Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag mulai mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M, salah satunya dengan merumuskan regulasi layanan akomodasi jemaah haji yang akan digunakan tahun depan.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid mengatakan, pembahasan regulasi ini mencakup standar layanan, standar operasional prosedur (SOP), dan pedoman layanan akomodasi.

Ia menyebut, penyediaan akomodasi jemaah haji 2025 harus segera dilakukan. Sebab, waktu penyelenggaraan ibadah haji semakin dekat.

Subhan memastikan proses penyediaan layanan mengacu pada prinsip pengadaan barang/jasa yang meliputi efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.

"Sehingga diperlukan standar layanan, SOP dan pedoman penyediaan akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi tersebut," ujar Subhan dalam keterangannya, Sabtu (12/10/2024).

Menurut dia, untuk menjamin transparansi, seluruh proses penyediaan dilakukan melalui Aplikasi Sepakat.

Aplikasi Sepakat adalah akronim dari Sistem Pengadaan Layanan Akomodasi, Katering dan Transportasi.

Dalam pelaksanaannya, para calon penyedia layanan akomodasi harus mendaftar terlebih dahulu melalui Sepakat sehingga tercantum dalam database.

Dengan database itu, Kemenag dapat memanggil kembali calon penyedia dengan rekam jejak yang baik, untuk ikut dalam penyedian layanan berikutnya.

“Dengan database itu pengadaan bisa menjadi lebih efisien waktunya,” tutur Subhan.

Ia menyampaikan, penyediaan layanan jemaah haji Indonesia akan lebih baik jika dapat dialaksanakan lebih awal.

Dia mencontohkan Irak yang langsung memulai pengadaan dengan calon penyedia layanan akomodasi usai berakhirnya operasional haji.

Kasubdit Akomodasi Haji Kemenag Ali Machzumi menyebut, standar layanan dan pedoman penyediaan akan menjadi panduan dan petunjuk kerja tim dan/atau pihak lain yang terkait dalam penyediaan akomodasi jemaah haji.

"Penyusunan regulasi agar proses penyediaan akomodasi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi berjalan efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel,” ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenag Mulai Susun Regulasi Layanan Akomodasi Jemaah Haji 2025", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/12/11503651/kemenag-mulai-susun-regulasi-layanan-akomodasi-jemaah-haji-2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi, menggandeng Sidra Capital untuk bekerjasama mengelola aset-aset hotel yang menjadi underlying Real Estate Investment Trust Fund di Arab Saudi.

Dalam kerja sama ini Sidra Capital berperan sebagai fund manager yang akan menghimpun dan mengelola dana dari investor untuk mengembangkan aset produktif.

Selanjutnya BPKH Limited dipercaya untuk mengelola aset produktif tersebut berupa hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah untuk meningkatkan layanan kepada jemaah haji dan umrah baik dari Indonesia maupun negara lain.

“Kami akan terus melakukan ekspansi bisnis di Arab Saudi dengan berfokus pada ekosistem haji dan umrah. Setelah kami berhasil bekerjasama dengan pengelola hotel Hilton di Mekkah dan pengelola Hotel Al-Anshar Golden Tulip di Madinah, kami sudah siap untuk menjadi pengelola hotel untuk jemaah haji dan umrah," jelas Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Menurut Sidiq, dengan sinergi bersama Sidra Capital, pihaknya mengajak investor dari Indonesia maupun negara lain untuk berpartisipasi mewujudkan akomodasi hotel bagi jemaah haji dan umrah dengan layanan dan nuansa khas Indonesia dengan harga yang lebih baik.

Sidra Capital adalah perusahaan fund manager syariah yang memiliki lisensi resmi dari Otoritas Pasar Modal Arab Saudi (CMA). Sidra Capital didirikan pada tahun 2009 dan berkantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia, yang juga memiliki kantor di Riyadh, London, Dubai, dan Singapura.

Aset kelolaan Sidra saat ini mencapai 15,5 miliar riyal Saudi atau setara sekitar Rp 62 triliun yang sebagian besar pengelolaan dananya dialokasikan pada sektor real estate.

JAKARTA, KOMPAS.com - BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi, menggandeng Sidra Capital untuk bekerjasama mengelola aset-aset hotel yang menjadi underlying Real Estate Investment Trust Fund di Arab Saudi.

