JAKARTA, investor.id - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bersama PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja (Grup Sritex) telah diputus dalam keadaan pembatalan homologasi. Sehingga terancam dalam kondisi pailit.

Namun Sekretaris Perusahaan Sritex, Welly Salam mengungkap bahwa Grup Sritex telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut.

“Pada 25 Oktober 2024, Grup Sritex telah mengajukan kasasi homologasi,” jelas Welly dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Adapun permohonan pembatalan homologasi Grup Sritex yang diputuskan pada 21 Oktober 2024 lalu, diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon.

Didirikan pada tahun 1980, berdasarkan situs web perusahaan, PT Indo Bharat Rayon (IBR) memelopori produksi serat stapel viscose (VSF) di Indonesia dan juga merupakan yang pertama meraih sertifikasi ISO 9002 dan ISO 14001 serta sertifikasi OEKO-TEX dari BTTG, Eropa.

Pabrik perusahaan yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat, memulai produksi komersial pada tahun 1986 dengan kapasitas sederhana sebesar 16.500 tpa. Saat ini, sebagaimana dikutip dari situs web perusahaan, pabrik tersebut memiliki kapasitas terpasang lebih dari 200.000 tpa dan telah menjadi produsen VSF terbesar kedua di dunia di satu lokasi. Unit tersebut memproduksi VSF untuk keperluan tekstil dan non-woven.

Dipasarkan dengan nama merek Birla Cellulose, perusahaan ini memproduksi berbagai macam VSF dalam spesifikasi rekayasa untuk aplikasi tekstil dan non-woven. Perusahaan ini juga memproduksi bahan kimia seperti natrium sulfat anhidrat dan asam sulfat. Natrium sulfat anhidrat banyak digunakan dalam industri deterjen, kaca, pewarnaan tekstil, dan pulp dan kertas di pasar domestik maupun luar negeri.

Laporan Dirty Fashion

Indo Bharat Rayon bagian dari Aditya Birla Group. Laporan Changing Markets Foundation berjudul ‘Dirty Fashion Revisited: Spotlight on a Polluting Viscose Giant’ yang dipublikasikan Februari 2018 menyebutkan bahwa Aditya Birla Group adalah perusahaan global dengan nilai pasar US$ 50 miliar (saat itu). Berkantor pusat di Mumbai, India, perusahaan ini merupakan salah satu konglomerat terbesar di India dan memiliki lebih dari 40 anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor industri, termasuk aluminium, semen, pembangkit listrik, telekomunikasi, jasa keuangan, dan tekstil.

Selain menjadi pemimpin pasar, Grup Aditya Birla memiliki tujuan untuk menjadi ‘konglomerasi India terkemuka dalam praktik bisnis berkelanjutan di seluruh wilayah operasi globalnya’. Pada bulan November 2017, sebagaimana laporan Changing Markets, perusahaan ini menduduki peringkat nomor satu secara global oleh LSM Canopy atas upaya mereka dalam konservasi hutan purba dan hutan yang terancam punah dalam pengadaan pulp kayu, menempatkannya ada di depan dari sepuluh produsen lain yang mewakili sekitar tiga perempat produksi viscose global.

Namun, pada bulan Juni 2017, laporan Dirty Fashion Changing Markets menyoroti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik produksi yang tidak bertanggung jawab di pabrik viscose Aditya Birla Group di India dan Indonesia. Dan menjelaskan bagaimana polusi di sana (termasuk di Indonesia) merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkan mata pencaharian.

Laporan Changing Markets menyajikan temuan dari dua investigasi lanjutan yang dilakukan di pabrik Aditya Birla Group di Nagda (Madhya Pradesh, India) dan Purwakarta (Jawa Barat, Indonesia/melalui Indo Bharat Rayon) pada bulan November dan Desember 2017.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun perusahaan tersebut bersemangat untuk menyampaikan pencapaiannya terkait keberlanjutan tapi ketika menyangkut produksi viscose, mereka bahkan gagal menerapkan persyaratan legal yang mendasar.

