Bisnis.com, JAKARTA — Insentif berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo dinilai dapat menjadi daya tarik yang lebih besar bagi kalangan investor.

Stimulus yang dimaksud tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29/2024 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai bahwa daya tarik investasi tidak lepas dari sejumlah ketentuan yang tercantum, seperti izin Hak Guna Bangunan (HGB) hingga 80 tahun dalam satu siklus bagi setiap investor yang berencana menanamkan modal di IKN.

"Meskipun terdapat terobosan bauran kebijakan, kami melihat masih ada peluang untuk melakukan peningkatan lebih lanjut. Terutama, dalam hal penyederhanaan prosedur birokrasi yang dapat semakin mempercepat dan memudahkan proses bagi para investor," kata Arsjad kepada Bisnis baru-baru ini.

Selain HGB, tambahnya, pemerintah juga menawarkan insentif tambahan berupa pembebasan pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM). Dengan kepastian HGB dan insentif pajak, IKN dinilai menjadi lebih kompetitif dibandingkan lokasi investasi lainnya.

Demi memastikan regulasi benar-benar mampu menggaet investor jangka panjang, Arsjad menyebut insentif yang diberikan perlu disokong dengan infrastruktur yang memadai serta stabilitas kebijakan.

"Dunia usaha menilai pentingnya pemerataan infrastruktur dasar dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta," jelasnya.

Kolaborasi yang lebih erat dan sinergis diperlukan guna memastikan kebijakan yang ada benar-benar feasible dan dapat diimplementasikan, sambung Arsjad.

Sementara itu, pelibatan sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek bakal memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pasar dan lebih responsif terhadap dinamika ekonomi.

Sejauh ini, Kadin Indonesia melihat peningkatan minat pengusaha untuk berinvestasi di IKN. Sepanjang 2023, investasi di IKN Nusantara tembus Rp41,4 triliun, dan sampai Agustus 2025 meningkat menjadi Rp56,2 triliun.

"Tentunya peluang investasi juga masih terbuka lebar untuk para calon investor," ujarnya.

Adapun, groundbreaking oleh sebanyak 45 investor di IKN dinilai sebagai indikasi nyata atas kepercayaan dunia usaha terhadap potensi besar dari proyek tersebut.

Dari perspektif dunia usaha, sambungnya, pendekatan yang terstruktur dan berfokus pada prioritas sangat krusial.

"Dengan strategi ini, ada keyakinan pembangunan IKN tidak hanya dapat dipercepat, tetapi juga dapat mengantarkan kota ini menjadi pusat modern yang siap menampung ASN dalam waktu yang lebih singkat dari yang diperkirakan," kata Arsjad.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku bakal bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membahas usulan rumusan insentif bagi para investor IKN.

Basuki menuturkan, pembahasan mengenai pemberian insentif itu perlu dilakukan dalam rangka menyelaraskan usulan dengan ruang fiskal yang ada.

“Kalau soal gitu-gitu financial incentive, pasti saya tidak berani memutuskan sendiri. Pasti saya konsultasi dengan Menteri Keuangan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (4/8/2024).

Namun demikian, Basuki masih enggan memberikan kisi-kisi mengenai insentif yang akan dibahas tersebut. Di sisi lain, Basuki juga tak menjelaskan secara pasti kapan pertemuan dengan Bendahara Negara itu bakal dilakukan.

Asal tahu saja, usulan mengenai insentif yang bakal diberikan kepada investor IKN itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif dan fasilitas perizinan berusaha bagi para pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar atau sosial serta fasilitas komersial di IKN.

Nantinya, pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha tersebut bakal dilakukan langsung oleh OIKN, Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam beleid tersebut juga dijelaskan bahwa investor pelopor bakal mendapat keuntungan mulai dari pemberian tarif sampai Rp0 terhadap tanah aset dalam penguasaan (ADP) OIKN yang digunakan untuk berinvestasi, hingga bakal mendapat kesempatan untuk membayar tanah ADP tersebut melalui skema diangsur.

Di samping itu, dalam pasal 9 juga dijelaskan bahwa pemerintah bakal memberikan hak guna usaha (HGU) bagi investor paling lama mencapai 190 tahun yang akan diberikan melalui dua siklus.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2a pada beleid tersebut.

Selain itu, diatur juga pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Adapun, untuk hak pakai bangunan disebutkan jangka waktu paling lama adalah 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Aturan ini diharakan dapat menarik lebih banyak investasi masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lewat aturan tersebut para calon investor diberikan Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 9 aturan tersebut.

"Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali satu siklus kedua kepada Pelaku Usaha, yang dimuat dalam perjanjian," tulis pasal 9 ayat (1) dalam beleid aturan tersebut, Jumat (12/7).

Pada ayat (2) menjelaskan, satu siklus yang dimaksud itu adalah Hak Guna Usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Kedua, Hak Guna Bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Ketiga, Hak Pakai untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Sehingga totalnya, HGU yang bisa diraih para investor selama 190 tahun. Kemudian HGB total yang diberikan selama 180 tahun, sedangkan untuk Hak Pakai diberikan selama 180 tahun.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," tulis ayat (3) Perpres tersebut.

(FAY)