Dalam kerja sama ini Sidra Capital berperan sebagai fund manager yang akan menghimpun dan mengelola dana dari investor untuk mengembangkan aset produktif.

Selanjutnya BPKH Limited dipercaya untuk mengelola aset produktif tersebut berupa hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah untuk meningkatkan layanan kepada jemaah haji dan umrah baik dari Indonesia maupun negara lain.

“Kami akan terus melakukan ekspansi bisnis di Arab Saudi dengan berfokus pada ekosistem haji dan umrah. Setelah kami berhasil bekerjasama dengan pengelola hotel Hilton di Mekkah dan pengelola Hotel Al-Anshar Golden Tulip di Madinah, kami sudah siap untuk menjadi pengelola hotel untuk jemaah haji dan umrah," jelas Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Menurut Sidiq, dengan sinergi bersama Sidra Capital, pihaknya mengajak investor dari Indonesia maupun negara lain untuk berpartisipasi mewujudkan akomodasi hotel bagi jemaah haji dan umrah dengan layanan dan nuansa khas Indonesia dengan harga yang lebih baik.

Sidra Capital adalah perusahaan fund manager syariah yang memiliki lisensi resmi dari Otoritas Pasar Modal Arab Saudi (CMA). Sidra Capital didirikan pada tahun 2009 dan berkantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia, yang juga memiliki kantor di Riyadh, London, Dubai, dan Singapura.

Aset kelolaan Sidra saat ini mencapai 15,5 miliar riyal Saudi atau setara sekitar Rp 62 triliun yang sebagian besar pengelolaan dananya dialokasikan pada sektor real estate.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan BPKH mendukung langkah anak perusahaannya di Arab Saudi dalam upaya penyediaan dan operasional 5 hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah.

"Dengan tambahan 5 hotel yang dikelola BPKH Limited, diharapkan kualitas pelayanan akomodasi bagi jemaah haji dan umrah dapat lebih optimal dan nilai manfaat keuangan haji akan terus meningkat," harap Fadlul.

BPKH Limited yang berdiri pada 16 Maret 2023 dan berkantor di Mawasim Tower Mekkah, telah melakukan berbagai terobosan bisnis dan investasi yang menguntungkan.

Seluruh keuntungan usaha akan menjadi peningkatan nilai manfaat bagi keuangan haji dan digunakan sepenuhnya bagi kepentingan jemaah haji Indonesia.

Pada tahun 2024 ini, BPKH Limited telah melakukan kontrak Allotment atas 2 hotel di Mekkah dan Madinah, setelah sebelumnya pada musim haji 1445 H telah mengelola 71 unit restoran dan kantin pada hotel jemaah haji Indonesia di Mekkah, bekerjasama dengan pelaku UMKM diaspora Indonesia.

Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkomitmen meningkatkan pelayanan jemaah haji dan umrah Indonesia maupun negara lain. Untuk mewujudkan itu, BPKH melalui anak usahanya, BPKH Limited, ikut mengelola aset-aset hotel yang menjadi underlying Real Estate Investment Trust Fund di Arab Saudi.

BPKH Limited bekerja sama dengan Sidra Capital untuk mengelola aset-aset tersebut. Sidra Capital akan berperan sebagai fund manager yang menghimpun dan mengelola dana dari investor untuk mengembangkan aset produktif.

Kemudian, BPKH Limited bakal mengelola aset produktif berupa hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah untuk meningkatkan layanan kepada jemaah haji dan umrah dari Indonesia maupun negara lain.
“Kami terus melakukan ekspansi bisnis di Arab Saudi dengan berfokus pada ekosistem haji dan umrah. Setelah kami berhasil bekerja sama dengan pengelola hotel Hilton di Mekkah dan pengelola Hotel Al-Anshar Golden Tulip di Madinah, kami sudah siap untuk menjadi pengelola hotel untuk jemaah haji dan umrah," ujar Mudir BPKH Limited, Sidiq Haryono, dilansir pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Dia juga mengajak investor dari Indonesia maupun negara lain untuk berpartisipasi mewujudkan akomodasi hotel bagi jemaah haji dan umrah dengan layanan dan nuansa khas Indonesia dengan harga yang lebih baik.

