Bisnis.com, BANDUNG - PT Geo Dipa Energi (GDE) menyebut program pengembangan energi hijau melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) turut berkontribusi ke penerimaan negara.

Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi PT Geo Dipa Energi (GDE), Ilen Kardani menuturkan, sejak 2014, Geo Dipa mencatatkan keuntungan atau profit rata-rata sekitar Rp200 miliar per tahun yang disalurkan untuk negara.

"Untuk gambaran, tahun ini kami memberikan setoran ke negara sekitar Rp200 miliar. Itu berfluktuasi, tapi kurang lebih seperti itu karena aktivitas jumlah produksi per tahun berfluktuasi. Untuk tahun ini kurang lebih sekitar Rp200 miliar setoran ke pemerintah," kata Ilen dalam Media Briefing di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Ilen melanjutkan, pihaknya juga memberikan setoran ke kas daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia mengatakan, pendapatan daerah untuk panas bumi dari Geo Dipa di Kabupaten Bandung adalah sekitar Rp2 miliar.

Dia melanjutkan, PLTP yang dioperasikan oleh Geo Dipa Energi juga berkontribusi besar bagi masyarakat. Dia mencontohkan, PLTP di Patuha, Kabupaten Bandung, menyediakan lapangan kerja, pelatihan, kesempatan berusaha hingga beasiswa.

Dia menyebut, multiplier effect yang diberikan dari kehadiran PLTP milik Geo Dipa Energi di Patuha dan juga Dieng juga cukup besar. Dia menyebut, sekitar 20% dari masyarakat di sekitar dua kawasan PLTP tersebut dipekerjakan oleh Geo Dipa Energi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menyatakan bahwa dalam bebepa tahun terakhir ini PT GDE sudah memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah.

Rio mengatakan, PT GDE merupakan 'bayi' dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menuturkan, GDE diadopsi oleh Kemenkeu ketika adanya konflik sengketa.

Dia mengatakan, komitmen pemerintah terkait dengan transisi energi merupakan sesuatu yang mutlak. Sehingga, pemerintah memberikan dukungan ke PT GDE, baik berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun bantuan lainnya.

Berdasarkan data Kemenkeu, pemerintah terakhir memberikan dukungan kepada PT GDE berupa PMN pada 2015 sebesar Rp607 miliar dan pada 2020 sebesar Rp700 miliar.

"Kami berharap pembangkit listrik geotermal di Indonesia terus berkembang. Meskipun tarif listrik yang dijual oleh GDE bisa dianggap concessional, perusahaan tetap berhasil menghasilkan listrik dengan tarif yang efisien," ujar Rionald.

Sebagai informasi, PT Geo Dipa Energi merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu yang bertugas mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik dari energi panas bumi.

Pada 2023, Geo Dipa mencatatkan capaian produksi sebesar 825 GWh yang berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan sebesar Rp1.049 miliar dan laba bersih sebesar Rp219 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK atas adanya indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti mengaku pihaknya akan melakukan perbaikan sesuai dengan arahan BPK.

"DJP sedang menindaklanjuti data hasil temuan tersebut sesuai rekomendasi BPK untuk menyempurnakan sistem informasi dan proses validasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Dwi kepada Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Sebelumnya, dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang diserahkan BPK ke DPR pada Selasa (22/10/2024), terungkap adanya indikasi kekurangan setoran pajak dan potensi sanksi administrasi yang belum dikenakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023, BPK menemukan bahwa transaksi penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara terindikasi memiliki nilai berbeda dan/atau tidak ditemukan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Akibatnya, terdapat potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar," tulis laporan BPK.

Lembaga tersebut pun telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku wakil pemerintah agar mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan.

"Sehingga terdapat keterhubungan antar sub sistem dan menghasilkan data yang valid," lanjut laporan BPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan sejumlah cara untuk menambah pendapatan negara.

Hal itu disampaikannya merespons berbagai masukan soal keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk melaksanakan berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hashim menyebut, salah satu sumber tambahan kas negara adalah menagih pajak dari para pengusaha "nakal" yang menunggak pajak dalam jumlah besar.

Ia bilang, secara total ada Rp 300 triliun pajak yang belum dibayar oleh ratusan pengusaha perkebunan.

"Bapak-bapak, Ibu-ibu ada kabar baik, ada sumber dana yang luar biasa. Mungkin ada yang saya sudah sebut, kmarin saya dengar sendiri, sudah ada Jaksa Agung sudah siap. Jaksa agung muda Sudah siap bertindak.

Ini pengusaha-pengusaha nakal," ujar Hashim dalam diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan pada Rabu (23/10/2024).

