KONTAN.CO.ID - Depok. Mansur seorang buruh berusia 52 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Beji, Kota Depok terlihat sedang menunggu antrean untuk dipanggil oleh petugas di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Depok. Kedatangan Mansur bertujuan untuk menonaktifkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik istrinya yang baru saja meninggal dunia.

”Kemarin saya diberitahukan oleh tetangga sebelah rumah untuk segera mengurus kartu JKN istri yang sudah meninggal dunia kalau tidak ingin tagihan kartu JKN terus berjalan. Sesaat sampai di depan Kantor BPJS Kesehatan saya disambut oleh petugas keamanan yang sedang jaga dan menanyakan keperluan saya. Karena saya kurang paham proses layanan melalui online, saya diarahkan untuk diproses dan bertemu langsung dengan petugas di dalam,” jawab Mansur, Kamis (10/10).

Mansur dan istrinya terdaftar sebagai peserta JKN pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di hak rawat kelas tiga. Selama menjadi peserta JKN, ia turut merasakan manfaat dari program jaminan kesehatan milik pemerintah ini. Mansur menceritakan bahwa istrinya cukup sering menggunakan kartu JKN untuk mendapatkan layanan kesehatan rutin di rumah sakit karena penyakit yang diidapnya. Dalam situasi ini, ia dan keluarga merasa sangat terbantu.

"Saya berterima kasih kepada pemerintah yang telah menghadirkan Program JKN ini karena telah membantu dan memudahkan saya yang sehari-hari hanya bekerja sebagai seorang buruh. Tidak disangka, istri saya mengidap penyakit yang mengharuskannya mengunjungi rumah sakit secara rutin. Pasti biaya yang dikeluarkan besar jika saya harus membayar pribadi, tetapi dengan adanya Program JKN saya tidak perlu terlalu memikirkan soal berapa biaya yang dibutuhkan," ujar Mansur.

Selama enam tahun terakhir, istri Mansur berjuang untuk sembuh dari penyakitnya dan menjalani pengobatan cuci darah di beberapa rumah sakit. Salah satu rumah sakit tempat istrinya menjalani pengobatan yaitu Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Akibat adanya komplikasi penyakit di tubuh istrinya, setelah lima hari dirawat istri Mansur berpulang ke rahmatullah. Selama lima hari itu juga istrinya diberikan pengobatan yang maksimal di rumah sakit.

”Tidak hanya keluarga saya saja yang merasa tertolong dengan Program JKN ini, tetapi masyarakat banyak. Hampir semua pasien yang satu ruangan dengan almarhumah istri saya saat ditanyakan juga menggunakan kartu JKN. Tim administrasi dan tim medis disini memberikan pelayanan yang baik untuk pasien JKN maupun pasien umum. Alhamdulillah, kini saya semakin yakin tidak ada diskriminasi pelayanan walaupun kami menggunakan kartu JKN,” pungkasnya.

Menurut Mansur, Program JKN telah menjadi andalan bagi banyak orang untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau. Ternyata selain membantu pengobatan istrinya, Mansur juga turut merasakan manfaat dari menggunakan kartu JKN bagi dirinya sendiri.

”Saat almarhumah istri saya sakit, saya selalu menjaga dan memberikan semangat padanya untuk terus berjuang agar sembuh. Kemungkinan saat itu saya kurang istirahat dan sering terjaga mana kala istri saya membutuhkan sesuatu. Akibatnya saya pun ikutan ngedrop dan akhirnya harus masuk rumah sakit untuk dirawat inap selama beberapa hari di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat (ASA) Depok. Tim medis yang melayani di rumah sakit tersebut sangat baik,” ujar Mansur.

Mansur juga mengajak masyarakat untuk ikut serta menjadi peserta JKN yang di selenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Karena menurutnya program ini sangat bermanfaat. Dengan pengalaman pribadi yang begitu positif, ia memberikan apresiasi terhadap pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok karena menurutnya sudah melayani dengan tertib, baik, dan sangat membantu dalam proses pengurusan kepesertaan JKN milik istrinya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergerakan saham di sektor healthcare atau kesehatan mengalami tren penguatan sejak awal tahun.