Baca Juga: Tingkatkan Kinerja BPKH, 2 Aspek Ini Perlu Diperhatikan

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan BPKH mendukung langkah anak perusahaannya di Arab Saudi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji dan umrah di Mekkah, Madinah, serta Jeddah.

"Dengan tambahan 5 hotel yang dikelola BPKH Limited, diharapkan kualitas pelayanan akomodasi bagi jemaah haji dan umrah dapat lebih optimal dan nilai manfaat keuangan haji terus meningkat," ujar Fadlul.

BPKH Limited telah melakukan berbagai terobosan bisnis dan investasi. Seluruh keuntungan usaha akan menjadi peningkatan nilai manfaat bagi keuangan haji dan digunakan sepenuhnya bagi kepentingan jemaah haji Indonesia.

Pada tahun ini, BPKH Limited telah melakukan kontrak Allotment atas dua hotel di Mekkah dan Madinah, setelah sebelumnya pada musim haji 1445 H telah mengelola 71 unit restoran dan kantin pada hotel jemaah haji Indonesia di Mekkah. Hal ini dilakukan bekerja sama dengan pelaku UMKM diaspora Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited meluncurkan produk Bumbu Kampoeng guna memenuhi kebutuhan perusahaan katering yang menyediakan makan bagi jemaah haji dan umrah. Hal ini untuk meningkatkan layanan konsumsi jemaah.

Produk Bumbu Kampoeng tersebut terdiri dari 14 varian bumbu khas Indonesia. Di antaranya bumbu rendang, gulai, semur, opor, kari, mangut, woku, bumbu dasar merah, sambal balado, sambal kacang, bumbu nasi uduk, bumbu nasi kuning, dan bawang goreng.

Seluruh produk bumbu tersebut diproduksi di Indonesia oleh berbagai perusahaan dari berbagai daerah yang dikurasi bersama BPKH Limited. Sehingga, dijamin memenuhi kriteria yang dipersyaratkan regulasi Arab Saudi, termasuk standar halal dan SFDA (Saudi Food & Drugs Authority).
Dalam proses seleksi produk bumbu ini, BPKH Limited difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

“Bumbu Kampoeng adalah merek bersama untuk bumbu yang berasal dari Indonesia yang dapat mengobati kerinduan pada kampung halaman bagi jemaah haji dan umrah, serta WNI muqimin di Arab Saudi,” kata Mudir BPKH Limited, Sidiq Haryono, dilansir pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Baca Juga: Tingkatkan Kinerja BPKH, 2 Aspek Ini Perlu Diperhatikan

Anak perusahaan BPKH yang berkantor di Mekkah Arab Saudi ini, pada musim haji 2024 telah mendatangkan 76 ton bumbu Indonesia untuk dipergunakan 78 perusahaan katering di Mekkah dan Madinah yang mengolah konsumsi jemaah haji Indonesia.

Produk Bumbu Kampoeng ini juga akan dipasarkan di luar musim haji, seperti ibadah umrah maupun restoran-restoran Indonesia di Arab Saudi.

Mengingat proyeksi kebutuhan bumbu pada musim haji dan umrah lebih dari 300 ton, BPKH Limited akan meningkatkan kuantitas dan kualitas bumbu Indonesia dengan harga yang rasional dan rasa yang lebih khas Indonesia.

"Doakan kami dapat melayani jemaah haji dan umrah lebih baik dan menyumbangkan nilai manfaat bagi keuangan haji yang akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan jemaah haji Indonesia,” kata Sidiq.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Jakarta: Peran mutawwif atau pemandu jemaah cukup vital dalam pelaksanaan haji dan umrah. Makanya, jemaah haji dan umrah perlu selektif betul dalam memilih mutawwif.

Kebutuhan akan pendamping jemaah haji dan umrah ini mendasari Husni Ali Hasan membuat Mutawwifmu. Ini merupakan platform yang khusus menyediakan akses menemukan mutawwif berpengalaman.

"Kami berharap agar Mutawwifmu menjadi platform khusus yang bisa menghubungkan orang-orang, khususnya jemaah haji dan umrah ke pemandu yang profesional dengan cara yang mudah," ungkap Husni dalam keterangannya, Rabu, 2 Oktober 2024.
Ia menyebut Mutawwifmu hadir sebagai solusi inovatif bagi jemaah haji dan umrah yang ingin mendapatkan pengalaman spiritual yang mendalam dan berkesan. Platform ini disebut menawarkan akses mudah untuk menemukan pemandu berpengalaman, terpercaya, dan berkualitas.

