Jakarta -

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penyebab utama terjadinya deflasi atau penurunan harga barang selama lima bulan berturut-turut terjadi karena banyaknya produk impor jadi yang membanjiri pasar dalam negeri Indonesia.

"Deflasi (terjadi) karena banyak barang impor, sehingga karena kalau suplainya banyak apalagi dari impor kan pasti mempengaruhi deflasi," kata Agus saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Sebab menurutnya sebagian besar produk impor yang masuk ke Indonesia ini dibanderol dengan harga yang sangat murah. Sehingga produk hasil industri dalam negeri tidak laku atau terpaksa ikut menjual dengan harga murah meski mengalami kerugian.

"Jadi kita melihatnya karena barang-barang impornya banyak masuk ke Indonesia, dari kaca mata industri ya, tapi kalau dari kacamata sektor lainnya berbeda, tapi kalau dari kacamata industri deflasi itu didorong karena banyaknya barang impor," ucapnya.

"Karena barang yang masuk kan barang-barang murah," tegas Agus.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan dari sudut pandang industri permasalahan ini dapat diselesaikan dengan membatasi masuknya produk impor murah.

"Kalau produk impor murah dibatasi, maka pasar domestik itu harga barang-barang bisa, terutama harga produk manufaktur, bisa dinaikkan. Bisa naik, terutama harga produk manufaktur dalam negeri," kata Febri.

"Kalau harga produk manufaktur dalam negeri di pasar domestik bisa naik, itu akan meningkatkan permintaan atas produksi. Kalau produksi meningkat, maka industri akan lebih berani memberikan insentif tambahan atau menyerap tenaga kerja yang baru," tambahnya.

Menurut Febri, secara berkelanjutan kondisi perbaikan jumlah permintaan produksi ini akan membuat banyak perusahaan sektor industri menyerap tenaga kerja baru. Hal ini berlanjut membuat

"Kalau ada tenaga kerja baru yang terserap, dan kemudian ada insentif yang tambahan (untuk pekerja), maka rumah tangga akan meningkat pendapatannya. Kalau pendapatannya meningkat, maka kemampuan atau daya beli masyarakat akan meningkat, ya," papar Febri.

"Itu akan mengurangi deflasi (komoditas lain). Harga barang-barang juga akan meningkat juga. Karena daya beli masyarakat meningkat. Salah satu penyebab deflasi kan daya beli masyarakat menurun," ucapnya lagi.

Untuk itu, Febri meminta kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk segera merealisasikan kebijakan pembatasan produk impor jadi. Semisal aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Kami melihat akar masalah deflasi itu ada pada pasar domestik yang kebanjiran produk impor dengan harga murah. Jadi kami minta agar Kementerian/Lembaga, agar segera merealisasikan kebijakan pembatasan produk impor jadi. Produk impor jadi, sekali lagi produk impor jadi," terangnya.

"Supaya harga-harga produk impor jadi seperti tekstil, pakaian jadi, apalagi itu ubin keramik, itu bisa naik. Sekarang kan banyak produk impor itu yang murah harganya kan, dan itu juga menurut kami bisa memicu deflasi," tambah Febri.

Kemudian Kemenperin juga meminta agar Kementerian/Lembaga terkait juga merevisi aturan impor, seperti dalam Permendag 8 Tahun 2024; kemudian pengalihan pelabuhan masuk untuk komoditas produk jadi, dan penurunan bunga kredit untuk industri dalam negeri.

"Ya kan solusinya kalau terhadap banjir impor itu, kami merekomendasikan direvisi Permendag 8 2024, diatur dan dialihkan pelabuhan masuk untuk tujuh komoditas barang jadi itu ke pelabuhan di Sorong, di Bitung. Terus juga kredit produksi, kredit untuk manufaktur, itu diturunkan suku bunganya, suku bunga pinjamannya," ucapnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Proyek kilang minyak raksasa PT Pertamina (Persero) di Balikpapan, Kalimantan Timur akan segera rampung. Proyek dengan nama Refinery Development Master Plan (RDMP) yang dikelola PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) diklaim mengandung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 35%.