Selain sejumlah kesaksian langsung mengenai kesalahan yang dilakukan perusahaan, berdasarkan laporan Changing Markets Foundation, pengujian laboratorium independen menemukan bahwa emisi beberapa kontaminan di udara dan air melampaui batas peraturan, yang menunjukkan potensi ancaman serius terhadap lingkungan setempat dan kesehatan serta kesejahteraan para pekerja dan masyarakat di sekitar pabrik.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bersama PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja (Grup Sritex) telah diputus dalam keadaan pembatalan homologasi. Sehingga terancam dalam kondisi pailit.

Namun Sekretaris Perusahaan Sritex, Welly Salam mengungkap bahwa Grup Sritex telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut.

“Pada 25 Oktober 2024, Grup Sritex telah mengajukan kasasi homologasi,” jelas Welly dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Adapun permohonan pembatalan homologasi Grup Sritex yang diputuskan pada 21 Oktober 2024 lalu, diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon.

Didirikan pada tahun 1980, berdasarkan situs web perusahaan, PT Indo Bharat Rayon (IBR) memelopori produksi serat stapel viscose (VSF) di Indonesia dan juga merupakan yang pertama meraih sertifikasi ISO 9002 dan ISO 14001 serta sertifikasi OEKO-TEX dari BTTG, Eropa.

Pabrik perusahaan yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat, memulai produksi komersial pada tahun 1986 dengan kapasitas sederhana sebesar 16.500 tpa. Saat ini, sebagaimana dikutip dari situs web perusahaan, pabrik tersebut memiliki kapasitas terpasang lebih dari 200.000 tpa dan telah menjadi produsen VSF terbesar kedua di dunia di satu lokasi. Unit tersebut memproduksi VSF untuk keperluan tekstil dan non-woven.

Dipasarkan dengan nama merek Birla Cellulose, perusahaan ini memproduksi berbagai macam VSF dalam spesifikasi rekayasa untuk aplikasi tekstil dan non-woven. Perusahaan ini juga memproduksi bahan kimia seperti natrium sulfat anhidrat dan asam sulfat. Natrium sulfat anhidrat banyak digunakan dalam industri deterjen, kaca, pewarnaan tekstil, dan pulp dan kertas di pasar domestik maupun luar negeri.

Laporan Dirty Fashion

Indo Bharat Rayon bagian dari Aditya Birla Group. Laporan Changing Markets Foundation berjudul ‘Dirty Fashion Revisited: Spotlight on a Polluting Viscose Giant’ yang dipublikasikan Februari 2018 menyebutkan bahwa Aditya Birla Group adalah perusahaan global dengan nilai pasar US$ 50 miliar (saat itu). Berkantor pusat di Mumbai, India, perusahaan ini merupakan salah satu konglomerat terbesar di India dan memiliki lebih dari 40 anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor industri, termasuk aluminium, semen, pembangkit listrik, telekomunikasi, jasa keuangan, dan tekstil.

Selain menjadi pemimpin pasar, Grup Aditya Birla memiliki tujuan untuk menjadi ‘konglomerasi India terkemuka dalam praktik bisnis berkelanjutan di seluruh wilayah operasi globalnya’. Pada bulan November 2017, sebagaimana laporan Changing Markets, perusahaan ini menduduki peringkat nomor satu secara global oleh LSM Canopy atas upaya mereka dalam konservasi hutan purba dan hutan yang terancam punah dalam pengadaan pulp kayu, menempatkannya ada di depan dari sepuluh produsen lain yang mewakili sekitar tiga perempat produksi viscose global.

Namun, pada bulan Juni 2017, laporan Dirty Fashion Changing Markets menyoroti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik produksi yang tidak bertanggung jawab di pabrik viscose Aditya Birla Group di India dan Indonesia. Dan menjelaskan bagaimana polusi di sana (termasuk di Indonesia) merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkan mata pencaharian.