"Kehadiran seorang mutawwif yang memahami dan mampu menjelaskan berbagai aspek ritual haji dan umrah sangatlah penting," ungkapnya.

Menurut dia, keberadaan Mutawwifmu tidak sekadar penyedia layanan, tetapi juga berupaya membangun komunitas global yang saling terhubung. Hal ini menciptakan ikatan yang kuat di antara jemaah, sehingga merasa lebih dekat meskipun berasal dari negara yang berbeda.

"Dengan berbagi cerita, jemaah dapat saling mendukung satu sama lain, menciptakan rasa kebersamaan yang lebih dalam selama melaksanakan ibadah," ujarnya.

Baca juga: Tahun Depan Naik, Ini Besaran Distribusi Nilai Manfaat Jemaah Haji Tunggu

Ia menjelaskan fokus utama Mutawwifmu terletak pada kualitas layanan pemandu wisata haji, umrah, dan destinasi internasional. Setiap mutawwif terdaftar melalui proses seleksi ketat untuk memastikan kompetensi dan keahlian mereka dalam membimbing jemaah.

Para pemandu, kata dia, tidak hanya memiliki pengetahuan mendalam tentang lokasi dan sejarah tempat suci, melainkan mampu memberikan bimbingan spiritual yang dapat memperkaya pengalaman ibadah jemaah. Pelayanan yang profesional membuat jemaah merasa lebih nyaman dan terjamin saat melaksanakan ritual ibadah mereka.

Layanan dokumentasi terbaik juga menjadi nilai tambah dari Mutawwifmu. Husni mengungkapkan selama perjalanan jemaah dapat memanfaatkan fasilitas dokumentasi yang disediakan untuk mengabadikan momen-momen berharga. Mulai dari foto perjalanan hingga video dokumentasi.

"Fitur ini dapat membuat jemaah kembali mengenang perjalanan spiritual mereka dan membagikannya kepada orang-orang terkasih," ungkapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya untuk memberikan kenyamanan bagi Jemaah haji dan umrah Indonesia terus dilakukan Anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yakni BPKH Limited. Salah satu upaya yakni dengan menyediakan armada bus baru untuk melayani jemaah haji dan umrah di Arab Saudi.

Sidiq Haryono, Mudir BPKH Limited mengatakan, dengan investasi pembelian bus baru ini, pihaknya ingin memberikan service terbaik dan pengemudi yang berasal dari Indonesia. "Sehingga, membuat jemaah semakin nyaman dalam perjalanan selama di tanah suci,” jelas Sidiq, melalui keterangan pers, Selasa (1/10/2024).

Untuk mengoperasikan bus, lanjutnya, BPKH Limited bekerja sama dengan tiga syarikah transportasi yang telah memiliki izin lengkap dari otoritas pemerintah Saudi.

Kerja sama dengan tiga syarikah yakni Kayyan, Huda Al-Hijaaz, dan Shaqadif diteken di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Gedung Al-Mutlaq Jeddah, Arab Saudi pekan lalu, Kamis (26/9/2024).

Dalam kesepakatan tersebut, BPKH Limited membeli sejumlah bus baru yang selanjutnya dioperasikan oleh syarikah operator bus yang sudah terdaftar sebagai anggota Naqabah untuk melayani jemaah haji dan umrah dengan rute Mekkah, Armuzna, Madinah, dan Jeddah.

Kemudian, untuk menjaga tingkat okupansi bus, BPKH Limited juga bekerja sama dengan asosiasi penyelenggara haji dan umrah, Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) maupun Perusahaan Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Sidiq menambahkan pihaknya sedang intens berkomunikasi dengan Perum DAMRI sebagai BUMN yang berpengalaman sebagai operator bus untuk berkolaborasi dalam melayani transportasi jemaah haji dan umrah di Arab Saudi.

“Kami ingin semua elemen merah putih dapat berkolaborasi dalam melayani jemaah Indonesia dan bersama-sama mendapatkan benefit dan berkah di tanah suci," pungkas Sidiq.

