INFO BISNIS - Hari Keuangan Nasional yang diperingati setiap 30 Oktober menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran tentang peran sektor keuangan dalam perekonomian. Sejalan dengan peringatan ini, Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, sekaligus mendukung inklusivitas di sektor keuangan Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman, dalam keterangan resmi perusahaan pada Rabu, 30 Oktober 2024 menjelaskan, tidak hanya fokus pada perluasan akses ke produk keuangan tetapi Bank Mandiri juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. “Berangkat dari semangat ini, Bank Mandiri konsisten menjalankan program literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Sekaligus ikut berperan mendukung inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan,” kata Ali.

Salah satunya program Livin’ Pasar, yang punya tujuan akhir membangun ekosistem pasar yang terintegrasi. Artinya, pengelola pasar, pedagang atau supplier, dan pembeli dapat saling terhubung melalui layanan ini, misalnya untuk pembayaran retribusi dan penggunaan Livin Merchant.

Lalu Mandiri Agen, program mitra antara bank dengan nasabah, baik pengusaha individual maupun yang berbadan hukum. Laku Pandai ala Bank Mandiri ini menyediakan sarana transaksi berupa aplikasi Mandiri Agen maupun EDC Mini ATM.

Mandiri Agen juga ada yang khusus menyasar daerah yang belum terjangkau bank, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program ini memberikan kemudahan akses transaksi perbankan dan nonperbankan, pembukaan rekening tahunan, dan pengajuan kredit mikro produktif.

Tidak berhenti di situ, bank berlogo pita emas ini juga memiliki program inkubasi untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bernama Mandiri DigipreneurHub. Dengan program ini, pelaku usaha bisa langsung memanfaatkan fasilitas yang ada di DigipreneurHub untuk mendapatkan bimbingan agar mampu memproduksi barang tepat sasaran dan memperluas pasar.

Dari sisi fungsi intermediasi, Bank Mandiri juga menyediakan produk kredit investasi atau modal kerja khusus pelaku usaha mikro bertajuk Kredit Usaha Mikro (KUM) dengan pinjaman yang disesuaikan dengan skala usaha mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta. “Kredit (KUM) ini bisa dimanfaatkan pengusaha mikro yang layak namun belum terjangkau oleh bank,” tutur Ali.

Bank Mandiri juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM. Program KUR/KUM bertujuan untuk meningkatkan daya saing pengusaha mikro, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu, terkait upaya pemberdayaan masyarakat, emiten berkode saham BMRI ini membuat pelatihan dan pendampingan terkait literasi keuangan serta penyediaan wadah untuk pengembangan usaha.

Contohnya Mandiri Sahabatku, program pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan untuk pekerja migran Indonesia (PMI). Program ini menyediakan lokakarya kewirausahaan secara daring dan luring, melibatkan pekerja migran Indonesia di 11 negara.

Setelah para pekerja migran Indonesia menjadi alumni Mandiri Sahabatku, mereka bisa mengakses program Bapak Asuh. Program ini merupakan kolaborasi Bank Mandiri dengan para mitra pakar selaku mentor para PMI.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri juga ikut terlibat dalam program Rumah BUMN. Program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ini mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan UMKM melalui literasi keuangan pemasaran digital dan promosi e-commerce. Melalui program ini, Bank Mandiri mendirikan 22 Rumah BUMN dengan melibatkan 13.814 UMKM tersebar se-Indonesia.

“Kami harap, bersama Bank Mandiri, langkah menuju kemandirian finansial semakin dekat. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif,” ucap Ali.

Perluasan akses layanan keuangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Bank Mandiri sebagai Indonesia’s Sustainability Champion. Inisiatif ini merupakan salah satu dari tiga pilar ESG Bank Mandiri, yakni Sustainability Beyond Banking. (*)

INFO BISNIS - Hari Keuangan Nasional yang diperingati setiap 30 Oktober menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran tentang peran sektor keuangan dalam perekonomian. Sejalan dengan peringatan ini, Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, sekaligus mendukung inklusivitas di sektor keuangan Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman, dalam keterangan resmi perusahaan pada Rabu, 30 Oktober 2024 menjelaskan, tidak hanya fokus pada perluasan akses ke produk keuangan tetapi Bank Mandiri juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. “Berangkat dari semangat ini, Bank Mandiri konsisten menjalankan program literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Sekaligus ikut berperan mendukung inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan,” kata Ali.

