Saya juga sudah menyampaikan pers rilis dari BPS tentang inflasi di bulan September kepada Bapak Presiden dan juga presiden terpilih

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan (year-on-year) pada bulan September 2024 mencapai 1,84 persen.

Angka ini merupakan capaian inflasi terendah sejak awal rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi dilakukan pada dua tahun yang lalu. Kemendagri menggarisbawahi, prestasi ini merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), serta kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Saya juga sudah menyampaikan pers rilis dari BPS tentang inflasi di bulan September kepada Bapak Presiden dan juga presiden terpilih. Beliau-beliau menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, karena dengan angka inflasi 1,84 persen year-on-year," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menekankan pentingnya pemantauan dua komponen utama inflasi yang terdiri dari inflasi inti (core inflation) dan inflasi bergejolak (volatile inflation).

Inflasi inti tidak begitu dipengaruhi oleh dinamika dan cenderung stabil dari waktu ke waktu, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi.

Sementara inflasi bergejolak dipengaruhi oleh berbagai dinamika seperti suplai, permintaan, dan distribusi. Ini misalnya terjadi pada sektor pangan dan energi.

"Nah kita melihat komponen naik apa saja? Perawatan pribadi dan jasa lainnya (naik) 0,38 persen, itu termasuk inflasi inti core inflation. Kalau terjadi kenaikan, berarti daya beli masyarakat naik, karena demand-nya naik,” ungkapnya.

Tito menjelaskan pula terkait pendapat para ekonom yang menyatakan adanya deflasi selama lima bulan berturut-turut karena menurunnya daya beli masyarakat atau menurunnya permintaan.

Padahal, deflasi hanya terjadi pada sektor-sektor tertentu saja, seperti rekreasi, restoran, hingga perawatan pribadi.

Namun, secara umum, daya beli masyarakat masih kuat, yang dibuktikan dengan inflasi inti masih terjadi kenaikan dan permintaan masyarakat masih tetap tinggi.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita adalah negara bukan hanya negara konsumen seperti Singapura, tapi juga negara produsen. Kalau terjadi deflasi terlalu dalam yang senang adalah rakyat, pembeli konsumen, tapi bagi masyarakat di kelas produsen petani cabai, misalnya, itu ya mereka bisa rugi, kekurangan bahkan tidak bisa menutupi biaya cost operasional," ujar Tito.

Kemendagri menyampaikan terima kasih kepada para kepala daerah dan K/L terkait atas kerja keras dalam menjaga inflasi tetap terkendali.

Dirinya juga mengapresiasi peran Pemda yang tak berhenti melakukan upaya pengendalian inflasi. Angka inflasi 1,84 persen juga masih berada dalam target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, atau berada pada rentang 1,5-3,5 persen.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah bekerja bersama menjaga inflasi daerah masing-masing," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Tingkat inflasi tahunan Indonesia turun menjadi 1,84 persen pada September 2024.

Angka ini jauh di bawah perkiraan konsensus sebesar 2 persen sekaligus menjadi level terendah inflasi RI sejak November 2021.

Berdasarkan catatan Samuel Sekuritas, faktor utama pendorong penurunan ini adalah melambatnya kenaikan harga pangan di tengah melimpahnya pasokan beras.

lalu kenaikan biaya kesehatan sedikit melambat dari 1,72 persen pada Agustus menjadi 1,69 persen pada September. Inflasi di sektor transportasi turun cukup signifikan dari 1,42 persen menjadi 0,92 persen.

Inflasi sektor sandang turun sedikit dari 1,19 persen menjadi 1,18 persen. Sementara sektor komunikasi mencatatkan kenaikan deflasi, dari minus 0,16 persen menjadi minus 0,28 persen. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, persaingan harga yang ketat, dan menurunnya permintaan.

Secara bulanan, terjadi deflasi sebesar 1,2 persen, yang merupakan bulan kelima berturut-turut di mana Indeks Harga Konsumen mengalami kontraksi. Ini mencerminkan melemahnya permintaan konsumen.

Perlambatan konsumsi ini, ditambah dengan indeks manufaktur yang turun ke bawah 50, menjadi hambatan bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada 2024.

"Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 4,9 persen, sedikit di bawah target pemerintah," tulis riset Samuel Sekuritas, Selasa (1/10/2024).

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melihat inflasi yang terekam dalam kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) akan berada di batas bawah target pemerintah, yakni 2,5±1%.

"Inflasi relatif terkendali pokoknya di bawah 2,5%, sesuai APBN 2,5±1% [atau di rentang 1,5%—3,5%]," ungkapnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (1/10/2024).

Airlangga mengaku tidak khawatir dengan deflasi bulanan yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, sepanjang Indeks Keyakinan Konsumen yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) masih dalam kondisi optimistis, yakni di atas 100 poin.

Pemerintah kini akan fokus mendorong daya beli di berbagai sektor, khususnya bagi kelas menengah yang mengalami penurunan jumlah.

"Termasuk salah satunya kelas menengah itu pembelian sesudah makanan adalah bahan bangunan ataupun perumahan properti," lanjutnya.

Sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. No. 61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang diteken pada 11 September 2024.

Pemberian insentif ini hanya berlaku mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024. Bukan sejak 1 Juli 2024, sebagaimana kebijakan awal PPN DTP 100% yang berakhir pada akhir Juni, dan berlanjut dengan PPN DTP 50% mulai Juli.

Di sisi lain, Airlangga menuturkan pemerintah tengah menfinalisasi kebijakan terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terkait penambahan kuota rumah.

Sebelumnya pada tahun ini pemerintah merencanakan kuota FLPP sebanyak 166.000 unit. Namun, kuota tersebut telah habis. Sementara pemerintah berencana mendorong perekonomian dengan penambahan kuota FLPP.

"Sekarang FLPP sudah habis, tidak ada lagi yang bisa disalurkan. Kemarin sudah disetujui di rapat kabinet paripurna bahwa FLPP naik ke 200.000," ungkapnya.

Adapun, tingkat inflasi Indonesia September 2024 mencapai 1,84% secara tahunan (year on year/YoY). Namun, terjadi deflasi 0,12% secara bulanan (month to month/MtM) yang menyebabkan Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun.

Adapun kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan minuman dan tembakau, dengan deflasi sebesar 0,59% dan memberikan andil deflasi 0,17%.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 mencatatkan deflasi sebesar 0,12% secara bulanan (month to month/MtM) atau secara tahunan terjadi inflasi 1,84% (year on year/YoY).

Sementara secara tahun berjalan, inflasi mencapai 0,74% (year to date/YtD), lebih rendah periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar 1,70% (YtD).

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan bahwa deflasi bulanan yang terjadi selama 5 bulan beruntun mencerminkan pasokan domestik yang kuat, terutama pada sektor pangan. Peningkatan produksi telah mendorong penurunan harga.

Namun demikian, deflasi ini kata Andry masih bersifat sektoral, dengan penurunan yang paling signifikan terjadi di sektor makanan dan transportasi.

Andry memperkirakan, stabilitas harga energi global dan tidak adanya perubahan besar pada subsidi bahan bakar domestik akan menjaga inflasi tetap rendah sepanjang sisa tahun ini. Meski demikian, menurutnya tekanan inflasi menjelang akhir tahun masih berpotensi meningkat.

"[Tekanan inflasi] didorong oleh pemilihan kepala daerah dan efek musiman, yang dapat meningkatkan pengeluaran untuk barang dan jasa impor," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Andry mengatakan, bank-bank sentral telah menurunkan suku bunga, yang menandakan meningkatnya dukungan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

Federal Reserve atau The Fed yang baru-baru ini memangkas Fed Funds Rate (FFR) sebesar 50 basis poin dan memberi sinyal penurunan lebih lanjut telah menciptakan sentimen pasar yang positif, yang mengarah pada apresiasi rupiah.

Bank Indonesia (BI) pun telah menurunkan BI Rate, yang didukung oleh membaiknya kepercayaan di pasar keuangan global dan stabilitas rupiah.