"Ada 300 lebih pengusaha nakal. Beberapa tidak punya NPWP (nomor pokok wajib pajak), 25 tidak punya NPWP Bapak-bapak, Ibu-ibu, 15 tidak punya rekening bank di Indonesia. Coba ya, Tidak punya NPWP, tidak punya rekening bank di Indonesia," jelasnya.

Hasil menyebutkan, temuan itu sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan tunggakan pajak itu bisa dibayar dalam waktu dekat.

Hanya saja pembayaran dilakukan bertahap. "Nah ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Dan dalam waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan, bisa tambah Rp Rp 120 triliun lagi. Sehingga 300 triliun Itu masuk ke kas negara. Itu dari pemilik kebun nakal, ilegal . Itu satu," papar Hashim.

Kemudian, Hashim juga mengungkap sumber penerimaan lain yang bisa menambah pemasukan negara. Yakni potensi hutan Indonesia untuk karbon kredit sebesar 577 juta ton dengan nilai minimal 10 Dollar AS per ton.

Menurut Hashim, nantinya potensi karbon kredit itu akan ditawarkan kepada dunia. Utamanya untuk negara-negara penghasil emisi tinggi.

"Kalau (Arab) Saudi berminat, Qatar berminat, Abu Dhabi berminat. Semua negara-negara penghasil emisi, berminat kita jual minimal 10 Dollar AS. Berarti apa? Berarti itu 5,8 miliar Dollar AS. Anggaran, saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono Wakil Menteri Keuangan. Dia sudah konfirmasi di APBN itu (karbon kredit) tidak dihitung, belum dihitung. Berarti apa? Kita bisa dapet tambahan (anggaran) Rp 90 triliun rupiah. Kurang lebih, dana baru," jelasnya.

"Nah, ada berita baik lagi. Sedang dilakukan sekarang untuk tahun 2021, 2022, 2023, oleh UN Didukung oleh Bezos Foundation, Jeff Bezos Foundation dan Kementerian LHK, 600 juta ton lagi (potensi karbon kredit) kita bisa tawarkan dalam beberapa bulan lagi. Kita bisa dapat 6 miliar Dollar AS lagi," tambah Hashim.

Sehingga, apabila dijumlahkan potensi pemasukan dari karbon kredit sebesar sekitar Rp 190 triliun.

Kemudian, jika pemasukan dari karbon kredit dan penagihan pajak dari pengusaha nakal digabungkan, maka akan ada lebih dari Rp 400 triliun dana baru bagi APBN.

Lebih lanjut, Hashim mengungkapkan, dalam waktu dekat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan sejumlah langkah untuk peningkatan penerimaan negara.

"Dari Pak Anggito Abimanyu Wakil Menteri Keuangan akan lakukan peningkatan dan langkah-langkah peningkatan penerimaan negara.

Kita akan ada program-program yang luar biasa, yang pakai internet, dari kegiatan legal, semi legal dan ilegal kita akan dapet ratusan triliun lagi," jelas Hashim.

"Kita sudah hitung bisa sampai Rp 300 triliun sampai Rp 600 triliun lagi. Setiap tahun, dan ini belum termasuk di APBN. Ini nanti akan dilakukan Akan dilaksanakan, akan ditindaklanjutkan. Saya sangat-sangat optimis. Kita ada dana. Bakal ada dana yang belum dihitung, yang akan masuk dan sudah real, kita bisa dapet untuk APBN kita," lanjutnya.

Dengan demikian, kata Hashim, iya meyakini program makan bergizi gratis bisa dilakukan tanpa khawatir mengenai ketersediaan anggaran. Selain itu, program pengadaan perumahan sebanyak 15 juta unit dalam lima tahun juga bisa terlaksana.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi adanya kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat alias LKPP 2023.

Indikasi tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. IHPS I Tahun 2024 itu sendiri sudah diserahkan BPK kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, transaksi penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara tidak ditemukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga terindikasi kurang disetor serta terdapat potensi sanksi administrasi belum dikenakan.

“Akibatnya, terdapat potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar,” tulis laporan BPK.

Lembaga tersebut pun telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku wakil pemerintah agar mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan.

“Sehingga terdapat keterhubungan antar sub sistem dan menghasilkan data yang valid,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp71,7 miliar belum masuk ke kas negara, berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemanfaatan barang milik negara (BMN) selama 2021—2023.

Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang sudah diserahkan kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, PNBP dari pemanfaatan BMN belum didukung dengan tata usaha dan pengendalian yang memadai serta pengaturan yang lengkap dan jelas. Hasilnya, BPK menemukan dua permasalahan.