Salah satunya program Livin’ Pasar, yang punya tujuan akhir membangun ekosistem pasar yang terintegrasi. Artinya, pengelola pasar, pedagang atau supplier, dan pembeli dapat saling terhubung melalui layanan ini, misalnya untuk pembayaran retribusi dan penggunaan Livin Merchant.

Lalu Mandiri Agen, program mitra antara bank dengan nasabah, baik pengusaha individual maupun yang berbadan hukum. Laku Pandai ala Bank Mandiri ini menyediakan sarana transaksi berupa aplikasi Mandiri Agen maupun EDC Mini ATM.

Mandiri Agen juga ada yang khusus menyasar daerah yang belum terjangkau bank, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program ini memberikan kemudahan akses transaksi perbankan dan nonperbankan, pembukaan rekening tahunan, dan pengajuan kredit mikro produktif.

Tidak berhenti di situ, bank berlogo pita emas ini juga memiliki program inkubasi untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bernama Mandiri DigipreneurHub. Dengan program ini, pelaku usaha bisa langsung memanfaatkan fasilitas yang ada di DigipreneurHub untuk mendapatkan bimbingan agar mampu memproduksi barang tepat sasaran dan memperluas pasar.

Dari sisi fungsi intermediasi, Bank Mandiri juga menyediakan produk kredit investasi atau modal kerja khusus pelaku usaha mikro bertajuk Kredit Usaha Mikro (KUM) dengan pinjaman yang disesuaikan dengan skala usaha mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta. “Kredit (KUM) ini bisa dimanfaatkan pengusaha mikro yang layak namun belum terjangkau oleh bank,” tutur Ali.

Bank Mandiri juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM. Program KUR/KUM bertujuan untuk meningkatkan daya saing pengusaha mikro, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu, terkait upaya pemberdayaan masyarakat, emiten berkode saham BMRI ini membuat pelatihan dan pendampingan terkait literasi keuangan serta penyediaan wadah untuk pengembangan usaha.

Contohnya Mandiri Sahabatku, program pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan untuk pekerja migran Indonesia (PMI). Program ini menyediakan lokakarya kewirausahaan secara daring dan luring, melibatkan pekerja migran Indonesia di 11 negara.

Setelah para pekerja migran Indonesia menjadi alumni Mandiri Sahabatku, mereka bisa mengakses program Bapak Asuh. Program ini merupakan kolaborasi Bank Mandiri dengan para mitra pakar selaku mentor para PMI.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri juga ikut terlibat dalam program Rumah BUMN. Program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ini mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan UMKM melalui literasi keuangan pemasaran digital dan promosi e-commerce. Melalui program ini, Bank Mandiri mendirikan 22 Rumah BUMN dengan melibatkan 13.814 UMKM tersebar se-Indonesia.

“Kami harap, bersama Bank Mandiri, langkah menuju kemandirian finansial semakin dekat. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif,” ucap Ali.

Perluasan akses layanan keuangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Bank Mandiri sebagai Indonesia’s Sustainability Champion. Inisiatif ini merupakan salah satu dari tiga pilar ESG Bank Mandiri, yakni Sustainability Beyond Banking. (*)

Jakarta -

Badan Pengentasan Kemiskinan baru saja dibentuk Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya. Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengungkapkan instansi yang dipimpinnya ini tidak hanya akan membagikan bantuan saja kepada orang miskin namun bisa membuat orang miskin bisa jadi naik level.

Menurutnya, pemberian bantuan cuma semacam orang sakit diberikan obat pereda nyeri saja, namun penyakitnya tidak disembuhkan. Lembaganya akan fokus mengentaskan kemiskinan.

"Persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekadar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya. Ini adalah badan pengentasan, bukan penanggulangan. Kalau menanggulangi itu seperti ngasih aspirin (obat pereda nyeri) saja, tapi Pak Prabowo minta supaya hal yang lebih fundamental," ungkap Budiman usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Budiman melanjutkan pihaknya akan menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia. Kemudian, rencana itu akan dikoordinasikan aktivitasnya di kementerian teknis macam Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, hingga Kementerian Kesehatan.

