PT Toyota Astra Motor (TAM) meminta pemerintah Indonesia belajar dari Thailand soal pemberlakuan insentif mobil hybrid. Menurut mereka, Negeri Gajah Putih sudah berada di jalan yang benar soal kendaraan ramah lingkungan.

Marketing Planning Deputy General Manager PT TAM Resha Kusuma Atmaja mengatakan, keputusan pemerintah Thailand memberikan insentif mobil hybrid berdasarkan emisi sudah tepat. Sebab, bagaimana pun juga, output kendaraan ramah lingkungan adalah pengurangan emisi.

"Negara tetangga sudah ada planning menerapkan pajak berbasis carbon emission seperti di Thailand. Mereka sudah mulai canangkan, jadi yang dilihat emisi karbonnya berapa dan berapa pajak yang harus dibayar," ujar Resha saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat.

"Itu menstimulus atau menunjang pemerintah untuk menuju net zero carbon menurut kami di Toyota," tambahnya.

Mobil hybrid. Foto: Istimewa

Resha secara tak langsung berharap, pemerintah bisa meniru langkah Thailand dalam penerapan insentif kendaraan ramah lingkungan. Jadi, selain penjualan, mereka juga bisa melihat seberapa 'bersih' suatu kendaraan dalam menghasilkan emisi gas buang.

"Kita harapkan adalah begini, melihat ke belakang bahwa kita ingin mengurangi emisi karbon dengan banyak cara. Karena itu, kita berharap pemerintah juga bisa mendukung net zero carbon ini," tuturnya.

"Ini juga bagaimana apresiasi bagi para pelaku bisnis untuk mengurangi karbon. Ketika itu dilakukan artinya kita punya usaha bersama, akselerasi diperlukan salah satunya lewat insentif kendaraan," lanjutnya.

Diberitakan detikOto sebelumnya, pemerintah Thailand akan memberikan tambahan insentif untuk pembelian mobil hybrid. Jika sebelumnya pajak yang dikenakan 11 persen, mulai 2028 hingga 2035 diturunkan menjadi 6-9 persen, tergantung seberapa besar emisi yang dihasilkan.

"Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, volume penjualan sebagian besar akan berasal dari mobil hybrid dan listrik. Langkah-langkah untuk mendukung mobil hybrid diperlukan untuk mendorong investasi berkelanjutan di dalam negeri," kata Narit Therdsteerasukdi selaku Sekjend Dewan Investasi Thailand.

Bendera Thailand di mobil. Foto: Adobe Stock.

Meski demikian, insentif tersebut tak bisa dinikmati seluruh produk dan pabrikan. Sebab, sama seperti di Indonesia, ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi. Berikut rangkumannya:

1. Aturan berlaku mulai 2028 hingga 2035

2. Insentif hanya berlaku untuk produsen yang investasi minimal 3 miliar baht atau Rp 1,3 triliunan selama empat tahun berturut-turut mulai 2024.

3. Kendaraan harus memenuhi aturan tingkat kandungan lokal atau biasa disebut TKDN di Indonesia

4. Kendaraan harus dibekali teknologi keamanan dan keselamatan sebagai standar produk.

Kebijakan insentif mobil hybrid itu ditargetkan mampu menarik investasi sekira 50 miliar baht atau Rp 22,6 trilunan. Harapannya, langkah yang diambil BOI makin menguatkan posisi Thailand sebagai pasar utama mobil hybrid di Asia.

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Toyota gencar memasarkan produk elektrifikasi di Indonesia. Tapi Toyota belum bermain di segmen gemuk sekelas Low MPV, Low SUV, dan Compact SUV.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi mengungkapkan harga mobil hybrid makin kesini terlihat lebih terjangkau. Tapi untuk meluncurkan mobil hybrid segmen gemuk di bawah Rp 400 juta perlu kehati-hatian.

"Kan dulu hybrid harganya di atas Rp 500 juta, Zenix keluar di sekitar Rp 500 (juta), kemudian Yaris Cross sekitar Rp 400 (juta). Kita pengin ke depannya kalau bisa ada yang kompetitif lagi. Cuma kan ini butuh banyak persiapan, komunikasi, diskusi dengan prinsipal, karena ini segmen yang sangat besar di Indonesia. Jadi kita harus berhati-hati untuk memilih produk yang mana, timing yang tepat, dan lain sebagainya," ujar Anton.

Sejak 2009, PT TAM telah meluncurkan lebih dari 27 model kendaraan elektrifikasi (xEV) Toyota dan Lexus, baik itu Hybrid EV, Plug-In Hybrid EV, dan Battery EV. Pada tahun 2023, pasar xEV Indonesia menembus angka 71.500 unit secara Wholesales, di mana Hybrid EV menguasai 76%, sedangkan Battery EV menyumbang 24%.