"Penggunaan produk dalam negeri pada proyek RDMP Balikpapan merupakan bentuk dukungan KPI untuk juga mengembangkan industri dalam negeri," kata Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen, dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).

Proyek RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis nasional yang paling kompleks serta nilai investasi terbesar yang dikelola Pertamina saat ini. Nilai investasi untuk proyek ini mencapai US$ 7,4 miliar. Penggunaan produk dalam negeri dalam proyek ini, menurut Hermansyah, tentunya akan memberikan multiplier efek bagi industri dalam negeri.

"Tujuan proyek RDMP Balikpapan salah satunya adalah meningkatkan kompleksitas kilang. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan teknologi pengolahan dan pemrosesan dalam kilang. Namun, KPI juga berkomitmen menggunakan produk dalam negeri. Dengan demikian proyek ini juga menimbulkan dampak langsung bagi industri dalam negeri," jelas Hermansyah.

Layaknya proyek-proyek di industri migas lainnya, proyek ini juga melibatkan material dan peralatan berteknologi tinggi. Walaupun demikian, KPI menurut Hermansyah juga tetap memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam proyek tersebut.

"Jika produk tersebut telah dapat diproduksi dan memiliki kualitas setara bahkan lebih baik serta harga yang kompetitif, tentunya penggunaan produk dalam negeri akan menjadi opsi yang utama," kata Hermansyah.

Di proyek RDMP Balikpapan, produk-produk dalam negeri yang utama dipergunakan utamanya pada welding carbon steel pipe & fittings, pompa, kabel, trafo dan manual valve.

Untuk memastikan penggunaan produk-produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan, KPI juga menurut Hermansyah telah memiliki pedoman dan tata kelola yang mengatur ketentuan penggunaan produk dalam negeri.

Pedoman internal perusahaan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2018 perihal Pemberdayaan Industri dan peraturan-peraturan turunannya.

"Tata kelola ini adalah juga menjadi bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi Pemerintah," tutup Hermansyah.

(rrd/rir)

Bisnis.com, JAKARTA - Hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia mem punyai kebijakan perdagangan menjaga atau mengawal pasar dan industri dalam negerinya.

Karena sangat penting untuk menjaga persaingan yang sehat dan terbuka terhadap masuknya produk dari negara lain untuk beredar dipasar dalam negeri dan akan berhadapan dengan produk serupa yang diproduksi oleh industri lokal baik berupa produk manufaktur maupun produk pertanian.

Indonesia telah meratifikasi tentang Pendirian World Trade Organization (WTO) beserta Perjanjian Perdagangan Multilateral dengan UU No. 7/1994 Lembaran Negara No. 57 tanggal 2 November 1994.

Dengan telah diratifikasinya perjanjian tersebut berarti telah menjadi bagian dari hukum nasional. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, yang intinya memperkuat dan lebih memperjelas pelaksanaan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan demikian, semua kebijakan perdagangan Indonesia harus mengacu kepada kedua UU tersebut. Deklarasi pendirian WTO di Marakesh, Maroko tahun 1994 menyebutkan tujuan perdagangan yang terbuka dan berkeadilan adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat di semua negara anggota WTO.

Terdapat pula asas ‘National Treatment’. Artinya, tidak dibenarkan membuat perlakuan berbeda produk impor dan produk lokal apabila telah beredar di pasar dalam negeri. Apalagi ada wacana menetapkan pelabuhan tertentu untuk impor produk tertentu yang diduga untuk mempersulit masuknya pro-duk tertentu ke Indonesia.

Agar terhindar dari praktik perdagangan yang curang dengan maksud untuk menguasai pasar yang ber-ujung hancurnya industri di dalam negeri, terdapat beberapa perangkat yang bisa dilakukan. Pertama, antidumping. tindakan ini sering dipakai oleh suatu negara untuk melindungi pasar dan industri dalam negeri. Pemerintah dapat menetapkan bea masuk antidumping sementara.

Apabila tidak terbukti dum-ping atau bea masuk anti-dumping sementara terlalu tinggi maka pemerintah harus mengembalikan pungutan kelebihan tarif dumping kepa-da importir yang dituduh. Kedua, tindakan peng-aman. Berbeda dengan antidumping,

Otoritas Pengaman Perdagangan biasanya lebih proaktif melihat keadaan pasar dan industri dalam negeri dari suatu produk yang diperdagangkan di dalam negeri dengan meng-analisa data impor suatu produk tertentu dan juga menganalisa industri produk serupa di dalam negeri.

