Reporter: Ahmad Febrian, Ferry Saputra | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), khususnya asuransi saat ini menghadapi berbagai risiko dan tantangan yang terus berkembang. Tidak hanya faktor eksternal seperti ketidakpastian makroekonomi dan fluktuasi kondisi global, juga oleh faktor internal seperti tata kelola perusahaan yang semakin ketat.

Beberapa tahun terakhir, regulasi di sektor ini semakin diperketat. Perusahaan asuransi dwajib memiliki sistem tata kelola yang mampu menjawab tantangan-tantangan terbaru. Budaya organisasi yang etis dan berorientasi pada akuntabilitas juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga reputasi industri.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mirza Adityaswara mengatakan, sejalan perubahan regulasi, pihaknya mengajak industri asuransi untuk melakukan transformasi melalui penguatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. Hal ini berangkat dari kondisi industri asuransi Indonesia yang masih relatif rendah dalam hal densitas, penetrasi terhadap produk domestik bruto, hingga literasi dan inklusi.

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah baru yang cukup tinggi, peran sektor keuangan sebagai penyedia pendanaan bagi dunia usaha menjadi penting. Namun, dibandingkan negara-negara maju, pendanaan di Indonesia masih dominan dari sektor perbankan daripada asuransi, dana pensiun, dan fund manager.

Melalui peta jalan yang disusun, densitas asuransi ditargetkan mencapai 2,4 juta rupiah pada 2027. Selain itu salah satu fokus OJK dalam penguatan dan pengembangan sektor asuransi adalah dari sisi permodal dan transformasi tata kelola di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) melalui penerbitan POJK Nomor 23 tahun 2023. Di samping itu, Implementasi PSAK 117 dalam rangka penguatan modal terus berjalan.

"Kami harapkan pada tahun 2025 sudah sepenuhnya jalan dan kajian perhitungan risk based capital (RBC) menjadi lebih menggambarkan tingkat solvabilitas. Hal ini demi mendorong perusahaan asuransi dapat berkontribusi lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mirza, saat IFG Conference 2024, Selasa (15/10).

Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Kementerian BUMN, Hendrika Nora Osloi Sinagamenyatakan, industri asuransi sedang menghadapi perubahan besar yang dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi, faktor mikro, faktor teknologi, perubahan perilaku konsumen, serta risiko-risiko baru yang muncul, yang tidak terprediksi sebelumnya. Namun, di balik setiap perubahan ini, terdapat pula peluang besar yang bisa dimanfaatkan.

Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongkomenjelaskan, konferensi tahunan ketiga Indonesia Financial Group (IFG) ini untuk memperkuat industri asuransi agar dapat berkontribusi lebih signifikan pada perekonomian nasional.

"IFG menggelar acara ini sebagai wadah bagi para pembuat kebijakan, pelaku industri, asosiasi dan pemangku kepentingan lain, untuk berdiskusi serta memberikan solusi dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan terkait pengembangan industri asuransi di Indonesia," kata Hexana.

Bisnis.com, JAKARTA --

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa Industri Keuangan Non Bank (IKNB) memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan hasil riset Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, terdapat kebutuhan pembiayaan UMKM yang mencapai Rp1.519 triliun, yang dapat didukung oleh sektor IKNB.

Nailul menjelaskan bahwa banyak UMKM di Indonesia saat ini belum sepenuhnya bankable. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan pembiayaan, multifinance, dan layanan P2P lending atau pinjaman online untuk masuk dan memanfaatkan peluang tersebut. "IKNB bisa menjadi penghubung bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan, yang memiliki plafon lebih tinggi," kata Nailul dalam keterangannya kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Meski ada potensi pembiayaan sebesar Rp1.519 triliun, OJK memperkirakan bahwa kapasitas pembiayaan IKNB hanya mampu memenuhi sekitar Rp229 triliun atau 15% dari total kebutuhan. Menurut Nailul, ini dapat dimengerti mengingat profil risiko UMKM masih menjadi tantangan utama.

"Bagi IKNB, ini merupakan peluang besar, namun tantangan juga tak kalah besar. Risiko bisnis UMKM masih tinggi, terutama karena mereka sering tidak memiliki agunan, sehingga banyak yang ditolak oleh perbankan," jelas Nailul.