Laporan Changing Markets menyajikan temuan dari dua investigasi lanjutan yang dilakukan di pabrik Aditya Birla Group di Nagda (Madhya Pradesh, India) dan Purwakarta (Jawa Barat, Indonesia/melalui Indo Bharat Rayon) pada bulan November dan Desember 2017.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun perusahaan tersebut bersemangat untuk menyampaikan pencapaiannya terkait keberlanjutan tapi ketika menyangkut produksi viscose, mereka bahkan gagal menerapkan persyaratan legal yang mendasar.

Selain sejumlah kesaksian langsung mengenai kesalahan yang dilakukan perusahaan, berdasarkan laporan Changing Markets Foundation, pengujian laboratorium independen menemukan bahwa emisi beberapa kontaminan di udara dan air melampaui batas peraturan, yang menunjukkan potensi ancaman serius terhadap lingkungan setempat dan kesehatan serta kesejahteraan para pekerja dan masyarakat di sekitar pabrik.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sedang menjadi buah bibir. Raksasa tekstil tersebut diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Pemerintah pun ikut turun tangan menanggapi apa yang terjadi di Sritex.

Pengamat Hardjuno Wiwoho menilai hal yang perlu diperhatikan dalam kasus Sritex adalah nasib buruh. Menurutnya, melindungi kesejahteraan ribuan pekerja yang terkena dampak adalah prioritas, dan sudah benar jika Presiden Prabowo menginstruksikan empat menterinya untuk mendampingi perusahaan tersebut.

"Dalam hal ini, keputusan pailit dari Pengadilan Niaga masih terbuka untuk kasasi dan peninjauan kembali, sehingga status hukumnya belum final dan memungkinkan adanya opsi restrukturisasi yang lebih baik," kata Hardjuno dalam keterangannya, Jumat (31/10/2024).

Hardjuno mengatakan di dalam proses restrukturisasi, kata kuncinya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan usaha tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, bukan hanya Sritex. Banyak pabrik tekstil lain juga mengalami tekanan serupa akibat utang besar dan persaingan ketat, terutama dari impor produk tekstil murah dari China.

"Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa," katanya.

Di sisi lain, Isu bail out atau pemberian dana talangan yang dilakukan pemerintah muncul untuk menyelamatkan Sritex yang pailit. Meski begitu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menegaskan sejauh ini opsi tersebut belum akan diambil pemerintah.

Hardjuno pun menilai langkah bail out sebaiknya dihindari. Sebab, proses pertanggungjawaban dana publik dalam bail out akan menjadi sangat rumit. Solusi yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah dengan mendukung penerbitan obligasi atau saham baru.

"Ini tidak hanya dapat memberikan modal tambahan bagi Sritex untuk membayar utang, tetapi juga mengurangi beban langsung negara," katanya.

Selain itu, penting untuk memperkuat industri tekstil nasional agar mampu bersaing di tengah tekanan impor. Langkah ini bisa mencakup kebijakan perdagangan yang lebih ketat dan dukungan pada industri dalam negeri melalui insentif atau perlindungan tarif bagi produk lokal.

"Mengenai piutang bank-bank BUMN di PT Sritex, pendekatan utama yang perlu dipertimbangkan adalah restrukturisasi utang secara transparan dan efektif. Saat ini, utang yang cukup besar dari Sritex ke sejumlah bank BUMN. Maka, penting bagi pemerintah dan pihak bank untuk melakukan pendekatan yang hati-hati agar dana publik yang digunakan bank BUMN ini tidak hilang," katanya.

Solusi yang dapat dilakukan adalah, seperti yang diungkapkan oleh para Menteri kabinet Prabowo, penjadwalan ulang pembayaran atau restrukturisasi persyaratan kredit untuk mengurangi tekanan langsung pada arus kas Sritex.

