Bisnis.com, CIREBON- Mayoritas harga pangan di tingkat pedagang eceran Kabupaten Cirebon, Jawa Barat secara rata-rata terpantau stabil pada pekan terakhir Oktober 2024. Terpantau hanya dua komoditas yang mengalami lonjakan harga.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per Senin (23/9/2024), harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat yang terpantau stabil di antaranya, gula pasir, telur ayam ras segar, cabai merah besar, cabai merah keriting, bawang putih, hingga daging sapi.

Gula pasir yang dijual di pasar tradisional Kabupaten Cirebon saat ini tetap bertahan pada Rp18.750 per kilogram. Harga komoditas pangan cenderung stabil sejak Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Telur ayam ras segar yang beberapa bulan lalu mengalami lonjakan harga hingga Rp30.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp26.000.

Untuk cabai rawit hijau yang semula naik dari angka Rp33.000, kini menjadi Rp24.500. Kemudian, cabai merah keriting saat ini menembus angka Rp23.000, sementara pekan lalu Rp29.000.

Sementara, komoditas yang masih mengalami lonjakan harga yakni daging ayam ras segar. Beberapa pekan lalu, harga komoditas ini Rp29.000 per kilogram, namun dalam satu pekan terakhir berada pada angka Rp34.500.

Burhan (45), salah satu pedagang daging ayam di pasar tersebut, menyebutkan bahwa pasokan ayam dari peternak lokal dan luar kota menurun drastis sejak awal bulan Oktober.

“Pasokan ayam ke pasar memang sedikit berkurang satu minggu terakhir. Tetapi, permintaan dari konsumen semakin naik. Kalau seperti ini, biasanya harga suka naik," kata Burhan, Senin (28/10/2024).

Burhan menyebutkan, berdasarkan keterangan dari distributor, cuaca yang kurang bersahabat juga mempengaruhi produksi ayam. Kondisi tersebut membuat penyakit menyerang hewan sehingga mengurangi jumlah ayam siap potong.

Kenaikan harga ini tentunya membuat para pedagang daging ayam di pasar tradisional terjepit. Di satu sisi, mereka harus membeli ayam dengan harga yang lebih tinggi dari distributor atau peternak, tetapi di sisi lain, mereka harus menyesuaikan harga jual agar tetap terjangkau bagi konsumen.

“Banyak pembeli yang mengeluh soal harga ayam sekarang. Jadi, mau tidak mau, kami harus pintar-pintar mengatur harga jual," kata Burhan.

Para konsumen yang biasa membeli ayam untuk kebutuhan harian juga merasakan beban dari kenaikan harga ini. Siti Masithoh (30), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di daerah Sumber, mengaku harus mengurangi jumlah pembelian daging ayam untuk keluarganya karena harga yang terlalu mahal.

Biasanya, kata Siti, ia biasa membeli beli satu kilogram daging ayam untuk masak sehari-hari. Namun, sekarang terpaksa dikurangi untuk menghemat pengeluaran.

"Mungkin untuk sementara, saya akan lebih sering beli ikan atau tahu dan tempe untuk menggantinya,” ujar Siti.

Beberapa pedagang berharap agar kenaikan harga ini bersifat sementara dan tidak terus berlanjut hingga akhir tahun. Mereka khawatir jika harga terus meroket, daya beli masyarakat akan semakin turun, dan omset pedagang pun menurun drastis.

“Kami berharap harga bisa segera stabil lagi. Kalau terus naik seperti ini, kami yang jadi korban, karena masyarakat juga enggan membeli kalau harganya terlalu mahal," kata Burhan.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp71,7 miliar belum masuk ke kas negara, berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemanfaatan barang milik negara (BMN) selama 2021—2023.

Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang sudah diserahkan kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, PNBP dari pemanfaatan BMN belum didukung dengan tata usaha dan pengendalian yang memadai serta pengaturan yang lengkap dan jelas. Hasilnya, BPK menemukan dua permasalahan.

“Pertama, PNBP dari pemanfaatan BMN belum seluruhnya diterima minimal senilai Rp64,41 miliar dan terlambat diterima minimal Rp7,29 miliar [total Rp71,7 miliar],” tulis laporan BPK.

Kedua, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan belum memonitor sewa BMN yang akan berakhir perjanjiannya. Bahkan, terdapat klausul pembayaran sewa pada perjanjian sewa BMN yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akibatnya, PNBP dari pemanfaatan BMN tidak terpantau secara memadai oleh DJKN. Sejalan dengan itu, negara tidak segera dapat memanfaatkan dana PNBP dari pemanfaatan BMN.

Oleh sebab itu, BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar memperbaiki sistem pemanfaatan BMN melalui perbaikan regulasi serta penyempurnaan dan pemanfaatan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) untuk keseluruhan proses pemanfaatan BMN.

“Berkoordinasi dengan K/L [kementerian/lembaga] terkait untuk segera menyetorkan PNBP dari pemanfaatan BMN sesuai perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

JAKARTA, investor.id – Birokrasi yang rumit menghambat langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya kompetitif Indonesia. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, dan tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (8/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun berterima kasih kepada Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran pemerintah yang telah berkomitmen menguatkan tata kelola keuangan selama 10 tahun terakhir sebagai landasan kuat bagi pemerintah selanjutnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).

“Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama sepuluh tahun terakhir sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya, sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik,” ucap Isma.

LKPP tersebut merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang berarti memperoleh opini WTP ke-8 sejak LKPP Tahun 2016.

Pemberian opini oleh BPK dinilai telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi dan profesionalisme BPK serta memberikan manfaat.

Isma mengatakan opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan semakin mendorong kepercayaan para pemangku kepentingan di lingkup sektor publik.

“Capaian membanggakan ini tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara, mengingat perjalanan memperoleh opini WTP tidak mudah,” ujarnya.

Kendati sempat menghadapi pandemi Covid-19 selama periode 2020-2022, pemerintah dinyatakan telah berupaya seoptimal mungkin dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tanpa mengesampingkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tetap memperoleh opini WTP

Sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan dinilai membawa kondisi ekonomi dan sosial Indonesia pasca pandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menjalankan pemerintahan berikutnya, akan memberi perhatian serius pada setiap BPK terkait pengelolaan uang negara.

"Saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” ungkap dia.

Keadaan saat ini disebut berada dalam fase transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuju pemerintahan berikutnya, yakni Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Karena itu, Presiden menginginkan BPK dan seluruh komponen bangsa mendukung peralihan pemerintahan agar berjalan dengan baik, serta menjaga keberlanjutan demi membawa kemajuan Indonesia.

Kepala Negara juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, fleksibilitas, dan selalu berorientasi pada hasil.

"Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kita semakin hari, semakin tahun makin baik,” katanya.