Bisnis.com, JAKARTA — Kekeringan terburuk sepanjang sejarah sedang hinggap di Brasil, negara penghasil sejumlah komoditas pangan utama dunia, dari kopi, gula, hingga kedelai. Tak ayal, lonjakan Inflasi pangan global di depan mata.

Kekeringan terburuk dalam sejarah Brasil tidak hanya membahayakan tanaman kopi, gula, dan kedelai. Tumbuhan yang mati menyebabkan kebakaran, melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, dan menghilangkan lebih banyak hutan hujan Amazon.

Bisnis.com, JAKARTA — Kekeringan terburuk sepanjang sejarah sedang hinggap di Brasil, negara penghasil sejumlah komoditas pangan utama dunia, dari kopi, gula, hingga kedelai. Tak ayal, lonjakan Inflasi pangan global di depan mata.

Kekeringan terburuk dalam sejarah Brasil tidak hanya membahayakan tanaman kopi, gula, dan kedelai. Tumbuhan yang mati menyebabkan kebakaran, melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, dan menghilangkan lebih banyak hutan hujan Amazon.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Prabowo Subianto sebagai penerusnya untuk melanjutkan salah satu program andalannya, yaitu bantuan pangan beras 10 kilogram kepada masyarakat. Jokowi bilang dia akan membisiki Prabowo agar program ini jalan terus.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat melakukan pembagian bantuan beras di Gudang Bulog, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 2 Oktober 2024 kemarin. Dia meminta agar masyarakat juga meminta kepada pemerintahan Prabowo nantinya untuk melanjutkan program bantuan ini.

"Saya nanti bisikin ke Pak Prabowo. Tapi usulannya dari Bapak-Ibu semuanya lho ya," ujar Jokowi saat berbincang dengan masyarakat, ditulis Kamis (3/10/2024).

"Nanti saya sampaikan tadi Bapak-Ibu masyarakat dari Sumba Barat, mengusulkan kepada Pak Prabowo agar program ini bisa dilanjutkan," lanjutnya lagi.

Namun, Jokowi menekankan bahwa keputusan program bantuan beras dilanjutkan lagi atau tidak akan menjadi keputusan Prabowo sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan baru.

"Saya akan ngomong gitu tapi keputusannya ada di pemerintah baru, Presiden baru nanti," ungkap Jokowi.

Program bantuan beras 10 kg sendiri telah berjalan sejak akhir tahun lalu sebagai antisipasi turunnya daya beli masyarakat dan naiknya inflasi pangan karena ada siklus El Nino yang mengganggu panen.

Bantuan diberikan setiap sebulan sekali kepada sekitar 22 juta penerima. Namun, per bulan Juni bantuan diberikan dua bulan sekali, mulai dari Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Belum ada keputusan apakah setelah Desember bantuan bakal dilanjutkan atau tidak.

Bisnis.com, JAKARTA – Disparitas harga di wilayah Indonesia timur makin tinggi yang disebabkan pasokan sejumlah komoditas pangan yang masih mengalami defisit.

Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Slampua), dalam rangka menjaga kestabilan pasokan antarwaktu dan mengurangi disparitas harga antardaerah.

Hal itu diupayakan melalui berbagai program pengendalian inflasi, di antaranya peningkatan kerja sama antar daerah (KAD) intra Sulampua dan antarwilayah, pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sulampua, serta perluasan programMini Distribution Center(MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar utama secara berkala guna menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa inflasi di Sulampua masih tetap terjaga, tetapi biaya distribusi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian harga terkhusus pada daerah nonsentra produksi.

Sebagian daerah di Sulampua kata Destry masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah, baik dari intra Sulampua maupun dari luar Sulampua.

“Kondisi tersebut mempengaruhi tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulampua,” katanya, dikutip melalui keterangan resmi, Jumat (27/9/2024).

Selain itu, Destry mengatakan, risiko anomali cuaca dan belum optimalnya sarana prasarana penunjang produksi pangan turut berpotensi meningkatkan risiko volatilitas harga.

Oleh karena itu, sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) menurutnya perlu terus diperkuat, diantaranya untuk mendorong KAD dan perluasan MDC atau kios pengendali inflasi.