Pihaknya juga mendapatkan tugas untuk melakukan pemutakhiran data kemiskinan. Data yang diolah Badan Pengentasan Kemiskinan nantinya akan menjadi pedoman strategis untuk mengentaskan kemiskinan.

Budiman kembali menekankan pemerintah tidak hanya akan memberikan bantuan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, namun bakal melakukan pemberdayaan dan pembangunan inklusif bagi masyarakat agar terhindar dari kemiskinan.

Misalnya saja dalam urusan pembangunan dan pengembangan industri, pihaknya juga bakal turut andil untuk membuat investasi yang masuk dapat meningkatkan dampak sosial bagi masyarakat miskin.

"Badan ini kira-kira juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi. Bagaimana investasi-investasi dibuat tidak membawa dampak sosial untuk meningkatkan orang miskin. Misalnya program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin," jelas Budiman.

Eks Anggota DPR itu juga menyebutkan lembaganya ingin membuat lebih banyak orang miskin yang naik level dan menjadi mantan orang miskin. Mantan orang miskin ini akan diberdayakan untuk berbagai hal sehingga bisa lepas dari garis kemiskinan.

"Program misalnya beras raskin, bukan lagi beras untuk orang miskin, tapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin. Kira-kira seperti itu. Jadi mantan orang miskin diberdayakan dalam koperasi, diberdayakan dalam BUMDES, kemudian dibuatkan ekosistem kewirausahaan sosial. Jadi itu program-programnya," jelas Budiman.

"Termasuk pelatihan teknologi, upskilling, reskilling, itu juga menjadi program itu," lanjutnya.

(hal/kil)

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari Holding BUMN Danareksa menawarkan solusi digital bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Lewat pemanfaatan konsep sharing platform, hal ini membuat operasional BPR-BPRS lebih efisien serta memperkuat integritas pelaporan.

Kolaborasi dengan Jalin sebagai pemegang lisensi Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dari Bank Indonesia diharapkan dapat membantu BPR-BPRS mengoptimalkan layanan dengan lebih efisien dan berkelanjutan dalam ekosistem jaringan switching Link.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menegaskan, transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

"Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam proses digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi, sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah," ujar Ario dalam rilis resminya, Senin (21/10).

Sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, BPR-BPRS memiliki peran krusial. Menurut data OJK per Maret 2024, penyaluran kredit juga tumbuh 9,42% secara tahunan menjadi Rp 161,9 triliun.

Penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6% secara tahunan menjadi Rp 158,8 triliun. Angka ini menunjukkan pentingnya BPR-BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional.

Jalin memperkenalkan solusi digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk mempercepat transformasi digital BPR. Salah satu contoh implementasi teknologi yang diusung adalah sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR-BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

Selain itu, Jalin juga menawarkan solusi cash point yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah, memastikan nasabah BPR-BPRS dapat menikmati kemudahan layanan perbankan yang lebih inklusif dengan dukungan lebih dari 50.000 titik cash point yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

Jalin berkomitmen untuk mendukung BPR-BPRS dalam perjalanan transformasi digitalnya. Pihaknya percaya bahwa kolaborasi yang erat dan penggunaan teknologi yang tepat dapat membawa manfaat besar, baik bagi BPR-BPRS maupun masyarakat luas.

"Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung," tutup Ario.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI membuktikan peran sebagai agen pembangunan dalam upaya penciptaan pemerataan ekonomi yang inklusif di Indonesia dengan menghadirkan AgenBRILink. Hingga akhir Agustus 2024, BRI memiliki sekitar 1 juta Agen BRILink di 62 ribu desa seluruh Indonesia.

Direktur Utama BRI, Sunarso dalam Indonesia Future Policy Dialogue yang diselenggarakan Katadata Indonesia, Rabu (9/10), menyatakan bahwa selain membuka dan mendekatkan akses keuangan, AgenBRILink turut menciptakan sharing economy bagi masyarakat. Hingga kini, para AgenBRILink berhasil mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.037 triliun.

Menurut Sunarso, volume transaksi dan pendapatan yang besar itu menjadi poin yang mendorong antusiasme masyarakat untuk menjadi AgenBRILink. Contoh sharing economy itu terlihat dari total transaksi sebesar Rp1.400 triliun pada 2023, di mana Agen BRILink bisa mendapatkan Rp3 sampai Rp4,5 triliun atau 2 sampai 3 kali lipat dari fee yang diterima BRI.