Berdasarkan data statistik bursa pada Jumat (4/10), pergerakan saham healthcare telah melonjak 14,76% secara year to date (ytd). Ini menjadikan indeks sektor kesehatan tertinggi kedua setelah indeks sektor energi.

VP Senior Research Analyst BNI Sekuritas, Aurellia Setiabudi, mengungkapkan dua faktor utama penyebab pergerakan saham pada sektor kesehatan melonjak drastis.

Pertama, dari sisi fundamental, emiten rumah sakit yang termasuk dalam sektor kesehatan mencatatkan kinerja yang melampaui ekspektasi pasar sepanjang paruh pertama tahun 2024. Pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan jumlah pasien yang signifikan serta peningkatan intensitas pendapat per pasien.

Melihat kinerja keuangannya, pada semester I-2024 pendapatan rumah sakit kompak meningkat. Misalnya, PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) mengantongi laba bersih sebesar Rp 343,15 miliar di semester I-2024. Angka tersebut melonjak 69,59% jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2023 yaitu Rp 202,34 miliar.

Begitu juga dengan pendapatan HEAL di semester I 2024 ini juga turut meningkat. HEAL mencatat pendapatan sebesar Rp 3,34 triliun atau tumbuh 24,16% jika dibandingkan semester I-2023.

Begitu juga dengan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) meraup pendapatan Rp 2,45 triliun di semester pertama 2024. Pendapatan MIKA meningkat 19,51% jika dibandingkan dengan semester pertama tahun lalu. Di periode yang sama, laba bersih Mitra Keluarga melesat 32,54% menjadi Rp 600,56 miliar dari sebelumnya Rp 453,10 miliar.

"Selain itu, emiten rumah sakit berhasil meningkatkan EBITDA margin secara tahunan (yoy) berkat efisiensi biaya dan pengendalian operasional yang efektif," kata Aurellia kepada Kontan, Senin (7/10).

Kedua, dari segi regulasi pemerintah. Komitmen pemerintah untuk memperbesar anggaran kesehatan dan memperkuat layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di seluruh Indonesia menjadi faktor kunci pendukung sektor ini.

Regulasi penting seperti Perpres 59 Tahun 2024 dan KMK No. HK.01.07/MENKES/1366/2024 dirancang untuk memperkuat pelaksanaan UU Kesehatan Tahun 2023, yang bertujuan memperluas cakupan layanan kesehatan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan medis.

Di sisi lain, Aurellia berpendapat sektor kesehatan ialah sektor defensif dengan pertumbuhan pendapatan yang tinggi sekitar 15%, EBITDA sekitar 17% dan laba bersih sekitar 15% untuk tahun 2024.

"BNI Sekuritas melihat prospek dan kinerja saham healthcare tetap positif hingga akhir tahun," ujarnya.

Aurellia merekomendasikan untuk buy saham MIKA dan PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) dengan target harga masing-masing Rp 3.400 dan Rp 3.200 per saham. Dirinya juga merekomendasikan untuk Hold saham HEAL dengan target harga Rp 1.350 per saham.

Jakarta: Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah menilai sistem jaminan sosial harus merata kepada seluruh kelas masyarakat Indonesia, agar masyarakat kelas menengah ke bawah tidak berada dalam posisi terimpit.

Tantan menilai upaya tersebut bisa dilakukan, salah satunya dengan mempercepat realisasi skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mengamankan program jaminan sosial agar lebih merata.

"Skema Penerima Bantuan Iuran bukan hanya harus segera dipercepat, tetapi justru harus tidak boleh menunggu lagi untuk dilaksanakan, sebelum korban dari kalangan paling bawah bukan hanya terimpit, tetapi dia akan jatuh terjerembab pada keputusasaan," kata dia, saat dikonfirmasi Antara, dikutip Senin, 23 September 2024.
Tantan menilai fenomena membludaknya masyarakat yang liburan ke salah satu obyek wisata tertentu merupakan ekspresi simbolik yang dimunculkan oleh kelas menengah ke bawah, yang menunjukkan mereka hanya mampu hingga saat ini, namun belum tentu bisa mewujudkan kebutuhannya di kemudian hari akibat ketidakpastian yang mereka hadapi.