Destry menambahkan, upaya untuk terus mengendalikan inflasi pangan tidak hanya dilakukan pada saat harga komoditas meningkat, tetapi juga saat harga menurun, dimana program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan di daerah sebagaiofftakerperlu terus didorong.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan bahwa beberapa upaya untuk mendorong stabilisasi pasokan pangan antarwaktu yaitu melalui program penguatan infrastruktur sarana dan prasarana, revitalisasiRice Milling Unit(RMU) beras, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pada petani dan petugas penyuluh lapangan.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan peran BUMD pangan sebagaiofftakerpetani atau distributor untuk memberikan kepastian harga dan stabilitas stok pangan daerah.

Pj. Gubernur Gorontalo, Mohammad Rudy Salahuddin menambahkan, GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Sulampua.

“TPID Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti hasil Rakor TPIP-TPID wilayah Sulampua melalui sinergi bersama menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan,” kata dia.

Bank Dunia mengungkapkan harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Keterangan itu pun dibantah oleh pemerintah.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut harga beras di ritel Singapura dan Malaysia berada di atas Indonesia.

"Misal SGD 11 per 5 kg di rak Supermarket berarti 11 x (kurs Singapura ke rupiah) Rp 11.700 ÷ 5 = Rp 25.740/kg. Iya memang (banyak negara ASEAN harga beras lebih mahal) kita lagi fokus kesejahteraan petani. Cek aja Singapura, Malaysia, harga shelving (rak di ritel) loh ya. Kalau (harga) di Jepang atau Korea itu udah pasti selangit, cek aja," kata dia kepada detikcom, Kamis (26/9/2024).

Arief menjelaskan saat ini harga beras memang dinaikkan demi mensejahterakan petani padi. Namun, bukan tidak dilakukan perhitungan agar harga wajar baik di petani dan konsumen.

Hal ini menurutnya terbukti dengan inflasi pangan yang masih dinilai cukup terkendali. Arief juga menyebut dari sisi produksi kondisi Indonesia juga aman dan perlu digenjot agar melimpah dan tidak lagi impor.

"Beras Indonesia itu memang kita lagi naikin karena petaninya NTP kasih 110. Kita harus fokus mensejahterakan petani. Jika dikatakan harga beras Indonesia termahal, dia itu pengennya kita impor yang banyak sehingga harga jatuh, harga rendah. Orang Indonesia volatile food masih 3%, inflasi 2%, masa Bank Dunia nggak tahu. Dia itu dapat pesan supaya kita impor banyak. Jangan mau," tuturnya.

Arief juga membantah tudingan dari Bank Dunia soal pendapatan petani di Indonesia di bawah rata-rata. Dia mengungkapkan berdasarkan publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) 'Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap II', menyebutkan rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan di Indonesia adalah Rp 66,82 juta per tahun.

Sementara jika menurut Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) tahun 2021, rata-rata unit usaha pertanian perorangan memperoleh pendapatan sebesar Rp 15,41 juta dalam setahun. Dengan itu dapat diartikan rerata pendapatan usaha pertanian perorangan telah mengalami peningkatan sampai lebih dari 4 kali lipat.

Kemudian, BPS juga mencatat dari seluruh usaha pertanian di Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 68,10% termasuk dalam kategori petani skala kecil. Petani skala kecil di Indonesia disebutkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 8,50 US$ PPP (Purchasing Power Parities) di mana 1 US$ PPP sama dengan Rp 5.239,05 sehingga menjadi setara dengan Rp 44.507 per hari kerja.

Di sisi lain, pada tahun 2023, petani yang tidak termasuk kategori petani skala kecil dilaporkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 368,34 US$ PPP atau setara dengan Rp 1.929.764 per hari kerja.

"Ini naik signifikan karena pada 2021, menurut hasil SITASI, petani kategori ini kala itu hanya mampu menghasilkan pendapatan sebesar 106,54 US$ PPP atau setara dengan Rp 506.983 per hari kerja," terang dia dalam keterangannya.

Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Padahal menurut survei kesejahteraan petani Indonesia masih rendah.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024).

Dia juga menyoroti kesejahteraan petani Indonesia yang dinilai masih di bawah rata-rata. Bahkan pendapatannya disebut di bawah US$ 1 per hari atau setara Rp 15.207. Dalam setahun diperkirakan hanya di bawah US$ 341 setara Rp 5 juta.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Survei Terpadu Pertanian 2021, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari US$ 1 sehari atau US$ 341 setahun," ungkapnya.

