Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun (Dapen) BCA mengakui kondisi tingkat pengembalian investasi atau return on investment (ROI) mengalami tekanan seperti yang terjadi pada keseluruhan industri dana pensiun.

Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno mengatakan untuk meningkatkan ROI, strategi yang dilakukan Dapen BCA adalah melakukan investasi dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas serta keseimbangan antara aset jangka panjang dan menengah.

"Mengelola likuiditas diperlukan dalam memastikan adanya aset yang cukup likuid untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat secara berkala. Ini dilakukan dengan mempertahankan alokasi pada instrumen pasar uang atau instrumen jangka pendek yang memiliki likuiditas tinggi dan risiko rendah," kata Budi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Dengan memastikan likuiditas yang memadai ini, kata Budi, dana pensiun dapat terus memenuhi kewajiban tanpa harus menjual aset jangka panjang pada waktu yang tidak menguntungkan.

Selain itu, Budi menjelaskan pengalokasian investasi ke instrumen obligasi negara maupun obligasi korporasi jangka menengah dapat memberikan imbal hasil yang stabil dan pada akhirnya memberikan keseimbangan antara likuiditas dan pertumbuhan nilai aset dana pensiun.

"Untuk meningkatkan ROI dalam jangka panjang, Dapen BCA memiliki eksposur pada aset jangka panjang seperti properti, penyertaan langsung, atau ekuitas dengan fundamental yang kuat, di mana dapat memberikan penghasilan sewa, deviden dan potensi apresiasi nilai aset," kata Budi.

Alokasi aset jangka panjang tersebut menurut Budi juga perlu disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan jangka panjang dana pensiun. Selain itu, Dapen BCA juga berhati-hati mengatur proporsi aset likuid dan non-likuid.

"Pengelolaan yang hati-hati antara aset likuid dan non-likuid ini akan membantu meningkatkan ROI secara keseluruhan, sekaligus memastikan kemampuan dana pensiun untuk terus memenuhi kewajibannya kepada para peserta," terangnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ROI dana pensiun pada Agustus 2024 berada di posisi 4,62%, membaik dibanding 4,07% pada Juli 2024 maupun 4,56% pada Agustus 2023.

Bila dipilah berdasarkan jenis dana pensiun dan programnya, ROI Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP) per Agustus 2024 sebesar 4,82%, DPPK Progra Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP) sebesar 4,81%, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar 4,29%. Semuanya membaik secara bulanan, namun secara tahunan hanya DPPK-PPMP yang turun dari 4,87% pada Agustus 2023.

ROI dana pensiun ini jauh lebih kecil dibanding kondisi ROI dalam lima tahun terakhir. OJK mencatat ROI dana pensiun dari 2019 hingga November 2023 merosot tajam, berturut-turut adalah 8,51% pada 2019, 8,66% pada 2020, 6,06% pada 2021, 5,55% pada 2022, dan menjadi 6,53% pada Desember 2023.

Budi mengatakan untuk mencapai level ROI seperti pada 2019 menurutnya masih memungkinkan, tetapi ada beragam tantangan cukup besar yang harus dihadapi industri dana pensiun.

Tantangan pertama adalah kondisi pasar obligasi yang dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga. Kedua, adanya ketidakpastian ekonomi global yang menambah risiko bagi dana pensiun yang berinvestasi dalam saham dan obligasi. Ketiga, adanya volatilitas pasar yang menuntut industri dana pensiun harus melakukan diversifikasi portofolio dengan memperluas investasi ke sektor-sektor yang lebih tahan terhadap gejolak pasar.

"Namun, batasan regulasi investasi dana pensiun di Indonesia misalnya seperti minimal 30% harus dialokasikan ke obligasi pemerintah menjadi faktor pembatas yang harus dikelola dengan baik, selain pertimbangan likuiditas untuk pembayaran manfaat pensiun," kata Budi.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan baru terkait dana pensiun. Dalam aturan itu akan memperketat pencairan manfaat pensiun, khususnya untuk peserta yang memiliki saldo manfaat pensiun minimal Rp 500 juta setelah dikurangi PPh 21.

Dalam Pasal 56 POJK Nomor 27 Tahun 2023 disebutkan bahwa pembayaran manfaat dana pensiun bagi peserta hingga anak peserta harus dilakukan secara berkala, baik lewat dana pensiun maupun pembelian anuitas dari perusahaan asuransi jiwa.