“Pertama, PNBP dari pemanfaatan BMN belum seluruhnya diterima minimal senilai Rp64,41 miliar dan terlambat diterima minimal Rp7,29 miliar [total Rp71,7 miliar],” tulis laporan BPK.

Kedua, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan belum memonitor sewa BMN yang akan berakhir perjanjiannya. Bahkan, terdapat klausul pembayaran sewa pada perjanjian sewa BMN yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akibatnya, PNBP dari pemanfaatan BMN tidak terpantau secara memadai oleh DJKN. Sejalan dengan itu, negara tidak segera dapat memanfaatkan dana PNBP dari pemanfaatan BMN.

Oleh sebab itu, BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar memperbaiki sistem pemanfaatan BMN melalui perbaikan regulasi serta penyempurnaan dan pemanfaatan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) untuk keseluruhan proses pemanfaatan BMN.

“Berkoordinasi dengan K/L [kementerian/lembaga] terkait untuk segera menyetorkan PNBP dari pemanfaatan BMN sesuai perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Bisnis.com, JAKARTA - Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Indonesia berpeluang memiliki sumber dana baru di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bahkan, nilainya kurang lebih mencapai sekitar Rp400 triliun.

Hashim menyampaikan, Jaksa Agung Muda dalam waktu dekat akan menindak 300 pengusaha-pengusaha sawit nakal yang mengemplang pajak. Bahkan, dia menyebut 25 pengusaha di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 15 pengusaha lainnya tidak memiliki rekening bank di Indonesia.

“Ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat. Tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp120 triliun lagi sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Selain dari pengusaha-pengusaha nakal, Hashim menyebut bahwa Indonesia bakal memiliki sumber dana baru dari karbon kredit.

Dia menuturkan, menurut asesmen dan kajian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), hutan Indonesia menyerap 577 juta ton karbon.

“Kita sudah serap, kita tawarkan ke dunia internasional. 577 juta ton. Dengan biaya, kos nilai, nilai minimal, US$10 dolar per ton, mungkin kita bisa dapet duit,” ujarnya.

Hashim berencana akan menawarkan ini kepada semua negara-negara penghasil emisi, seperti Arab Saudi, Qatar, Abu Dhabi dalam forum COP 29 di Baku, Azerbajian

“Kita jual minimal 10 dolar. Berarti apa? Berarti itu, U$5,8 miliar anggaran,” katanya.

Hashim memperkirakan, anggaran yang dapat diraup Indonesia dari karbon kredit mencapai sekitar Rp190 triliun. Dengan demikian, lanjutnya, total anggaran yang dapat diraup Indonesia dari sumber dana baru mencapai sekitar Rp400 triliun.

“Kita dari, pengusaha nakal, Rp190 triliun sampai Rp300 triliun, kita dengan karbon, kita bisa dapet Rp190 triliun, itu sudah Rp400 triliun kurang lebih dana baru,” tuturnya.

Oleh karena itu, Hashim optimistis Indonesia akan memiliki sumber-sumber dana baru untuk APBN, sekaligus menjalankan sejumlah program Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah sedang mempersiapkan pesta megah hari ulang tahun alias HUT ke 79 Republik Indonesia (RI) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketika tren ekonomi stagnan. Ekonomi RI pada kuartal 2/2024 masih tumbuh di bawah ekspektasi yakni di angka 5,05%.

Di sisi lain, penyelenggaran upacara yang rencananya berada di dua tempat, IKN Nusantara dan Jakarta itu juga berlangsung ketika kas negara semakin sempit. Defisit anggaran pada semester 1/2024 tercatat sebesar Rp77,32 triliun atau 0,34% dari produk domestik bruto (PDB).

Tren defisit anggaran itu kembali muncul karena seretnya setoran negara. Pendapatan negara tercatat terkontraksi di angka 6,19%. Kontraksi pendapatan negara itu dipicu oleh kinerja penerimaan pajak yang tercatat turun 7,02% akibat harga komoditas yang melorot. Alhasil, hingga tutup buku defisit anggaran diperkirakan mencapai 2,29 dari PDB.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno mengakui bahwa anggaran penyelenggaraan HUT Ke-79 RI membengkak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Meski begitu, akademisi yang kini telah menjadi birokrat penting di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, memastikan bahwa kenaikan biaya penyelenggaraan HUT Ke-79 RI tidak signifikan.

“Ya karena upacara sekarang diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tetapi tidak signifikan,” katanya kepada wartawan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Pratikno mengungkapkan tidak hafal jumlah pasti berapa anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan HUT Ke-79 RI. Oleh sebab itu, dia meminta pertanyaan itu disampaikan kepada Kepala Sekretariat Presiden.

