Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merencanakan dan menargetkan untuk merampungkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam kurun 4 tahun.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa dalam sesi terakhir agenda Retreat Kabinet Merah Putih, Presiden Ke-8 RI itu memberikan pengarahan seputar soal kelanjutan IKN.

“Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun,” ucapnya melalui akun instagram @rajaantoni, Sabtu (26/10/2024).

Dalam pengarahannya, Raja Juli menegaskan bahwa bagi Prabowo kelanjutan terkait dengan pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sudah sangat jelas.

Menurutnya, sudah menjadi keputusan dari pemerintahan Prabowo-Gibran bahwa proyek akbar yang diinisiasi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu akan dilanjutkan dan diselesaikan.

“Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya. Bagi beliau IKN adalah Ibukota Politik. Oleh karena itu, selain gedung-gedung Eksekutif yang sekarang hampir selesai dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan dua cabang triaspolitika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif,” ujarnya.

Tak hanya itu, Raja Juli juga menyampaikan jika Prabowo berharap sidang paripurna DPR/MPR pada 2028 dapat dilaksanakan di IKN.

“Beliau berharap Agustus 2028, sidang paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan, beliau berharap pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” tutur Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto, seharusnya menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal ini dia sampaikan usai menghadiri agenda Nusantara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Fun Run 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Minggu (6/10/2024).

“Iya semestinya begitu, Presiden yang baru [yang meneken Keppres]. Pak Prabowo,” ujarnya kepada wartawan.

Jokowi mengatakan bahwa Presiden terpilih periode 2024—2029 itu yang akan meneken keputusan untuk memindahkan Ibu Kota. Sebab, dalam masa pemerintahannya, kesiapan pembangunan infrastuktur di IKN masih berjalan pada tahap awal.

Jokowi mengatakan selain infrastruktur utama, fasilitas pendukung juga harus siap untuk menyambut penerbitan aturan itu, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem yang akan berjalan di sana.

“Sekali lagi saya sampaikan memindahkan Ibu Kota itu tidak hanya fisiknya saja tetapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi sehingga kalau namanya kita pindah itu Rumah Sakit (RS) siap saat dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolah dibutuhkan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai Universitas,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah selalu memantau perkembangan dari pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sehingga tak akan secara terburu-buru dalam menekan Keppres.

“Belum lagi, keramaian ada restoran, warung-warung juga diperlukan. Dan masalah yang berkaitan dengan logistik di mana kita mencari suatu barang di mana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semuanya itu harus siap,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto, seharusnya menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal ini dia sampaikan usai menghadiri agenda Nusantara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Fun Run 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Minggu (6/10/2024).

“Iya semestinya begitu, Presiden yang baru [yang meneken Keppres]. Pak Prabowo,” ujarnya kepada wartawan.

Jokowi mengatakan bahwa Presiden terpilih periode 2024—2029 itu yang akan meneken keputusan untuk memindahkan Ibu Kota. Sebab, dalam masa pemerintahannya, kesiapan pembangunan infrastuktur di IKN masih berjalan pada tahap awal.

Jokowi mengatakan selain infrastruktur utama, fasilitas pendukung juga harus siap untuk menyambut penerbitan aturan itu, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem yang akan berjalan di sana.

“Sekali lagi saya sampaikan memindahkan Ibu Kota itu tidak hanya fisiknya saja tetapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi sehingga kalau namanya kita pindah itu Rumah Sakit (RS) siap saat dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolah dibutuhkan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai Universitas,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah selalu memantau perkembangan dari pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sehingga tak akan secara terburu-buru dalam menekan Keppres.

“Belum lagi, keramaian ada restoran, warung-warung juga diperlukan. Dan masalah yang berkaitan dengan logistik di mana kita mencari suatu barang di mana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semuanya itu harus siap,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto, seharusnya menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal ini dia sampaikan usai menghadiri agenda Nusantara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Fun Run 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Minggu (6/10/2024).

“Iya semestinya begitu, Presiden yang baru [yang meneken Keppres]. Pak Prabowo,” ujarnya kepada wartawan.

Jokowi mengatakan bahwa Presiden terpilih periode 2024—2029 itu yang akan meneken keputusan untuk memindahkan Ibu Kota. Sebab, dalam masa pemerintahannya, kesiapan pembangunan infrastuktur di IKN masih berjalan pada tahap awal.

Jokowi mengatakan selain infrastruktur utama, fasilitas pendukung juga harus siap untuk menyambut penerbitan aturan itu, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem yang akan berjalan di sana.

“Sekali lagi saya sampaikan memindahkan Ibu Kota itu tidak hanya fisiknya saja tetapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi sehingga kalau namanya kita pindah itu Rumah Sakit (RS) siap saat dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolah dibutuhkan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai Universitas,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah selalu memantau perkembangan dari pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sehingga tak akan secara terburu-buru dalam menekan Keppres.