"Kenapa? Karena begitu orang bayar fee transaksi Rp5 ribu, Rp2 ribu setor ke bank, Rp3 ribu untuk agen. Tapi apakah mereka terima Rp3 ribu? Belum tentu, karena rata-rata banyak yang bayar uangnya pecahannya Rp10 ribu atau Rp20 ribu, kembali Rp5 ribu atau Rp15 ribu biasanya tidak diambil, karena fee tersebut masih lebih murah dibandingkan apabila harus pergi ke bank yang jaraknya cukup jauh," papar Sunarso.

Di Indonesia sendiri, setidaknya ada 75 ribu desa. Sunarso menjelaskan, dengan jumlah agen yang mencapai 1 juta dan tersebar di 62 ribu desa, artinya satu desa sudah ada beberapa AgenBRILink dengan jangkauan lebih dari 80 persen wilayah Indonesia.

Untuk itu, Sunarso berharap AgenBRILink dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional secara merata di seluruh wilayah Indonesia melalui sharing economy, yakni berupa penyediaan lapangan kerja.

"Tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya, dan cara terbaik sejahterakan rakyatnya adalah dengan memberikan pekerjaan. Maka pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan partisipasi tenaga kerja yg maksimal itulah yang memberikan kesejahteraan dalam artian sejahtera lahir dan batin," pungkas Sunarso.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, melalui inisiatif AgenBRILink membuktikan perannya sebagai agen pembagunan, khususnya dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia. Melalui jaringan AgenBRILink, BRI berupaya menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa keberadaan AgenBRILink tidak hanya membuka dan mendekatkan akses keuangan semata, namun menciptakan sharing economy bagi masyarakat.

Hingga akhir Agustus 2024 tercatat BRI telah memiliki tak kurang dari 1 juta Agen BRILink yang tersebar di 62 ribu desa di seluruh Indonesia. Agen-agen ini berhasil mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.037 triliun.

Menurut Sunarso, volume transaksi dan pendapatan yang besar tersebut menarik dan mendorong antusiasme masyarakat untuk menjadi AgenBRILink. Sunarso menambahkan, dari total transaksi AgenBRILink sebesar Rp1.400 triliun pada 2023, Agen BRILink bisa mendapatkan Rp3 triliun hingga Rp4,5 triliun atau 2 sampai 3 kali lipat dari fee yang diterima BRI. Hal ini merupakan bentuk sharing economy yang nyata bagi masyarakat.

?Kenapa? Karena begitu orang bayar fee transaksi Rp5.000, Rp2.000 setor ke bank, Rp3.000 untuk agen. Tapi apakah mereka terima 3.000? Belum tentu karena rata-rata banyak yang bayar uangnya pecahannya 10.000 atau 20.000 kembali 5.000 atau 15.000 biasanya tidak di ambil. Karena fee tersebut masih lebih murah dibandingkan apabila harus pergi ke bank yang jaraknya cukup jauh,? ujar Sunarso.

Sunarso kemudian menjelaskan bahwa jumlah desa di Indonesia setidaknya ada 75 ribu, dengan jumlah agen yang mencapai 1 juta dan tersebar di 62 ribu desa.

?Artinya satu desa sudah ada beberapa AgenBRILink dan menjangkau lebih dari 80 persen wilayah Indonesia," kata Sunarso di acara Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10/2024).

Sunarso berharap bahwa AgenBRILink dapat turut mendorong pertumbuhan perekonomian nasional secara merata di seluruh wilayah Indonesia melalui sharing economy berupa penyediaan lapangan kerja.

?Tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya, dan cara terbaik sejahterakan rakyatnya adalah dengan memberikan pekerjaan. Maka pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan partisipasi tenaga kerja yg maksimal itulah yang memberikan kesejahteraan dalam artian sejahtera lahir dan batin,? tutur Sunarso.

Jakarta: Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas HABEMA menginisiasi kerja bakti di Kampung Kamat, Maybrat, Papua Barat Daya. Panglima HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, membeberkan maksud kerja bakti itu.

