diungkap pleh Budi Arie usai menerima materi pembekalan calon kabinet oleh Prabowo Subianto pada Rabu (15/10/2024). "[Kader PDIP] tidak ada ya," ujarnya kepada awak media di lokasi.

Kendati demikian, Ketua Umum Relawan Projo itu menuturkan bahwa dalam agenda pembekalan itu turut hadir eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

"Pak Budi Gunawan aja tadi [pas pembekalan]," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude saat sidang gelar Doktor Program Studi Kajian Stratejik Global di Universitas Indonesia (UI).

Hasto dinyatakan lulus usai melakukan Sidang Terbuka yang turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sidang Terbuka itu digelar di Balai Sidang UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024).

Setelah menyampaikan hasil penelitiannya, para profesor tim penguji, pimpinan sidang serta promotor menggelar sidang tertutup. Hasilnya, Hasto dinyatakan lulus dengan IPK 3.93 dan predikat cumlaude.

"Maka berdasarkan semua itu tim penguji untuk mengangkat Saudara Hasto Kristiyanto dalam Doktor Program Studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude, IPK 3.93," ujar Athor Subroto selaku pimpinan sidang terbuka promosi doktor, Jumat (18/10/2024).

Adapun, Hasto menjalani sidang promosi untuk disertasi di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) UI. Disertasi yang disampaikan oleh 'tangan kanan' Megawati itu berjudul "Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan".

Hasto menjelaskan bahwa studinya itu di antaranya fokus mengenai ketahanan partai. Dia menyebut partai tersebut mampu bertahan dan beradaptasi.

Mantan anggota DPR RI tu mengungkap bahwa disertasi yang dilakukan olehnya itu selesai dalam waktu tiga tahun.

"Indonesia mengalami global reproduction of american politics tanpa melalui proses pelembagaan partai. Partai berubah menjadi partai elektoral dan terjadi personalisasi serta bercirikan political industrial complex," jelas Hasto saat memaparkan latar belakang penelitiannya.

Adapun, sidang terbuka itu dihadiri oleh sejumlah elite PDIP dan tokoh lain. Selain Megawati, turut hadir para Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Eriko Sotarduga hingga Yasonna Laoly.

Kemudian, turut hadir Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo dan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Keduanya merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP pada Pilpres 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto soal pertemuannya dengan salah satu pihak yang terjerat di kasus suap jalur kereta, yakni mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi.

Hasto (HK) dihadirkan sebagai saksi pada Selasa (20/8/2024) lantaran diduga pernah bertemu Harno. Pertemuan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris TKN Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

KPK menduga pertemuan itu berkaitan dengan penugasan kepada Harno seputar proyek perkeretaapian, melalui Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YA). Yoseph, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf, juga telah diperiksa sebagai saksi mengenai hal tersebut.

"Klarifikasi pertemuan saudara HK dengan saudara Harno dan penugasan terkait kereta api ke saudara Harno melalui saudara YA. Saudara YA ini yang sudah pernah kita mintai keterangan dan telah hadir di KPK beberapa waktu yang lalu," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).

Tessa lalu mengungkap bahwa penyidik mengetahui dugaan pertemuan itu dari bukti yang diperoleh, berupa elektronik, percakapan media (chat), maupun keterangan saksi dan pihak lain.

Adapun Hasto mengaku diberikan 21 pertanyaan oleh penyidik KPK saat diperiksa, Selasa (20/8/2024). Politisi PDIP itu mengaku tidak ingat apabila pernah bertemu langsung dengan Harno. Namun, dia mengakui bahwa Yoseph membagikan nomornya ke Harno agar bisa diatur pertemuan antara keduanya.

Hasto juga menyebut tidak mengenal Harno maupun pihak-pihak lainnya dalam kasus tersebut, salah satunya terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto maupun tersangka Reza Maulana Maghribi.

Sementara itu, berbeda dengan pernyataan KPK, Hasto membantah bahwa adanya perintah yang disampaikan ke Harno berkaitan dengan proyek-proyek tertentu. Dia juga menegaskan tidak ada aliran dana yang diketahuinya maupun yang ditanyakan penyidik saat pemeriksaan.

"Dan juga tidak ada dengan urusan dana yang disampaikan ke partai," kata mantan anggota DPR itu.

Untuk diketahui, Hasto dan Yoseph awalnya dipanggil oleh KPK untuk kasus tersebut pada Juli 2024. Kasus suap proyek jalur kereta di lingkungan DJKA Kemenhub itu mulanya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK 2023 lalu.

Penyidikan yang dilakukan KPK saat ini merupakan pengembangan dari perkara OTT itu. Beberapa pihak yang terjaring di kasus ini, termasuk Harno Trimadi dan Dion Renato, kini sudah dijatuhi hukuan pidana di pengadilan.