“Belum lagi, keramaian ada restoran, warung-warung juga diperlukan. Dan masalah yang berkaitan dengan logistik di mana kita mencari suatu barang di mana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semuanya itu harus siap,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, SERANG — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan nasib pendanaan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi pekerjaan rumah alias PR pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saat ditanya mengenai besaran anggaran IKN tahun depan dan selanjutnya, Thomas menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mengalokasikan 20% dari total kebutuhan Rp466 triliun.

Sementara sisanya yang perlu dukungan swasta yang perlu pemerintah cari. Khususnya pada pemerintahan selanjutnya.

"Itu PR yang perlu dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait yang akan menopang IKN ke depan di pemerintahan Prabowo. Poin saya di tahun berikutnya kita akan mencari investor swasta," ujarnya dalam Media Gathering, Rabu (25/9/2024).

Mengacu pada alokasi 20% dari Rp466 triliun, artinya APBN hanya menyediakan anggaran IKN maksimal Rp93,2 triliun. Hingga tahun ini, kas negara telah dialokasikan senilai Rp76,5 triliun.

Dengan demikian, APBN hanya akan menyediakan sekitar Rp16,7 triliun untuk tahun-tahun berikutnya.

Thomas menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mencari solusi dari pendanaan ibu kota baru tersebut dari swasta.

"Itu [20%] sesuatu yang istilahnya sudah dicanangkan dari pertama. Sampai sekarang saya rasa belum maksimum, PR-nya di situ," lanjutnya.

Pada kesempatan kali ini, Thomas menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Meski demikian, presiden terpilih Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen dirinya untuk melanjutkan pembangunan IKN yang telah mulai sejak 2022 lalu.

"Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa beliau komitmen IKN akan berlanjut. Poinnya adalah pendanaannya harus ke investasi," tegas ponakan Prabowo tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten BUMN Karya dan anak-anak usahanya mencuri perhatian dengan menjadi saham paling cuan dalam perdagangan saham Selasa (14/8/2024). Moncernya kinerja tersebut terjadi di tengah kabar masuknya WIKA ke dalam indeks MSCI Indonesia Small Cap dan pernyataan Prabowo Subianto terkait dengan proyek IKN.

Bursa Efek Indonesia mencatat 6 dari 10 top gainers pada perdagangan Selasa (14/8/2024) merupakan emiten-emiten BUMN sektor konstruksi dan anak-anak usahanya. Posisi puncak ditempati oleh saham PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON) yang meroket 27,38% ke level Rp107 per saham.

Di belakangnya, saham PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) mengekor dengan penguatan 26,15% ke posisi Rp82 per saham. Keduanya merupakan anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Saham WIKA tak ketinggalan mengalami lonjakan pada perdagangan kemarin. WIKA bahkan menyentuh level auto reject atas (ARA) dengan penguatan 24,3% ke level Rp266 per saham.

Selain Grup Wika, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan anak usahanya PT PP Presisi Tbk. (PPRE) kompak menghijau dengan penguatan masing-masing 22,68% dan 17,14%. Senasib, saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) terapresiasi 22,66% ke posisi Rp314 per saham.

Di sisi lain, saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) masih disuspensi Bursa sejak 8 Mei 2023 dan parkir di posisi Rp202 per saham.

Moncernya manuver saham-saham terafiliasi BUMN sektor konstruksi tak terlepas dari dua sentimen utama. Pertama, WIKA masuk dalam indeks MSCI Indonesia Small Cap mulai 2 September 2024.

Sentimen Proyek IKN ke BUMN Karya

Kedua, angin segar BUMN sektor konstruksi datang dari pernyataan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

“Saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan [IKN]. Kalau bisa kita percepat," ujar Prabowo dalam keterangan resminya, Selasa (13/8/2024).

Menurut Prabowo, prioritas utama adalah pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Prabowo yakin bahwa dengan selesainya pusat pemerintahan di IKN, akan ada lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di ibu kota baru ini.

"Saya optimis selesainya pusat pemerintahan dengan investasi yang lain akan mengundang investor lebih besar lagi," pungkasnya.

Dua sentimen tersebut diamini oleh sejumlah analis. Dihubungi Bisnis, analis Kanaka Hita Solvera Andika Cipta Labora mengatakan saham WIKA ikut terkerek akibat sentimen positif dari proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berjalan sampai saat ini.

“Karena dengan masih berjalannya IKN, untuk jangka panjang WIKA masih bisa mendapatkan kontrak dari proyek IKN,” tuturnya, Selasa (14/8/2024).

Selain itu, WIKA juga melambung selepas berembusnya kabar masuknya saham BUMN kontruksi itu ke dalam indeks MSCI Small Cap mulai 2 September 2024.