Sebagai informasi, anuitas dana pensiun adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara berkala kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, janda/duda, atau anak. Pembayaran itu dilakukan untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Dana Pensiun BCA Budi Sutrisno mengatakan, aturan OJK ini bertujuan agar manfaat pensiun tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat yang stabil bagi pensiunan.

Budi menyampaikan, secara aturan yang berlaku, peserta yang pensiun memang pilihannya hanya opsi dibayarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau melalui perusahaan Dana Pensiun.

Untuk memastikan pensiunan bersedia mengikuti aturan ini, Dapen BCA sendiri akan melaksanakan beberapa strategi antara lain. Yakni, secara aktif mensosialisasikan ketentuan peraturan tersebut kepada peserta, kemudian melakukan edukasi mengenai manfaat dan tujuan dari anuitas.

“Edukasi itu dapat membantu pensiunan memahami pentingnya mengikuti aturan ini,” kata Budi kepada Kontan.co.id, Jumat (13/9).

Lebih jauh lagi, Budi menilai, dengan adanya aturan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi Dapen BCA dan perusahaan dana pensiun lainnya. Peserta yang memilih pembayaran manfaat berkala, tentunya manfaat pensiun akan mengendap di Dapen sehingga akan ada tambahan dana yang sebelumnya mungkin dicairkan dalam jumlah besar.

“Hal ini dapat memperkuat posisi finansial perusahaan dana pensiun dan dapat meningkatkan asset investasi dapen,” imbuhnya.

Selain itu, Budi bilang, dana manfaat pensiunan juga akan diinvestasikan dalam jangka panjang dengan risiko yang lebih terdiversifikasi, sehingga berpotensi memberikan hasil investasi yang lebih baik.

Selain itu, tentunya dapat membangun hubungan komunikasi jangka panjang dengan pensiunan dan dapat membantu meningkatkan citra positif bagi pekerja.

Dia menerangkan, secara keseluruhan, aturan ini diharapkan dapat meningkatkan kestabilan finansial perusahaan dana pensiun, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi pensiunan melalui produk anuitas atau pembayaran manfaat berkala yang aman dan terencana.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut mulai bulan depan, manfaat pensiun di atas Rp 500 juta harus dibayarkan secara berkala selama minimal 10 tahun setelah peserta mencapai usia pensiun.

Apabila saldo manfaat pensiun peserta di atas Rp 500 juta, maka 20% akan dibayarkan sekaligus, sedangkan sisanya yang sebesar 80% dibayarkan berkala.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa besaran aset dana pensiun naik sebesar 7,58% pada semester I/2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyebut bahwa persentase itu merupakan perbandingan secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Untuk industri dana pensiun, total aset per Juni 2024 tumbuh sebesar 7,58% year-on-year dengan nilai sebesar Rp1.448,28 triliun,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) secara virtual, Senin (5/8/2024).

Dalam paparannya, jumlah itu diperoleh dari jumlah peserta dana pensiun sebanyak 28,39 juta orang. Selain itu, total aset tersebut terdiri dari aset program pensiun sukarela yang mencatatkan pertumbuhan 3,91% yoy dengan nilai Rp372,70 triliun.

Ogi kemudian menyebut bahwa program pensiun wajib mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,91% yoy dengan total aset mencapai Rp1.075,58 triliun.

Sementara itu, pihaknya juga mencatatkan pertumbuhan nilai aset pada perusahaan penjaminan. “Pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 8,01% yoy, dengan nilai mencapai Rp47,29 triliun pada Juni 2024,” pungkas Ogi.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Pensiun (Dapen) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berhasil mencatatkan imbal hasil investasi atau return of investment (ROI) yang positif meskipun Indonesia tengah mengalami gejolak inflasi.

Pada Juni 2024, Dapen BTN mencapai imbal hasil investasi sebesar 13,78%, jauh melebihi tingkat inflasi Indonesia yang berada pada kisaran 2,51% di periode yang sama.

Direktur Utama Dapen BTN, Mas Guntur Dwi Sulistyanto, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan tata kelola yang baik dalam penempatan dana investasi agar memperoleh imbal hasil yang positif.

Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi para peserta dana pensiun.