Ia menambahkan bahwa multifinance dan P2P lending tidak bisa sembarangan memberikan pembiayaan kepada UMKM. Jika risiko ini tidak dapat diminimalisir, justru dapat membahayakan sektor IKNB. "Pada akhirnya, risiko tinggi akan menyebabkan bunga yang juga tinggi. Saya pikir, peran pemerintah diperlukan dalam hal ini. Jika bank mendapat dukungan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka mungkin perlu ada program serupa untuk IKNB," tutup Nailul.

Bisnis.com, JAKARTA--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kebutuhan pendanaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat dibantu oleh industri keuangan non bank (IKNB) mencapai Rp1.519 trililun. Namun, dari kapasitas pembiayaan IKNB yang ada, hanya 15% atau Rp229 triliun yang dapat dipenuhi.

Bersasarkan hal tersebut, OJK memandang bahwa ruang pertumbuhan bagi pembiayaan oleh industri keuangan non bank masih sangat terbuka lebar, salah satunya adalah dari perusahaan pembiayaan atau multifinance.

Dalam dokumen Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, OJK mencatat dalam periode 2018-2023, pembiayaan sektor UMKM cenderung meningkat, namun porsinya terhadap total pembiayaan masih relatif rendah.

Dari Desember 2018 hingga Desember 2023 porsinya berturut-turut adalah 23,54%, 24,60%, 29,06%, 30,94%, 33,86%, dan 35,26%. Semetara dalam data terbaru OJK pada Juni 2024, porsi penyaluran pembiayaan kepada UMKM sebesar Rp179,87 triliun, turun 0,08% month-to-month (mtm) dibanding Mei 2024 sebesar Rp180,02 triliun. Secara presentase juga mengecil dari 34,79% menjadi 34,65%.

"Dapat disimpulkan bahwa ruang pertumbuhan bagi pembiayaan masih sangat terbuka lebar. Namun demikian, diperlukan peningkatan kapasitas pada perusahaan pembiayaan untuk dapat mengisi gap pendanaan UMKM nasional," tulis OJK dalam peta jalan tersebut, dikutip Senin (16/9/2024).

Sebagai solusi menangkap potensi pendanaan UMKM tersebut, OJK mendorong peningkatan Financing to Asset Ratio (FAR) industri perusahaan pembiayaan. FAR adalah rasio yang mengukur gambaran besaran perusahaan pembiayaan memanfaatkan asetnya untuk menyalurkan pembiayaan.

OJK mencatat, meskipun dalam lima tahun terakhir pembiayaan modal kerja, khususnya untuk UMKM meningkat, rata-rata hanya 5,5% aset di industri perusahaan pembiayaan yang disalurkan kepada pembiayan modal kerja.

Pada Juni 2024, total piutang pembiayaan neto perusahaan pembiayaan untuk pembiayaan modal kerja sebesar Rp47,96 triliun. Porsinya hanya 9,7% dari total pembiayaan sebesar Rp429,16 triliun.

Sementara itu, dalam peta jalan perusahaan pembiayaan ini, OJK memasang target pangsa pembiayaan sektor produktif pada fase 1 (2024-2025), fase 2 (2026-2027), dan fase 3 (2028) berturut-turut adalah 44-45%, 46-48%, menjadi 49-51% pada 2028.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiranto mengatakan industri perusahaan pembiayaan telah menjalankan amanat regulasi agar 10% dari total aset perusahaan digunakan untuk pendanaan.

"Pembiayaan ke sektor UMKM secara data sudah 35%, sementara kita diwajibkan 10% dari aset kita. Secara industri kita sudah 35%. Artinya pembiayaan ke sektor UMKM sudah meningkat," kata Suwandi kepada Bisnis, Jumat (23/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pendanaan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) ke sektor infrastruktur mengalami penurunan drastis sebesar 50,79% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp100,16 triliun pada Juni 2024. Penurunan ini merupakan akumulasi dari pendanaan Lembaga Khusus Keuangan (LKK) dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (PPI), yang masing-masing turun 12,61% yoy menjadi Rp88,94 triliun dan 88,98% yoy menjadi Rp11,21 triliun.

Guru Besar Fakultas Teknik dan Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Universitas Indonesia (UI), Mohammed Ali Berawai, menyoroti penurunan tajam pada aset PPI. "Data terbaru dari OJK menunjukkan penurunan tajam dalam aset perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam setahun terakhir," ujar Ali kepada Bisnis pada Senin (2/9/2024).