Bea masuk tindakan pengaman juga dapat ditetapkan secara sementara, apabila perhitungan besaran secara definitif belum selesai ditetapkan. Ketiga, pajak imbalan. Tindakan ini dilakukan apabila diketahui suatu produk yang diimpor dari suatu negara diduga adanya subsidi untuk meningkatkan daya saing. Untuk tindakan ini sangat dibutuhkan intelijen pasar dan memberikan infor-masi yang tepat dengan bukti pendahuluan yang meyakin-kan.

Keempat, tarif dan non tar-rif measures. Indonesia telah mengikatkan tarif impor seki-tar 95% mata tarif dengan rata-rata tingkat tarif sebesar 6% dan dapat dinaikkan tarif rata-rata menjadi sekitar 40% yang dapat dilihat dalam Schedule XXI.

Kelima, Surat Keterangan Asal (SKA). WTO belum berhasil sampai saat ini membuat formula yang ber-laku untuk semua anggota untuk produk yang eligible mendapatkan preferensi dalam bentuk pembebasan atau penurunan tarif impor. Pemberlakuan SKA diserahkan kepada anggota.

Keenam, labeling dan packaging. Setiap negara menen-tukan bentuk atau bahasa yang dicantumkan dalam label pada suatu produk dengan maksud memberikan penjelasan atau perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, apabila terdapat produk pakaian jadi yang dibungkus tidak sesuai ketentuan, harus dianggap ilegal dan ditolak masuk.

Perangkat-perangkat di atas belum digunakan secara baik oleh Indonesia yang ditengarai ketidakpahaman peng-ambil kebijakan yang belum memadai.

Seperti tindakan antidumping dan pengamanan perda-gangan yang tiba-tiba akan dikenakan pajak impor 200%, kemudian adanya tim barang ilegal dan terakhir akan menentukan pelabuhan tertentu untuk impor produk tertentu, serta berbagai aturan lain-nya termasuk Perpres 61/2024 tentang neraca komoditas serta berbagai proses perizinan yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Semua kebijakan tersebut mengakibatkan kepercayaan internasional menurun, karena semua perjanjian interna-sional yang sudah disepakati dan diratifikasi tidak dipatuhi. Pemerintahan baru diharapkan meninjau ulang semua kebijakan perdagang-an dan tidak lagi terkesan seperti pemadam kebakaran, serta perbaikan organisasi KADI dan KPPI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengeluarkan Permendag 8/2024 tentang Larangan Pembatasan (Lartas) Barang Impor yang merevisi Permendag 36/2023.

Ketentuan tersebut dikeluarkan untuk memberikan relaksasi pada 7 komoditas yang mengalami kendala impor yang mengakibatkan penumpukan kontainer di pelabuhan.

Adapun sebagian besar komoditas yang tertahan di pelabuhan tersebut ialah bahan baku industri sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses produksi di berbagai sektor.

Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah cepat dengan merevisi aturan impor untuk mempermudah masuknya bahan baku industri yang tertahan di pelabuhan melalui Permendag 8/2024.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengungkapkan, adanya Permendag 8/2024 justru merupakan bentuk sinergi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional dengan memudahkan proses impor untuk bahan baku industri.

“Permendag 8/2024 justru bentuk sinergi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional, kami di Kemendag terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kemenperin untuk memperlancar arus bahan baku”, kata Jerry, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (22/8/2024).

“Kemendag dan Kemenperin satu tujuan untuk memperkuat industri dalam negeri, untuk itu kami mengapresiasi Bapak Agus Gumiwang selaku Menperin yang sangat akomodatif sehingga implementasi Permendag 8/2024 lancar dan sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk memperkuat industri dalam negeri," lanjut Jerry.

Untuk diketahui, pada Juli lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerima kunjungan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di kantor Kementerian Perdagangan.

Kedua menteri tersebut membahas kebijakan impor dan Satgas Pengawasan Impor Ilegal.

