MERAUKE, investor.id – Presiden Prabowo Subianto terbang ke Merauke, Minggu (3/11/2024), yang juga merupakan kunjungan kerja perdananya. Kehadiran Prabowo di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, Merauke tersebut dalam rangka percepatan swasembada pangan berkelanjutan.

Sebagai informasi, Merauke menjadi salah satu lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di Indonesia timur dan didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi peran anak muda Papua dalam pertanian modern di Merauke. Ia pun berharap anak-anak muda Merauke menjadi pelopor inovasi dan penggunaan teknologi dalam bertani, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi.

Selain warga lokal Distrik Kurik, turut hadir mahasiswa dan petani milenial, brigade pangan, serta penyuluh pertanian di Merauke. Kunjungan kerja perdana Prabowo ini disambut meriah oleh ribuan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa Merauke berpotensi besar menjadi lumbung pangan dalam konsep pertanian modern. “Langkah strategis pencapaian swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo akan kami laksanakan melalui sejumlah program,” kata dia.

Amran mengungkapkan, beberapa program tersebut adalah mencetak sawah baru seluas 3 juta hektare dalam waktu 3-4 tahun, pompanisasi, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat proses tanam hingga panen.

Tahun ini, pemerintah telah menyelesaikan tahap pertama program optimasi lahan rawa seluas 40.000 hektare di Kabupaten Merauke. Saat ini, sekitar 35.000 hektare sudah ditanami dan 5.000 hektare lainnya dalam proses olah lahan untuk segera ditanami.

“Program tersebut ditargetkan dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) hingga mencapai IP 300 dan produktivitas tanaman pangan,” tuturnya.

Rencana strategis selanjutnya, yaitu melaksanakan program pencetakan sawah seluas 1 juta hektare secara bertahap di Kabupaten Merauke. Hal ini akan dimulai dengan pembangunan demontration plot (demplot) di kawasan sentra produksi pangan seluas 20 hektare di Distrik Wanam sebagai model.

“Demplot ini berfungsi sebagai sarana percontohan bagi petani di Distrik Wanam agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian,” jelas Amran.

Dia pun menegaskan bahwa modernisasi pertanian di Kabupaten Merauke menjadi kunci dalam mewujudkan swasembada pangan. “Pertanian skala luas seperti di Merauke membutuhkan alat mesin pertanian, seperti traktor, rice transplanter, pompa air, dan combine harvester untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen,” ucapnya.

Pemerintah telah memberikan bantuan alsintan traktor roda 2 sebanyak 65 unit, traktor roda 4 sebanyak 113 unit, rice transplanter sebanyak 76 unit, pompa air 638 unit, combine harvester 20 unit, dan handsprayer 90 unit yang dikelola brigade pangan.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Program cetak sawah 3 juta hektare selama 4 tahun depan menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot swasembada pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan lahan sawah seluas 3 juta hektare itu akan mengamankan pangan masyarakat di Indonesia selama 80 tahun ke depan.

"Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, bulan depan, minggu depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan. Kami perkirakan dengan 3 juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan," ungkap Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

"Itu saya kira satu hal yang memang, itu lah mengapa, kalau tidak sekarang, kapan lagi," ujarnya menambahkan.

Dia melanjutkan cetak sawah bukan lah upaya membuka lahan dengan menebang hutan. Dia bilang pemerintah cuma mau memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan.

"Jadi, bukan kok terus kita datang, ke hutan lindung, hutan apa, main tebang-tebang, bukan. Maksud saya ini supaya nggak misleading. Jadi ini sifatnya adalah, ada lahan rawa, misalnya sudah sekian lama nggak pernah termanfaatkan, kita manfaatkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga menjelaskan cetak sawah 3 juta hektare itu juga bukan program yang terkonsentrasi di satu tempat saja. Pihaknya membuka lahan di berbagai daerah dengan luasan yang juga berbeda-beda.

"Jangan dipikir 3 juta itu satu hamparan 3 juta. Ya, ada yang 10 ribu, 50 ribu di mana, kemudian sekian ratus ribu di mana, kemudian sekian belas ribu di mana. Total semuanya yang kita target kan ada sekitar 3 juta," pungkas Sudaryono.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan masa depan produksi pangan di Indonesia akan berada di Papua. Produksi padi, tebu, dan jagung akan difokuskan di Papua.