“Inisiatif Satgas Yonif 501 Kostrad bekerjasama dengan masyarakat Kampung Kamat melaksanakan kerja bakti, merupakan wujud komunikasi sosial inklusif TNI dengan seluruh lapisan masyarakat," kata Lucky dalam keterangan yang dikutip Jumat, 4 Oktober 2024.

Kerja bakti dilakukan Satgas Yonif Para Raider 501/Bajra Yudha Kostrad, sebagai salah satu Satuan Jajaran Komando Operasi HABEMA di Papua. Kegiatan yang termasuk dalam upaya komunikasi sosial itu dilakukan pada Kamis, 3 Oktober 2024.
"Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua," kata Lucky.

Dalam penekanannya kepada para Prajurit TNI, Komandan Satgas Yonif 501 Kostrad, Letkol Inf Yakhya Wisnu Arianto, menyampaikan pentingnya kerja bakti ini. Menurut dia, hal tersebut merupakan perhatian Satgas kepada kebutuhan dasar masyarakat di sekitar Pos.

"Seluruh warga dan Prajurit TNI antusias melaksanakan kerja bakti yang dilakukan bersama melibatkan peran masyarakat Kamat dan Prajurit TNI yang sedang bertugas di Papua," kata Wisnu.

Pelaksanaan kerja bakti mencakup wilayah Kampung Kamat, termasuk wilayah jalan Kampung Kamat dan fasilitas umum. Seorang tokoh masyarakat Matius Waymbewer, mengapresiasi kerja bakti itu.

"Terima kasih Komandan 501, Kampung Kamat jadi bersih. Tuhan memberkati," kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

KARAWANG - Dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi yang inklusif, PERURI telah menyelenggarakan pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas tuli pada 23-28 Agustus 2024. Program yang dijalankan adalah PERURI memberikan pelatihan peningkatan keterampilan dalam perawatan dan perbaikan Air Conditioner (AC) kepada 12 penyandang disabilitas tuli yang berada di wilayah Karawang.

Pada 3 hari pertama, para peserta diberikan materi yang komprehensif di Rumah BUMN Karawang, dimulai dengan pengenalan dasar sistem AC dan penjelasan komponen penting. Kemudian 3 hari selanjutnya para peserta terjun langsung untuk mempraktikkan materi yang didapat di dalam workshop vokasional di daerah Adiarsa Barat, Karawang.

Program vokasional ini bekerja sama dengan Yayasan Kreasi Tuli Indonesia, yang telah lama fokus pada pemberdayaan komunitas disabilitas terutama Teman Tuli.

Melalui program ini, diharapkan dapat memperkuat kesiapan kerja para penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak hanya memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja, tetapi juga mampu mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

"Dengan bekal pelatihan dan dukungan yang PERURI berikan, harapannya dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi secara positif di lingkungan kerja dan masyarakat luas, sekaligus meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil dari kalangan penyandang disabilitas,? ujar Penanggung Jawab TJSL PERURI, Aris Wibowo saat membuka program ini.

Melalui program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang dijalankan, PERURI berkomitmen untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif bagi semua kalangan masyarakat. Kali ini PERURI fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas tuli, untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi, serta memberikan akses yang setara terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi mereka.

Program vokasional ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan nomor 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Melalui keterangan terpisah, Kepala Biro Strategic Branding dan TJSL PERURI, Ratih Sukma menyatakan, ?PERURI memahami pentingnya mendukung hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Kami yakin bahwa keterampilan teknis merupakan hak setiap individu, dan melalui program ini, kami berharap dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan banyak orang.?

Ketua Yayasan Kreasi Tuli Indonesia, Agustin menambahkan, ?Kami sangat mengapresiasi dukungan PERURI dalam memberdayakan Teman Tuli. Program pelatihan vokasional AC selama 6 hari ini tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga memberikan kepercayaan diri dan keterampilan baru yang sangat bermanfaat bagi masa depan mereka.?