Bank Dunia (World Bank) sempat mengatakan harga beras eceran di Indonesia konsisten tinggi di ASEAN. Hal ini diungkapkan oleh Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu dari sisi pemerintah melalui Badan Pangan Nasional membantah jika dikatakan harga beras eceran di Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut harga beras di ritel misalnya Singapura dan Malaysia berada di atas Indonesia.

"Misal SGD 11 per 5 kg di rak Supermarket berarti 11 x (kurs Singapura ke rupiah) Rp 11.700 ÷ 5 = Rp 25.740/kg. Iya memang (banyak negara ASEAN harga beras lebih mahal) kita lagi fokus kesejahteraan petani. Cek aja Singapura, Malaysia, harga shelving (rak di ritel) loh ya. Kalau (harga) di Jepang atau Korea itu udah pasti selangit, cek aja," kata dia kepada detikcom, Kamis (26/9/2024).

Arief menjelaskan saat ini harga beras memang dinaikkan demi mensejahterakan petani padi. Namun, bukan tidak dilakukan perhitungan agar harga wajar baik di petani dan konsumen.

Hal ini menurutnya terbukti dengan inflasi pangan yang masih dinilai cukup terkendali. Arief juga menyebut dari sisi produksi kondisi Indonesia juga aman dan perlu digenjot agar melimpah dan tidak lagi impor.

"Beras Indonesia itu memang kita lagi naikin karena petaninya NTP kasih 110. Kita harus fokus mensejahterakan petani. Jika dikatakan harga beras Indonesia termahal, dia itu pengennya kita impor yang banyak sehingga harga jatuh, harga rendah. Orang Indonesia volatile food masih 3%, inflasi 2%, masa Bank Dunia nggak tahu. Dia itu dapat pesan supaya kita impor banyak. Jangan mau," tuturnya.

Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Padahal menurut survei kesejahteraan petani Indonesia masih rendah.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9).

Akibatnya, masyarakat Indonesia disebut harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk kebutuhan pangannya terutama karena beras.

"Kami memperkirakan bahwa konsumen Indonesia membayar hingga 20% lebih banyak untuk makanan mereka daripada yang seharusnya mereka bayar di pasar bebas," jelasnya.

Simak Video: Efek Perubahan Iklim Gagal Panen hingga Harga Beras Naik

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim inflasi pangan terkendali dengan baik satu bulan menjelang dirinya mengakhiri masa jabatan sebagai Presiden RI.

Hal ini dia sampaikan usai mengunjungi Pasar Soponyono di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Jumat (6/9/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi mengecek stabilitas harga bahan pokok dan memberikan sejumlah bantuan bagi pedagang.

Pada keterangannya usai peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa inflasi pangan di Indonesia berada dalam kondisi yang baik.

Menurutnya, harga sejumlah bahan pangan pokok mengalami penurunan yang signifikan, salah satunya bawang merah yang biasa dijual di atas Rp40.000 per kilogram, kini hanya Rp25.000 per kilogram.

"Saya kira baik ya. Jadi inflasi inti kita terutama pangan itu pada kondisi yang baik," ujar Presiden Jokowi saat melakukan pengecekan harga langsung di lapangan.

Selain bawang merah, Presiden juga mengamati harga telur yang saat ini mencapai Rp24.000 per kilogram.

Presiden asal Surakarta itu menambahkan bahwa selama empat bulan terakhir pasokan pangan mencukupi dan distribusi berjalan lancar sehingga berdampak pada stabilitas harga.

"Kalau inflasi itu berada pada posisi deflasi selama empat bulan saya kira karena pasokannya cukup, distribusinya baik," pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu terus menjaga inflasi harga bergejolak atau inflasi pangan tetap stabil untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi di sisa tahun ini.

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2024 tercatat sebesar 5,05% secara tahunan (year-on-year/YoY).Capaian tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I/2024 yang sebesar 5,11% yoy maupun dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal II/2023 yang sebesar 5,17% yoy.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan bahwa inflasi pangan perlu tetap dijaga agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat.

"Pemerintah perlu memastikan pasokan pangan, terutama untuk menjaga inflasi pangan itu berada pada level stabil, sehingga kenaikan dari harga pangan nantinya tidak akan menekan daya beli masyarakat yang bisa berdampak terhadap pengeluaran ataupun konsumsi mereka," katanya kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Selain itu Yusuf menilai bahwa perlu menghindari kebijakan yang kontraproduktif yang kemudian dapat menekan daya beli konsumsi masyarakat, misalnya rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, pemerintah harus menjaga momentum atau menjaga daya beli masyarakat dan kenaikan harga yang terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah.