Produksi 3 komoditas utama itu bakal dilakukan di Merauke. Kebetulan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjabat, kawasan tersebut dijadikan food estate.

"Masa depan untuk padi, gula, dan jagung itu di Papua. Sekarang kita coba kembangkan yang besar di Merauke," sebut pria yang akrab disapa Zulhas itu di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Eks Menteri Perdagangan itu mengaku mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Dia diberikan waktu selama 5 tahun untuk melakukan itu.

Zulhas pun mengatakan dengan strategi produksi pangan di Merauke, dia percaya diri permintaan Prabowo bisa dijalankan dengan baik.

"Saya diberi mandat jadi menteri koordinasi agar kita bisa swasembada pangan dalam 5 tahun kita sudah punya garis besar strateginya," ungkap Zulhas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti hasil dari produksi pangan di Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.

Jokowi mencontohkan, produksi kopi di Indonesia baru mencapai 2-2,3 ton per hektare. Sementara negara-negara lainnya sudah mampu menghasilkan produksi kopi dari 8-9 ton per hektare.

"Artinya bibit, benih unggul yang kita miliki kalah dengan mereka," kata Jokowi dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/10).

Tak hanya soal produksi pangan, Jokowi juga menyoroti hasil riset terhadap pangan di Indonesia yang tidak lebih baik dari negara lain. Ia menilai Indonesia perlu memaksimalkan aspek penelitian.

Oleh sebab itu, pemerintah menurutnya meresmikan pusat riset genomik pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada hari ini.

"Di negara kita sendiri, saya melihat riset-riset mengenai pangan, hortikultura, masih jauh ketinggalan dari negara-negara lain," kata dia.

Dengan pusat riset itu, Jokowi berharap Indonesia mampu meningkatkan produktivitas pangan, baik itu kopi, kentang, bawang merah, hingga bawang putih.

Ia juga mempersilakan para peneliti untuk bekerjasama dengan siapapun, asal Indonesia mendapatkan ilmu dan juga bibit unggul.

"Sehingga produktivitas produksi padi, produksi bahan-bahan pangan kita semuanya bisa naik per hektarenya," ujar Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis Indonesia tidak hanya mencapai swasembada beras tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia dalam beberapa tahun ke depan.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Marginal, Anny Mulyani, meyakini, Indonesia dapat mengurangi impor beras, meningkatkan produksi, dan menjadi pemain utama dalam pasar ekspor beras global dengan strategi yang jelas dan ambisius.

“Kami telah memetakan program-program strategis, seperti pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan cetak sawah, yang diharapkan bisa menambah produksi beras hingga jutaan ton per tahun,” kata Anny dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/10/2024).

Kementan dalam peta jalan tersebut menargetkan produksi beras naik signifikan mulai 2025. Di antaranya melalui program-program mendukung seperti pompanisasi 1 juta hektare, dan optimasi lahan rawa, dan cetak sawah 1 juta hektare.

“Dengan program ini, Indonesia diharapkan mampu menambah produksi hingga 2,5 juta ton,” ujarnya.

Lebih lanjut Anny menyebut, Kementan berencana melanjutkan cetak sawah dan perbaikan irigasi di 1 juta hektare, serta mengurangi ketergantungan pada impor pada 2026. Kementerian menargetkan, impor beras dapat melonjak hingga 5 juta ton.

Kemudian di 2027, Kementan menargetkan peningkatan produksi beras hingga 10 juta ton melalui cetak sawah dan perbaikan irigasi di area yang sama.

Pemerintah mengharapkan Indonesia pada 2028 mulai mengekspor beras dengan target peningkatan produksi hingga 10 juta ton.

Lalu di 2029, Kementan mencanangkan produksi mencapai 12,5 juta ton, dengan program cetak sawah, ekspor beras, dan bantuan beras untuk kebutuhan kemanusiaan.

Menurutnya, dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia tidak hanya bersiap untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Namun, juga berpotensi menjadi salah satu pemain utama di pasar global.

