Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta Kementerian Keuangan untuk segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor keramik asal Tiongkok. Sebab harapan industri yang sudah diutarakan sejak lama itu tak juga direalisasikan.

Sebelumnya, pada bulan Agustus 2024 lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pengenaan BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok.

"Asaki mempertanyakan keseriusan dan kehadiran pemerintah dalam hal ini mendesak gerak cepat Ibu Menkeu, karena seperti yang diketahui bersama bahwa sudah lebih dari dua bulan sejak tanggal Surat Keputusan Mendag tentang Pengenaan BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok, namun sampai saat ini belum dikeluarkannya PMK BMAD oleh Menkeu," kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto Dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Edy menyebut bahwa tidak bisa dipungkiri penyebab utama kinerja industri keramik nasional menurun dari tahun ke tahun diakibatkan oleh gempuran produk impor ubin keramik asal Tiongkok yang telah terbukti melakukan unfair trade berupa tindakan dumping.

"Asaki sangat menyayangkan seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenkeu bisa mengutamakan kepentingan industri nasional yang saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Agustus dan September 2024 yang mengalami kontraksi," papar Edy.

Menurutnya, akibat belum dikeluarkannya PMK BMAD atas impor ubin keramik asal Tiongkok, tentunya memberi peluang bagi para importir untuk terus melakukan kegiatan importasi dengan jumlah volume impor yang sangat masif di atas angka rata-rata impor sebelumnya.

"Ini sebagai upaya importir untuk menghindari pengenaan BMAD yang diperkirakan sebesar 40 - 50% sampai dikeluarkannya PMK BMAD tersebut, sehingga membuat kebijakan BMAD kurang efektif untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan, karena importir telah menyiapkan stock produk keramik dalam jumlah masif untuk membanjiri pasar domestik yang mana pada bulan Agustus sampai November merupakan peak season permintaan keramik setiap tahunnya," papar Edy.

Oleh karena itu, Asaki menyayangkan terhadap Kemenkeu yang tidak memiliki sense of crisis terhadap nasib industri keramik nasional.

Pemerintah berencana menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) 199% untuk produk impor keramik asal China. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut penerapan bea masuk ini dapat berpotensi munculnya perang dagang antara China dan Indonesia.

Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan China kemungkinan besar akan melakukan aksi balasan terhadap produk-produk asal Indonesia ke China.

"Kemungkinan yang akan terjadi retaliasi balasan terhadap produk asal dari Indonesia yang akan dilakukan pihak dari China," kata Andry dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan penerapan BMAD dengan tarif maksimal 199% ini dapat memicu pengalihan perdagangan atau trade diversion. Dia menyebut impor keramik akan bergeser ke negara lain, seperti India dan Vietnam.

Selain itu, dia memperkirakan pasar persaingan semakin kecil. Pasalnya, pilihan konsumen semakin sedikit lantaran harga keramik makin mahal.

"Kalau kita melihat dari hasil KADI salah satu keluhan harga jualnya tidak bisa tinggi. Kecurigaan kami ada price war dalam domestic producer. Apakah ini cara memperbesar kue nya sehingga domestik price-nya ikut meningkat untuk memfasilitasi price war tersebut," jelasnya.

Andry bilang pada akhirnya, produsen keramik dalam negeri akan menaikkan harga jual. Pasalnya, impor keramik akan dibatasi di bawah harga pengenaan BMAD. Dengan begitu, semakin rendah jumlah volume keramik di pasar sehingga permintaan keramik akan meningkat. Alhasil, harga jual semakin mahal.

Dia menekankan dampak negatif dari BMAD ini dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor, seperti ritel, real estate, forwarder, hingga logistik.

Rencana pemerintah menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) 199% untuk produk impor keramik asal China dinilai bisa berdampak pada harga keramik di konsumen naik. Hal ini disampaikan oleh Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho.

Andry menilai pengenaan tarif tersebut dapat membuat produsen keramik dalam negeri meningkatkan harga jualnya. Pasalnya, harga jual produk impor keramik dapat meningkat tajam usai dikenakan tarif bea masuk.

Dengan begitu, semakin rendah kuantitas volume keramik yang beredar di pasar, semakin meningkat permintaan keramik. Alhasil, harga jual di konsumen semakin mahal.

Menurut perhitungannya, rata-rata harga keramik porselen impor jenis B1A ukuran 60x60 sebesar Rp 75.000-80.000 per meter persegi. Dengan penerapan bea masuk, harganya naik menjadi Rp 150.000- Rp 225.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp 150.000 - Rp 225.000 per meter persegi. Sementara harga keramik lokal porselen B1A dalam negeri itu lebih murah Rp 75.000 paling mahal Rp 90.000. Artinya cukup bersaing dengan produk impor," kata Andry dalam Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, dia bilang dengan penerapan BMAD akan terjadi expected inflation atau ekspektasi inflasi terhadap harga keramik porselen. Alhasil, produsen keramik dalam negeri akan menaikkan harga jual dan meningkatkan margin keuntungan.

"Kenaikan dari harga ini di bawah BMAD kenaikannya sekitar Rp 80.000 - Rp 120.000/meter persegi. Tinggal dikalikan luas ruangan. Jadi kurang lebih kita yang mengeluarkan tidak sampai puluhan juta, sekarang bisa sampai itu. Ini gambaran sederhana," imbuhnya.

Dia pun mengimbau pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan. Jangan sampai tujuan yang semula untuk menguatkan industri dalam negeri, ternyata dapat memicu masalah-masalah baru

"Kita perlu hati-hati ya, terhadap tujuannya untuk menguatkan kondisi industri dalam negeri. Jangan sampai kita mengeluarkan instrumen tidak kuat juga industri dalam negeri. Berarti diagnosis penyakitnya bisa jadi bukan faktor utama. Obat yang diberikan tidak langsung ke penyakit utamanya," terangnya.