"Banyak sekali hal yang dibahas antara kami berdua. Dan Alhamdulillah sebagai bagian dari pemerintah, kita melihat sama-sama pentingnya mendukung industri manufaktur di Indonesia sebagai penopang, sebagai kekuatan ekonomi bangsa," ungkap Menperin Agus Gumiwang di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Setelah pertemuan tersebut pemerintah membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang terdiri dari 11 K/L antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Polri, Kementerian Keuangan, dan lainnya.

Dengan dibentuknya Satgas tersebut diharapkan tata niaga impor dapat lebih baik sehingga memperkuat industri di berbagai sektor. (Penulis: Chaerul Umam | Editor: Wahyu Aji)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Wamendag: Kemendag dan Kemenperin Kolaborasi Atasi Permasalahan Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengeluarkan Permendag 8/2024 tentang Larangan Pembatasan (Lartas) Barang Impor yang merevisi Permendag 36/2023.

Ketentuan tersebut dikeluarkan untuk memberikan relaksasi pada 7 komoditas yang mengalami kendala impor yang mengakibatkan penumpukan kontainer di pelabuhan.

Adapun sebagian besar komoditas yang tertahan di pelabuhan tersebut ialah bahan baku industri sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses produksi di berbagai sektor.

Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah cepat dengan merevisi aturan impor untuk mempermudah masuknya bahan baku industri yang tertahan di pelabuhan melalui Permendag 8/2024.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengungkapkan, adanya Permendag 8/2024 justru merupakan bentuk sinergi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional dengan memudahkan proses impor untuk bahan baku industri.

“Permendag 8/2024 justru bentuk sinergi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional, kami di Kemendag terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kemenperin untuk memperlancar arus bahan baku”, kata Jerry, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (22/8/2024).

“Kemendag dan Kemenperin satu tujuan untuk memperkuat industri dalam negeri, untuk itu kami mengapresiasi Bapak Agus Gumiwang selaku Menperin yang sangat akomodatif sehingga implementasi Permendag 8/2024 lancar dan sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk memperkuat industri dalam negeri," lanjut Jerry.

Untuk diketahui, pada Juli lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerima kunjungan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di kantor Kementerian Perdagangan.

Kedua menteri tersebut membahas kebijakan impor dan Satgas Pengawasan Impor Ilegal.

"Banyak sekali hal yang dibahas antara kami berdua. Dan Alhamdulillah sebagai bagian dari pemerintah, kita melihat sama-sama pentingnya mendukung industri manufaktur di Indonesia sebagai penopang, sebagai kekuatan ekonomi bangsa," ungkap Menperin Agus Gumiwang di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Setelah pertemuan tersebut pemerintah membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang terdiri dari 11 K/L antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Polri, Kementerian Keuangan, dan lainnya.

Dengan dibentuknya Satgas tersebut diharapkan tata niaga impor dapat lebih baik sehingga memperkuat industri di berbagai sektor. (Penulis: Chaerul Umam | Editor: Wahyu Aji)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Wamendag: Kemendag dan Kemenperin Kolaborasi Atasi Permasalahan Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengeluarkan Permendag 8/2024 tentang Larangan Pembatasan (Lartas) Barang Impor yang merevisi Permendag 36/2023.

Ketentuan tersebut dikeluarkan untuk memberikan relaksasi pada 7 komoditas yang mengalami kendala impor yang mengakibatkan penumpukan kontainer di pelabuhan.

Adapun sebagian besar komoditas yang tertahan di pelabuhan tersebut ialah bahan baku industri sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses produksi di berbagai sektor.

Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah cepat dengan merevisi aturan impor untuk mempermudah masuknya bahan baku industri yang tertahan di pelabuhan melalui Permendag 8/2024.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengungkapkan, adanya Permendag 8/2024 justru merupakan bentuk sinergi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional dengan memudahkan proses impor untuk bahan baku industri.

“Permendag 8/2024 justru bentuk sinergi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional, kami di Kemendag terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kemenperin untuk memperlancar arus bahan baku”, kata Jerry, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (22/8/2024).