Penjualan mobil hybrid mengalami peningkatan sepanjang semester pertama 2024 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sebagai pembanding, penjualan mobil hybrid tahun lalu hanya sebanyak 17.305 unit. Artinya ada peningkatan sebesar 43,1 persen penjualan mobil hybrid tahun ini dibanding tahun lalu.

Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid menjadi mobil hybrid paling laris di Indonesia pada paruh pertama tahun 2024. MPV berteknologi hybrid itu mencatatkan angka wholesales sebanyak 10.074 unit.

Selanjutnya, Suzuki XL7 Hybrid menjadi mobil hybrid terlaris kedua. XL7 Hybrid terjual sebanyak 4.945 unit.

Kemudian kembarannya, Suzuki Ertiga Hybrid mengisi urutan ketiga mobil hybrid terlaris dengan angka penjualan sebanyak 2.391 unit. Lalu Toyota Yaris Cross Hybrid sebanyak 2.077 unit dan Honda CR-V e:HEV sebanyak 1.639 unit.

Terbukti mobil hybrid di kelas LMPV dan LSUV cukup diminati masyarakat Indonesia. Anton belum bisa mengungkapkan terkait rencana peluncuran mobil hybrid sekelas Avanza-Veloz.

"Sekarang belum ada finalisasi, kita belum bisa share secara detail," kata Anton.

Mungkinkah menanti insentif mobil hybrid? yang hingga saat ini belum menemui titik terang. Meskipun mobil hybrid bisa memangkas emisi karbon dan mengurangi ketergantungan BBM.

"Ya, banyak pertimbangan, insentif pasti menjadi salah satu pertimbangan. Bukan satu-satunya pertimbangan. Hanya salah satu pertimbangan. Bukan berarti ada atau tidaknya insentif membuat kita introduce atau tidak," ucap Anton.

Toyota Prius Hybrid Mejeng di GIIAS 2024, Dibanderol Rp 689 Juta

Toyota Prius Hybrid Mejeng di GIIAS 2024, Dibanderol Rp 689 Juta

Pemerintah memastikan tidak memberikan insentif untuk mobil hybrid. Wuling sebagai salah satu pemain segmen mobil hybrid menganggap mobil listrik atau EV saat ini sedang naik daun.

Public Relations Manager Wuling Motors Brian Gomgom mengatakan, pihaknya menerima dan menjalankan apa pun kebijakan pemerintah. Apalagi, Wuling saat ini menawarkan berbagai teknologi kendaraan dari mobil bahan bakar konvensional atau internal combustion engine (ICE), mobil hybrid dengan model Wuling Almaz Hybrid, dan tiga mobil listrik andalannya.

"Sebenarnya kalau kebijakan pemerintah mau langkah apa yang diambil kami pasti akan mengikutinya. Intinya bagi Wuling itu bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas konsumen. Makanya dari kami, kami hadirkan ada tiga model ada ICE, EV dan hybrid jadi konsumen mau butuh apa itu kami siap menyediakan," kata Gomgom dalam acara media test drive Wuling Cloud EV di Bogor, Selasa (13/8/2024).

Secara volume penjualan, mobil hybrid Wuling Almaz HEV memang tidak sebanyak mobil listrik Wuling. Pada Januari sampai Juli 2024, berdasarkan data Gaikindo, penjualan wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) Wuling Almaz Hybrid hanya sebanyak 331 unit. Hal itu berbanding terbalik dengan penjualan mobil listrik Wuling seperti Air ev, Binguo EV dan Cloud EV yang tembus ribuan unit.

"Kami memang karena cuma satu model untuk hybridnya, dan memang sebenarnya hybrid ini kami siapkan untuk konsumen yang mau pindah ke EV tapi ingin mencoba ke hybrid terlebih dahulu. Sebenarnya yang ingin kami sampaikan adalah ini membuktikan bahwa Wuling punya pabrik di Indonesia itu bisa bikin hybrid, bisa bikin ICE, bisa bikin EV. Jadi tiga model teknologi tadi itu kami punya. Kondisi marketnya seperti itu. Tapi Wuling melihat segmen EV ini pelan-pelan bertumbuh," ucap Gomgom.

Tetap Jualan Hybrid

Meski tanpa insentif dan penjualannya tidak sebanyak mobil listrik, Wuling tetap menawarkan mobil hybrid dengan model Almaz Hybrid. Menurut Gomgom, hadirnya Almaz Hybrid juga membuktikan bahwa pabrik Wuling di Indonesia bisa memproduksi berbagai macam teknologi kendaraan.

"Kami masih tetap memasarkan hybrid ya karena kami di Cikarang punya fasilitas produksi EV, hybrid dan ICE. Jadi memang kalau kita lihat pasarnya hybrid kan sudah ada dan berkembang. Jadi kami tetap akan bermain di hybrid juga dengan Almaz Hybrid. Jadi benar-benar karena konsumen benar ada demand untuk hybrid," kata Gomgom.

