Bisnis.com, GRESIK — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penambahan kepemilikan saham Indonesia pada PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10% masih dalam tahap negosiasi. Dia meminta menterinya agar mempercepat proses negosiasi itu.

Jokowi menyebut negosiasi yang berlangsung alot, sebagaimana yang pernah ditempuhnya untuk kepemilikan saham Indonesia sebesar 51% seperti saat ini.

"Saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini [penambahan 10%] masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM," katanya usai meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Meski demikian, Jokowi mengaku terus meminta agar menterinya bisa mempercepat proses negosiasi dengan pihak Freeport–McMoran. Apalagi, lanjutnya, smelter yang 100% dimiliki oleh PTFI sudah mulai beroperasi.

"Saya minta memang secepatnya harus di-clear-kan. Karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia," ucap mantan Gubernur Jakarta itu.

Adapun kehadiran smelter tembaga di Indonesia mendorong optimisme Jokowi. Apalagi, investasi yang dikucurkan tidak kecil. Untuk smelter PTFI, fasilitas pemurnian tembaga single line terbesar di dunia itu menelan biaya investasi Rp56 triliun di atas lahan seluas lebih dari 100 hektare (ha). Kapasitas produksi smelter itu mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga.

Kemudian, ada juga smelter tembaga yang dibangun oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk. yang berlokasi di Sumbawa, NTB. Smelter dengan nilai investasi Rp21 triliun itu bisa memproduksi 900.000 ton konsentrat.

"Besok juga akan kita resmikan smelter untuk bauksit. Yang menghasilkan aluminium di Mempawah Kalimantan Barat. Tembaga, emas, nikel, semuanya. Dan memang harus secepatnya diturunkan pada produksi-produksi turunan," tuturnya.

Adapun pada peresmian produksi smelter PTFI, Jokowi turut didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Rosan Roeslani serta Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.

Bisnis.com, GRESIK — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penambahan kepemilikan saham Indonesia pada PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10% masih dalam tahap negosiasi. Dia meminta menterinya agar mempercepat proses negosiasi itu.

Jokowi menyebut negosiasi yang berlangsung alot, sebagaimana yang pernah ditempuhnya untuk kepemilikan saham Indonesia sebesar 51% seperti saat ini.

"Saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini [penambahan 10%] masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM," katanya usai meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Meski demikian, Jokowi mengaku terus meminta agar menterinya bisa mempercepat proses negosiasi dengan pihak Freeport–McMoran. Apalagi, lanjutnya, smelter yang 100% dimiliki oleh PTFI sudah mulai beroperasi.

"Saya minta memang secepatnya harus di-clear-kan. Karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia," ucap mantan Gubernur Jakarta itu.

Adapun kehadiran smelter tembaga di Indonesia mendorong optimisme Jokowi. Apalagi, investasi yang dikucurkan tidak kecil. Untuk smelter PTFI, fasilitas pemurnian tembaga single line terbesar di dunia itu menelan biaya investasi Rp56 triliun di atas lahan seluas lebih dari 100 hektare (ha). Kapasitas produksi smelter itu mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga.

Kemudian, ada juga smelter tembaga yang dibangun oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk. yang berlokasi di Sumbawa, NTB. Smelter dengan nilai investasi Rp21 triliun itu bisa memproduksi 900.000 ton konsentrat.

"Besok juga akan kita resmikan smelter untuk bauksit. Yang menghasilkan aluminium di Mempawah Kalimantan Barat. Tembaga, emas, nikel, semuanya. Dan memang harus secepatnya diturunkan pada produksi-produksi turunan," tuturnya.

Adapun pada peresmian produksi smelter PTFI, Jokowi turut didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Rosan Roeslani serta Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.

Bisnis.com, JAKARTA - Operasi tambang tembaga dan emas milik PT Freeport Indonesia di Grasberg, Papua perlu diperpanjang jika ada wacana perpanjangan kontrak hingga 2041.

