IDXChannel - Maskapai penerbangan murah Cebu Pacific telah menandatangani perjanjian pembelian pesawat penting dengan Airbus dan Pratt & Whitney.

Kesepakatan itu – yang dianggap terbesar dalam sejarah penerbangan Filipina – adalah untuk hingga 152 pesawat senilai USD24 miliar.

Chief Executive Officer Cebu Pacific Michael Szucs mengatakan pesanan pesawat besar menunjukkan kepercayaan mereka pada ekonomi Filipina dan komitmen mereka untuk memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan perjalanan udara.

"Perjanjian dengan Airbus dan Pratt & Whitney ini jauh lebih dari sekadar transaksi komersial. Mereka mewakili investasi strategis untuk masa depan kita. Masa depan yang ditentukan oleh modernisasi, efisiensi, ekspansi, dan pengalaman perjalanan yang ditingkatkan bagi penumpang kami," kata Szucs.

Kesepakatan ini mencakup pesanan perusahaan hingga 102 pesawat A321neo, ditambah hingga 50 hak pembelian A320neo. Komitmen minimum adalah untuk 70 pesawat berbadan sempit. Pengiriman pertama dari kesepakatan ini diharapkan pada tahun 2029.

"Kami yakin bahwa tambahan A320 ini akan berkontribusi kuat pada fase ekspansi Anda berikutnya sebagai maskapai penerbangan bertarif rendah terkemuka di Asia Pasifik," kata Benoit de Saint-Exupery, Wakil Presiden Eksekutif Airbus untuk Penjualan Bisnis Pesawat Komersial.

"Pesanan terbaru menunjukkan peluang yang berkembang untuk penerbangan di Filipina dan kawasan Asia Pasifik yang lebih besar," tambah Rick Deurloo, Presiden Commercial Engines Pratt & Whitney.

Maskapai ini berharap untuk menerima pesawat baru dari pesanan ini mulai tahun 2029 atau pada waktunya untuk kemungkinan pembukaan bandara Bulacan, serta rehabilitasi berkelanjutan Bandara Internasional Ninoy Aquino. Maskapai ini masih mengharapkan pengiriman 22 pesawat dalam dua tahun ke depan dari pesanan sebelumnya.

(Dian Kusumo Hapsari)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan bahwa prinsip pajak harus berkeadilan dan tidak membebani masyarakat dari kalangan manapun.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Thomas dalam Forum Internasional 8th AIFC: Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10).

"Menurut prinsip, pajak harus adil dan tidak membebani kelompok manapun," ujar Thomas.

Thomas menyebut, masyarakat yang lebih kaya, selain diharuskan membayar pajak juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak melalui masyarakat melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran.

Dalam prinsip-prinsip Islam, pengeluaran anggaran harus difokuskan pada upaya mempromosikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Ini termasuk menyediakan akomodasi dan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau seperti pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan dan jaring pengaman sosial.

"Terutama untuk mendukung mereka yang kurang mampu, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial secara keseluruhan," katanya.

Untuk diketahui, hingga Agustus 2024, penerimaan pajak mengalami kontraksi 4,04% yoy, atau lebih baik dari periode bulan sebelumnya yang kontraksi 5,75%.

Secara total, penerimaan pajak mencapai Rp 1.196,54 triliun, setara dengan 60,16% dari target. Perlambatan kinerja penerimaan pajak ini disebabkan oleh penurunan signifikan dalam realisasi PPh Badan, baik dari realisasi pajak tahunan maupun angsuran.

Selain itu, peningkatan restitusi terutama PPh Badan dan PPN Dalam Negeri juga turut mempengaruhi kondisi tersebut.

JAKARTA, investor.id - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) siap mengakselerasi pengembangan global hub dan Islamic Ecosystem yang berkelanjutan di Indonesia Islamic Financial Center (IIFC) sebagai pusat keuangan dan bisnis syariah masa depan.

IIFC dirancang memiliki peran strategis dan penting untuk membangun peradaban baru ekonomi syariah di Indonesia yang nantinya menjadi wajah Indonesia dihadapan dunia dari sisi pengelolaan ekonomi syariah.  

Penegasan komitmen tersebut seiring diresmikannya IIFC oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. Berlokasi di kawasan Ring 1 Monumen Nasional Jakarta tepatnya di Medan Merdeka, IIFC dirancang sebagai sebuah kawasan yang ditetapkan menjadi global hub layanan jasa dan bisnis syariah.

Baca juga: Loncat 65,52%, Saham BSI (BRIS) Tembus All Time High

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia merupakan pasar besar dan memiliki potensi untuk menjadi pusat industri dan ekosistem halal dunia karena memiliki penduduk muslim yang sangat besar kurang lebih 236 juta jiwa.

Oleh karena itu, Jokowi menyebut Indonesia harus menyiapkan pelaku-pelaku profesional di industri keuangan syariah. Ini tidak lepas dari pertumbuhan industri bank syariah yang lebih tinggi dibandingkan perbankan nasional. 