"Oleh karena itu, jelas Penerima Bantuan Iuran yang juga dilindungi oleh Undang-Undang itu harus segera direalisasikan, supaya keluarga yang putus asa tidak tumbuh makin banyak, dan akhirnya menghasilkan masyarakat yang stres," ujar dia.

Ilustrasi: Foto: dok MI

Baca juga: Ragam Jamsos Ini Perlu Dikawal untuk Kelas Menengah yang Turun Kelas

Skema PBI bisa diperluas

Menurut Tantan, skema PBI yang menjangkau masyarakat paling rentan, saat ini bisa diperluas maknanya untuk juga menjangkau kelas menengah ke bawah.

Sebab, ia menilai masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini merupakan anomali, karena secara teori mereka memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kelas menengah, namun secara kemampuan mereka tidak berbeda jauh dengan masyarakat kelas bawah.

Oleh sebab itu, Tantan menilai program jaminan sosial yang tepat bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi berbagai permasalahan sosial tersebut.

"Filosofi program jaminan sosial sejak awal juga disebutnya itu social safety net, atau jaring pengaman sosial. Pada praktiknya, masyarakat di Indonesia bisa merasakan kenyamanan dan keamanan sosial jika dalam taraf tertentu mereka terjerembab pada kondisi-kondisi kedaruratan, negara bisa hadir menjadi pendamping yang bisa mengangkat mereka kembali ke kehidupan normal," tutur Tantan.

Senada dengan Tantan, Direktur Kebijakan Publik dari lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai program jaminan sosial perlu diperluas, sebab kelas menengah tidak mendapat banyak dukungan, meskipun mereka juga rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan biaya hidup dan pengeluaran kesehatan yang besar.

Ia juga menilai program jaminan sosial yang tepat merupakan salah satu bentuk sistem pengaman masyarakat.

"Karena masyarakat yang terlindungi dari risiko finansial cenderung lebih tenang dan produktif. Melindungi daya beli masyarakat, sehingga ekonomi tetap berjalan dengan baik," ucap Media Wahyudi Askar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Andap Budhi Revianto meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Utama.

Pemerintah Provinsi beserta seluruh jajaran pada 17 Kabupaten/Kota se-Sultra, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, stakeholder dan para pihak terkait dinilai berhasil dalam capaian Cakupan Kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai angka 100%.

"Penghargaan UHC ini merupakan wujud apresiasi dari pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah daerah yang cakupan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah melebihi target RPJMN sebesar 95%," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat penyerahan penghargaan di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mengapresiasi langkah-langkah pemerintah daerah yang memastikan seluruh masyarakat memiliki akses layanan kesehatan yang memadai.

"Penghargaan UHC ini kami berikan sebagai apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pihak untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.
Ma'ruf mendorong agar cakupan kesehatan diperluas hingga 100% dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan menggunakan pendekatan yang efektif serta solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iuran.

"Pastikan adanya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan," ungkapnya.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas penghargaan yang telah diterima.

"Alhamdullilah, Sultra kembali menorehkan prestasi, penghargaan ini adalah hasil kolaborasi yang baik antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPJS kesehatan cabang Sultra," ujar Andap.

Andap mengungkapkan kedepannya pemerintah daerah beserta seluruh pihak terkait akan melangkah bersama untuk mewujudkan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, dan bermutu.

"Tidak ada artinya, apabila masyarakat tidak mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara. Utamanya bagi masyarakat pada daerah 3T (tertinggal, terluar dan terpencil), bukan hanya masyarakat yang tinggal di perkotaan saja," ujar Andap.