Jadi subholding company

Sebagai informasi, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana menjadikan BPKH Limited sebagai subholding company anak usaha BPKH untuk memperkuat ekosistem perhajian di Tanah Air.

Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan bahwa sesuai undang-undang, pengelolaan keuangan haji harus diinvestasikan ke sektor rill sekitar 70 persen.

"BPKH saat ini punya portfolio yang existing masih mayoritas di dalam bentuk surat berharga dan saat ini hanya kurang dari 5 persen yang merupakan investasi yang di luar deposito," kata Fadlul melalui keterangannya, Rabu (12/6/2024).

Hal itu, kata Fadlul, sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah dan juga komisi VIII DPR RI bahwa BPKH harus ikut serta di dalam ekosistem perhajian.

"Ke depannya BPKH Limited akan dijadikan BPKH sebagai Subholding company dari anak perusahaan yang akan kerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal Indonesia maupun Arab Saudi," jelas Fadlul.

JAKARTA, investor.id – Anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi, BPKH Limited, mulai melakukan ekspansi usaha ke bidang transportasi darat dengan menyediakan armada bus baru untuk melayani jemaah haji dan umrah di Tanah Suci.

Untuk mengoperasikan bus, BPKH Limited bekerja sama dengan tiga syarikah transportasi yang telah memiliki izin lengkap dari otoritas pemerintah Saudi.

Rencana kerja sama dengan syarikah Kayyan, Huda Al-Hijaaz, dan Shaqadif ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pada pembukaan Expo Amazing Indonesia, di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Gedung Al-Mutlaq Jeddah, Arab Saudi, Kamis (26/9/2024).

Dalam kerja sama ini BPKH Limited akan berinvestasi dengan membeli sejumlah bus baru. Armada tersebut selanjutnya dioperasikan oleh syarikah operator bus yang sudah terdaftar sebagai anggota Naqabah untuk melayani jemaah haji dan umrah dengan rute Mekkah, Armuzna, Madinah, dan Jeddah.

Untuk menjaga tingkat okupansi bus, BPKH Limited juga bekerja sama dengan asosiasi penyelenggara haji dan umrah, Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) maupun Perusahaan Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Kami mulai berinvestasi di sektor transportasi darat untuk mengoptimalkan khidmat kami kepada jemaah haji dan umrah. Kami ingin memberikan service terbaik dengan armada bus terbaru dan pengemudi yang berasal dari Indonesia, sehingga membuat jemaah semakin nyaman dalam perjalanan selama di Tanah Suci,” jelas Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

Sidiq menambahkan, pihaknya sedang intens berkomunikasi dengan Perum Damri sebagai BUMN yang berpengalaman sebagai operator bus untuk berkolaborasi dalam melayani transportasi jemaah haji dan umrah di Arab Saudi.

“Kami ingin semua elemen merah putih dapat berkolaborasi dalam melayani jemaah Indonesia, dan bersama-sama mendapatkan benefit dan berkah di Tanah Suci," pungkas Sidiq.

Layanan terbaru yang dihadirkan BPKH Limited mendapat sambutan positif dari ekosistem di industri ini. Joko Asmoro, salah satu penggerak asosiasi penyelenggara haji dan umrah menegaskan siap mendukung inisiatif bisnis BPKH Limited.

“Kami dengan senang hati akan menggunakan bus dari BPKH Limited untuk para jemaah umrah dan haji khusus, dengan harapan harga terjangkau dan kualitas bus baru yang prima. Apalagi keuntungan BPKH Limited akan kembali kepada jemaah haji juga," jelas Joko.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait usulan dana kelolaan haji sebesar Rp 188,86 triliun untuk 2025.

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat antara Komisi VIII DPR dengan BPKH dan Dewan Pengawas BPKH yang membahas soal rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

"Menyetujui usulan BPKH mengenai RKAT 2025 sebagai berikut, dana kelolaan sebesar Rp 188,86 triliun," ujar Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi dalam rapat.

Kemudian Komisi VIII juga menyetujui nilai manfaat sebesar Rp 12,89 triliun dan usulan pengeluaran operasional BPKB sebesar Rp 426 miliar.