Kendati demikian, mantan rektor UGM itu sempat menyinggung rumor biaya mahal untuk sewa kendaraan bagi delegasi atau tamu yang akan ikut upacara di IKN.

Pratikno memastikan bahwa mengenai anggaran sewa kendaraan di IKN yang naik signifikan menjelang upacara peringatan detik-detik proklamasi merupakan harga di tingkat lokal, dan pemerintah tidak menggunakan kendaraan tersebut untuk tamu undangan.

Pemerintah, kata Pratikno akan memfasilitasi tamu undangan dengan bus yang jumlahnya menyesuaikan ketersediaan. Nantinya, anggaran untuk penyelenggaraan HUT RI termasuk sewa kendaraan, menurutnya dibiayai oleh negara layaknya tahun-tahun sebelumnya.

“Oh itu kan kalau penyelenggaraan upacara itu kan dibiayai oleh negara. Nggak ada masalah setiap tahun juga begitu,” tandas Pratikno.

Praktikno membantah informasi yang beredar terkait penyewaan kendaraan hingga 1.000 unit pun adalah hal keliru. Menurutnya, pemerintah akan menyediakan bus untuk undangan atau pergerakan tamu negara.

“Jumlahnya hanya sekitar 200 jauh dari 1000 unit untuk sarana transportasi Pasukan Upacara dan undangan,” tandasnya.

Beda Versi

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pihak Setneg menyebut angkutan bus akan digunakan para menteri dan tamu negara ketika HUT ke-79 RI nantinya. Sementara itu, mobilisasi untuk tamu-tamu VVIP bakal diatur oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Adapun harga sewa mobil di sekitar kawasan IKN Nusantara melonjak hingga 100% jelang perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto mengatakan bahwa permintaan mobil rental semakin banyak dan terjadi kenaikan harga sewa mobil sejak memasuki Agustus 2024.

Harga sewa mobil normal untuk Fortuner sekitar Rp2,5 juta per hari, katanya, menjadi Rp5 juta per hari, kemudian Hi-Ace Rp3,5 juta menjadi Rp15 juta per hari. "Bahkan untuk Alphard yang biasanya Rp7 juta per hari naik cukup signifikan menjadi Rp25 juta per hari," ujar Damun, Senin (5/8/2024).

Dia mengaku Setneg menyewa sedikitnya 100 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara VVIP pada perayaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara. "Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 100 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," ujar Damun.

Moeldoko Sebut Wajar

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko turut merespons kritik mengenai rencana pemerintah menyewa sedikitnya 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very-very important person (VVIP) pada perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN Nusantara.

Menurutnya, meskipun harga sewa mobil di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melonjak jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI, tetapi pemerintah masih dapat mengontrol penggunaan anggaran Negara.

“Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya tidak ada yang mahal, karena itu adalah hari kita. Namun bukan berarti terus penggunaan anggaran negara itu apa, suka-suka kami. Semuanya bisa dikontrol,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Bahkan, kata Moeldoko, beban pengeluaran tak hanya beralokasi di sisi transportasi tetapi juga untuk akomodasi para tamu Negara untuk bermalam di Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa pengeluaran yang besar merupakan hal yang situasional mengingat kondisi IKN masih penuh dengan keterbatasan sehingga wajar ada beban anggaran cukup besar untuk menyelenggarakan HUT Ke-79 RI di sana.

“Ya bagi saya untuk kepentingan hari ulang tahun negara itu tidak ada yang mahal. Di sana [IKN] adalah case situasional yang mana semua penuh keterbatasan, akomodasi terbatas, sehingga ada saya dengar harga hotel juga cukup mahal. Hal yang wajar lah,” pungkas Moeldoko

SBY Pilih ke Pacitan, Mega Belum Konfirmasi

Adapun, panitia upacara HUT IKN rencananya turut mengundang mantan kepala negara yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri. SBY dan Mega belum memberikan konfirmasi akan datang atau tidak dalam gelaran HUT ke 79 RI di IKN.

Menariknya, SBY justru dijadwalkan hadir dan mengikuti rangkaian upacara bendera memperingati HUT Ke-79 RI di halaman Pendopo Kabupaten Pacitan, Jawa Timur bukan di IKN.

"Insyaallah begitu, jika tidak aral Beliau (Presiden SBY) hadir dan mengikuti rangkaian upacara memperingati HUT Ke-79 RI dan detik-detik pembacaan proklamasi di Pendopo Kabupaten Pacitan," kata Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji dilansir dari Antara.