Tes Lengkap Wuling BinguoEV: Enak dan Lucu Buat Harian!

Tes Lengkap Wuling BinguoEV: Enak dan Lucu Buat Harian!

Pemerintah nampaknya tidak memberi sinyal hijau untuk insentif mobil hybrid. Padahal harga mobil ramah lingkungan itu sekarang lebih mahal daripada di Thailand.

"Tentu kalau untuk otomotif, kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan atau tambahan lain," ujar Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dikutip Rabu (7/8).

Menurutnya, angka penjualan mobil hybrid, tanpa diberikan insentif, sudah termasuk tinggi. Bahkan, kata dia, penjualan mobil hybrid dua kali lipat lebih banyak dibanding mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

"Kalau kita lihat penjualan mobil hybrid itu hampir dua kali dari BEV. Jadi sebetulnya produk hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang," tambahnya.

Harga mobil hybrid di Indonesia masih kurang kompetitif dibandingkan Thailand. Instrumen pajak yang terlalu besar menjadi penyebabnya.

"Harga mobil di Indonesia membengkak dibandingkan Thailand, terutama karena akumulasi pajak dan bea masuk yang mencapai 45% dari harga total," kata Pengamat Otomotif, Yannes Pasaribu kepada detikOto, belum lama ini.

Dia menjelaskan mobil-mobil di Indonesia masih dipungut Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea masuk komponen impor.

"Belum lagi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, biaya Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan berbagai biaya administrasi lainnya. Meski biaya tenaga kerja mungkin lebih rendah, biaya bahan baku dan komponen impor bisa lebih tinggi. Infrastruktur logistik yang kurang efisien juga menambah biaya distribusi," jelas dia lagi.

Yannes lalu menjelaskan keunggulan Thailand yang memberi keringanan untuk semua jenis mobil ramah lingkungan.

"Thailand unggul telak dengan pembebasan pajak penghasilan badan, bea masuk komponen impor, dan pengurangan pajak penjualan untuk mobil hybrid atau listrik. Sementara Indonesia masih berkutat dengan PPnBM yang kurang kompetitif. Subsidi pembelian mobil listrik dan insentif finansial bagi produsen juga lebih besar di Thailand, menarik minat investor global. Infrastruktur pengisian daya di Thailand berkembang pesat, didukung target ambisius produksi/penjualan mobil listrik dan regulasi emisi ketat. Indonesia masih tertinggal dalam hal ini," jelas dia.

Imbas pajak yang lebih kompetitif, harga jual kendaraan juga semakin murah.

Ambil contoh model lain mobil hybrid. Toyota Yaris Cross Hybrid yang dijual mulai dari 789 ribu Baht atau setara Rp 352 jutaan. Sementara di Indonesia tembus Rp 440 juta. Ada selisih hampir Rp 100 juta untuk mobil hybrid.

Kemudian Honda CR-V Hybrid, mobil SUV itu dijual Rp 814,4 juta di Indonesia. Sedangkan di Thailand mulai dari 1.589.000 baht atau setara Rp 710 juta.

Saat ini pemerintah memberi karpet merah untuk produsen mobil listrik berbasis battery electric. Misalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021, mobil listrik dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sedangkan mobil hybrid dikenakan PPnBM sebesar 15 persen dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu besarannya bervariasi mulai dari 40 persen hingga 80 persen dari harga jual. Tergantung dari tingkat kapasitas mesin, konsumsi BBM, dan emisi yang dikeluarkan. Prinsipnya makin irit dan ramah lingkungan maka dikenakan PPnBM paling rendah.

Tidak hanya PPnBM yang berubah, tahun lalu pemerintah juga sudah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan untuk mobil baru di Indonesia adalah sebesar 11% dari harga jual. Tarif PPN ini biasanya sudah termasuk dalam harga on the road (OTR). Tapi pemerintah memberikan relaksasi bagi mobil listrik dengan hanya dikenakan tarif PPN satu persen.

Meski Tak Dapat Subsidi, Hybrid Lebih Laris Ketimbang Mobil Listrik Murni

Meski Tak Dapat Subsidi, Hybrid Lebih Laris Ketimbang Mobil Listrik Murni

Pemerintah memastikan mobil hybrid tidak mendapat insentif seperti mobil listrik. Sebab, mobil hybrid dianggap lebih laris dibanding mobil listrik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tidak memberikan insentif tambahan untuk industri otomotif tahun ini. Airlangga menegaskan, tidak ada insentif untuk mobil hybrid tahun ini. Ini alasannya.

"Tentu kalau untuk otomotif, kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan/tambahan lain," kata Airlangga saat konferensi pers penyampaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2024 belum lama ini.