“Kemendag dan Kemenperin satu tujuan untuk memperkuat industri dalam negeri, untuk itu kami mengapresiasi Bapak Agus Gumiwang selaku Menperin yang sangat akomodatif sehingga implementasi Permendag 8/2024 lancar dan sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk memperkuat industri dalam negeri," lanjut Jerry.

Untuk diketahui, pada Juli lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerima kunjungan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di kantor Kementerian Perdagangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengeluarkan Permendag 8/2024 tentang Larangan Pembatasan (Lartas) Barang Impor yang merevisi Permendag 36/2023.

Ketentuan tersebut dikeluarkan untuk memberikan relaksasi pada 7 komoditas yang mengalami kendala impor yang mengakibatkan penumpukan kontainer di pelabuhan.

Adapun sebagian besar komoditas yang tertahan di pelabuhan tersebut ialah bahan baku industri sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses produksi di berbagai sektor.

Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah cepat dengan merevisi aturan impor untuk mempermudah masuknya bahan baku industri yang tertahan di pelabuhan melalui Permendag 8/2024.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengungkapkan, adanya Permendag 8/2024 justru merupakan bentuk sinergi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional dengan memudahkan proses impor untuk bahan baku industri.

“Permendag 8/2024 justru bentuk sinergi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional, kami di Kemendag terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kemenperin untuk memperlancar arus bahan baku”, kata Jerry, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (22/8/2024).

“Kemendag dan Kemenperin satu tujuan untuk memperkuat industri dalam negeri, untuk itu kami mengapresiasi Bapak Agus Gumiwang selaku Menperin yang sangat akomodatif sehingga implementasi Permendag 8/2024 lancar dan sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk memperkuat industri dalam negeri," lanjut Jerry.

Untuk diketahui, pada Juli lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerima kunjungan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di kantor Kementerian Perdagangan.

Jakarta: Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Abdillah Ahsan mengingatkan pemerintah untuk secara khusus memberi perhatian terkait tren yang terjadi belakangan ini di ASEAN, terutama di Thailand. Saat ini Thailand dikabarkan mengalami gelombang penutupan pabrik dan PHK besar-besaran.

Perdana Menteri Thailand Sretha Thavisin menyebutkan, tingkat utilisasi industri turun hingga di bawah 60 persen sehingga membuat pertumbuhan ekonomi tak sesuai harapan. Badan perencanaan nasional Thailand menilai, masalah tersebut muncul salah satunya karena arus deras barang impor dari Tiongkok yang membuat industri dalam negerinya kesulitan bersaing.

Abdillah mengaku khawatir masalah serupa bisa terjadi di Indonesia jika pemerintah tidak cepat tanggap. Menurutnya tanda-tanda kondisi tersebut kelihatan pada banyaknya PHK di industri tekstil yang selama ini menerima hantaman cukup besar dari barang-barang impor.
“Berkaca dari kondisi yang terjadi di Thailand, utilisasi yang rendah menunjukkan permintaan konsumen yang rendah juga. Hal ini bisa disebabkan oleh efek substitusi karena ada barang yang jauh lebih murah dari luar negeri misalnya. Selain itu karena penurunan daya beli di dalam negeri,” kata Abdillah kepada wartawan, Kamis, 18 Juli 2024.

Dalam situasi ini, Abdillah menyarankan untuk beberapa kementerian yang langsung terkait memperhatikan fenomena impor barang murah dari Tiongkok yang bisa berdampak bagi industri dalam negeri. Pertama, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian harus mampu mengkoordinir semua kepentingan, baik produsen maupun konsumen dalam negeri.

Kedua, ia menyebut, Kementerian Perindustrian harus menjalankan kebijakan seleksi impor yang ketat dan selalu mempertimbangkan dengan dalam dampak kebijakan terhadap daya saing industri dalam negeri. Ketiga, Kementerian Keuangan harus mampu menciptakan kebijakan tarif impor yang mendukung daya saing industri dalam negeri.

“Keempat, Kementerian Perdagangan perlu menegaskan sikapnya dalam mendukung kepentingan nasional dengan tidak menghalangi pelaksanaan regulasi pengetatan impor yang sekarang dilakukan,” ujar Abdillah.