Berdasarkan data OJK, aset PPI pada Juni 2024 tercatat turun 88,82% yoy menjadi Rp14,71 triliun, dibandingkan dengan Rp131,59 triliun pada Juni 2023. Penurunan ini juga tercermin setelah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tidak lagi menjadi bagian dari PPI sejak September 2023. Hal ini menyebabkan penurunan akumulasi aset PPI pada bulan itu menjadi Rp14,79 triliun, dibandingkan Rp129,71 triliun pada Agustus 2023.

Ali menjelaskan bahwa penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh sikap wait and see para pelaku bisnis yang biasa terjadi pada tahun politik, yang berdampak pada total aset dan volume pembiayaan proyek infrastruktur. Namun, Ali optimistis bahwa tren ini akan membaik dengan terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran, yang mengusung visi keberlanjutan.

Di sisi lain, OJK mencatat bahwa aset PT SMI pada Juni 2024 juga mengalami penurunan sebesar 13,35% yoy menjadi Rp114,01 triliun dari Rp131,59 triliun pada Juni 2023. Dengan keluarnya PT SMI dari kategori PPI, satu-satunya perusahaan pembiayaan yang fokus pada infrastruktur dalam data OJK terbaru adalah PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Sebelumnya, Head of Corporate Communication Department IIF, Siva Rahmadani, menjelaskan bahwa aset investasi IIF pada Juni 2024 mencapai Rp13,1 triliun, dengan sektor energi terbarukan menjadi yang terbesar (24% dari total aset investasi), diikuti sektor telekomunikasi dan informasi (22%), dan sektor jalan tol (13%).

"Sampai 30 Juni 2024, Perseroan telah membukukan komitmen baru senilai Rp1,6 triliun, yang terdiversifikasi ke beberapa sektor seperti infrastruktur air, gas, jalan tol, dan infrastruktur kawasan," ungkap Siva.

IIF mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 75,6% yoy pada semester I/2024, menjadi Rp67,1 miliar dari Rp38,2 miliar pada semester I/2023. Peningkatan ini didukung oleh pendapatan bunga bersih yang naik 7,5% menjadi Rp192,8 miliar dari periode sebelumnya sebesar Rp179,4 miliar. Siva menambahkan bahwa IIF menargetkan pertumbuhan laba bersih antara 14-15% menjadi sekitar Rp120 miliar pada tahun ini, dengan fokus pada tiga strategi utama: memperkuat daya saing, ekspansi bisnis, dan peningkatan kinerja keuangan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, mengungkapkan bahwa kendala terbesar perusahaan pembiayaan di sektor infrastruktur adalah permodalan. Menurutnya, perusahaan pembiayaan yang dapat mendanai proyek infrastruktur harus memiliki modal minimal Rp1 triliun sesuai ketentuan OJK.

"Rata-rata pendanaan hanya berlangsung tiga hingga empat tahun. Sementara untuk infrastruktur, dibutuhkan pendanaan jangka panjang hingga 30 tahun. Dari mana dananya, karena kita tidak bisa mendapatkan dana dari publik," jelas Suwandi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Prabowo mengambil ancang-ancang menyusun program yang bertujuan mendorong penduduk kelas menengah kembali meningkat.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad H. Wibowo mengatakan pemerintahan baru nanti akan menyiapkan kemudahan usaha dan membuat program yang bisa menggenjot konsumsi masyarakat.

Kemudahan usaha tersebut, salah satunya akan mengandalkan kemudahan pendanaan usaha oleh industri keuangan nonbank (IKNB), seperti perusahaan pembiayaan sampai fintech peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman online.

"Iya, multifinance itu salah satu potensi yang sangat besar. Jadi, tentu akan diberdayakan semaksimal mungkin," kata Drajad kepada Bisnis, Senin (2/9/2024).

Drajad menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia erat kaitannya dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, menurutnya kunci menjaga konsumsi kelas menangah adalah dengan menjaga pendapatan mereka.

“Jadi, pemerintahan Pak Prabowo akan memperbaiki kemudahan berusaha dengan berbagai deregulasi. Selain itu, belanja negara difokuskan pada program-program yang dampaknya ke konsumsi tinggi,” ungkapnya.