“Peta jalan ini menggarisbawahi transformasi besar Indonesia: dari swasembada di 2027 hingga menjadi lumbung pangan dunia pada 2029. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa mewujudkan hal ini,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kekeringan terburuk sepanjang sejarah sedang hinggap di Brasil, negara penghasil sejumlah komoditas pangan utama dunia, dari kopi, gula, hingga kedelai. Tak ayal, lonjakan Inflasi pangan global di depan mata.

Kekeringan terburuk dalam sejarah Brasil tidak hanya membahayakan tanaman kopi, gula, dan kedelai. Tumbuhan yang mati menyebabkan kebakaran, melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, dan menghilangkan lebih banyak hutan hujan Amazon.

Bisnis.com, JAKARTA — Kekeringan terburuk sepanjang sejarah sedang hinggap di Brasil, negara penghasil sejumlah komoditas pangan utama dunia, dari kopi, gula, hingga kedelai. Tak ayal, lonjakan Inflasi pangan global di depan mata.

Kekeringan terburuk dalam sejarah Brasil tidak hanya membahayakan tanaman kopi, gula, dan kedelai. Tumbuhan yang mati menyebabkan kebakaran, melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, dan menghilangkan lebih banyak hutan hujan Amazon.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan urusan logistik atau Bulog meminta kepengurusan Asosiasi Kedelai Indonesia atau Akindo yang baru dapat meningkatkan produksi kedelai guna mengurangi ketergantungan impor.

Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono berharap pengurus Akindo yang baru terpilih dapat bersinergi lebih baik dengan Bulog, terutama dalam pengadaan kedelai. Menurut Wahyu, kedelai merupakan salah satu dari 10 bahan makanan yang diawasi oleh Bulog.

“Dari total kebutuhan sekitar 247.455 ton per bulan, tidak ada sama sekali cadangan yang dimiliki pemerintah baik di Bulog maupun BUMN pangan. Kebutuhan kedelai masih tergantung pada impor mengingat produksi kedelai dari petani lokal masih rendah, “ ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (4/10/2024).

Saat ini untuk menjaga ketersediaan dan stok kedelai nasional sendiri, Badan Pangan Nasional telah menetapkan target jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk kedelai pada tahun 2024 sebesar minimal 100.000 ton, dengan jumlah minimal stok akhir tahun 2024 sebesar 20.000 ton.

Ketua Umum Akindo Hidayatullah berencana merevitalisasi dan mengkonsolidasikan pelaku usaha kedelai mulai dari importir sampai dengan distributor kedelai di seluruh Indonesia dalam menghadapi tantangan perdagangan kedelai nasional.

Hidayatullah mengajak seluruh anggota untuk aktif berkolaborasi dan meningkatkan komunikasi antar anggota. Mengingat, situasi pasokan kedelai impor saat ini dianggap telah membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Sementara itu Sekjen Akindo yang baru diangkat, Rayfarrell Dwia juga menekankan pentingnya kolaborasi serta mengajak para pelaku usaha kedelai lainnya untuk bergabung dengan Akindo.

Rayfarrel mengajak seluruh anggota untuk secara kolaboratif menjadikan Akindo sebagai wadah penyampaian aspirasi kepada pemerintah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih tepat guna dan sesuai sasaran. Akindo juga berkomitmen untuk turut mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan kedelai dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Adapun dalam Munaslub telah disepakati kepengurusan baru Akindo periode 2024-2029. Pemilihan pengurus Akindo berlangsung dengan suara bulat yang hasilnya menetapkan Rayfarrell Dwia sebagai Sekretaris Jenderal, dan Rossy Wanandi sebagai Bendahara.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia dapat ekspor beras sebanyak 4-5 juta ton jika program cetak sawah 3 juta hektare berjalan dengan baik.

Amran menyampaikan, produksi padi dalam negeri dapat meningkat jika program cetak sawah 3 juta hektare tersebut dapat terealisasi.

“Perkalian sederhana kalau 3 juta jadi kenyataan, produksi 5 ton saja apalagi 10 ton per hektare hasilnya 30 juta ton. Dan kalau itu bisa kita lakukan kita bisa ekspor 4 sampai 5 juta ton,” kata Amran dalam Rakernas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), dikutip Minggu (29/9/2024).