"Nilai manfaat sebesar Rp 12,89 triliun, naik juga dari 11 (persen) jadi 12 (persen). (Lalu) Biaya pengeluaran operasional BPKH sebesar Rp 426 miliar yang awalnya (diusulkan) Rp 486 miliar," ungkap Ashabul.

Terakhir, Komisi VIII juga setuju dengan usulan dana kemaslahatan haji sebesar Rp 240,40 miliar untuk tahun depan.

Selain itu, Komisi VIII meminta Dewan Pengawas BPKH untuk melakukan review atas rincian RKAT 2025 dan melaporkan hasilnya ke komisi.

Lebih lanjut, Ashabul Kahfi juga menekankan agar BPKH memaksimalkan capaian target nilai manfaat dan jumlah pendaftar haji baru tahun 2025.

Sejalan dengan itu, BPKH diminta memastikan pengelolaan keuangan haji yang berkelanjutan melalui peningkatan nilai manfaat dari aktivitas investasi di Arab Saudi dan di dalam negeri serta efisensi operasional.

"Komisi VIII meminta BPKH menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan operasional BPKH," tegas Ashabul Kahfi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait usulan dana kelolaan haji sebesar Rp 188,86 triliun untuk 2025.

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat antara Komisi VIII DPR dengan BPKH dan Dewan Pengawas BPKH yang membahas soal rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

"Menyetujui usulan BPKH mengenai RKAT 2025 sebagai berikut, dana kelolaan sebesar Rp 188,86 triliun," ujar Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi dalam rapat.

Kemudian Komisi VIII juga menyetujui nilai manfaat sebesar Rp 12,89 triliun dan usulan pengeluaran operasional BPKB sebesar Rp 426 miliar.

"Nilai manfaat sebesar Rp 12,89 triliun, naik juga dari 11 (persen) jadi 12 (persen). (Lalu) Biaya pengeluaran operasional BPKH sebesar Rp 426 miliar yang awalnya (diusulkan) Rp 486 miliar," ungkap Ashabul.

Terakhir, Komisi VIII juga setuju dengan usulan dana kemaslahatan haji sebesar Rp 240,40 miliar untuk tahun depan.

Selain itu, Komisi VIII meminta Dewan Pengawas BPKH untuk melakukan review atas rincian RKAT 2025 dan melaporkan hasilnya ke komisi.

Lebih lanjut, Ashabul Kahfi juga menekankan agar BPKH memaksimalkan capaian target nilai manfaat dan jumlah pendaftar haji baru tahun 2025.

Sejalan dengan itu, BPKH diminta memastikan pengelolaan keuangan haji yang berkelanjutan melalui peningkatan nilai manfaat dari aktivitas investasi di Arab Saudi dan di dalam negeri serta efisensi operasional.

"Komisi VIII meminta BPKH menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan operasional BPKH," tegas Ashabul Kahfi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait usulan dana kelolaan haji sebesar Rp 188,86 triliun untuk 2025.

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat antara Komisi VIII DPR dengan BPKH dan Dewan Pengawas BPKH yang membahas soal rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

"Menyetujui usulan BPKH mengenai RKAT 2025 sebagai berikut, dana kelolaan sebesar Rp 188,86 triliun," ujar Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi dalam rapat.

Kemudian Komisi VIII juga menyetujui nilai manfaat sebesar Rp 12,89 triliun dan usulan pengeluaran operasional BPKB sebesar Rp 426 miliar.

"Nilai manfaat sebesar Rp 12,89 triliun, naik juga dari 11 (persen) jadi 12 (persen). (Lalu) Biaya pengeluaran operasional BPKH sebesar Rp 426 miliar yang awalnya (diusulkan) Rp 486 miliar," ungkap Ashabul.

Terakhir, Komisi VIII juga setuju dengan usulan dana kemaslahatan haji sebesar Rp 240,40 miliar untuk tahun depan.

Selain itu, Komisi VIII meminta Dewan Pengawas BPKH untuk melakukan review atas rincian RKAT 2025 dan melaporkan hasilnya ke komisi.

Lebih lanjut, Ashabul Kahfi juga menekankan agar BPKH memaksimalkan capaian target nilai manfaat dan jumlah pendaftar haji baru tahun 2025.