Melalui program kolaborasi ini, PERURI berharap dapat terus menjadi motor penggerak dalam menciptakan kesempatan kerja yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

JAKARTA - PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) mendorong pendidikan yang inklusif dan mudah dijangkau dengan mendekatkan aksebilitas ke masyarakat. Melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM), Petrochina meluncurkan Cafe Literasi dan Festival Literasi bagi masyarakat Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Cafe Literasi ini dirancang sebagai pusat kegiatan literasi dan pembelajaran bagi masyarakat setempat. Dengan fasilitas terkini dan suasana yang nyaman, cafe ini diharap dapat menjadi wadah bagi pengembangan minat baca, diskusi, serta kegiatan edukasi lainnya. Bangunan Cafe Literasi yang bersebelahan dengan Perpustakaan Cendikia ini menyediakan koleksi buku beragam dan akses internet gratis. Keberadaan cafe ini diharapkan menjadi destinasi baru bagi masyarakat yang ingin meningkatkan wawasan dan keterampilan literasinya.

"Melalui PPM di bidang pendidikan ini, PetroChina mendorong gerakan literasi di tengah masyarakat," ungkap Field Admin Superintendent PetroChina Sugiarto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/9/2024).

Camat Geragai Eduard Aidi berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan ini, khususnya UMKM, untuk mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Geragai. "Para pemuda saya minta untuk saling membimbing dan belajar di Cafe Literasi ini. InsyaAllah di masa mendatang, perekonomian di Geragai ini akan meningkat, sehingga masyarakat sejahtera," tuturnya.

Smentara, Kepala SMA Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Yulia Ade Permana Wati mengatakan bahwa kehadiran Cafe Literasi memberikan ruang untuk masyarakat, terutama para pelajar untuk menambah wawasan dan memperkaya literasi dengan suasana yang santai dan nyaman. "Semoga semakin menambah wawasan bagi pengunjung serta menyenangkan bagi anak-anak sekolah," ujarnya.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi Adi Budiwiyanto mengatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan literasi ini. "Kami melihat bahwa upaya ini sangat penting untuk memperkuat kualitas dan ekosistem literasi di daerah ini. Kami siap untuk berkolaborasi dan mendukung berbagai kegiatan literasi yang dilaksanakan PetroChina di Cafe Literasi ini," tegasnya.

Sementara itu, Forum Penggiat Literasi Jambi berharap rangkaian dari kegiatan Festival Literasi Geragai ini bermanfaat bagi masyarakat secara umum. "Terima kasih kepada SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini," tutup Ketua Forum Penggiat Literasi Jambi Fajrin Nurpasca.

Jakarta -

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani mengatakan, pilar ekonomi nasional harus semakin kuat, salah satunya dengan mendorong hilirisasi.

"Ke depan kita juga harus memiliki pilar Perekonomian nasional yang semakin kuat; hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral, hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Puan menambahkan, untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan, mengatasi ketimpangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan.

"Pemerataan Pembangunan di daerah harus dapat semakin cepat dilakukan; Politik Anggaran semakin diarahkan memperkuat kemampuan daerah dalam membangun. Tidak akan ada kemajuan Indonesia, tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif," ungkapnya.

Ia menambahkan lagi, Selain itu, semua pihak harus melakukan Pembangunan Karakter Bangsa, Nation and Character Building.

"Dengan Nation and Character Building, maka akan memperkuat cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa, yang "Memberikan self-respect kepada bangsa sendiri, memberikan self-confidence kepada diri bangsa sendiri, dan memberikan kesanggupan untuk mandiri," ungkapnya.

(aid/rrd)

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, BPJS Ketenagakerjaan turut serta dalam program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang diresmikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gelanggang Olah Raga (GOR) Desa Dolok Gede, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (3/8). Program ini bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi di pedesaan, dengan fokus pada menggerakkan roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan bahwa kehadiran BPJS Ketenagakerjaan pada acara tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program EKI.

"BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan sosial dari kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan kematian akan menjadi jaring pengaman dalam perjalanan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/8).

Ia menambahkan, inklusi keuangan menjadi salah satu bentuk konkret dari hadirnya BPJS Ketenagakerjaan. Terlebih, pada rangkaian acara tersebut, dirinya juga memastikan serta menyerahkan secara simbolis kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada salah satu perwakilan ketua kelompok tani di Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo.

Anggoro juga menyatakan bahwa inklusi keuangan dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan melalui program jaminan sosial.

"Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan diharapkan seluruh masyarakat khususnya pekerja dapat terlindungi dari risiko-risiko pekerjaan yang ada, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan kerja sama dan mendapatkan sambutan baik dari Pemerintah Bojonegoro, di mana dari 30% yang terlindungi kini menjadi 70%," tambah dia.

Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menerangkan program EKI berperan penting dalam inklusi literasi sektor jasa keuangan. Program EKI ini akan meningkatkan pertumbuhan warga desa jadi kunci penguatan ekonomi daerah yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi nasional.

Ia pun meyakini setiap desa memiliki keunikan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai potensi menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Hal ini menjadi elemen penopang ekonomi daerah.

"Desa inilah jadi prototipe pengembangan desa dilakukan dengan pemetaan, baik soal potensinya untuk didukung sektor jasa keuangan yang pada gilirannya stimulasi produktivitas desa," terangnya.

Pada kesempatan yang sama hadir juga Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur, Hadi Purnomo, yang menjelaskan bahwa pihaknya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan kick off EKI di wilayah pedesaan.

"Desa ini merupakan ekosistem yang juga menjadi prioritas BPJS Ketenagakerjaan, kami akan terus berupaya untuk memaksimalkan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di wilayah kami di Jawa Timur," ucap dia.

Ia melanjutkan, sosialisasi dan edukasi yang luas kepada seluruh masyarakat pekerja akan didorong agar pekerja dapat bekerja tanpa cemas karena risikonya telah dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kerja sama yang baik dengan para pemangku kepentingan juga penting untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Sebagai informasi, acara peresmian tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

BOJONEGORO, investor.id - Implementasi program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Desa Dolokgede Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada Juli hingga Desember mendatang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melibatkan berbagai lapisan kelompok masyarakat dalam program tersebut, di antaranya UMKM, petani, peternak, perempuan, buruh/pegawai, dan pelajar.

Terdapat tiga tahapan optimalisasi potensi desa dari rangkaian kegiatan EKI yang dilakukan OJK bersama penyedia usaha jasa keuangan (PUJK). Tahap pertama yaitu pra-inkubasi, dilakukan proses identifikasi dan pemetaan potensi desa (berupa potensi fisik, alam, manusia, sosial, dan finansial) yang pelaksanaannya akan didukung oleh Lembaga Riset RISE Indonesia.

Dari tahap tersebut, Desa Dolokgede diketahui memiliki arah pengembangan sebagai desa yang berbasis pendidikan dan keolahragaan atau dikenal edu-sportainment.

Pada tahap kedua adalah inkubasi, masyarakat Desa Dolokgede akan mendapatkan pendampingan dan edukasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat dari Juli 2024 sampai dengan Desember 2024 oleh stakeholders terkait. Pendampingan akan dilakukan oleh Pegadaian, PNM, BRI, Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan, Jasindo, SMF, dan BPR PD Bojonegoro, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bank Indonesia (BI), dan OJK. 

Pada akhir program pasca inkubasi, diharapkan masyarakat desa sudah dapat dengan mudah menggunakan berbagai produk keuangan secara optimal untuk mendukung kebutuhan usaha ataupun untuk kegiatan produktif lainnya.

Adapun, optimalisasi tersebut akan didorong melalui Lembaga Jasa Keuangan yang terlibat yaitu penambahan Agen Laku Pandai, penyaluran kredit Kartu Pedagang Produktif (KPP), penyaluran KUR, subsidi produk asuransi kecelakaan diri bagi petani dan peternak, serta insentif iuran BPJS bagi perangkat lembaga desa Dolokgede. Dari sisi infrastruktur, Lembaga Jasa Keuangan juga akan menyediakan fasilitas sarana pendukung usaha bagi UMKM dan penyediaan fasilitas Ruang Pintar.

Rangkaian kegiatan Program EKI di Desa Dolokgede tersebut diharapkan dapat  meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang pada akhirnya dapat mewujudkan peningkatan keejahteraan masyarkat.

Dalam Kick Off EKI, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa inisiasi EKI di dalamnya mencakup program Desaku Cakap Keuangan yang menjabarkan upaya OJK menumbuhkan sumber ekonomi baru di wilayah Indonesia, utamanya untuk wilayah perdesaan di Indonesia.

“Kami sudah menginisiasi sebanyak 36 EKI yang Alhamdulillah secara hasil sudah berdampak pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama bagaimana membuat masyarakat memilih akses keuangan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui salah satunya adalah pemberdayaan UMKM di perdesaan,” kata Kiki, sapaan akrab Friderica. 

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News