JAKARTA, investor.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan penting dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel nasional yang dikenal sebagai BI-Fast Payment (BI-Fast). BPK menilai sistem BI Fast belum memadai, sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Penyelenggaraan sistem pembayaran ritel untuk memfasilitasi pemindahan dana seketika melalui aplikasi BI-Fast Payment (BI-Fast) belum memadai,” ungkap BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2024, dikutip pada Senin (4/11/2024).

Dalam hal ini, BPK juga mengungkapkan alasannya. Karena terdapat software pendukung server BI-Fast yang discontinued. BI-Fast juga belum memiliki standard response atas status response code Individual Credit Transfer (ICT).

Selain itu, terdapat transaksi auto top-up berstatus reject namun mengurangi saldo rekening BI-RTGS. Di sisi lain, BPK juga menemukan bahwa standar operasional prosedur (SOP) BI-Fast belum mengatur durasi dan batas waktu serta Service Level Agreement (SLA) pengembalian dana ke Rekening Setelmen Dana (RSD) peserta atas kendala top up/withdrawal BI-Fast.

“Akibatnya, terdapat risiko kegagalan dalam memberikan pelayanan BI-Fast yang terbaik kepada masyarakat,” jelas BPK dalam dokumen tersebut.

Adapun temuan permasalahan tersebut berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) tahun 2023.

Untuk itu, BPK menyampaikan dua rekomendasi terhadap Gubernur Bank Indonesia (BI) agar memerintahkan kepala satuan kerja terkait. “Pertama, melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi BI-Fast. Kedua, meningkatkan koordinasi dalam menyempurnakan implementasi BI-Fast secara berkelanjutan," demikian jelas BPK.

Mendisrupsi Transaksi Berbasis Kartu

Adapun BI-Fast merupakan sistem pembayaran ritel besutan Bank Indonesia (BI) untuk pengguna dapat melakukan transfer antarbank secara real-time. Melalui BI-Fast, biaya transfer menjadi sebesar Rp 2.500, atau lebih rendah dari biaya transfer normal antar bank sebelumnya yang sebesar Rp 6.500.

Bank Indonesia secara resmi meluncurkan layanan BI-Fast pada 21 Desember 2021. Adapun volume transaksi BI Fast hingga kuartal III-2024 tercatat tumbuh 61,10% (yoy) mencapai 924,89 juta transaksi atau mendekati 1 miliar transaksi.

Pertumbuhan BI-Fast telah melesat sejak diluncurkan, seperti yang juga terjadi pada layanan yang dihadirkan Bank Indonesia yaitu Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS. Sampai kuartal III-2024, transaksi QRIS melesat 209,61% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta.

Tak pelak, transaksi lainnya seperti transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D menurun 8,59% (yoy) menjadi 1,73 miliar transaksi. Sementara transaksi berbasis kartu untuk kartu kredit masih mampu bertumbuh sebesar 14,84% (yoy) mencapai 116,97 juta transaksi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan bagi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan sejak kemarin, Senin (2/9). Pengujian ini dilakukan pada 74 calon anggota BPK dan akan berlangsung selama tiga hari.

Beberapa nama yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan hari ini yaitu Charles Pandji Dewanto yang merupakan pejabat Komisi Persaingan Persaingan Usaha atau KPPU. Lalu juga Hasbi Anshory yang merupakan Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasional Demokrat alias NasDem.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK merupakan bentuk pelaksanaan pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. “Aturan ini menyebutkan anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD,” kata Amir kemarin.

Ketua BPK Isma Yatun telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR pada 10 juni 2024 perihal penugasan untuk membahas akan berakhirnya masa jabatan anggotanya. Komisi XI DPR menerima 76 nama calon anggota BPK RI tapi dua di antaranya tidak melanjutkan ke tahapan uji kelayakan dan kepatutan.