Menurutnya, mobil hybrid tanpa diberikan insentif angka penjualannya sudah lebih baik. Bahkan, kata Airlangga, penjualan mobil hybrid dua kali lipat lebih banyak dibanding mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

"Kalau kita lihat penjualan mobil hybrid itu hampir 2 kali daripada BEV. Jadi sebetulnya produk hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang," ujar Airlangga.

Lebih lanjut, pemerintah lebih memilih menggenjot industri kendaraan listrik. "Tentu kita mendorong bahwa electric vehicle ini yang harus kita dorong lebih cepat lagi. Kemarin dari pameran otomotif hasilnya relatif bagus untuk mendorong penjualan," ujarnya.

Dari data penjualan mobil yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil hybrid memang lebih banyak dibanding mobil listrik. Pada semester I tahun 2024, Gaikindo mencatat penjualan mobil hybrid sebanyak 25.807 unit, itu pun di luar plug-in hybrid sebanyak 43 unit. Sedangkan mobil listrik penjualannya sebanyak 11.983 unit.

Sepanjang Januari-Juni 2024, mobil hybrid menyumbang 6,3 persen penjualan kendaraan di Indonesia. Sedangkan mobil listrik hanya menyumbang 2,9 persen. Total penjualan kendaraan elektrifikasi yang terdiri dari mobil hybrid, plug-in hybrid, dan mobil listrik berbasis baterai sebanyak 37.788 unit atau menyumbang 9,3 persen terhadap total penjualan mobil secara nasional selama enam bulan pertama tahun 2024.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menilai, komposisi kendaraan elektrifikasi secara total yang masih di bawah 10 persen dari total penjualan kendaraan di Indonesia menunjukkan banyaknya ruang perkembangan penetrasi kendaraan berteknologi elektrifikasi ke masyarakat, salah satunya mobil hybrid.

"Ketersediaan ragam teknologi elektrifikasi yang tersedia rasanya akan bisa membantu mengakselerasi perkembangan dan adopsinya di Indonesia, memungkinkan kontribusi pengurangan emisi lebih besar. Jadi, melihat opportunity yang ada saat ini kami berharap pemerintah dapat mendukung semua teknologi yang berkontribusi pada pengurangan emisi untuk mencapai netralitas karbon," ucap Anton kepada detikOto.

Kata KPK soal Nama Ayah Gus Muhdlor Disebut di Dakwaan Gazalba Saleh

Kata KPK soal Nama Ayah Gus Muhdlor Disebut di Dakwaan Gazalba Saleh

Harapan agar mobil hybrid lebih murah sirna. Pemerintah menegaskan tidak ada insentif untuk mobil berteknologi hybrid. Insentif hanya untuk mobil listrik berbasis baterai.

Mobil hybrid dinilai sebagai salah satu kendaraan ramah lingkungan yang dapat menekan emisi dan konsumsi bahan bakar. Dengan keunggulan tersebut, mobil hybrid diharapkan mendapat insentif juga dari pemerintah seperti mobil listrik.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tidak akan mengubah atau menambah kebijakan insentif untuk otomotif. Artinya, tidak ada tambahan aturan insentif untuk kendaraan hybrid.

Sebab, dengan kebijakan insentif fiskal yang ada saat ini seperti untuk mobil listrik atau electric vehicle (EV), penjualan mobil disebut masih bagus. Penjualan mobil hybrid pun dianggap lebih baik dibanding mobil listrik.

"Tentu kalau untuk otomotif, kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan/tambahan lain," kata Airlangga saat konferensi pers penyampaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2024 belum lama ini.

Menurutnya, mobil hybrid tanpa diberikan insentif angka penjualannya sudah bagus. Bahkan, kata Airlangga, penjualan mobil hybrid dua kali lipat lebih banyak dibanding mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

"Kalau kita lihat penjualan mobil hybrid itu hampir 2 kali daripada BEV. Jadi sebetulnya produk hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang," ujar Airlangga.

Lebih lanjut, pemerintah lebih memilih menggenjot industri kendaraan listrik. "Tentu kita mendorong bahwa electric vehicle ini yang harus kita dorong lebih cepat lagi. Kemarin dari pameran otomotif hasilnya relatif bagus untuk mendorong penjualan," ujarnya.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengatakan keputusan pemerintah itu harus diterima oleh anggota Gaikindo. Para agen pemegang merek (APM), menurut Jongkie harus mencari cara agar tetap dapat menggenjot penjualan.

"Ya harus diterima dan para APM harus cari upaya lain untuk dapat meningkatkan angka penjualan," sebut Jongkie kepada detikOto, Rabu (7/8/2024).

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy, mengatakan pihaknya juga menghormati keputusan pemerintah terkait batalnya insentif untuk mobil hybrid. Anton menganggap, selain mobil listrik, mobil hybrid juga dapat menekan emisi.

"Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk mendukung perkembangan industri otomotif Indonesia, Toyota menghormati keputusan pemerintah dan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan pihak berwenang, terkait kebijakan maupun regulasi yang ada. Tentu regulasi sifatnya dinamis tergantung situasi dan kondisi terbaru," kata Anton kepada detikOto, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, komposisi kendaraan elektrifikasi secara total yang terdiri dari mobil hybrid, plug-in hybrid dan mobil listrik masih di bawah 10 persen dari total penjualan kendaraan di Indonesia. Hal ini menunjukkan banyaknya ruang perkembangan penetrasi kendaraan berteknologi elektrifikasi ke masyarakat, salah satunya mobil hybrid.

"Ketersediaan ragam teknologi elektrifikasi yang tersedia rasanya akan bisa membantu mengakselerasi perkembangan dan adopsinya di Indonesia, memungkinkan kontribusi pengurangan emisi lebih besar. Jadi, melihat opportunity yang ada saat ini kami berharap pemerintah dapat mendukung semua teknologi yang berkontribusi pada pengurangan emisi untuk mencapai netralitas karbon," ucap Anton.

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan pihaknya percaya kebijakan yang diambil pemerintah telah dipertimbangkan secara matang. Meski begitu, Billy menilai jika mobil hybrid diberikan insentif maka bisa menggenjot industri otomotif.

"Pada dasarnya kami percaya bahwa setiap kebijakan pemerintah pasti telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk mendukung ekonomi dan pertumbuhan industri ya," kata Billy kepada detikOto, Rabu (7/8/2024).

"Kami telah memiliki strategi untuk pengenalan hybrid berdasarkan regulasi yang ada saat ini, meskipun kami percaya bahwa pemberian insentif memang berpotensi semakin menumbuhkan permintaan konsumen dan berdampak positif terhadap pasar otomotif secara keseluruhan," sambungnya.

Anugerah Produsen Kendaraan Ramah Lingkungan untuk Wuling Motors

Anugerah Produsen Kendaraan Ramah Lingkungan untuk Wuling Motors

Pemerintah melalui Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memutuskan insentif mobil hybrid tak akan diberlakukan di Indonesia. Sebab, penjualan kendaraan hibrida tersebut dianggap sudah memuaskan. Sikap itu berbanding terbalik dengan pemerintah Thailand.

Diketahui, kepastian pemerintah tak akan memberikan insentif mobil hybrid disampaikan Menko Airlangga di sesi konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal 2 di Jakarta, belum lama ini.

Airlangga Hartarto pastikan tak ada insentif mobil hybrid di Indonesia. Foto: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Dok. screenshoot YouTube Sekretariat Presiden)

Menurutnya, angka penjualan mobil hybrid, tanpa diberikan insentif, sudah termasuk tinggi. Bahkan, kata dia, penjualan mobil hybrid dua kali lipat lebih banyak dibanding mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

"Tentu kalau untuk otomotif, kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan/tambahan lain," ujar Airlangga Hartarto, dikutip Rabu (7/8).

"Kalau kita lihat penjualan mobil hybrid itu hampir dua kali dari BEV. Jadi sebetulnya produk hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang," tambahnya.

Sikap yang ditunjukkan pemerintah Indonesia sangat berbeda dengan Thailand. Sebab, pemerintah di Negeri Gajah Putih tetap memberikan insentif mobil hybrid ketika penjualannya sedang mengalami peningkatan. Harapannya, kendaraan tersebut mampu menggantikan mobil bensin di masa depan.

"Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, volume penjualan sebagian besar akan berasal dari mobil hybrid dan listrik. Langkah-langkah untuk mendukung mobil hybrid diperlukan untuk mendorong investasi berkelanjutan di dalam negeri," kata Narit Therdsteerasukdi selaku Sekjend Dewan Investasi Thailand.

Bendera Thailand di mobil. Foto: Adobe Stock.

Menurut laporan National Thailand, mobil hybrid menjadi 'penyelamat' ketika pasar setempat tengah drop. Penjualan kendaraan hibrida di sana sepanjang Januari-April 2024 naik 56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun, tak seperti pemerintah Indonesia, pemerintah Thailand justru melihat situasi tersebut dengan kacamata berbeda. Mereka merasa, mobil hybrid bisa menjadi 'juru selamat' ketika penjualan mobil bensin sedang turun.

BoI Thailand akhirnya mengumumkan tambahan insentif untuk pembelian mobil hybrid. Jika sebelumnya pajak yang dikenakan 11 persen, mulai 2028 hingga 2035 diturunkan menjadi 6-9 persen, tergantung seberapa besar emisi yang dihasilkan.