Dalam buku Nota Keuangan RAPBN 2024 tersaji data perbandingan pembiayaan sektor IKNB dengan sektor perbankan, bahwa memang penyaluran kredit dari sektor IKNB masih terpaut jauh.

Pada Mei 2024, penyaluran kredit perbankan sebesar Rp7.398,76 triliun, sementara dari fintech P2P lending senilai Rp850,63 triliun, dan dari perusahaan pembiayaan sebesar Rp490,69 triliun.

Sementara itu, ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai sektor IKNB punya potensi besar dalam mendanai usaha UMKM yang kebanyakan berasal dari segmen kelas menengah.

"Sektor keuangan nonbank punya banyak kelebihan karena akses yang lebih mudah bagi masyarakat desa dan pelaku usaha informal, persyaratan pinjaman mudah, hingga plafon pembiayaan yang kecil sesuai dengan kebutuhan," kata Bhima.

Meski begitu, menurutnya pendanaan dari sektor IKNB juga punya celah, yaitu keterbatasan lembaga keuangan nonbank dalam mencari simpanan atau deposan sehingga mempengaruhi cakupan pembiayaan.

Bhima juga mencontohkan seperti perusahaan pinjaman online yang menerapkan bunga dan denda yang cukup tinggi sehingga membuat peminjam kesulitan mengembalikan pinjaman. Apalagi, pinjaman online masih didominasi di sektor konsumtif daripada produktif.

Selain itu, dia juga mengatakan pelaku IKNB harus jeli melakukan seleksi terhadap calon debitur, melihat kinerja dan prospek usaha debitur hingga melakukan pengawasan berkala sehingga nonperforming loan (NPL) bisa dikelola dengan baik.

"Artinya tidak bisa hanya andalkan keuangan nonbank, tapi juga dorong kerja sama bank dengan nonbank via channeling bahkan anak usaha bank yang main ke kredit mikro," kata Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis data aset Industri Keuangan Non Bank (IKNB) hingga semester I/2024. Aset lembaga keuangan khusus pada Juni 2024 naik 50% (year-on-year/YoY) menjadi Rp426,67 triliun dibanding Rp283,66 triliun pada Juni 2023.

Meskipun secara umum naik, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjadi satu-satunya sektor di lembaga keuangan khusus (LKK) yang mengalami penurunan aset. OJK mencatat aset LPEI pada Juni 2024 tergerus 32% (YoY) menjadi Rp51,09 triliun, dibanding Rp76,22 triliun pada Juni 2023.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025, aset LPEI diproyeksi tumbuh 12,2% (YoY) dibanding realisasi pada 2023. Dalam laporan keungan audited LPEI 2023, perusahaan negara yang berada di bawah kendali Kementerian Keuangan ini mencatatkan aset sebesar Rp51,34 triliun.

"Seiring dengan kondisi perekonomian global yang masih perlu diwaspadai, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: (1) risiko kredit dari tekanan kondisi geopolitik, nilai tukar dan kondisi lainnya yang berpotensi menekan kondisi usaha eksportir; dan (2) risiko dari klaim penjaminan dan asuransi," tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dikutip pada Minggu (1/9/2024).

Tahun ini, pembiayaan LPEI diproyeksikan sebesar Rp58,6 triliun, turun 20,6% dibanding 2023. Penurunan pembiayaan ini disebabkan oleh rencana hapus buku sebesar Rp16,24 triliun yang mana hingga Juni 2024 terdapat realisasi hapus buku sebesar Rp4,14 triliun.

Sementara itu, penjaminan komersial termasuk Penugasan Khusus Ekspor (PKE) diproyeksikan tumbuh sebesar 31,4%, dan asuransi diproyeksikan tumbuh sebesar 9,7%.

Bisnis.com, JAKARTA --

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengkritik upaya pemerintahan di era Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya di sektor non-bank seperti asuransi, multifinance, fintech, dana pensiun (dapen), dan aset kripto.

"Hampir semua sektor ini menunjukkan tingkat literasi yang rendah. Masyarakat masih belum banyak yang memahami, terutama mengenai investasi kripto," ujar Nailul kepada Bisnis, Rabu (14/8/2024).