Anak usaha Bank BTN ini mengalokasikan dana investasinya ke berbagai instrumen, termasuk Surat Berharga Negara (SBN), obligasi korporasi, dan penyertaan saham di anak usaha Dapen.

"Dapen BTN adalah Dapen PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti), sehingga kami memiliki amanah untuk memastikan manfaat pensiun dibayarkan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat," ujar Mas Guntur kepada KONTAN belum lama ini.

Selain mencetak imbal hasil positif, Dapen BTN juga memastikan kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan Rasio Kecukupan Dana (RKD) yang mencapai 106%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keuangan Dapen BTN cukup sehat dan mampu menjalankan amanah sebagai Dapen PPMP.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan adanya sejumlah tantangan dalam industri dana pensiun di Indonesia ke depan. OJK berharap dengan adanya peta jalan (road map) perkembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028, diharapkan dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Berdasarkan penilaian dari Global Pension Index 2023 yang diterbitkan oleh Mercer dan CFA Institute, sistem pensiun di Indonesia masih butuh pengembangan dan penguatan agar tetap sustain. Dari 47 negara yang dinilai, Indonesia memiliki nilai indeks 51,8 yang dikategorikan dalam kelompok C.

Kepala Eksekutif Pengawas Pengasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono mengatakan ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam industri dana pensiun, baik dari segi demand maupun supply.

“Dari perspektif demand, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat literasi dan tingkat inklusi dana pensiun yang masih tergolong rendah,” kata Ogi dalam Peluncuran Peta Jalan (Road map) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 yang digelar di Yogyakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Tingkat dana pensiun berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 baru sebesar 30,46 persen dengan tingkat inklusi yang sangat rendah yaitu 5,42 persen (Nasional 85,10 persen, Bank 74,03 persen, Asuransi 16,63 persen).

Lalu, akses dan spesifikasi program pensiun yang belum sepenuhnya kompatible dengan karakteristik pekerja pada sektor informal yang mendominasi populasi tenaga kerja kurang lebih 60 persen. “Apabila dikaitkan dengan struktur ketenagakerjaan Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja dari sektor informal, terdapat tantangan berupa akses dan spesifikasi program pensiun yang belum sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik pekerja pada sektor informal,” tuturnya.

Sementara itu dari perspektif supply, industri dana pensiun dihadapkan pada isu pada penyelenggara program pensiun itu sendiri. “Antara lain dari sisi inftrastukur dan kapabilitas dalam pengelolaan investasi serta kemampuan pemenuhan pendanaan dana pensiun oleh pemberi kerja, khususnya pada program pensiun manfaat pasti,” ujar dia.

Ogi melanjutkan, dia berharap dengan adanya road map pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028 diharapkan bisa meningkatkan industri dana pensiun di Indonesia.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan atau roadmap pengembangan dan penguatan industri dana pensiun Indonesia 2024-2028 pada Senin, 8 Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa penyusunan peta jalan ini merupakan salah satu upaya untuk merespons berbagai dinamika yang terjadi di industri dana pensiun.

"Peta jalan ini cukup panjang disusun, kita sudah menyiapkan sejak 2023. Untuk itu, pada hari ini kami meluncurkan peta jalan untuk pengembangan penguatan dana pensiun," kata Ogi dalam acara peluncuran Roadmap Penguatan dan Pengembangan Dana Pensiun 2024-2028 di Yogyakarta, Senin (8/7).

Ogi menjelaskan, saat ini penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif. Namun demikian dalam 15 tahun sampai 20 tahun mendatang, akan ada potensi risiko kenaikan dependency ratio saat berakhirnya periode bonus demografi.

Oleh sebab itulah dihadirkan roadmap ini sebagai upaya untuk mendorong penguatan dan pengembangan industri dana pensiun dalam rangka memitigasi potensi risiko tersebut.

Adapun peta jalan pengembangan dan penguatan industri dana pensiun ini ditopang dengan empat pilar utama.

Pertama terkait penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan elemen dalam ekosistem sektor dana pensiun, akselerasi transformasi digital, serta penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan di sektor dana pensiun.

Kemudian dalam implementasinya, peta jalan ini diturunkan dalam tiga fase dengan sinergi antara dana pensiun wajib dan dana pensiun sukarela.