"Ini adalah teknologi penting dalam transisi menuju kendaraan listrik. Thailand memiliki kapasitas untuk menjadi produsen utama kendaraan hibrida dan mendukung produksi hibrida akan melestarikan produksi suku cadang mobil," kata Narit.

Meski demikian, insentif tersebut tak bisa dinikmati seluruh produk dan pabrikan. Sebab, ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi produsen. Berikut rangkumannya:

1. Aturan berlaku mulai 2028 hingga 2035

2. Insentif hanya berlaku untuk produsen yang investasi minimal 3 miliar baht atau Rp 1,3 triliunan selama empat tahun berturut-turut mulai 2024.

3. Kendaraan harus memenuhi aturan tingkat kandungan lokal atau biasa disebut TKDN di Indonesia

4. Kendaraan harus dibekali teknologi keamanan dan keselamatan sebagai standar produk.

Kebijakan insentif mobil hybrid itu ditargetkan mampu menarik investasi sekira 50 miliar baht atau Rp 22,6 triliunan. Harapannya, langkah yang diambil BOI makin menguatkan posisi Thailand sebagai pasar utama mobil hybrid di Asia.

Media Vietnam: Kemarin Meremehkan, Kini Memuji Indonesia

Media Vietnam: Kemarin Meremehkan, Kini Memuji Indonesia

Pemerintah sedang menggodok rencana untuk memberikan insentif kepada mobil hybrid. Pengamat menilai, jika rencana tersebut bisa terealisasi, maka akan memperkuat industri otomotif dalam negeri.

Sebagai informasi, saat ini harga mobil hybrid yang dijual di Indonesia kurang kompetitif jika dibandingkan dengan harga mobil hybrid yang dijual di negara jiran, Thailand.

"Di Thailand, mobil full hybrid itu (pajaknya) 11%, di Indonesia full hybrid itu 33%. Jadi cukup besar (perbedaannya). Kemudian kalau mobil PHEV (plug-in hybrid) di sana, pajaknya 11%, di kita (Indonesia) 30%. Tapi kalau di BEV (full electric), itu udah sama pajaknya, 1%," kata akademisi Institut Teknologi Bandung, Agus Purwadi, kepada wartawan di arena GIIAS 2024, ICE-BSD City, Tangerang, belum lama ini.

Agus menjelaskan, jika pemerintah memiliki target mengurangi emisi, maka semua opsi teknologi yang tersedia di pasaran harus dipakai. "Jadi kalau targetnya mengurangi ketergantungan BBM dan mengurangi emisi, semua opsi teknologi yang ada itu dikasih insentif, tapi di-value berdasarkan perannya. Jadi nggak sama (insentifnya), hybrid nggak sama dengan BEV, plug-in hybrid juga nggak sama dengan BEV," tambah Agus.

Menurut Agus, pemerintah harus mendorong mobil hybrid yang sudah diproduksi lokal agar harganya kompetitif di pasaran. "Kalau yang (produk) hybrid-nya impor, ya itu harus dibedakan. Jadi (insentif itu) nggak sembarangan juga. Jadi harus dilihat tujuannya, untuk menguatkan industri lokal kan," jelasnya lagi.

"Maka itu industri otomotif itu di mana-mana adalah industri yang strategis. Kenapa? Karena dia (industri) high-tech. Kemudian juga supplychain-nya banyak dan dia jadi tolok ukur industrialisasi manufaktur yang tinggi. Makanya kayak di Amerika Serikat, walaupun (perusahaan otomotif itu) collapse itu disuntik, Jepang sama, China sama, Thailand juga sama. Nah Indonesia yang sudah ada harusnya juga jangan ditinggalkan. Kan buktinya sudah bisa ekspor (mobil) ke-90 negara, artinya kompetitif. Tinggal masalah harga, itu berarti harga dasar ditambah insentif perpajakan yang berlaku, nah itu lah yang bisa di-adjust," ungkap Agus.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam pemberitaan detikOto pada 25 Mei 2024 memastikan, pemerintah tengah menggodok aturan terkait insentif mobil hybrid. Airlangga menjelaskan, insentif tersebut berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP).

Saat ini, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) mobil hybrid sama seperti mobil bermesin pembakaran internal, yakni 12,5% serta 1,75%, sehingga totalnya mencapai 14,25%. Selain itu, juga masih dikenakan tarif PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) antara 6%-12%.

Sementara mobil listrik berbasis baterai diganjar PPnBM, PKB, dan BBNKB 0%. Selain itu, kendaraan tersebut mendapatkan diskon pajak pertambahan nilai (PPN) 10% kini menjadi 1% dari yang semula 11%.