Aji, sapaan Indrata Nur Bayuaji, mengatakan SBY tidak akan hadir sendirian dalam acara tersebut, karena akan membawa teman-teman semasa menjalani pendidikan di Akademi Militer (Akmil).

“Menurut kabar, Pak SBY tidak sendiri. Mau mengajak angkatan beliau (SBY) ketika di Akmil," kata dia.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden atau Kaserpres Heru Budi Hartono memastikan pihaknya akan mengundang seluruh mantan Kepala Negara untuk menghadiri upacara hari ulang tahun atau HUT ke-79 Republik Indonesia (RI) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kendati demikian, Heru mengungkapkan masih ada mantan kepala negara yang belum memberikan konfirmasi kehadiran. Ia merinci mantan kepala negara yang belum mengonfirmasi kehadirannya antara lain Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) .

“Belum ada [yang memberikan konfirmasi],” pungkas Heru.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tercatat menjadi kontributor terbesar atas setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada negara di tahun 2023, yakni sebesar Rp23,2 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan, dengan memperoleh keuntungan atau economic value maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar.

“BRI sudah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan," kata Sunarso melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Selain BRI, kontributor dividen teratas lainnya untuk periode 2023 antara lain Pertamina dengan dividen Rp14 triliun, kemudian diikuti oleh Bank Mandiri Rp12,8 triliun, serta Telkom dan MIND ID yang masing-masing berkontribusi Rp8,6 triliun dan Rp7,5 triliun.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, kontribusi perseroan BUMN terhadap negara dalam bentuk dividen mencapai Rp81 triliun pada 2023 atau naik 102,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan setoran tahun 2022 sebesar Rp40 triliun.

Adapun secara keseluruhan, total kontribusi BUMN terhadap negara termasuk pajak dan PNBP lainnya mencapai Rp636 triliun pada 2023. Pencapaian itu juga tumbuh dari Rp591 triliun untuk periode 2022.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa BUMN secara grup berkontribusi terhadap pendapatan negara pada periode 2023 sebesar 20 persen.

Menurut Tiko, perbaikan struktur, transformasi budaya maupun keuangan yang dilakukan BUMN juga ikut dirasakan masyarakat sebagai pemegang saham emiten BUMN.

Sebagai informasi, BRI telah menyetorkan total sebanyak Rp192,06 triliun kepada kas negara sejak tahun 2019 hingga kuartal I 2024. Setoran berasal dari dari pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai & Bea Materai, Pajak Penghasilan Badan, Dividen dan Pajak Daerah.

Pada tahun ini, BRI membagikan dividen untuk laba Tahun Buku 2023 sebesar Rp48,10 triliun yang telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Maret 2024.

Dividen yang dibagikan BRI tersebut meningkat 10,59 persen dibandingkan nominal yang dibayarkan pada 2023 dengan total sebesar Rp43,49 triliun. Adapun dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 53,19 persen saham, BRI menyetorkan kurang lebih Rp25,71 triliun kepada Rekening Kas Umum Negara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 100 triliun untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Dengan tambahan SAL tersebut, maka penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bisa dikurangi. SAL sendiri adalah kantong kas negara, yang bisa diambil sebagai sumber pembiayaan selain dari utang.

“Jadi, meski defisit naik, dengan penggunaan SAL sebesar Rp 100 triliun, kita tidak menerbitkan SBN lebih banyak atau justru mengalami penurunan sebesar Rp 214 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7).

Defisit APBN hingga akhir 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,7% dari PDB atau mencapai Rp 609,7 triliun. Nilai itu melebar dari target APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB.

Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7% secara tahunan (yoy), terutama dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).

Sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu APBN 2024, seiring dengan peran APBN sebagai shock absorber untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.

Pembiayaan Defisit APBN Melalui Utang

Adapun realisasi penerbitan SBN neto hingga semester I 2024 mencapai Rp 206,2 triliun atau 30,9% terhadap APBN. Dengan realisasi itu, stabilitas pasar SBN juga tetap terjaga dengan kenaikan imbal hasil (yield) yang tetap terkendali.

Sri Mulyani juga memastikan pembiayaan defisit APBN melalui utang dilakukan secara terukur dan hati-hati. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan biaya yang paling efisien dan risikonya juga terkendali.

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menegaskan bahwa penerbitan SBN dilakukan secara fleksibel dan oportunistik, baik terkait diversifikasi instrumen, currency mix, timing penerbitan, maupun komposisi tenor.

“Kehati-hatian inilah yang diharapkan mampu menjaga kredibilitas dari APBN, stabilitas kebijakan fiskal, dan stabilitas seluruh makroekonomi,” kata Sri Mulyani.