"Dengan perkembangan ini, kami memperkirakan dampak dari imported inflation akan berkurang. Secara keseluruhan, kami telah merevisi turun proyeksi inflasi domestik menjadi 2,57% [YoY] untuk tahun ini, lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya," kata Andry.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap penyebab Papua menjadi wilayah yang mengalami inflasi tahunan tertinggi pada September 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa beberapa provinsi di wilayah Papua relatif memiliki tingkat inflasi tahunan yang tinggi dibandingkan provinsi lain. Adapun, sederet komoditas terpantau menyumbang andil terhadap tingginya inflasi di wilayah Papua.

Namun, Amalia menjelaskan bahwa penyumbang inflasi tahunan di wilayah Papua berbeda-beda, tergantung dari karakteristik wilayahnya.

Adapun, inflasi tertinggi tahunan menurut provinsi terjadi di Papua Pegunungan, angkanya mencapai 4,14%. Di sisi lain, inflasi terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,49%.

"Sebagai contoh, untuk Papua Pegunungan tingkat inflasi tahunannya di bulan ini adalah 4,14% dan komoditas yang menyumbang adil tertinggi adalah sigaret kretek tangan sebesar 1,21%, ketela rambat 0,96%, dan cabai rawit 0,57%," kata Amalia dalam Rilis BPS di kanal YouTube BPS Statistics, Selasa (1/10/2024).

Berbeda dengan Papua Pegunungan, Amalia menyampaikan bahwa komoditas penyumbang utama Papua Tengah adalah cabai rawit, beras, dan emas perhiasan. Wilayah ini mengalami inflasi sebesar 3,83% atau menempati posisi kedua inflasi tertinggi menurut provinsi pada September tahun ini.

Sementara itu, untuk Papua Barat yang mengalami inflasi tahunan 2,91% terungkap bahwa komoditas penyumbang andil tertinggi adalah ikan segar, beras, dan tarif angkutan udara alias tiket pesawat.

Serta, Papua Barat Daya dengan inflasi tahunan sebesar 2,59% memiliki komoditas penyumbang tertinggi antara lain ikan segar, beras, dan cabai rawit.

"Jadi terlihat beda-beda komoditas yang memberikan andil inflasi walaupun lokasinya sama-sama di wilayah Papua, tetapi tentunya tergantung kepada karaketrsistik wilayah dari provinsi tersebut," terangnya.

Dengan demikian, lanjut Amalia, kondisi inflasi di wilayah Papua menunjukkan komoditas yang menyumbang andil inflasi di masing-masing provinsi di wilayah Papua berbeda-beda.

Daerah dengan Inflasi Tertinggi

Jika dibedah, data BPS menunjukkan Papua Pegunungan merupakan wilayah kawasan di Maluku-Papua yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,14%. Di sisi lain, Papua menjadi wilayah dengan inflasi terendah di level 0,82%.

BPS mencatat Kepulauan Riau mengalami inflasi tertinggi di wilayah Pulau Sumatra, yakni mencapai 2,53%. Sedangkan inflasi terendah di wilayah tersebut adalah Kepulauan Babel di level 0,49%.

Lalu untuk Pulau Kalimantan, terpantau inflasi tertinggi terjadi di Kalimantan Timur yang mencapai 2,16% dan terendah di Kalimantan Tengah sebesar 1,45%.

Selanjutnya, Pulau Sulawesi mencatat angka inflasi tertinggi terjadi di Sulawesi Utara yang mencapai 3,66%. Sedangkan Sulawesi Tenggara mencatatkan inflasi terendah, yakni sebesar 1,06%.

Berikutnya, untuk Pulau Jawa terpantau bahwa Jawa Barat menduduki wilayah dengan inflasi tertinggi di level 2,08%. Sementara itu, Jawa Tengah merupakan wilayah dengan inflasi terendah di level 1,57%.

Lalu, Bali menjadi wilayah inflasi tertinggi di Bali Nusra. Angkanya menembus 2,67%. Sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan inflasi terendah di angka 1,07%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengumumkan untuk tidak melakukan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025. Dengan tarif cukai saat ini, rokok konsisten menjadi kontributor inflasi di tengah tren deflasi 5 bulan terakhir.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti menyampaikan bahwa konsistensi rokok sebagai penyumbang inflasi akibat diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022 dan No. 192/2022 terkait besaran tarif CHT.