Perpanjangan kontrak tersebut perlu dilakukan karena Freeport sudah melaksanakan semua kawajibannya bersedia mengkonversi Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sementara itu, Freeport telah memenuhi syarat menjadi IUPK, seperti menaikan penerimaan negara, penciutan lahan, penggunaan jasa domestik, divestasi 51% saham, hingga pembangunan pabrik smelter tembaga.

Pernyataan dukungan perpanjangan kontrak Freeport ini tertuang dalam Focus Group Discussion yang dihadiri Pengamat Tambang Pada Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Ryanda Barma dan Prof Faizal Caniago, Dosen Program Doktoral Universitas Borobudur pada 24 Agustus 2024.

Ferdy Hasiman sekaligus penulis buku 'Freeport, Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara' mengatakan, Freeport adalah salah salah perusahaan tambang yang mengoperasikan tambang dari hulu sampai hilir.

“Di hulu Freeport mengoperasikan tambang open-pit di Grasberg dengan kapasitas produksi 160.000 biji [emas, tembaga dan perak] per hari. Selain itu, Freeport juga menambang di daerah operasi yang sangat sulit dan tak mungkin bisa dilakukan perusahaan local, yaitu, tambang underground [bawah tanah]," ujarnya dalam siaran pers.

Alasannya adalah operasional tambang underground ini sangat sulit dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Walhasil, kebutuhan investasi harus dilakukan sedini mungkin.

"Investasinya juga harus jauh-jauh hari. Setelah open-pit selesai, Freeport bertumpu pada underground dan mereka sudah investasi sejak tahun 2002 dan baru berproduksi komersial tahun 2021. Butuh waktu hamper 20 tahun investasi untuk mulai produksi," imbuhnya.

Ferdy mengatakan, selain investasi di underground, Freeport juga sudah membangun pabrik smelter berkapasitas 1,7 juta ton untuk menghasilkan konsentrat tembaga di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Dana investasinya juga besar hampir mencapai Rp30 triliun. Atas dasar itu, tambang Freeport itu disebut tambang terintegrasi hulu sampai hilir.

“Kalau tambang lain kan hanya di hulu, punya konsensi tambang, lalu dijual ke pemilik smelter, selain itu juga tambang lain tak sanggup mengoperasikan tambang underground dengan investasi sangat besar. Butuh manajemen seperti Freeport Indonesia untuk mengolah itu dan membutuhkan kepercayaan perbankan untuk memulai investasi. Kepercayaan bank itu butuh manajemen yang bersih," kata Ferdy.

Dengan demikian, sambungnya, jika manajemen Freeport sekarang ingin meminta perpanjangan kontrak lagi sampai tahun 2061 sangat beralasan. Namun, izinnya harus diberikan sekarang, karena menimbang risiko investasi dan kepastian hukum.

Sementara, Prof Faizal Chaniago mengatakan, secara hukum, perpanjangan kontrak Freeport hanya akan dilakukan 2 tahun sebelum masa berakhir kontrak.

Artinya, jika mau memperpanjang kontrak hingga 2061, Freeport harus bernegosiasi dengan pemerintah pada 2039. Namun, dengan mengingat risiko investasi di tambang underground yang besar dan sekarang Freeport sudah membangun pabrik smelter besar di Gresik, Jawa Timur dan sudah memberikan sahamnya ke pemerintah Indonesia sebesar 51%, permintaan perpanjangan kontrak sangat masuk akal.

“Pembangunan smelter kalua saya tidak salah sangat besar dan multiplier effect bagi pembangunan nasional sangat besar. Selain itu, pemerintah melalui BUMN dan pemerintah daerah di Papua sudah menguasai 51 persen saham Freeport. Hanya saja, Freeport harus tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Perpanjangan kontrak harus sesuai dengan amanat UUD’45, tambang kita harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," kata Faisal.

Faisal berpesan agar Freeport memberikan perhatian khusus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Memberikan beasiswa sebanyak mungkin kepada Papua agar kelak mereka bisa mendiri mengolah tambang," tandasnya.