Namun demikian, Amran menyebut bahwa target pemerintah dalam waktu dekat adalah mewujudkan Indonesia swasembada pangan. Pemerintah menargetkan, Indonesia bisa swasembada pangan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan.

Dia mengharapkan, swasembada pangan dapat tercapai di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dengan begitu, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan menjadi eksportir beras.

“Mudah-mudahan pemerintahan Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo bisa mencetak sejarah pertama kita menjadi eksportir terbesar dari Indonesia ke seluruh dunia,” ujarnya.

Cetak sawah merupakan salah satu program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggenjot produksi pangan dan mencapai swasembada pangan di Indonesia.

Adapun, Kementan menganggarkan sebesar Rp15 triliun untuk mendukung Quick Wins lumbung pangan yaitu untuk cetak sawah seluas 150.000 hektare dan intensifikasi 80.000 hektare tahun depan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebelumnya menyebut, program ini menjadi salah satu solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah beberapa waktu lalu telah menggandeng pemerintah Australia untuk berkolaborasi dalam program cetak sawah baru, khususnya lahan rawa yang memiliki potensi besar untuk dioptimalkan.

Melalui kolaborasi ini, Australia akan memberikan dukungan dalam hal teknologi pertanian, pelatihan, serta penelitian untuk memastikan keberhasilan program cetak sawah khususnya pada lahan rawa yang tengah gencar dilakukan Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan swasembada pangan, dan dukungan dari Australia sangat penting dalam usaha ini,” tutur Sudaryono.

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengajak para Menteri Pertanian Negara G20 untuk meningkatkan produksi pangan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri G20 Agriculture Ministerial Meeting (AMM) atau Pertemuan Menteri Pertanian Negara G20 di Brasil.

“Kita harus meningkatkan produksi pangan sambal melestarikan sumber daya alam kita yang semakin menipis,” kata Amran, Jumat (13/9).

Amran menuturkan, langkah strategis dalam pembangunan sektor pertanian harus segera diambil karena dunia sedang menghadapi tekanan yang semakin besar dengan perkiraan populasi global yang mencapai 8,6 miliar pada 2030.

Menurutnya, strategi Indonesia adalah dengan menekankan solusi fleksibel dan inovatif untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia, serta teknologi modern.

Amran mengajak seluruh anggota G20 untuk memajukan sistem pertanian dan pangan yang tangguh serta berkelanjutan.

“Dengan bekerja sama dan berbagi praktik terbaik, kita dapat mengatasi tantangan, mendorong inklusivitas, dan membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia telah resmi menjalin kerja sama dengan Brasil di sektor peternakan. Tak tanggung-tanggung, nilai kemitraan mencapai Rp4,5 triliun.

Kerja sama dilakukan untuk pengembangan 100 ribu ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri.

(Fiki Ariyanti)

Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi pemerintah ternyata belum maksimal, jumlahnya baru mencapai 4,3 juta ton atau 41,95% dari alokasi 9,55 juta ton. Ombudsman RI mengatakan pemerintah bisa menempuh satu cara untuk menyelesaikan hal tersebut.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menilai serapan masih tergolong rendah dan bisa menyebabkan tidak tercapainya target Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Yeka mengatakan rendahnya realisasi serapan disebabkan lambatnya kepala daerah dalam menerbitkan SK alokasi penerima pupuk bersubsidi sesuai penetapan alokasi baru.

"Penyebaran informasi tentang penambahan alokasi pupuk bersubsidi 9,55 juta ton baru direspons oleh petani di bulan Juni 2024," kata Yeka dalam keterangan resmi, Selasa (27/8/2024).

Selain itu, Yeka mengungkap penyebab lain adalah masih rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi karena terjadi kebimbangan dan kekhawatiran dari distributor dan kios pupuk bersubsidi lantaran tingginya angka koreksi yang meningkat signifikan dari tahun 2023.

Dia menjelaskan jumlah pupuk bersubsidi yang dikoreksi pada 2023 mencapai sebanyak 4.000 ton. Sedangkan untuk periode Januari hingga Juni 2024 sudah mencapai 19.000 ton, angka ini disebutnya bisa terus bertambah apabila juknis penyaluran pupuk bersubsidi tidak diubah.