Namun di sisi lain, jika restrukturisasi menyulitkan, penjualan aset non-inti Sritex bisa menjadi pilihan untuk melunasi sebagian kewajiban kepada kreditur, termasuk bank BUMN.

Sementara itu, dukungan pemerintah dalam memperkuat dasar hukum restrukturisasi utang sangat diperlukan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan jaminan bahwa bank tidak merugi dalam jangka panjang dan menstabilkan sektor tekstil agar tidak terjadi pengurangan drastis pada jumlah pemain industri lokal.

"Dengan pendekatan seperti ini, bank-bank BUMN dapat mengurangi risiko kerugian piutang secara bertahap, sembari tetap mendukung pemulihan ekonomi dalam sektor TPT yang penting bagi perekonomian nasional. Dukungan fiskal sangat penting untuk menyelamatkan industri tekstil tanah air," jelasnya.

Lihat Video: Jurus Pemerintah Selamatkan PT. Sritex

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA -- Emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Adapun, pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dalam perkara ini, PT Indobharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," tulis pernyataan dalam putusan terbaru.

PN Niaga Semarang juga telah menyatakan bahwa para termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Siapa Indo Bharat Rayon?

Indo Bharat Rayon adalah salah satu lini usaha yang terafiliasi dengan konglomerasi bisnis asal India, Aditya Birla Group. Perusahaan ini berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1980.

Malansir laman resmi perusahaan, lokasi pabrik PT IBR berada di Purwakarta di Jawa Barat. PT IBR memulai produksi komersial pada tahun 1986 dengan kapasitas sederhana sebesar 16.500 tpa.

Adapun, perseroan terus mengembangkan lini bisnisnya dan saat ini pabrik tersebut memiliki kapasitas terpasang lebih dari 200.000 tpa. IBR mengklaim telah menjadi produsen Viscose Stable Fiber alias VSF terbesar kedua di dunia di satu lokasi.

PT IBR memproduksi berbagai macam VSF dalam spesifikasi rekayasa untuk aplikasi tekstil dan non-woven. Perusahaan tersebut juga memproduksi bahan kimia seperti natrium sulfat anhidrat dan asam sulfat. Natrium sulfat anhidrat banyak digunakan dalam industri deterjen, kaca, pewarnaan tekstil, dan pulp serta kertas di pasar domestik maupun luar negeri.

Saat ini, IBR tidak hanya menikmati pangsa pasar domestik yang dominan tetapi juga melayani berbagai macam pelanggan di AS, Eropa, Turki, Jepang, Korea, Cina, Maroko, Filipina, Malaysia, dan lokasi global lainnya di segmen tekstil dan non-woven.

Dalam laporan tahunan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) tahun 2014, Indo Bharat Rayon bersama dengan PT South Pasific Viscose disebut sebagai dua pemasok serat rayon terbesar di Indonesia.

Grup Sritex sejatinya juga telah memiliki pabrik serat rayon sendiri yakni PT Rayon Utama Makmur (RUM), hanya saja operasional perusahaan ini selalu terganjal oleh persoalan bau limbah produksi yang banyak diprotes warga Sukoharjo.

Nilai Gugatan

Sementara itu, Direktur Keuangan SRIL, Welly Salam mengatakan, PT Indo Bharat Rayon (IBR) merupakan salah satu kreditur utang dagang perseroan. Namun, tidak terdapat nama IBR pada laporan keuangan perseroan.

Alasannya, lanjut Welly, karena seluruh kreditur yang termasuk sebagai utang dagang tercantum dalam utang usaha dengan pihak ketiga. Setelah adanya putusan pailit, SRIL masih memiliki sisa utang sebesar Rp101,3 miliar (Rp101.308.838.984) kepada IBR.