Meski Tak Dapat Subsidi, Hybrid Lebih Laris Ketimbang Mobil Listrik Murni

Meski Tak Dapat Subsidi, Hybrid Lebih Laris Ketimbang Mobil Listrik Murni

Para produsen mobil listrik, termasuk Chery, menanti-nantikan insentif mobil hybrid dari pemerintah. Menurut Chery, pemberian insentif kepada mobil hybrid akan memberi keuntungan besar buat para konsumen di Indonesia.

Chery menjadi salah satu produsen asal China yang terjun ke kendaraan elektrifikasi. Merek asal Wuhu, Provinsi Anhui, China, ini sudah mempunyai satu model listrik BEV (full baterai) yang dipasarkan di Indonesia, yaitu Omoda E5. Tak berhenti sampai di situ, Chery juga berencana membawa model plug-in hybrid-nya.

"(Jadi mobil) hybrid sudah masuk proyek kita. Nanti kita lihat dalam waktu dekat. Kalau dilihat di globalnya, Tiggo kan udah ada (hybrid). Nanti kita lihat kapan waktu yang tepat. (Kemungkinan bakal) ada, karena kita ada juga permintaan dan market yang PHEV. Kita masih riset untuk possibility-nya, kemungkinannya (buat pasar Indonesia)," bilang Head of Marketing PT Chery Sales Indonesia Mohamad Ilham Pratama kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Di sisi lain, Chery juga masih menantikan insentif mobil hybrid dari pemerintah. Seperti diketahui, saat ini baru mobil listrik bertenaga baterai yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Insentif yang diterima pun beragam, dari bebas melintas di wilayah ganjil genap, hingga PPN 10 persen ditanggung pemerintah.

"Insentif pemerintah tentunya juga kita nantikan. Karena itu akan ada keuntungan yang cukup besar ya buat konsumen. Karena mobil listrik pun dengan adanya insentif, (itu) keuntungan besar buat konsumen. Termasuk plug-in hybrid pun kita bisa harapkan ada insentif juga. Tapi di luar itu, kita tetap ingin membawa (mobil) plug-in hybrid kita," sambung Ilham.

Ilham menjelaskan, mobil plug-in hybrid Chery ini juga rencananya bakal dirakit di Indonesia secara CKD (completely knocked down). Sebagai pengenalan, mobil ini nantinya akan dipamerkan di GIIAS 2024.

"(Rencananya akan kita) CKD (rakit lokal). Karena semua produk yang kita jual di market, itu CKD. Di GIIAS akan dibawa dan mungkin nanti akan ada Tiggo lainnya yang kita perkenalkan di GIIAS 2024," jelas Ilham.

Kemungkinan besar, model hybrid yang akan diperkenalkan Chery di GIIAS 2024 adalah Chery Tiggo 8 Pro PHEV (plug-in hybrid electric vehicle). Mobil ini ditenagai mesin 1,5 liter dengan bantuan dua motor listrik dan baterai.

Review Chery Tiggo 9 PHEV: Bikin SUV Mewah Lain Pada Minder!

Review Chery Tiggo 9 PHEV: Bikin SUV Mewah Lain Pada Minder!

Pemberian insentif untuk mobil hybrid dinilai bisa menguntungkan pemerintah. Kok bisa?

Pemberian insentif kendaraan ramah lingkungan diharapkan juga bisa menyasar mobil jenis hybrid. Seperti diketahui, saat ini baru mobil listrik bertenaga baterai yang mendapat insentif dari pemerintah. Insentif yang diterima pun beragam, mulai dari bebas melintas di wilayah ganjil genap hingga PPN 10 persen ditanggung pemerintah.

Padahal bila insentif juga diberikan untuk mobil hybrid, pemerintah juga akan merasakan keuntungannya.

"Mobil hybrid jelas sudah mengurangi pemakaian bahan bakar, menurunkan polusi, dan tidak memerlukan infrastruktur berupa charging station, bisa membantu percepatan yang Indonesia sudah tanda tangani, Paris Agreement, bisa membantu juga subsidi BBM yang 500 triliun itu, dengan pemakaian BBM-nya menurun dari penggunaan hybrid, kan ini menguntungkan untuk pemerintah," ungkap Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto dikutip Antara.

Kalau bicara emisi gas buang, mobil hybrid memang masih menghasilkan emisi. Kendati demikian, emisinya jauh lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar konvensional. Hal ini boleh dibilang sejalan dengan visi pemerintah untuk menurunkan tingkat emisi hingga netralitas karbon.

Sejauh ini, soal wacana pemberian insentif mobil hybrid masih digodok pemerintah. Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah tengah menggodok aturan terkait insentif mobil hybrid. Dia menjelaskan, insentif tersebut berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP). Tapi soal besarannya belum dijelaskan lebih lanjut.

Saat ini, PKB dan BBNKB mobil hybrid sama seperti mobil bermesin pembakaran internal, yakni 12,5 persen dan 1,75 persen, sehingga totalnya mencapai 14,25 persen. Sedangkan tarif PPnBM mencapai 6 persen, sesuai PP 74 tahun 2021.