Sebelumnya pada tahun 2023, Sultra pernah menerima penghargaan UHC namun belum masuk dalam kategori utama. Akhirnya, pada tahun 2024 ini, Sultra berhasil masuk dalam Kategori Utama dengan cakupan peserta per 1 Agustus mencapai 2.849.818 jiwa atau 100%, yang merupakan hasil lebih dari target RPJMN yang telah ditentukan sebesar 95%.

(DEN)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. BPJS Kesehatan laporkan bahwa tidak ada penambahan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga saat ini. Namun jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami pertumbuhan yang fantastis.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan berdasarkan data pemerintah pusat peserta PBI mencapai 96,8 juta pada tahun 2023. Menurutnya jumlah ini tidak ada kenaikan hingga tahun 2024.

Di sisi lain, Ghufron mengungkapkan, saat ini jumlah kepesertaan JKN-KIS telah mencapai 98% dari total penduduk Indonesia. Hal tersebut diungkap Ghufron dalam Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC), Kamis (8/8).

“Kepesertaan JKN terus meningkat dari tahun ke tahun, sampai 1 Agustus 2024 tercatat cakupan perlindungan sosial program JKN mencapai 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98,19% dari total penduduk Indonesia,” kata Gufron pada KONTAN, Kamis (8/8).

Menurut Ghufron, capaian tersebut menjadikan program JKN sebagai jaminan program kesehatan yang single player, komprehensif, terintegrasi terbesar dan tercepat di dunia. Namun, dia tak menampik begitu banyak tantangan yang dialami dalam capaian tersebut.

“Banyak tantangan ada yang tidak aktif, ada yang nunggak dan lain sebagainya,” terangnya.

Lebih lanjut, Ghufron menambahkan, terdapat kenaikan jumlah fasilitas kesehatan (faskes), di mana hingga saat ini tercatat faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan telah mencapai lebih dari 23 ribu.

“Jumlah faskes yang bekerjasama telah mencapai 23 ribu lebih untuk faskes primer dan 3.120 untuk faskes rujukan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.Co.iD - JAKARTA. BPJS Kesehatan meminta masyarakat untuk tetap tenang terkait dugaan klaim fiktif (fraud) yang melibatkan tiga rumah sakit di Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa dugaan ini adalah hasil dari kerja bersama Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) yang berhasil mendeteksi adanya indikasi kecurangan di ketiga rumah sakit tersebut.

"Yang jelas penyelesaian kasus fraud ketiga rumah sakit ini masih terus berproses," ujarnya kepada Kontan.co.id pada Jumat (26/7).

Upaya Penanganan Kasus Kecurangan

Ghufron menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kecurangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Di antaranya menerbitkan kebijakan tentang tata kelola pencegahan dan pendeteksian fraud, melakukan pengembangan tools investigasi, melakukan penguatan kompetensi SDM dan sistem informasi.

Kemudian, memberikan edukasi dan/atau sosialisasi kepada pegawai BPJS Kesehatan tentang budaya pencegahan kecurangan (fraud) termasuk juga kepada peserta, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

“BPJS Kesehatan memberikan sanksi kepada fasilitas kesehatan dengan mengacu pada regulasi dan secara keperdataan,” jelasnya.

Sanksi bagi Fasilitas Kesehatan

Ghufron juga menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan berwenang memberikan sanksi kepada fasilitas kesehatan yang terbukti melakukan kecurangan.

Sanksi tersebut dapat berupa pemutusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dan mitra fasilitas kesehatan.

Selain itu, sesuai dengan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019, sanksi administratif yang dapat diberikan antara lain:

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Perintah pengembalian kerugian akibat tindakan kecurangan kepada pihak yang dirugikan
- Tambahan denda administratif dan/atau
- Pencabutan izin operasional

Pelayanan JKN Tetap Berjalan

Ghufron menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu resah karena pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di fasilitas kesehatan tetap berjalan seperti biasa.

BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh peserta JKN.

“Perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak perlu resah, saat ini pelayanan bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan berjalan seperti biasa,” tandasnya.