Nailul menekankan bahwa tanggung jawab utama peningkatan literasi keuangan sebenarnya berada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan langsung pada Presiden. Meski demikian, ia menilai bahwa tugas kementerian di kabinet Jokowi, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum dioptimalkan secara maksimal dalam meningkatkan literasi keuangan.

"Saya belum melihat peran aktif dan masif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini. Literasi keuangan seharusnya sudah masuk ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat SD, bukan hanya tentang menabung, tetapi juga mengenalkan produk layanan keuangan lainnya," tambah Nailul.

Selain itu, Nailul juga menyoroti masalah literasi keuangan di sektor digital, yang semakin terlihat dengan munculnya berbagai kasus seperti pinjaman online (pinjol) ilegal. Ia menilai bahwa masalah utama bukan pada kepemilikan rekening perbankan, tetapi pada rendahnya literasi keuangan masyarakat.

"Masih banyak lubang dalam literasi produk digital dalam beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat yang memiliki rekening perbankan, salah satunya untuk menerima bantuan sosial, namun mereka terjebak dalam produk ilegal seperti investasi bodong hingga judi online. Ini menunjukkan bahwa literasi keuangan masih menjadi masalah utama," tegasnya.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dilakukan OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Untuk sektor syariah, indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia tercatat sebesar 39,11%, dan indeks inklusi keuangan syariah hanya sebesar 12,88%.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melaksanakan 1.732 kegiatan edukasi keuangan. Kegiatan tersebut berhasil menjangkau 3.041.909 orang peserta secara nasional.

Mengutip Infopublik.id, Sikapi Uangmu, sebagai saluran media komunikasi khusus konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital berupa minisite dan aplikasi, telah memublikasikan sebanyak 249 konten edukasi keuangan, dengan jumlah pengunjung sebanyak 998.484 viewers.

Selain itu, terdapat 62.133 pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) OJK, dengan total sebanyak 83.573 kali akses terhadap modul dan penerbitan 66.948 sertifikat kelulusan modul.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya.

"Sampai dengan Juli 2024, terdapat 530 TPAKD (36 provinsi dan 494 kabupaten/kota) atau 96,01% TPAKD telah melaporkan pembentukan baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota," kata Friderica dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja TPAKD, telah dilakukan Rapat Koordinasi TPAKD Wilayah Indonesia Barat pada 2 Juli 2024 di Prov. Kep. Riau yang dihadiri oleh seluruh pemerintah provinsi di wilayah barat (10 provinsi di pulau Sumatera) dan Kantor OJK Daerah yang membawahinya.

Friderica menuturkan, OJK mencatat pengaduan industri jasa keuangan lebih banyak di sektor perusahaan pembiayaan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Dimana per 31 Juli 2024 melalui aplikasi tersebut OJK telah menerima 17.003 pengaduan.

Dari pengaduan tersebut sebanyak 3.701 pengaduan berasal dari industri perusahaan pembiayaan. Jumlah tersebut pun lebih banyak dari sektor jasa keuangan lainnya seperti industri financial technology dengan 6.289 pengaduan, dan sektor perbankan sebanyak 6.005 pengaduan.

“Termasuk 756 berasal dari industri perusahaan asuransi, serta sisanya merupakan layanan sector pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya,” katanya.

Pemberantasan keuangan ilegal

Ia menambahkan, dari sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2024 pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 10.104 pengaduan, meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 9.596 pengaduan, dan pengaduan investasi illegal sebanyak 508 pengaduan.

Sementara, jumlah entitas ilegal yang telah dihentikan atau diblokir sebanyak 1.740 akun di periode Januari hingga Juni 2024. Jumlah tersebut terdiri dari 149 akun investasi illegal, dan 1.591 akun pinjaman online illegal.

Lanjut Friderica, dalam rangka penegakkan ketentuan pelindungan konsumen, pada periode 1 Januari hingga 25 Juli 2024, OJK telah memberikan sanksi berupa 171 Surat Peringatan Tertulis kepada 127 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), 3 Surat Perintah kepada 3 PUJK, dan 25 Sanksi Denda kepada 25 PUJK.

“Tercatat juga sebanyak 164 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 905 pengaduan dengan total kerugian Rp110.263.395.457 per 25 Juli 2024,” ungkapnya.

Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung atau tidak langsung dalam rangka pembinaan.

“Tujuannya agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat,” katanya.