Sejalan dengan itu, BPKH diminta memastikan pengelolaan keuangan haji yang berkelanjutan melalui peningkatan nilai manfaat dari aktivitas investasi di Arab Saudi dan di dalam negeri serta efisensi operasional.

"Komisi VIII meminta BPKH menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan operasional BPKH," tegas Ashabul Kahfi.

Sementara itu, Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, dana usulan dana kelola haji sebesar Rp 188,86 triliun tersebut mengalami kenaikan 11,1 persen dari sebelumnya.

Selain itu, dalam pemaparan RKAT BPKH menyebut ada kenaikan pendaftar haji.

"Untuk target dan sasaran RKAT di tahun 2025, Yang pertama adalah target RKAT untuk dana kelolaan sebesar Rp188,86 triliun atau meningkat sebesar 11,1 persen," kata Fadlul.

"Untuk pendaftar haji terjadi kenaikan sebesar 9,6 persen di tahun 2025 menjadi 422.000 jamaah. Nilai manfaat mengalami kenaikan sebesar 12 persen menjadi Rp 12,89 triliun dengan imbal hasil sebesar 7,6 persen," tuturnya.

Ia melanjutkan, untuk program kemaslahatan diusulkan kenaikan sedikit di tahun 2025 menjadi Rp 240,40 miliar.

Ada pun distribusi nilai manfaat ke jemaah haji tunggu, menjadi Rp 4,4 triliun atau mengalami kenaikan sebesar hampir dua kali lipat atau 91,3 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait usulan dana kelolaan haji sebesar Rp 188,86 triliun untuk 2025.

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat antara Komisi VIII DPR dengan BPKH dan Dewan Pengawas BPKH yang membahas soal rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

"Menyetujui usulan BPKH mengenai RKAT 2025 sebagai berikut, dana kelolaan sebesar Rp 188,86 triliun," ujar Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi dalam rapat.

Kemudian Komisi VIII juga menyetujui nilai manfaat sebesar Rp 12,89 triliun dan usulan pengeluaran operasional BPKB sebesar Rp 426 miliar.

"Nilai manfaat sebesar Rp 12,89 triliun, naik juga dari 11 (persen) jadi 12 (persen). (Lalu) Biaya pengeluaran operasional BPKH sebesar Rp 426 miliar yang awalnya (diusulkan) Rp 486 miliar," ungkap Ashabul.

Terakhir, Komisi VIII juga setuju dengan usulan dana kemaslahatan haji sebesar Rp 240,40 miliar untuk tahun depan.

Selain itu, Komisi VIII meminta Dewan Pengawas BPKH untuk melakukan review atas rincian RKAT 2025 dan melaporkan hasilnya ke komisi.

Lebih lanjut, Ashabul Kahfi juga menekankan agar BPKH memaksimalkan capaian target nilai manfaat dan jumlah pendaftar haji baru tahun 2025.

Sejalan dengan itu, BPKH diminta memastikan pengelolaan keuangan haji yang berkelanjutan melalui peningkatan nilai manfaat dari aktivitas investasi di Arab Saudi dan di dalam negeri serta efisensi operasional.

"Komisi VIII meminta BPKH menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan operasional BPKH," tegas Ashabul Kahfi.

Sementara itu, Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, dana usulan dana kelola haji sebesar Rp 188,86 triliun tersebut mengalami kenaikan 11,1 persen dari sebelumnya.

Selain itu, dalam pemaparan RKAT BPKH menyebut ada kenaikan pendaftar haji.

"Untuk target dan sasaran RKAT di tahun 2025, Yang pertama adalah target RKAT untuk dana kelolaan sebesar Rp188,86 triliun atau meningkat sebesar 11,1 persen," kata Fadlul.

"Untuk pendaftar haji terjadi kenaikan sebesar 9,6 persen di tahun 2025 menjadi 422.000 jamaah. Nilai manfaat mengalami kenaikan sebesar 12 persen menjadi Rp 12,89 triliun dengan imbal hasil sebesar 7,6 persen," tuturnya.

Ia melanjutkan, untuk program kemaslahatan diusulkan kenaikan sedikit di tahun 2025 menjadi Rp 240,40 miliar.

Ada pun distribusi nilai manfaat ke jemaah haji tunggu, menjadi Rp 4,4 triliun atau mengalami kenaikan sebesar hampir dua kali lipat atau 91,3 persen.