"Itu menurut saya perlu ditinjau ulang dan hati-hati jika kemudian ingin menaikkan harga BBM," kata dia.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% pada akhir tahun, pemerintah pun perlu mendorong realisasi belanja, baik pemerintah pusat maupun daerah pada sisa tahun ini.

"Ataupun realisasi belanja yang berkaitan dengan masyarakat sehingga setidaknya bisa ikut mendorong atau memberikan stimulus bagi perekonomian," tutur Yusuf.

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Sehingga, diharapkan bisa mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan.

"Dengan adanya kegiatan GPM itu kalau kita tarik dari hulunya para petani ternak sudah ada ada standby buyer. Kemudian di hilir masyarakat luas mendapat bahan pangan yang terjangkau. Jadi ini ekonominya bergerak sehingga sedulur petani peternak, pedagang, dan konsumen mendapat harga yang baik dan wajar," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Sabtu (3/8/2024).

Maka dari itu, kata dia, Bapanas mengajak seluruh stakeholders pangan baik Pusat maupun Daerah untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagaimana arahan Bapak Presiden agar terwujud harga yang wajar di hulu maupun di hilir.

"Selain menciptakan ekosistem pangan yang baik dari hulu hingga hilir, GPM ini juga menjadi instrumen yang mendorong pengendalian inflasi. Volatile food ini kita jaga agar inflasi tidak lebih dari target 2,5 persen plus minus 1, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, kita punya volatile food bisa di bawah 5 persen itu akan sangat baik," kata Arief.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Bulan Juli 2024 berada di angka 2,13 persen (yoy), turun dari bulan Juni 2024 sebesar 2,51 persen. Untuk inflasi Volatile Food pada Juli 2024 sebesar 3,6 persen menurun dari bulan sebelumnya di angka 5,9 persen. Beras menjadi salah satu komoditas penyumbang utama andil inflasi (yoy) sebesar 0,47 persen.

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, masih terjaga di atas 100, yakni pada bulan Juni NTP di angka 119,61. Adapun NTP Tanaman Pangan di bulan Juli 2024 sebesar 108,32 meningkat dibanding bulan Juni 2024 sebesar 106,20.

"Jadi Bapak Presiden, Bu Menkeu selalu menyampaikan, ini kewajiban kita bersama-sama. Kalau kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Pertanian tugasnya produksi pangan kita dukung, Badan Pangan Nasional di pascapanen. Kemudian BUMN pangan mempersiapkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Ini akan sangat baik," kata Arief.

"Tinggal setelah ini berapa CPP yang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan. Dan yang perlu digaris bawahi adalah semaksimal mungkin mengoptimalkan produksi dari dalam negeri. Karena ketahanan pangan harus berbasis kemandirian dan kedaulatan pangan. Ini concern kita semua," kata dia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) sebesar 2,18% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 106,76 pada Juli 2024.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Berau dengan tingkat inflasi sebesar 2,58%. Sebaliknya, Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat inflasi terendah sebesar 1,71%.

“Inflasi tahunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi tertinggi sebesar 4,68%, diikuti oleh kelompok kesehatan dengan 4,87%, dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya sebesar 4,54%,” ujar Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana dalam rilisnya, Kamis (1/8/2024).

Dia menambahkan kenaikan harga pada kelompok-kelompok tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi yang terjadi pada bulan Juli ini.

Secara bulanan (month-to-month/m-to-m), Yusniar mengungkapkan bahwa terjadi deflasi sebesar 0,38% pada bulan Juli 2024, sementara inflasi sejauh tahun ini (year to date/y-to-d) mencapai 1,31%.

Dia menyebutkan deflasi bulanan ini didorong oleh penurunan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, seperti kelompok transportasi yang mencatat penurunan sebesar 1,04% dan kelompok perlengkapan, peralatan, serta pemeliharaan rutin rumah tangga yang turun sebesar 0,36%.

Adapun, dia menuturkan inflasi di Kabupaten Berau didorong oleh kenaikan harga beberapa komoditas seperti beras, emas perhiasan, dan sigaret kretek mesin.

Sedangkan di Kabupaten Penajam Paser Utara, inflasi rendah disebabkan oleh penurunan harga komoditas seperti daging ayam ras dan minyak goreng.