Baca juga: Dituding Jadi Penyebab Industri Tekstil Tumbang, Pemerintah Masih Enggan Revisi Permendag 8/2024

Menurutnya penegasan sikap dari kementerian-kementerian yang bertanggung jawab dalam memajukan sektor industri dalam negeri menjadi krusial. Apalagi peningkatan barang impor ini setelah berlakunya Permendag No. 8 Tahun 2024 yang merelaksasi aturan impor dan protes pelaku industri dalam negeri.

“Kita harus fokus pada industri yang padat karya, dimana goncangan usaha akan berpotensi mendorong pemutusan hubungan kerja. Jika relaksasi ini dinikmati oleh importir barang yang padat karya, maka pemerintah harus memitigasi konsekuensinya,” kata Abdillah.

Abdillah juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan penghentian relaksasi impor terutama di sektor tekstil yang padat karya. Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong agar relaksasi impor dihentikan karena merugikan industri dalam negeri.

Ia menilai, penghentian relaksasi impor akan memberikan waktu bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif. Menurut Abdillah pembatasan impor untuk barang-barang nonesensial yang produksinya bersifat padat karya perlu dikedepankan pemerintah untuk menjaga penyerapan tenaga kerja.

“Impor untuk barang yang tidak esensial sebaiknya dibatasi, dan menunggu industri dalam negeri mandiri. Apalagi impor barang yang padat karya seperti tekstil, itu harus sangat dibatasi dengan menaikkan tarif bea masuk, karena tekstil bukanlah barang esensial dan dia menyerap tenaga kerja yang banyak,” ungkapnya.

(END)

26 ribu itu is a big number, besar sekali. Kalau kita bicara soal 100-200 kontainer ya mungkin kita tidak akan terlalu pusing tapi ketika kita mempunyai 26 ribu kontainer kita mempunyai kepentingan tentu untuk memitigasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pihaknya ingin mengetahui isi dari 26.415 kontainer atau peti kemas yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak guna menyiapkan strategi pencegahan yang efektif dalam melindungi industri dalam negeri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kebijakan perpanjangan HGBT sudah pasti akan memberikan banyak multiplier effect seperti peningkatan tingkat utilisasi kapasitas produksi

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyampaikan keputusan pemerintah untuk memperpanjang program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri, bisa meningkatkan ketahanan atau utilitas industri keramik.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengatakan wacana kebijakan bea masuk impor belum tentu akan diterapkan sebesar 200 persen.

Dia mengatakan, diperlukan peninjauan untuk menentukan produk impor yang masuk dan merusak industri dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

Besaran jumlah produk impor akan ditinjau oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Sedangkan untuk produk impor yang ditengarai masuk dengan metode dumping, akan ditinjau terlebih dahulu oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

"Jadi tergantung nanti lihat seberapa beratnya produk impor itu ditinjau hasil KADI dan KPPI. 200 persen bisa, 100 (persen) bisa, 50 (persen) bisa, 150 (persen) bisa," ujar Zulhas dalam jumpa pers di kantor Kemendag RI, Jumat (5/7/2024).

Zulhas menjelaskan besaran lonjakan produk impor tersebut dilihat berdasarkan dampak terganggunya pula terhadap industri dalam negeri.

"Jadi dilihat berdasarkan lonjakannya, yang memengaruhi industri dalam negeri. Biasanya kita impor 10 produk, tiba-tiba menjadi 100 ya bubar di sini, semuanya tutup (Industrinya)," kata Zulhas.

Zulhas pun menyebutkan produk impor yang dipantau ini terdapat tujuh jenis. Dia mengatakan tujuh produk yang diimpor tersebut yaitu Teksil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik dan kecantikan, serta alas kaki.

Kendati demikian, peninjauan produk impor ini diungkapkan Zulhas, tidak menyasar kepada salah satu negara saja. Dia mengatakan kebijakan ini nantinya diarahkan kepada semua negara yang melakukan impor.

"Produknya dari mana saja, bisa jadi dari Eropa, bisa jadi dari Australia, bisa jadi dari mana saja. Dari Amerika, dari China, kita tidak hanya satu negara karena ini aturan boleh dilakukan oleh semua negara," kata Zulhas.

(NIA)