JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan tabur bunga ke beberapa makam pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu, (10/11/2024).

Kegiatan ini dilakukan setelah Gibran memimpin Upacara dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024.

Didampingi Menteri Sosial (Mensos) Saifulla Yusuf atau Gus Ipul, Gibran mendatangi beberapa makam pahlawan.

Orang nomor dua di Indonesia itu mendatangi satu per satu makam Pahlawan untuk menaburi bunga yang turut diikuti oleh para pejabat negara lainnya.

Di antaranya para pahlawan yang ditaburi bunga, ada empat Wakil Presiden RI era Presiden Soeharto.

Mereka adalah Wapres ke-3 H Adam Malik, dan Wakil Presiden ke-4 H Umar wirahadikusumah.

Kemudian, Wapres ke-5 H. R. Sudharmono SH dan Wapres ke-7 yang juga Presiden ke-3 H Bacharudin Jusuf (BJ) Habibie

Gibran juga melakukan tabur bunga di makam Hj. Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono yang merupakan istri dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Hasri Ainun Habibie yang juga istri BJ Habibie.

Wapres juga mendatangi beberapa makam Pahlawan Revolusi dan beberapa Pahlawan Tak di kenal untuk melakukan tabur bunga tersebut.

Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara Hari Pahlawan tahun 2024 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu, (10/11).

Rangkaian upacara dimulai dengan penghormatan kepada arwah pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Upacara Kolonel Pnb Lucky Indrawan, yang juga Kepala Dinas Operasi Lanud Suryadarma.

Kemudian dalam suasana hening, sirene dibunyikan selama 60 detik untuk mengenang Pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya.

Wapres Gibran selaku inspektur upacara selanjutnya memimpin prosesi mengheningkan cipta.

“Mengheningkan cipta mulai,” ucapnya.

Setelah upacara, Wapres dan pejabat negara bakal melakukan tabur bunga di pusara sejumlah pahlawan.

Di antaranya para pahlawan yang bakal ditaburi bunga, ada empat Wakil Presiden RI era Presiden Soeharto.

Mereka adalah Wapres ke-3 H. Adam Malik, dan Wakil Presiden ke-4 H. Umar Wirahadikusumah.

Kemudian, Wapres ke-5 H. R. Sudharmono SH dan Wapres ke-7 yang juga Presiden ke-3 H. Bacharudin Jusuf (BJ) Habibie.

Gibran juga bakal melakukan tabur bunga di makan Hj. Kristiani Herrawati (Ani Yudhoyono), Hasri Ainun Habibie, beberapa Pahlawan Revolusi dan beberapa Pahlawan Tak di kenal.

Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan ini tanpak hadir sejumlah pejabat negara. Mereka adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto.

Kemudian Menteri dan Utusan Presiden juga hadir dalam acara ini. Mereka yang terlihat adalah Zita Anjani, Amran Sulaiman, Syafrie Sjamsoedin dan Ahmad Riza Patria.

Kemudian, Raffi Ahmad, Isyana Bagoes Oka, Lodewijk F Paulus, Natalius Pigai, Hinsa Siburian, Veronica Tan, Giring, Nusron Wahid, Ni Luh Puspa dan Budi Arie Setiadi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "Gibran Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata"

Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/10/08063941/gibran-pimpin-upacara-peringatan-hari-pahlawan-di-tmp-kalibata.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara Hari Pahlawan tahun 2024 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu, (10/11/2024)

Rangkaian upacara dimulai dengan penghormatan kepada arwah pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Upacara Kolonel Pnb Lucky Indrawan, yang juga Kepala Dinas Operasi Lanud Suryadarma.

Kemudian dalam suasana hening, sirene dibunyikan selama 60 detik untuk mengenang Pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya.

Wapres Gibran selaku inspektur upacara selanjutnya memimpin prosesi mengheningkan cipta.

“Mengheningkan cipta mulai,” ucapnya.