“Pada 8 Juli 2024 berdasarkan rapat internal tidak lolos verifikasi administrasi ada satu orang atas nama Sanko Simanulang, kemudian pada 9 Juli 2024 satu calon anggota BPK juga mengundurkan diri atas nama Laode Muhamad Syarif,” ujar Amir.

Nantinya, Komisi XI DPR RI akan memilih lima diantara 74 nama calon anggota. Selanjutnya, usulan ini akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR untuk meminta persetujuan.

Berikut ini daftar lengkap 74 nama calon anggota BPK 2024-2029 yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan jadwal 2-4 September 2024:

1. Erryl Prima Putera Agoes
2. Mohammad Supriyadi
3. Dumoly Freddy Pardede
4. Hasbi Anshory
5. Andry Prihandono
6. Thomas Pentury
7. Laode Nusriadi
8. I Dewa Made Tirta Meirsha
9. Lusiana Herawati
10. Jon Erizal
11. Ahmad Adib Susilo
12. Roziqin
13. Izhari Mawardi
14. Tamsir Ainnur Rizal
15. Bonardo Pardomuan Hasiholan Sinaga
16. Bobby Adhityo Rizaldi
17. Paulinus Ari Purbowo
18. Reza Ronaldo
19. Haris Sarwoko
20. Wahyu Gunarto
21. Bunyamin
22. Mukhamad Misbakhun
23. Hadri Kusuma
24. Bambang Prijambodo
25. Istianingsih Sastrodiharjo
26. S. Wisnu Wardhana
27. Tri Endah Wahyuningsih
28. Daniel Lumban Tobing
29. Salamat Simanulang
30. R. Aryo Bilowo
31. Dadang Suwanda
32. Yves S. Palambang
33. Ida Bagus Putu Anom Redhi
34. Abdul Rouf
35. Blucer W. Rajagukguk
36. Rachmat M Purba
37. H. Hadi Purnom
38. Posma Sariguna Johnson Kennedy
39. Gunawan Setiyaji
40. Endah Sricahyani Sucipto
41. Budi Santoso
42. Hendrik H Sitompul
43. M. Afif Hasbullah
44. Yoyo Arifardhani
45. Yuli Kristiyono
46. Indra Krisna
47. Budi Prijono
48. Slamet Soedarsono
49. Gelly Susantry
50. Muhammad Syarkawi Rauf
51. Wahyu Sanjaya
52. Andri Yuda Siahaan
53. Mudrajad Kuncoro
54. Marwan Idris
55. Charles Panji Dewanto
56. Harry Z. Soeratin
57. Basyiruddin Nur
58. Akhmad Muqowam
59. Fathan
60. Julizar Idris
61. Chandra Wijaya
62. Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo
63. Astilda Sinabutar
64. Arief Wicaksono Cahyadi
65. Hendra Susanto
66. Akhsanul Khaq
67. Mulfachri Harahap
68. Agung Nur Probohudono
69. A. Muh. Yuslim Patawari
70. Oktavianto Hernawan
71. Zaini Rahman
72. Eva Yulianna
73. Armen Mesta
74. Nehseh Bangun

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama lima tahun berturut-turut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dengan capaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2023 tersebut, Kementerian PUPR ke depan berupaya perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah atas capaian WTP laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.

“WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN/APBD secara baik. Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Sehingga, kita wajib menggunakan APBN/APBD secara baik, serta mempertanggung jawabkan secara baik pula,” katanya.

Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono turut menyampaikan apresiasi atas tata kelola pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada beberapa tahun terakhir yang dinilai sangat transparan dan profesional.

“Profesional artinya sangat komunikatif, karena dengan komunikasi yang efektif dapat menyamakan presepsi antara Auditor dan Auditi. Tidak sedikit hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan hanya karena perbedaan presepsi tersebut. Komunikasi akan meningkatkan reliability dan credibility dari hasil audit BPK,” sambung Basuki.

JAKARTA, investor.id – Birokrasi yang rumit menghambat langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya kompetitif Indonesia. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, dan tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (8/7/2024).