Rencana ini disambut antusias para produsen yang menjajakan mobil hybrid di Tanah Air. Toyota misalnya yang menjual model mobil hybrid paling banyak di Indonesia sangat senang bila nantinya mobil yang mengusung mesin konvensional dan baterai itu diganjar insentif.

"Hybrid itu gimana pun in line juga yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. Satu fuel consumption yang lebih irit itu kan penting, sehingga penggunaan bahan bakar bisa lebih rendah," kata Vice President Director PT Toyota Astra Motor, Henry Tanoto belum lama ini.

"Kedua, emisi lebih baik, yang menjadi concern kita semua. Ketiga adalah local production, itu sudah kita buktikan hybrid kita, Zenix dan Yaris Cross kita local production. Jadi kita senang sekali, kita sangat menyambut kalau ada insentif hybrid," lanjut Henry.

Suzuki pun demikian. Ditambah lagi saat ini penjualan Suzuki juga mulai didominasi oleh model Hybrid.

"Kami berharap tidak ada disparitas kebijakan, harapannya semua yang dinaungi program LCEV ini bisa mendapatkan insentif yang sama baik hybrid atau teknologi yang battery electric vehicle. Sehingga secara keseluruhan produk-produk yang diproduksi di Indonesia, ini bisa naik volumennya," ungkap Deputy to 4W Sales & Marketing Managing Director PT SIS, Donny Ismi Saputra.

Detik-detik Avanza Masuk Parit Tol Sidoarjo gegara Aksi Tabrak Lari

Detik-detik Avanza Masuk Parit Tol Sidoarjo gegara Aksi Tabrak Lari

Pemerintah tengah menggodok insentif untuk mobil hybrid. Diharapkan mobil hybrid bisa mendapat insentif PPN dan juga bebas ganjil genap.

Kendaraan ramah lingkungan di Indonesia banyak jenisnya. Tapi tidak semua mendapat keringanan berupa insentif dari pemerintah. Sejauh ini yang mendapat insentif dan beberapa keistimewaan hanya mobil listrik bertenaga baterai (BEV).

Beberapa insentif yang didapat mobil listrik di antaranya bebas PPnBM bila TKDN di atas 40 persen, insentif PPN 10 persen, bebas BBNKB dan PKB, serta bebas ganjil genap.

Diharapkan insentif serupa juga bisa diterapkan pada mobil elektrifikasi lainnya seperti hybrid. Pasalnya, mobil yang mengusung mesin konvensional dan baterai itu juga berperan dan menekan emisi gas buang sebagaimana dicanangkan pemerintah.

Nyatanya, tak ada satupun insentif yang diberikan untuk mobil hybrid. Harapannya, mobil hybrid juga bisa ganjil genap seperti mobil listrik.

"Atau setidaknya (mobil hybrid) boleh bebas melintas area ganjil genap, itu kan juga sudah merupakan insentif, jadi industri mobil hybrid ini bisa berkembang," ungkap Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto dikutip Antara.

Jongkie juga berharap mobil hybrid bisa mendapat insentif PPN seperti halnya mobil listrik baterai. Namun besarannya bisa separuhnya. Kalau mobil listrik insentif PPN-nya 10 persen, maka mobil hybrid bisa separuhnya.

"Mobil hybrid jelas sudah mengurangi pemakaian bahan bakar, menurunkan polusi, dan tidak memerlukan infrastruktur berupa charging station, bisa membantu percepatan yang Indonesia sudah tanda tangani, Paris Agreement, bisa membantu juga subsidi BBM yang 500 triliun itu, dengan pemakaian BBM-nya menurun dari penggunaan hybrid, kan ini menguntungkan untuk pemerintah," tambah Jongkie.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah tengah menggodok aturan terkait insentif mobil hybrid. Dia menjelaskan, insentif tersebut berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP). Lalu pada Mei, Presiden Joko Widodo mengatakan sejumlah Kementerian tengah menjalin komunikasi untuk mematangkan rencana pemberian insentif mobil hybrid.

"(Insentif mobil hybrid) masih dibicarakan dengan Menteri Ekonomi dan Menteri Perindustrian ya," ujar Jokowi kala itu.

Untuk diketahui, saat ini PKB dan BBNKB mobil hybrid sama seperti mobil bermesin pembakaran internal, yakni 12,5 persen dan 1,75 persen, sehingga totalnya mencapai 14,25 persen. Sedangkan tarif PPnBM mencapai 6 persen, sesuai PP 74 tahun 2021.

Kata KPK soal Nama Ayah Gus Muhdlor Disebut di Dakwaan Gazalba Saleh

Kata KPK soal Nama Ayah Gus Muhdlor Disebut di Dakwaan Gazalba Saleh