Setelah upacara, Wapres dan pejabat negara bakal melakukan tabur bunga di pusara sejumlah pahlawan.

Di antaranya para pahlawan yang bakal ditaburi bunga, ada empat Wakil Presiden RI era Presiden Soeharto.

Mereka adalah Wapres ke-3 H. Adam Malik, dan Wakil Presiden ke-4 H. Umar Wirahadikusumah.

Kemudian, Wapres ke-5 H. R. Sudharmono SH dan Wapres ke-7 yang juga Presiden ke-3 H. Bacharudin Jusuf (BJ) Habibie

Gibran juga bakal melakukan tabur bunga di makan Hj. Kristiani Herrawati (Ani Yudhoyono), Hasri Ainun Habibie, beberapa Pahlawan Revolusi dan beberapa Pahlawan Tak di kenal.

Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan ini tanpak hadir sejumlah pejabat negara. Mereka adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto.

Kemudian Menteri dan Utusan Presiden juga hadir dalam acara ini. Mereka yang terlihat adalab Zita Anjani, Amran Sulaiman, Syafrie Sjamsoedin dan Ahmad Riza Patria.

Kemudian, Raffi Ahmad, Isyana Bagoes Oka, Lodewijk F Paulus, Natalius Pigai, Hinsa Siburian, Veronica Tan, Giring, Nusron Wahid, Ni Luh Puspa dan Budi Arie Setiadi.

Kementerian Transmigrasi mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 92 miliar. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara anggaran ini sangat kecil.

Bahkan, sang Menteri membandingkannya dengan era orde baru.

"Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun," kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans).

Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangatlah kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluk kepala keluarga untuk bermigrasi.

"Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga," ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan.

"Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar," ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan.

Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya.

JAKARTA, KOMPAS.com –Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia berziarah ke makam para pendiri dan mantan ketua umum Partai Golkar di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

“Kami menghormati jasa-jasa mereka yang telah mendirikan dan membesarkan Golkar, serta berjuang untuk bangsa ini," kata Bahlil, Sabtu.

Bahlil menuturkan, acara ziarah ini merupakan bagian dari refleksi bagi Partai Golkar pada peringatan hari ulang tahun yang ke-60.

Bahlil berharap, di usia barunya itu, Golkar bisa terus bertahan dan memperkuat posisinya di masa depan.

"Kami berdoa agar partai ini terus survive dan diberi jalan yang baik. Semoga almarhum-almarhum para pendiri Golkar diterima di sisi Allah yang paling mulia, dan kita diberikan umur panjang untuk melanjutkan perjuangan mereka,” tuturnya.

Bahlil berziarah didampingi sejumlah pengurus partai, salah satunya Ketua Dewan Pembina Agus Gumiwang Kartasasmita.

Bahlil bersama para elite Golkar menaburkan bunga di makam para pendiri Golkar, termasuk Ketua Umum Golkar yang telah wafat, serta beberapa ketua umum lainnya.

Bahlil juga memberikan penghormatan kepada para pahlawan revolusi yang dimakamkan di TMP Kalibata.

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut rencana pemberian tunjangan perumahan atau rumah dinas kepada anggota DPR periode 2024-2029 merupakan pemborosan anggaran negara.

Untuk diketahui, anggota DPR yang baru dilantik itu nantinya tidak lagi mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) melainkan dalam bentuk tunjangan. Hal itu tertuang pada surat Setjen DPR No.B/733/RT.01/09/2024 yang telah ditandatangani pada 25 September 2024.

ICW menyebut total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Untuk itu, kebijakan tunjangan baru tersebut dinilai merupakan pemborosan uang negara.

"Kami memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," ujar Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara melalui siaran pers, Kamis (10/10/2024).

Adapun, informasi mengenai pemborosan uang tunjangan itu didapatkan dengan membandingkan antara pola belanja untuk pengelolaan RJA periode 2019-2024 dengan tunjangan perumahan bagi anggota DPR selama satu periode.