“Oleh sebab itu, Bank Syariah Indonesia sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah harus tubuh maju, harus memiliki manajemen modern, harus kompetitif, profesional untuk menjangkau pasar-pasar potensial yang kita miliki, 236 juta penduduk muslim kita. Dan juga tumbuh menjadi barometer perbankan syariah di Indonesia, di regional Asean, dan juga di dunia,” kata Jokowi saat meresmikan Kawasan IIFC di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Baca juga: BSI Garap Segmen Prospektif

Presiden juga menyambut baik kehadiran Kawasan IISFC yang disebut akan mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah dan mendukung industri halal, fesyen muslim, wisata halal, industri makanan dan minuman halal. “Ini akan terdukung semuanya, sehingga potensi yang ada tidak lepas lari ke kawasan lain atau ke negara yang lain,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi, Direktur Utama PP Novel Arsyad dan jajaran di Kementerian BUMN.

IIFC nantinya menyatukan inisiatif pengembangan Islamic ecosystem lintas sektor. Mulai dari lembaga keuangan baik perbankan, asuransi, pasar modal, serta industri riil seperti food and  beverages, kosmetik dan farmasi, fashion, media dan rekreasi.

Selain itu, industri travel halal termasuk haji dan umrah, hingga hingga kegiatan yang bersifat sosiobisnis seperti zakat, wakaf, donasi, ekosistem di pasar modal syariah seperti di pengembangan sukuk, reksadana, instrumen investasi serta kegiatan pendukung ekosistem halal lainnya.  

Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) bertekad mendorong percepatan ekonomi syariah di Indonesia agar bisa menjadi salah satu pemain utama dalam industri perbankan dalam negeri. Untuk itu, KBUMN menghadirkan "BUMN Property Fund" untuk mengoptimalkan value chain pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air dengan membangun IIFC yang disimbolikkan dengan Menara BSI dan Danareksa di Kawasan Business Merdeka Selatan, Jakarta.

Ini sejalan dengan apa yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam sambutannya. Erick mengatakan ekonomi syariah harus terus dibangun secara terpadu yang ditunjukkan dengan pembangunan IIFC.

“Kita berhasil menggabungkan bank-bank syariah yang ada di BUMN dan Alhamdulillah hasilnya luar biasa, ini masuk top 10 bank terbesar di Indonesia. Karena itu kita coba membangun juga platformnya yaitu kawasannya, agar semua yang berhubungan dengan ekonomi syariah bisa terpadu,” ucap Erick.

Dukung PON XXI, BSI (BRIS) Siapkan Uang Tunai Rp 2,8 Triliun

Sementara Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air, Perseroan mendukung langkah pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai pemimpin pusat ekonomi dan bisnis syariah, sekaligus pusat halal dunia. BSI hadir di kawasan IIFC melalui Menara BSI yang saat ini dalam proses konstruksi dan diharapkan selesai pada 2025.

Nantinya Menara BSI akan menjadi pusat bisnis dan literasi halal ekosistem yang mendorong terciptanya kolaborasi dalam pengembangan sektor Haji dan Umrah, ZISWAF, Pendidikan dan Kesehatan, Mode dan perniagaan, serta lainnya.

“Kami siap mengembangkan dan mengakselerasi global hub dan Islamic Ecosystem yang berkelanjutan di Tanah Air. Ini menjadi amanat dan harapan besar dari Bapak Presiden, membawa Indonesia menjadi pusat halal dunia. Kehadiran IIFC dengan Menara BSI dan Menara Danareksa ini langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut dan BSI siap menjadi bagian di dalamnya,” ujar Hery.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - PT Gunung Raja Paksi Tbk. (GGRP) mendapatkan pembiayaan senilai US$60 juta atau setara dengan Rp927 miliar untuk investasi dari International Finance Corporation (IFC).

Chairman of Executive Committee GGRP Kimin Tanoto mengatakan pembiayaan dari IFC tersebut akan digunakan untuk memproduksi baja rendah karbon dalam upaya perusahaan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Ini menjadi investasi pertama bagi IFC di sektor baja Asia dalam lebih dari satu dekade.

"Ini akan membantu perusahaan meningkatkan produksi baja rendah karbon berkualitas tinggi di pabrik seluas 200 hektare di Jawa Barat," katanya.

Adapun melalui kemitraan dengan IFC, GGRP menyatakan akan terus menetapkan standar baru untuk dekarbonisasi produksi baja di Asia.

Kemudian, untuk penandatanganan perjanjian pembiayaan antara GGRP dengan IFC telah berlangsung di Jakarta, pada Jumat (6/9/2024).

"Jika perusahaan baja tidak beradaptasi dengan transisi hijau, aset mereka bisa menjadi tidak bernilai. Keberlanjutan selalu menjadi panduan GRP ke depan," ujarnya.

Selain pembiayaan, IFC juga telah menandatangani Advisory Engagement Letter dengan GRP untuk membantu mengembangkan dan menerapkan strategi dekarbonisasi serta mendukung upaya GRP mengurangi emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan standar internasional.

