Ketahanan energi nasional menjadi salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan bioenergi, khususnya biodiesel, sebagai campuran BBM.

Program mandatori Biodiesel B35, yang mewajibkan pencampuran 35% biodiesel dalam solar merupakan salah satu langkah transisi energi di Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor BBM dan memberi nilai tambah bagi bagi sektor pertanian dan perekonomian rakyat.

Dalam pidato pelantikan, Minggu (20/10) lalu, Prabowo menegaskan swasembada energi menjadi salah satu target yang dicanangkan dalam pemerintahannya, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

"Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi, karena kita diberi karunia oleh Tuhan tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain," tegas Prabowo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa arahan Presiden sudah sangat jelas agar swasembada energi bisa dicapai dalam pemerintahannya. Swasembada energi akan tercapai seiring dengan meingkatkanya ketahanan energi nasional.

"Kemandirian energi kan salah satunya ada bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba," ujarnya pada Senin (21/10).

Ke depan, pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan B50 dan B60, mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita cukup atau tidak, pasti cukup. Nah, tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik," papar Bahlil.

Pemanfaatan Biodiesel
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapkan realisasi pemanfaatan biodiesel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan.

"Tren kenaikan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan biodiesel, yang rasio campurannya juga terus akan ditingkatkan, yang sekarang sudah B35, akan ditingkatkan menjadi B40, kemudian B50 hingga B60," ujar Agus.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2021 realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta KL dan pada tahun 2022 realisasi biodiesel mencapai 10,45 juta KL. Sementara tahun 2023 meningkat menjadi 12,2 juta KL dengan mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023.

Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 tersebut, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp120,54 triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp15,82 triliun, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).

Jadi, bagaimana caranya untuk kita menuju kepada kedaulatan energi? Menekan lifting dengan tiga pola.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk menekan biaya impor energi sebesar Rp500 triliun per tahun, di antaranya dengan mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang ada.

Bahlil dalam kegiatan Repnas National Conference & Awarding Night, di Jakarta, Senin, mengatakan karena lifting atau produksi terangkut minyak mentah di Indonesia terus merosot, Indonesia harus menghabiskan devisa senilai Rp500 triliun per tahun hanya untuk mengimpor minyak mentah dari luar negeri.

"Jadi, bagaimana caranya untuk kita menuju kepada kedaulatan energi? Menekan lifting dengan tiga pola," kata Bahlil.

Ia menerangkan, pola pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan lifting minyak, pertama sumur-sumur minyak yang menganggur (idle) harus diaktifkan kembali.

Kementerian ESDM mencatat, terdapat sekitar 44.900 sumur minyak di Indonesia, dengan 16.600 di antaranya dalam kondisi idle. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 sumur dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

Kemudian, langkah langkah kedua yakni, sumur yang berjalan atau aktif harus diintervensi dengan teknologi agar meningkatkan kapasitas.

Selanjutnya, upaya ketiga yang berikut harus dilakukan adalah bagaimana mempercepat eksplorasi.

"Memang kita harus melakukan apa yang disebut dengan eksplorasi. Nah eksplorasi ini sudah banyak di wilayah-wilayah Timur, dan ini cost-nya tinggi sekali dan butuh waktu cepat," kata Bahlil.

Untuk mendukung hal itu, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan segera memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi dari pada eksplorasi. Hal itu dilakukan untuk menarik investor.

"Dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin, kita akan pangkas lagi, kita akan perpendek dengan waktu yang tepat, supaya apa? Investor bisa masuk Kalau tidak ada tawaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara yang lain, bagaimana investor bisa masuk," ujarnya pula.

Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini maupun Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga mendorong adanya peralihan penggunaan bahan bakar kendaraan dari fosil ke energi baru terbarukan. Hal itu, diimplementasikan melalui penggunaan kendaraan listrik

"Kalau ini mampu kita lakukan, kemudian kita geser sebagian untuk menuju kepada energi baru terbarukan dengan mengoptimalkan mobil-mobil listrik dan motor listrik, ini adalah bagian dari kedaulatan energi, jika ini kita mampu lakukan insya Allah clear," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Bahlil menyoroti biaya impor energi yang cukup besar mencapai Rp500 triliun per tahun.

Hal itu terjadi akibat kinerja sektor minyak dan gas bumi yang terus merosot, yang juga berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Lifting kita turun, itu kita tekor terus, setiap tahun kita itu menghabiskan devisa kita Rp500 triliun, makanya nilai tukar dolar AS kita terhadap rupiah agak sedikit, maju-mundur, maju-mundur. Bayangkan salah satu sumber kebutuhan terbesar itu adalah untuk membeli energi," kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan bahwa pada tahun 1996 dan 1997, Indonesia mampu memproduksi 1.000.600 barel minyak per hari, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, karena mampu mengekspor hingga 1 juta barel. Namun, pasca-reformasi, produksi minyak terus mengalami penurunan.

Saat ini, produksi minyak nasional tinggal 600.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1.000.600 barel per hari. Hal ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar 900 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari.

Bahlil menekankan bahwa perubahan yang terjadi dari ekspor menjadi impor dengan jumlah yang sama merupakan masalah serius yang harus diatasi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Nilai impor minyak Indonesia diproyeksikan membengkak jika terjadi perang terbuka antara Iran dan Israel. Kondisi ini berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 600 triliun.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, memanasnya geopolitik kedua negara itu berpontensi membuat harga minyak dunia melonjak hingga US$ 60 karena Iran menguasai Selat Hormuz yang memegang peran penting dalam perdagangan. Selat Hormuz berpengaruh terhadap 40-50% perdagangan minyak global.

"Ketika ada perang terbuka antara Iran dan Israel, itu kalau sampai terjadi perang terbuka, kenaikan harga minyak itu bisa sampai US$ 60," kata Komaidi dalam acara Media Briefing bertema Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas, di Sarinah, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Harga minyak dunia saat ini berada di kisaran US$ 72 per barel untuk minyak mentah berjangka Brent. Dengan demikian, apabila terjadi peningkatan harga hingga US$ 60, maka harga minyak mentah bisa tembus ke posisi US$ 132 per barel.

Ia memberikan simulasi, setiap kenaikan harga minyak US$ 1 per barel, imbasnya mencapai Rp 10 triliun terhadap APBN. Dengan demikian, apabila kenaikan harga minyak jika terjadi perang terbuka mencapai US$ 60, maka diperkirakan imbas terhadap APBN mencapai Rp 600 triliun.

"Jadi setiap naik US$ 1, itu belanja negara akan naik sekitar Rp 10 triliun. Tadi kalau perang terbuka kan US$ 60 dolar, US$ 60 dolar kalau US$ 1 naik Rp 10 triliun. Rp 600 triliun peningkatannya. Setara dengan mandatory untuk pendidikan kita," ujarnya.

"Jadi kalau sampai perang terbuka antara Israel dengan Iran kemarin, itu resiko APBN yang harus ditanggung untuk menambah subsidi, itu besarnya paling tidak sekitar Rp 600 triliun," imbuhnya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi 2024 sebesar Rp 189,1 triliun yang mencakup subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), LPG Tabung 3 Kg dan Listrik. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi JBT.

Menurutnya, Indonesia termasuk ke dalam net importir atau price taker. Dalam hal ini, Indonesia mengkonsumsi setidaknya 1,5 juta barel dari total volume pasar minyak dunia per hari sekitar 95 juta barel. Sebagai price taker, Indonesia tidak punya daya untuk mengontrol harga. Karenanya, apabila harga minyak dunia meningkat signifikan, dampaknya akan sangat luar biasa terhadap APBN.