“Dengan masuknya WIKA ke indeks MSCI maka akan menjadi acuan untuk institusi asing maupun dalam negeri, untuk masuk ke WIKA,” kata Andika saat dihubungi Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Untuk saham WIKA, dia menyematkan rekomendasi beli untuk saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dengan target harga Rp370 per saham sampai dengan Rp380 per saham. Secara teknikal, menurut Andika, level support saham WIKA saat ini berada di angka Rp250 per saham.

Terpisah, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan masuknya WIKA ke dalam MSCI Small Cap Index merupakan sentimen positif karena berpotensi mengundang aliran modal asing (capital inflow) untuk penyesuaian portofolio para fund manager global.

Selain itu, saham yang masuk ke dalam indeks acuan tersebut berpeluang mengalami peningkatan likuiditas karena minat investor meningkat. Meski begitu, Sukarno menekankan bahwa apabila sentimen positif itu tidak diikuti fundamental emiten yang bagus, kenaikan harga hanya bersifat sementara.

Secara teknikal, dia memperkirakan target harga saham WIKA di rentang Rp290–Rp316 dengan patokan support Rp244 per saham.

Sementara itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyoroti sentimen positif dari adanya komitmen pemerintahan baru dalam melanjutkan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap saham-saham BUMN konstruksi, termasuk WIKA.

"Ini memengaruhi katalis positif WIKA atas kontrak baru. Pengaruhi juga performa WIKA. Di sisi lain, ada kekhawatitan negatif cashflow di WIKA," tutur Nafan.

Perbesar

Berlomba Himpun Kontrak Baru

Di sisi kinerja operasional, emiten BUMN Karya dan anak-anak usahanya fokus untuk menghimpun kontrak baru. Pada semester I/2024, WIKA melaporkan raihan kontrak baru sebesar Rp10,25 triliun.

Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) Agung Budi Waskito mengatakan bahwa WIKA terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan perseroan terutama dari sektor-sektor potensial yang menjadi andalan WIKA.

“Kami percaya bahwa dengan kapabilitas dan kualitas pekerjaan kami, juga didukung oleh kepercayaan para stakeholders kami, bisnis WIKA akan terus tumbuh dan berkembang dengan menyasar berbagai proyek-proyek potensial, khususnya sektor EPC di mana WIKA memiliki portofolio unggul", ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (24/7/2024).

Kontribusi terbesar atas perolehan kontrak baru tersebut berasal dari segmen industri, diikuti segmen infrastruktur, gedung, proyek EPC dan properti.

Anak usaha WIKA, WEGE dan WTON juga giat berburu kontrak baru. Sepanjang Januari-Juni 2024, WEGE mencatatkan pencapaian kontrak baru sebesar Rp1,15 triliun atau meningkat 39% year-on-year (YoY) dari Rp826,07 miliar pada semester I/2023.

Dengan realisasi itu, total kontrak dihadapi/total keseluruhan proyek WEGE sebesar Rp8,57 triliun.

Menurut Direktur Utama Wika Gedung Hadian Pramudita, WEGE menempuh langkah-langkah strategis untuk menjaga kinerja keuangan. Salah satunya, selektif memilih pelanggan/partner yang memenuhi kriteria bankable.

WEGE juga memilih proyek dengan skema pembayaran monthly progress dan terdapat down payment sehingga cash flow dan working capital berjalan dengan sehat.

Selain itu, lanjut Hadian, anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) itu akan memperkuat pengembangan dan optimalisasi bisnis modular sebagai bagian dari backward strategy perusahaan guna menopang kinerja.

Terpisah, Sekretaris Perusahaan WIKA Beton Dedi Indra mengatakan pihaknya menargetkan raihan kontrak baru sebesar Rp7,48 triliun sepanjang 2024.

Untuk meraih target itu, lanjutnya, perseroan akan membidik sejumlah proyek a.l. pembangunan jalan tol Ibu Kota Negara (IKN), infrastruktur pabrik swasta, bendungan, gedung perkantoran, hingga LRT dan MRT.

Sementara itu, kontrak baru ADHI pada periode yang sama mencapai Rp10,7 triliun. Raihan kontrak baru ADHI itu naik 12,15% secara tahunan.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan bahwa semester pertama tahun ini, perseroan telah memperoleh nilai kontrak baru sebesar Rp9,65 triliun. Nilai ini turun 16,95% dibanding tahun lalu, yakni Rp11,62 triliun.

“Karena pada awal 2024, masih terkait isu pemilu dan situasi pada awal semester satu ini masih konservatif,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia menuturkan bahwa dari jumlah nilai kontrak baru hingga semester I/2024, proyek dari segmen infrastruktur masih mendominasi lalu disusul proyek gedung.

------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.