ICW lalu melakukan penelusuran terhadap belanja pengadaan oleh Setjen DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Caranya dengan menyortir sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024.

Hasilnya, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

ICW menilai hal itu menunjukan bahwa sudah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA.

Di sisi lain, ICW juga menghitung tunjangan yang nantinya akan didapatkan oleh 580 anggota DPR selama 2024-2029. Berdasarkan catatan Bisnis, Sekjen DPR Indra Iskandar sempat menyampaikan bahwa besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPR bakal berbeda dengan DPRD.

Apabila tunjangan untuk anggota DPRD sekitar Rp40 juta sampai dengan Rp50 juta, maka rumah dinas anggota DPR di Jakarta bisa jadi lebih tinggi mengingat harga properti.

ICW lalu melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp50 juta sampai dengan Rp70 juta untuk setiap anggota DPR, yang keseluruhan mencapai 580 orang untuk 60 bulan alias lima tahun.

Hasilnya, total anggaran yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp1,74 triliun sampai dengan Rp2,43 triliun dalam satu periode jabatan.

ICW lalu menyebut bakal ada pemborosan anggaran sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan apabila perhitungan itu terwujud. Perhitungan itu didapatkan dari pengurangan antara tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR selama lima tahun dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki RJA menggunakan mekanisme pengadaan.

"Selain itu, ICW menduga bahwa kepentingan tersebut tidak memiliki perencanaan sehingga patut diduga gagasan pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik," ujar Seira.

LSM yang bertugas mengawasi pemberantasan korupsi itu menilai, akan sulit untuk mengawasi penggunaan tunjangan agar sesuai dengan kebutuhan. Apalagi, tunjangan tersebut ditransferkan secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.

ICW mendesak agar Setjen DPR mencabut surat No.B/733/RT.01/09/2024 yang salah satu poinnya berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan DPR. Anggota dewan juga diminta tetap menggunakan RJA tanpa adanya pemberian tunjangan.

"Sekretaris Jenderal DPR melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak disertai dengan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," pungkas ICW.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan keputusan menghapus fasilitas rumah dinas anggota DPR RI yang kemudian digantikan dengan tunjangan rumah telah melalui kajian yang dilakukan sejak dua tahun lalu.

Dia pun mengungkap dua alasan menghapuskan kebijakan fasilitas rumah jabatan bagi anggota legislatif periode 2024-2029. Pertama, kata dia, rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping itu, sebagian besar itu kondisi fisik rumah dinas sudah cukup parah.

Kedua, yang melandasi keputusan DPR untuk mengubah kebijakan meniadakan rumah dinas juga guna menyikapi proyeksi anggota Dewan akan berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi kajian tentang ini kami sudah buat dari 2 tahun lalu ya, menghitung kalau ada pergantian dewan ini ke depannya seperti apa gitu,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR Kalibata.

Indra menyebut kajian tersebut didasarkan pada efisiensi dan akuntabilitas. Adapun, kajian ini telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI.

“Tentu kalau kajian kami ini mendasari pada kaitan efisiensi, kaitan akuntabel itu yang utama, dua hal itu menjadi cara pandang kami. Nah, kajian ini kami sampaikan kepada pimpinan gitu, kalau dalam bentuk tunjangan seperti apa, kalau direvitalisasi seperti apa,” tutur Sekjen DPR tersebut.

Menurut Indra, jika kompleks rumah dinas anggota direvitalisasi, harus dilakukan dengan serius mulai dari perbaikan atap, struktur rumah, dan pasaknya. Namun demikian, untuk melakukan hal tersebut pastinya dibutuhkan stamina yang sangat besar.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa terkait besaran nominal uang tunjangan rumah kepada anggota DPR masih dalam tahap pembahasan.

Untuk itu, pihaknya menggunakan konsultan appraisal untuk menghitung besaran tunjangan yang jika sudah dalam tahap final akan dilaporkan kepada AKD.