"Perseroan masih memiliki nilai utang tersisa sebesar Rp101,3 miliar kepada IBR, yang mana berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2024, mencerminkan 0,38% dari total liabilitas perseroan," ujar Welly dalam keterangannya di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu (26/10/2024).

Menurutnya, IBR merasa tidak menerima pembayaran kewajiban Grup Sritex berdasarkan Putusan Homologasi sejak Juli 2023, yakni pembayaran secara cicilan bulanan sejumlah US$17.000, dan/atau akan dilunaskan secara penuh pada tanggal jatuh tempo.

"Grup Sritex memandang bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat kumulatif, dan pada faktanya Grup Sritex telah melakukan sejumlah pembayaran yang lebih daripada ketentuan minimum yang ditentukan Putusan Homologasi," jelasnya.

Merespons putusan pailit ini, SRIL dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries (Grup Sritex) telah menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co, yang akan mendampingi serta mewakili Grup Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi (Upaya Kasasi).

"Saat ini perseroan masih melakukan upaya kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi dan perseroan masih melakukan aktivitas operasionalnya secara normal untuk dapat tetap melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya," kata Welly.

Alhasil, SRIL mengatakan akan terus beroperasi secara normal dan berupaya untuk meningkatkan produksi dengan melakukan pengikatan kerja sama dengan beberapa negara dan pihak-pihak lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan perseroan guna dapat tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan Homologasi.

Berdasarkan laporan keuangan 2023, Sritex memiliki total liabilitas US$1,6 miliar. Total itu mencakup liabilitas jangka pendek US$113 juta dan liablitas jangka panjang US$1,49 miliar.

Liabilitas jangka pendek Sritex termasuk utang jangka pendek US$11 juta, utang usaha jangka pendek US$31,86 juta, dan surat utang jangka menengah US$5 juta.

Adapun, liabilitas jangka panjang Sritex didominasi oleh utang bank US$858,04 juta, obligasi neto US$371,86 juta, dan utang usaha jangka panjang kepada pihak berelasi US$92,51 juta.

Manajamen Sritex menyampaikan SRIL telah mencatat rugi neto pada 2023 sebesar US$174,84 juta. Pada saat yang sama, SRIL melaporkan defisit dan defisiensi modal pada masing-masing sebesar US$1,16 miliar dan US$954,82 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex blak-blakan mengenai nilai utangnya terhadap PT Indo Bharat Rayon (IBR) yang menggugat pailit perseroan di Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Berdasarkan keterangan di situs resmi SIPP PN Niaga Semarang, pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Direktur Keuangan SRIL, Welly Salam mengatakan, PT Indo Bharat Rayon (IBR) merupakan salah satu kreditur utang dagang perseroan. Namun, tidak terdapat nama IBR pada laporan keuangan perseroan.

Alasannya, lanjut Welly, karena seluruh kreditur yang termasuk sebagai utang dagang tercantum dalam utang usaha dengan pihak ketiga. Setelah adanya putusan pailit, SRIL masih memiliki sisa utang sebesar Rp101,3 miliar (Rp101.308.838.984) kepada IBR.

"Perseroan masih memiliki nilai utang tersisa sebesar Rp101,3 miliar kepada IBR, yang mana berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2024, mencerminkan 0,38% dari total liabilitas perseroan," ujar Welly dalam keterangannya di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu (26/10/2024).

Menurutnya, IBR merasa tidak menerima pembayaran kewajiban Grup Sritex berdasarkan Putusan Homologasi sejak Juli 2023, yakni pembayaran secara cicilan bulanan sejumlah US$17.000, dan/atau akan dilunaskan secara penuh pada tanggal jatuh tempo.

"Grup Sritex memandang bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat kumulatif, dan pada faktanya Grup Sritex telah melakukan sejumlah pembayaran yang lebih daripada ketentuan minimum yang ditentukan Putusan Homologasi," jelasnya.