Adapun, dukungan ini mencakup berbagai opsi pendanaan untuk mendukung keputusan GRP menonaktifkan Blast Furnace yang baru dibangun tetapi belum pernah dioperasikan, serta meningkatkan efisiensi energi teknologi EAF dan menilai opsi dan teknologi proses hilir yang baru.

Kimin menambahkan bahwa permintaan baja global diperkirakan akan meningkat 30% pada 2050 dan sebagian besar dari peningkatan tersebut akan dipenuhi oleh Asia. Menurutnya, produksi baja di Indonesia sendiri telah meningkat lebih dari 90% sejak 2019, dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun ini.

"Investasi IFC di GRP datang pada waktu yang tepat, seiring dengan ambisi Indonesia untuk menjadi produsen baja global dan mencapai emisi nol bersih pada 2060. Investasi ini juga membantu GRP mencapai target mereka untuk emisi nol bersih pada 2050," ujarnya.

Chief Transformation Officer GRP Kelvin Fu mengatakan bahwa perusahaan berencana memanfaatkan kemitraan dengan IFC untuk meningkatkan daya saing dalam mengekspor baja rendah karbon ke Eropa.

Dalam situs resminya, Ripple baru saja mengumumkan rencana kemitraan dengan DIFC Innovation Hub, ekosistem inovasi yang berkembang pesat di Dubai International Financial Centre (DIFC).

Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat inovasi blockchain dan aset digital di Uni Emirat Arab (UAE).

Kemitraan ini akan menghubungkan generasi pengembang berikutnya dengan DIFC Innovation Hub, komunitas inovasi terbesar di wilayah tersebut yang menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 perusahaan teknologi, laboratorium digital, perusahaan modal ventura, regulator dan entitas pendidikan yang sedang tumbuh.

Kemitraan antara Ripple dan DIFC Innovation Hub akan menjadi jembatan bagi adopsi blockchain dan kripto di kalangan perusahaan baru dan perusahaan yang sedang berkembang. Teknologi ini juga akan diperkenalkan dan diposisikan dengan kuat di institusi besar tradisional serta penggunaannya yang strategis.

“UAE adalah salah satu yurisdiksi paling maju di dunia dalam menawarkan kejelasan regulasi bagi perusahaan yang berlisensi untuk menawarkan layanan aset virtual dan menciptakan lingkungan di mana inovasi keuangan generasi berikutnya dapat berkembang,” ujar CEO Ripple Brad Garlinghouse.

Menurutnya, kemitraan ini menjanjikan dorongan besar bagi adopsi teknologi blockchain di mana XRP Ledger (XRPL) terus menjadi blockchain unggulan untuk start-up dan scale-up yang membangun kasus yang nyata.

Sebagai bagian dari komitmennya, Ripple telah mengalokasikan satu milyar XRP untuk mempercepat pengembangan dan penerapan baru di XRP Ledger (XRPL), blockchain layer-1 yang terdesentralisasi.

Melalui komitmen ini, Ripple akan memberikan dukungan finansial, teknis dan bisnis kepada para pengembang. Sejak pengumuman dana 1 milyar XRP pada akhir 2021, Ripple telah mendanai lebih dari 160 tim yang membangun di atas XRPL, menjangkau 47 negara hingga saat ini.

Kasus yang didanai mencakup berbagai bidang, mulai dari keuangan terdesentralisasi (DeFi) hingga aset dunia nyata (RWA) dan solusi baru revolusioner lainnya.

“Hari ini menandai tonggak penting lainnya dalam perjalanan berkelanjutan DIFC untuk membantu memfasilitasi pertumbuhan dan membekali generasi pemimpin berikutnya dengan segala yang mereka butuhkan untuk berhasil. Kolaborasi dengan Ripple semakin memperkuat peran DIFC sebagai hub global terkemuka untuk talenta, teknologi dan inovasi, saat kami terus meningkatkan ekosistem kami yang didukung oleh yurisdiksi regulasi kelas dunia, untuk mendorong masa depan keuangan,” ujar CEO DIFC, Arif Amiri.

Kantor regional Ripple untuk Timur Tengah dan Afrika (MEA) berlokasi di dalam DIFC. Pada November 2023, DIFC menyetujui penggunaan XRP di dalam Pusat tersebut.

Sejak tanggal tersebut, perusahaan aset virtual berlisensi di dalam DIFC dapat mengintegrasikan XRP ke dalam layanan aset virtual mereka. Pencapaian ini menciptakan nilai ekonomi baru dengan mendorong inovasi blockchain di Dubai.

“Pendekatan progresif UAE terhadap fintech, ditambah dengan dana pengembang Ripple sebesar satu miliar XRP, menciptakan lahan subur untuk inovasi di UAE,” ungkap Managing Director Ripple untuk Timur Tengah dan Afrika, Reece Merrick.

Ia pun menambahkan bahwa, kolaborasi baru dengan DIFC akan memberdayakan talenta regional untuk membangun generasi berikutnya dari solusi keuangan di atas XRP Ledger, memperkuat posisi UAE sebagai pusat fintech terkemuka di dunia. [st]