“Makanya kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu, dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk,” ujarnya.

Indra turut menyampaikan besaran tunjangan DPR pasti akan berbeda dengan DPRD mengingat pertimbangan biaya sewa rumah di Jakarta.

“Pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD, provinsi atau kabupaten kota, uang perumahannya Rp40 juta, Rp50 juta gitu ya, tentu secara apple to apple kita juga harus memandang apakah Jakarta dengan tempat lain itu besaran properti, harga properti itu sama, sewanya, saya kira itu juga harus jadi pertimbangan kami,” katanya.

Rumah dinas Anggota DPR di Kalibata Jakarta Selatan, tak akan lagi ditempati dewan. Rumah dinas ini disebut sudah tidak layak huni bahkan banyak keluhan adanya tikus hingga rayap di rumah itu, kok bisa?

"Memang ada sebagian rumah, bukan jarang ditempati, ditempati oleh tim ahlinya, karena anggotanya sudah punya rumah di seputaran Jabodetabek. Meskipun rumah ditempati tikusnya di atas banyak, jadi bukan karena gak ditempati," ujar Sekjen DPR RI Indra Iskandar usai mengecek kondisi rumah dinas Anggota DPR di Kalibata, Jaksel, Senin (7/10).

Indra mengatakan, letak rumah dinas tidak jauh dari kali, terutama di Blok F. Belum lagi, ada tempat pembuangan sampah sementara milik Pemprov Jakarta tak jauh dari kompleks. Tempatnya juga cukup besar.

"Karena memang di sini lingkungan ada sampah, ada kali, kita sudah semprot anti-tikus ini banyak lagi, ini karena sepanjang kali dan sampah, harus kerja sama Pemprov DKI," kata Indra.

Pantauan kumparan di lokasi pada Senin (7/10) pagi, dilihat dari luar bangunan, rumah tampak bagus dan tak terlihat mengalami kerusakan. Akan tetapi saat ditinjau ke dalam banyak bercak-bercak di tembok dan plafon rumah akibat kebocoran, baik dari pipa atau atap.

"[Perbaikan] berdasarkan permintaan, kalau enggak ada permintaan ya kita anggap enggak ada masalah," ujarnya.

Adapun selain tikus, Indra menyebutkan rayap dan masalah banjir bila hujan deras sebagai pertimbangan utama yang menghentikan pemberian fasilitas rumah dinas ke anggota, dibandingkan memperbaikinya.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengungkap kondisi rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Anggota DPR RI tak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas tersebut dan dikembalikan ke negara. Gantinya mereka dapat tunjangan sekitar Rp 50 juta, menunggu keputusan BURT.

Indra mengatakan, dari 596 unit hanya sekitar 45 persen rumah tersebut yang layak huni. Selebihnya telah mangkrak dan tak terurus.

"Saya meneruskan di data kami itu ada rumah yang masih dalam tanda petik layak itu ada sekitar 45 persen. Tapi itu pun dari 45 persen itu tetap juga pada aplikasi Perjaka (Perawatan Rumah Jabatan Kalibata) kami setiap hari juga banyak juga ada keluhan-keluhan yang disampaikan berkaitan dengan hunian tersebut," kata Indra di kompleks rumah dinas anggota DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

Indra menyebut, saat ini rumah itu masih dalam proses pengosongan yang dijadwalkan rampung pada akhir Oktober 2024. Setelahnya, pendataan aset akan dilakukan guna membantu keputusan akhir dari Kemenkeu perihal pemanfaatannya ke depan.

"Jadi kami nunggu setelah nanti mereka sudah mengosongkan, kami baru masuk tim kami untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada, setelah itu kami baru mengundang Kementerian Keuangan untuk membahas itu," terang Indra.

Pendataan aset itu sendiri dipastikan rampung pada awal 2025. Indra mengaku akan membentuk tim tambahan untuk mempercepat pendataan itu.