Merespons putusan pailit ini, SRIL dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries (Grup Sritex) telah menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co, yang akan mendampingi serta mewakili Grup Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi (Upaya Kasasi).

"Saat ini perseroan masih melakukan upaya kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi dan perseroan masih melakukan aktivitas operasionalnya secara normal untuk dapat tetap melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya," kata Welly.

Alhasil, SRIL mengatakan akan terus beroperasi secara normal dan berupaya untuk meningkatkan produksi dengan melakukan pengikatan kerja sama dengan beberapa negara dan pihak-pihak lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan perseroan guna dapat tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan Homologasi.

Berdasarkan laporan keuangan 2023, Sritex memiliki total liabilitas US$1,6 miliar. Total itu mencakup liabilitas jangka pendek US$113 juta dan liablitas jangka panjang US$1,49 miliar.

Liabilitas jangka pendek Sritex termasuk utang jangka pendek US$11 juta, utang usaha jangka pendek US$31,86 juta, dan surat utang jangka menengah US$5 juta.

Adapun, liabilitas jangka panjang Sritex didominasi oleh utang bank US$858,04 juta, obligasi neto US$371,86 juta, dan utang usaha jangka panjang kepada pihak berelasi US$92,51 juta.

Manajamen Sritex menyampaikan SRIL telah mencatat rugi neto pada 2023 sebesar US$174,84 juta. Pada saat yang sama, SRIL melaporkan defisit dan defisiensi modal pada masing-masing sebesar US$1,16 miliar dan US$954,82 juta.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto turun tangan melakukan upaya penyelamatan terhadap Sritex dengan menugaskan empat kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Pasalnya, Sritex yang sudah 58 tahun berdiri itu memiliki sekitar 14.112 karyawan yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis perseroan.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

"Akhirnya putusan permohonan pemohon dikabulkan dan termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya," kata Humas PN Semarang, Haruno Patriadi, saat dimintai konfirmasi oleh detikJateng lewat pesan singkat, Rabu (23/10/2024).

Perlu diketahui, status pailit Sritex ini diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Dalam hal ini pemohon dalam perkara pembatalan perkara itu adalah pihak PT Indo Bharat Rayon sedangkan termohon sebenarnya tidak hanya PT Sritex, tapi ada juga anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Sehingga pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan.

Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, yang kemudian dikabulkan oleh hakim. Hingga saat ini detikJateng masih berusaha meminta tanggapan dari PT Sritex terkait putusan tersebut.

Sebagai informasi, kabar terkait kondisi Sritex yang mengalami pailit ini sudah muncul sejak Juni 2024 kemarin. Saat itu perusahaan dikabarkan terlilit utang dan terancam bangkrut.

Namun kala itu Sritex menyatakan bahwa perusahaan masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit dari pengadilan. Walaupun perusahaan juga mengakui kinerjanya sedang mengalami penurunan imbas COVID-19 hingga adanya perang membuat persaingan ketat di industri tekstil global.

"Tidak benar (Sritex dinyatakan pailit pada 2023), karena perseroan masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit dari pengadilan," kata Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (25/6/2024).

"Kondisi geopolitik perang di Rusia-Ukrania serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat kawasan Eropa maupun Amerika Serikat," jelasnya.

Selain itu, terjadinya over supply tekstil di China menyebabkan terjadinya dumping harga. Produk dumping tersebut, kata Welly, menyasar terutama ke negara-negara di luar Eropa dan China yang longgar aturan impornya, salah satunya Indonesia.

"Situasi geopolitik dan gempuran produk China masih terus berlangsung sehingga penjualan belum pulih. Perseroan tetap beroperasi dengan menjaga keberlangsungan usaha, serta operasional dengan menggunakan kas internal maupun dukungan sponsor," bebernya.

Atas kondisi tersebut, Sritex telah memohon relaksasi kepada kreditur dan mayoritas disebut sudah memberikan persetujuan. Restrukturisasi melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah selesai dilakukan.