"Rokok umumnya naik sebagai akibat dari ditetapkannya tarif cukai hasil tembakau dalam peraturan menteri keuangan di awal tahun," ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (1/10/2024).

Amalia mengungkapkan bahwa penjualan rokok ke konsumen di tingkat pedagang eceran cenderung mengalami kenaikan setiap bulannya.

Hal ini yang menjelaskan mengapa rokok selalu mengalami inflasi setiap bulannya dan terekam dalam Indeks Harga Konsumen (IHK).

"Kemungkinan karena pedagang di tingkat eceran menaikkan harga rokoknya bertahap, dan tidak langsung sebesar kenaikan tarif cukainya," lanjutnya.

Sepanjang tahun ini, komoditas sigaret kretek mesin (SKM) selalu memberikan andil inflasi bulanan maupun tahunan.

Khusus pada realisasi IHK September 2024, terjadi deflasi umum secara bulanan atau month to month (MTM) sebesar 0,12%.

Di tengah deflasi tersebut, BPS mencatat kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 0,59% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,17%.

Meski demikian, terdapat komoditas yang memberikan inflasi, salah satunya SKM atau rokok kretek yang memberikan andil inflasi sebesar 0,01%.

Sementara secara tahunan atau year on year (YoY), inflasi tahunan utamanya didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 2,57% dan andil 0,73% terhadap inflasi umum.

Di mana SKM menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar kedua, yakni 0,13%, setelah beras yang menyumbang andil 0,23% terhadap inflasi umum.

Sementara tahun depan, meski pemerintah enggan menaikkan tarif cukai rokok, rencananya pemerintahan Prabowo akan melakukan penyesuaian harga jual eceran.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan harga bahan bakar minyak atau harga BBM memberikan andil deflasi sebesar 0,04% (month to month/MtM) terhadap total deflasi umum 0,12% per September 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan BBM yang menyumbang deflasi ini akibat terjadi penyesuaian harga pada September 2024. Di mana BBM yang mengalami penurunan harga adalah bahan bakar khusus non subsidi.

"Kami mencatat komoditas bensin dan solar deflasi pada September 2024. Tingkat deflasi masing-masing 0,72% dan 0,74%," ungkapnnya dalam konferensi pers, Selasa (1/10/2024).

Bahkan, Amalia menyoroti deflasi akibat harga BBM ini merupakan yang terdalam sejak Desember 2023.

Realisasi ini berbeda dengan bulan sebelumnya, di mana BBM menyumbang inflasi bulanan di tengah tren deflasi. Tercatat komoditas bensin dan solar mengalami inflasi pada Agustus 2024 dengan tingkat inflasi masing-masing 0,66% dan 0,43% (MtM).

Dalam catatan peristiwa milik BPS, Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi pada September 2024.

Antara lain, untuk Pertamax turun Rp600—750 per liter atau sebesar 5%—6%. Untuk harga Pertamax Turbo turun Rp980—1.050 per liter atau turun 6%—7%.

Sementara BBM jenis Dexlite mengalami penurunan harga 8%—9% atau senilai Rp1.200 hingga Rp1.350 lebih rendah untuk per liternya. Terakhir, harga Pertamine Dex yang turun Rp1.100 hingga Rp1.150 per liter juga menjadi penyumbang deflasi pada September 2024.

Secara umum, Tingkat inflasi Indonesia September 2024 mencapai 1,84 % secara tahunan (year on year/YoY). Namun, terjadi deflasi 0,12% secara bulanan (MtM) yang menyebabkan Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun.

Adapun kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan minuman dan tembakau, dengan deflasi sebesar 0,59% dan memberikan andil deflasi 0,17%.

Sementara itu, terdapat komoditas dengan andil inflasi antara lain komponen ikan segar dan kopi bubuk, dengan andil masing-masing 0,02%. Komponen penyumbang inflasi lainnya adalah biaya kuliah akademi perguruan tinggi, juga sigaret kretek mesin.