Ombudsman pun menemukan bahwa masih tingginya jumlah petani yang tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi. "Berdasarkan audit data penerima pupuk bersubsidi oleh Ombudsman dan Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 954.000 petani penerima pupuk bersubsidi, tidak pernah melakukan penebusan dalam tiga tahun terakhir," beber Yeka.

Yeka pun menilai jika kinerja penyaluran pupuk bersubsidi masih rendah seperti sekarang maka bakal berimbas terhadap pencapaian target produksi pangan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dia menegaskan pemerintah masih memiliki sisa waktu empat bulan untuk meningkatkan penyaluran pupuk bersubsidi.

Namun di sisi lain, Yeka menuturkan perlu ada streamlining atas hambatan verifikasi yang selama ini menjadi kendala dalam angka serapan penebusan pupuk bersubsidi. "Salah satunya dengan perubahan juknis dan penggantian 954.000 petani yang tidak menebus dalam 3 tahun terakhir ini," tutur Yeka.

Selain itu, Yeka menjelaskan perubahan juknis penyaluran pupuk bersubsidi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan kemudahan bagi petani untuk mengakses pupuk bersubsidi. KTP dapat menjadi alat sah dalam penebusan pupuk bersubsidi, sehingga konsekuensinya tidak diperlukan lagi petani melakukan tanda tangan digital.

Mengutip data PT Pupuk Indonesia, Yeka mengatakan terdapat sekitar 1.200 ton pupuk bersubsidi yang sudah disalurkan, namun tidak lolos tahapan verifikasi dan validasi akibat tanda tangan yang tidak sama dengan KTP.

Karena itu, dia mendorong agar petani dapat mewakilkan penebusan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani atau keluarga dengan bukti penebusan yang jelas. Adapun surat kuasa kepada perwakilan kelompok tani juga disarankan dibuat sesederhana mungkin dan tanpa biaya tambahan.

"Ombudsman menangkap aspirasi para petani, pemilik kios, dan tim verifikasi dan evaluasi. Mereka berharap agar setiap langkah yang diambil dalam proses ini tetap sederhana dan mudah dipahami, tetapi tidak mengabaikan pentingnya tertib administrasi," pungkas Yeka.

JAKARTA, investor.id – Indonesia berambisi menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Target ini terbilang menantang, pasalnya negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam pun menargetkan hal serupa. Dua negara tersebut bahkan sudah terlihat hasilnya.

“Salah satu lumbung beras kita ada di Vietnam, Itukan tiap tahun impor kita dari sana. Itu menggambarkan ada ketergantungan (impor),” ungkap Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listyanto saat dihubungi secara daring, Rabu (14/8/2024).

Menurut Eko, visi pemerintah untuk mencapai lumbung pangan cenderung terlalu ambisius, terlebih jika untuk semua komoditas pangan.

Namun ada beberapa komoditas pangan yang bisa didorong untuk itu, seperti minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Untuk komoditas ini, Indonesia sudah menjadi lumbung produsen CPO terbesar dunia sehingga pemerintah sebaiknya dapat memanfaatkan potensi ini dengan meningkatkan nilai tambahnya.

“Ke depannya jangan hanya produk primernya, bagaimana kemudian produk turunannya menjadi punya kita juga yang berbasis dari CPO Indonesia, itu kan menarik,” tutur dia.

Eko menyarankan agar pemerintah lebih fokus untuk mengurangi importasi terlebih dahulu terhadap sejumlah komoditas pangan yang kecenderungannya meningkat setiap tahun. Paling tidak dalam 20 tahun ke depan, seperti beras, gula, kedelai, bawang putih dan sebagainya.

“Beberapa komoditas ini cukup bertahan menjadi (produksi) nasional saja dalam 20 tahun ke depan, saya merasa itu sudah satu pencapaian yang luar biasa walaupun tidak ada salahnya menjadi lumbung pangan dunia,” ujarnya.

Dengan demikian, dikatakan Eko pemerintah mesti melihat kapasitas kelembagaan dan kemampuan anggaran demi mencapai visi menjadi lumbung pangan dunia. Jika perlu, dibuatkan peta jalan (road map) kedepan supaya Tanah Air benar-benar tidak bergantung lagi pada impor dalam 20 tahun yang akan datang.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News