Berkaca pada potensi beban ini, menurutnya Indonesia perlu segera move on ke energi yang lebih ramah lingkungan, tentunya yang diproduksi di dalam negeri. Namun tantangan lainnya yang menanti ialah penggunaan BBM fosil yang terbilang masih angat tinggi.

Ditambah lagi, perusahaan-perusahaan energi besar di Indonesia seperti PT Pertamina (Persero) hingga PT PLN (Persero) secara bisnis dominannya bergerak di energi fosil. Misalnya saja di Pertamina, ia mengutip laporan keuangan perusahaan 2019-2023 yang menunjukkan 98-99% pendapatan masih bersumber dari fosil. Karena itulah, proses transisi energi perlu diperhitungkan dengan baik.

"Saya sering sampaikan ke teman-teman Pertamina, PLN, Anda juga harus hati-hati karena nature-nya atau root-nya Anda ini adalah perusahaan yang berbasis fosil. Jadi jangan keburu-buru lompat (karena berpotensi mempengaruhi keuangan secara signifikan)," kata dia.

Impor Minyak RI

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per semester I-2024 impor hasil minyak RI selama Januari-Juni 2024 mencapai 17,41 juta ton, naik 7,27% dari 16,23 juta ton pada periode yang sama di 2023. Adapun nilainya melonjak menjadi US$ 12,81 miliar, dari US$ 11,69 miliar pada Januari-Juni 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan subsidi energi dalam APBN 2024 akan naik. Hal ini melihat beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan (yaitu) harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Saat harga minyak dunia dan dolar AS naik, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif BBM dan listrik agar momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat terjaga. Hal ini menyebabkan APBN harus menanggung selisih harganya ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Sampai semester I-2024, realisasi volume penyaluran BBM subsidi telah mencapai 7,16 juta atau turun tipis 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi LPG 3 kg dan listrik bersubsidi masing-masing naik yakni mencapai 3,36 juta volume dan 40,6 juta pelanggan.

Sri Mulyani memperkirakan kenaikan subsidi dan kompensasi energi akibat perubahan beberapa parameter di atas baru akan tercermin pada semester II-2024. Sedangkan defisit APBN 2024 diperkirakan akan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap PDB, lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap sejumlah upaya untuk menahan pembengkakan nilai impor bahan bakar minyak (BBM) kala produksi minyak bumi dalam negeri melambat dan nilai tukar rupiah yang berpotensi melanjutkan tren pelemahan tahun depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menekan nilai maupun volume impor BBM, yaitu diversifikasi produk hingga pemanfaatan sumber energi lainnya.

"Justru itu kita sekarang mendorong supaya ada diversifikasi supaya [impor] BBM-nya tidak nambah banyak," kata Dadan di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk optimalisasi penggunaannya untuk mengurangi konsumsi BBM di masyarakat dan penggunaan bioetanol lokal.

"Kita banyak cara untuk nantinya [kurangi konsumsi BBM]," tuturnya.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, targetlifting minyak dipatok di level 600.000 barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari (boepd).

Target lifting minyak pada RAPBN 2025 turun dibandingkan target lifting dalam APBN 2024 yang mencapai 635.000 barel per hari. Adapun, Dadan menerangkan bahwa saat ini lifting minyak sudah mencapai 570.000 barel per hari.

"Kalau turun memang normalnya itu turun. ICP kan US$82 tetap. Kita ini kalau tidak ngapa-ngapain itu turunnya [lifting] 5%, itu normal declining rate namanya. Itu selalu turun kalau minyak sama gas itu. Sekarang kita turunnya itu nggak 5%," jelasnya.

Adapun, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih berpotensi melemah pada tahun depan.

Dalam RAPBN 2025, nilai tukar rupiah dipatok sebesar Rp16.100 per dolar AS pada 2025, sedangkan dalam APBN 2024, asumsi nilai tukar rupiah dipatok di level Rp15.000 per dolar AS. Sementara untuk tahun ini, nilai tukar rupiah diperkirakan masih berpotensi bergerak pada kisaran RpRp15.900-Rp16.100 per dolar AS.

Sedangkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam RAPBN 2025 dipatok di level US$82 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap sejumlah upaya untuk menahan pembengkakan nilai impor bahan bakar minyak (BBM) kala produksi minyak bumi dalam negeri melambat dan nilai tukar rupiah melemah.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menekan nilai maupun volume impor BBM, yaitu diversifikasi produk hingga pemanfaatan sumber energi lainnya.

"Justru itu kita sekarang mendorong supaya ada diversifikasi supaya [impor] BBM-nya tidak nambah banyak," kata Dadan di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk optimalisasi penggunaannya untuk mengurangi konsumsi BBM di masyarakat dan penggunaan bioetanol lokal.

"Kita banyak cara untuk nantinya [kurangi konsumsi BBM]," tuturnya.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, targetlifting minyak dipatok di level 600.000 barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari (boepd).

Target lifting minyak pada RAPBN 2025 turun dibandingkan target lifting dalam APBN 2024 yang mencapai 635.000 barel per hari. Adapun, Dadan menerangkan bahwa saat ini lifting minyak sudah mencapai 570.000 barel per hari.

"Kalau turun memang normalnya itu turun. ICP kan US$82 tetap. Kita ini kalau tidak ngapa-ngapain itu turunnya [lifting] 5%, itu normal declining rate namanya. Itu selalu turun kalau minyak sama gas itu. Sekarang kita turunnya itu nggak 5%," jelasnya.

Sementara itu, dalam RAPBN 2025, nilai tukar rupiah dipatok pada level Rp16.100 per dolar Amerika Serikat (AS), sedangkan dalam APBN 2024, asumsi nilai tukar rupiah dipatok di level Rp15.000 per dolar AS.

Sedangkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam RAPBN 2025 dipatok di level US$82 per barel.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) Rachmat Kaimuddin menuturkan Indonesia masih bergantung pada impor dalam penyediaan BBM.

Ia menuturkan dalam lima tahun terakhir atau 2019 hingga 2023, Indonesia rata-rata menggelontorkan Rp251 triliun per tahun untuk impor.

Sementara, untuk subsidi BBM pemerintah menggelontorkan rata-rata Rp120 triliun per tahun. Menurut Rachmat, jika subsidi bisa lebih tepat sasaran, seharusnya anggaran bisa ditekan.

Jika itu terjadi, maka anggaran subsidi bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur hingga penyelesaian masalah stunting.

"Ini Rp120 triliun kita berikan sebagai subsidi, dibakar jadi asap, literally. Tentunya ini mengambil jatah orang buat infrastruktur, stunting, dan sebagainya," kata Rachmat dalam Media Briefing Road to Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Senin (5/8).

Rachmat mengatakan hal itu harus jadi perhatian. Sebab, selain memboroskan anggaran negara, BBM menyumbang emisi gas rumah kaca dan polusi yang cukup besar.

Ia lantas menuturkan salah satu solusi terkait polusi dan emisi gas rumah kaca adalah meningkatkan kualitas BBM mengikuti standar. Maklum, kualitas BBM dalam negeri banyak yang belum memenuhi standar sulfur EURO 4 atau 50 ppm.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal merilis BBM baru pada 17 Agustus saat HUT RI ke-79. BBM itu disebut ramah lingkungan dan rendah sulfur.

"Kalau rendah sulfur ini akan mulai tapi sebagai pilot, 17 (Agustus) itu adalah semacam kick-off-nya mau mulai di sana," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, dikutip detik, Jumat (12/7).

Menteri ESDM Arifin Tasrif menambahkan pihaknya saat ini sedang mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfur.

"Jadi gini kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Sekarang kan kita masih 500 ppm-an. Kalau standarnya Euro 5 kan harus di bawah 50. Menuju itu kan ongkosnya ada. Tapi kilang kita belum kelar sih di Balikpapan," katanya.