Secara keseluruhan, inflasi di Benua Etam masih dalam batas yang dapat dikendalikan, namun tetap membutuhkan perhatian dan tindakan preventif dari berbagai pihak untuk menjaga kestabilan ekonomi regional.

Bisnis.com, PALEMBANG – Semakin menyusutnya luas panen dan produksi padi dinilai menjadi peringatan bagi Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) terhadap potensi tekanan harga beras untuk periode yang akan datang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh Wahyu Yulianto menjelaskan secara year on year (yoy) beras masih masuk dalam lima komoditas utama penyumbang inflasi terbesar di Sumsel periode Juli 2024.

“Komoditas beras kenaikannya terjadi hampir di seluruh wilayah baik itu Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Kota Palembang dan Lubuk Linggau,” ujarnya, Kamis (1/8/2024).

Dia menjelaskan share tertinggi untuk komoditas beras terjadi di Kabupaten Muara Enim dengan kenaikan harga beras sebesar 4,58% dan andil terhadap inflasi 0,27%. Kemudian di Kota Palembang beras memberikan andil inflasi sebesar 0,10%, serta di Lubuk Linggau share-nya sebesar 0,06%.

“Berkurangnya luas panen dan produksi tentu kita harus mewaspadai tekanan harga beras untuk periode selanjutnya,” kata Wahyu.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi menambahkan komoditas beras merupakan salah satu sumber inflasi di Sumsel dan menjadi perhatian pihaknya.

Dia mengklaim telah menyiapkan sejumlah strategi bersama instansi terkait dalam rangka pengendalian inflasi yang bersumber dari beras.

“Nanti akan kita detailkan lagi (strateginya) bersama BULOG. Mestinya ini bisa kita jaga,” kata Elen.

Di samping itu dia menegaskan, kondisi yang mulai memasuki musim kemarau hingga berpotensi memicu bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah itu, secara umum tidak akan mempengaruhi sektor pertanian.

“Secara statistik sebenarnya produksi tidak terlalu terpengaruh karhutla, karena sebenarnya kita memiliki dua jenis tanaman padi yaitu yang ditanam berdasarkan musim dan juga yang ditanam di rawa,” jelasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Badan Pusat Statistik (BPS) Riau menyatakan daerah itu mengalami inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 2,22% pada Juli 2024.

Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat mencapai 106,44. Kota Dumai mencatat inflasi tertinggi di provinsi ini dengan angka 2,47% dan IHK sebesar 106,77. Sementara itu, Tembilahan mencatat inflasi terendah sebesar 1,82% dengan IHK 105,23.

Kepala BPS Riau Asep Riyadi menjelaskan inflasi y-on-y di Riau disebabkan oleh kenaikan harga pada sembilan kelompok pengeluaran.

"Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan tertinggi sebesar 6,93%, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,36%. Selanjutnya Kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik sebesar 3,08%, kelompok pendidikan sebesar 2,32%, dan kelompok transportasi sebesar 1,66%," ujarnya, Kamis (1/8/2024).

Selain itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya meningkat 0,81%, kelompok kesehatan 0,63%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,32%, serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,25%.

Di sisi lain, beberapa kelompok mengalami deflasi y-on-y. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatat deflasi sebesar 0,24%, sementara kelompok pakaian dan alas kaki mengalami penurunan harga sebesar 0,19%.

Asep menyebutkan secara bulanan (month-to-month), Provinsi Riau mengalami deflasi sebesar 0,80% pada Juli 2024. Namun, jika dilihat secara tahunan (year-to-date), inflasi Riau tercatat sebesar 0,74%.

"Komoditas yang memberikan andil atau sumbangan inflasi m-to-m pada Juli 2024, antara lain cabai rawit, sigaret kretek mesin, emas perhiasan, kentang, angkutan udara, taman kanak-kanak, air kemasan, petai, bayam, sigaret kretek tangan, sepeda motor, sekolah menengah pertama, perbaikan ringan kendaraan, tas sekolah, jengkol, dan beberapa komoditas lainnya," ujarnya.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi m-to-m, antara lain cabai merah, bawang merah, tomat, ayam hidup, ikan baung, daging ayam ras, telur ayam ras, buncis, bawang putih, ketimun, terong, sawi hijau, sawi putih, ikan kembung, kol putih, beras, baju muslim wanita, dan beberapa komoditas lainnya.