Meskipun permintan perpanjangan kontrak oleh Freeport sangat beralasan, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Ryanda Barma menegaskan, pemerintah Indonesia memegang teguh amanat konstitusi UUD 1945.

"Setiap kewajiban melakukan perpanjangan kontrak, termasuk perpanjangan kontrak Freeport Indonesia wajib mengacu pada konstitusi. Artinya, kesejateraan rakyat nomor satu. Jika itu sudah terpenehi, silakan," ujarnya.

Pemerintah akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061. Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, PTFI masih lambat dalam proses perpanjangan kontrak tersebut.

"Freeport-nya lagi kita bahas, karena Freeport-nya agak-agak lambat dikit," katanya di DPR Jakarta, Senin (26/8/2024).

Saat ditanya apa yang membuat lambat, Bahlil tak mengatakan secara detail. Dia hanya mengatakan, sedang dibicarakan dengan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. Dia juga bilang, negosiasi dengan BUMN juga masih berlangsung.

"Ya nanti dibicarakan sama Pak Tony ya. Masih dalam negosiasi dengan BUMN ya," ujarnya.

Sebelumnya, Tony Wenas menyatakan, pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah soal perpanjangan IUPK. Menurut Tony, diskusi itu termasuk di dalamnya pembahasan pembangunan Smelter Fakfak, Papua Barat.

Bahlil sendiri bukan sekali menyebut jika Freeport lambat dalam proses IUPK ini. Terkait tudingan ini, Tony hanya menjawab pihaknya terus melakukan diskusi.

"Masih diskusikan semuanya memang. Nanti pada saatnya mudah-mudahan lebih cepat. Lebih cepat lebih baik," ujar Tony di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8) lalu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang baru saja dilantik hari ini (19/8) mengungkap nasib perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI).

Ia menjelaskan dari pihak pemerintah sudah setuju untuk memperpanjang izin tambang Freeport. Hanya saja masih ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh perusahaan.

"Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport kayak agak lambat. Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi," ujarnya usai serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Salah satu syarat yang belum selesai adalah memenuhi syarat hasil negosiasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Namun, ia tidak merinci detail syarat yang dimaksud.

"Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga ya," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyebutkan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi Freeport untuk bisa memperpanjang usahanya di Tanah Air, yakni membangun smelter dan memberikan saham tambahan 10 persen kepada pemerintah.

Saat ini, pemerintah telah menjadi pemegang saham utama Freeport dengan porsi kepemilikan sebesar 51 persen. Untuk syarat perpanjangan, pemerintah berupaya menambah kepemilikan saham sebesar 10 persen lagi agar menjadi 61 persen.

Di sisi lain, masa IUPK Freeport di Indonesia bakal habis pada 2041 mendatang. Untuk bisa kembali memperpanjang izin usahanya di Indonesia, maka Freeport harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah.

IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terbit sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir.

"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan (IUPK), karena 2041 selesai, kalau tidak siapa yang mengelolanya?" kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor yang disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).

Dalam proses perpanjangan IUPK itu, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10 persen. Dengan begitu, jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61 persen.

"Terus saham negara sekarang sudah 51 persen, nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan (Jokowi) selesai, itu kita tambah saham 10 persen, jadi total saham negara di Freeport itu sebesar 61 persen," kata dia.

Bahlil menjelaskan, saat pemerintah Indonesia membeli 51 persen saham perusahaan pada 2018 lalu, negara sudah mendapatkan banyak keuntungan. Dengan modal sebesar USD4 miliar saat itu, kini sudah kembali balik modal.

"Waktu pemerintah ambil alih Freeport 51 persen, kurang lebih sekitar USD4 miliar dengan hasilnya sekarang sudah beberapa tahun. 2024 laporan dari Freeport itu uang yang kita pakai untuk membeli itu sekarang sudah kembali modal, break even point, jadi kita sudah untung mengambil alih Freeport sekarang," ujar dia.

(YNA)