"Mungkin nanti timnya akan ditambah supaya identifikasi terhadap aset aset yang ada bisa lebih cepat sehingga penyerahan kembali ke negara itu kami usahakan di tahun ini juga maksud kami di tahun 2025 awal sudah bisa diserahkan," sebut Indra.

Untuk diketahui, rumah dinas yang merupakan kepemilikan asetnya milik DPR RI sendiri adalah perumahan yang ada di Ulujami, Pesanggrahan, Jaksel. Untuk perumahan di sana, dipastikan akan dijadikan tempat pelatihan ASN usai tak diperuntukkan bagi Anggota DPR RI.

"Yang di Ulujami itu adalah aset DPR itu akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan ASN," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menghapus operasional rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI dan menggantinya dengan tunjangan sewa untuk dikelola sendiri menuai pro-kontra di masyarakat.

Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset. Adapun, wilayah Kalibata tersebut meliputi blok A, B, C, D, E dan komplek F yang berada di samping sungai Ciliwung.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar seusai acara kunjungan ke RJA Kalibata bersama media pada Senin (7/10/2024) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Indra menjelaskan pemeliharaan rumah jabatan anggota tersebut menggunakan aplikasi bernama Perjaka atau Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata. Setiap harinya, terdapat 10-15 keluhan dalam aplikasi tersebut. Ketika hujan, lanjutnya, banyak keluarga anggota dewan yang mengeluhkan atap bocor.

“Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR RI Kalibata, Senin (7/10/2024).

Tak hanya itu, Indra mengungkapkan masalah lain yang sulit diselesaikan adalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap.

Perbesar

Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR RI

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi RJA Kalibata pada Senin (7/10/2024) pukul 10.10 WIB, nampaknya suasana terlihat agak sepi dan hanya beberapa rumah saja yang mobilnya terparkir rapi di garasi. Rata-rata rumah yang ada di sana adalah rumah bertingkat dua.

Setidaknya ada dua rumah yang ditunjukkan Sekjen DPR Indra Iskandar kepada media. Rumah tersebut berada di blok A dan B. Luas tanahnya sebesar 188 meter persegi dan luas bangunan sebesar 100 meter persegi.

Di lantai 1 rumah bertingkat itu terdapat satu kamar tidur dengan kamar mandi dalam, ruang kerja, dapur, ruang tamu, ruang tengah, garasi, dan toilet.

Sementara itu, di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dan salah satunya dilengkapi dengan kamar mandi dalam, tempat cuci baju dan jemur pakaian, kamar kecil pembantu, dan kamar mandi dengan toilet jongkok.

Dari dua rumah tersebut terlihat plafon kamar yang sudah kusam karena bocor. Tembok rumah yang kotor dan ditambah dengan bau pengap karena sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu, tirai gorden pun sudah terlihat rusak.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menghapus operasional rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI dan menggantinya dengan tunjangan sewa untuk dikelola sendiri menuai pro-kontra di masyarakat.

Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset. Adapun, wilayah Kalibata tersebut meliputi blok A, B, C, D, E dan komplek F yang berada di samping sungai Ciliwung.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar seusai acara kunjungan ke RJA Kalibata bersama media pada Senin (7/10/2024) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Indra menjelaskan pemeliharaan rumah jabatan anggota tersebut menggunakan aplikasi bernama Perjaka atau Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata. Setiap harinya, terdapat 10-15 keluhan dalam aplikasi tersebut. Ketika hujan, lanjutnya, banyak keluarga anggota dewan yang mengeluhkan atap bocor.

“Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR RI Kalibata, Senin (7/10/2024).

Tak hanya itu, Indra mengungkapkan masalah lain yang sulit diselesaikan adalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap.

Perbesar

Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR RI

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi RJA Kalibata pada Senin (7/10/2024) pukul 10.10 WIB, nampaknya suasana terlihat agak sepi dan hanya beberapa rumah saja yang mobilnya terparkir rapi di garasi. Rata-rata rumah yang ada di sana adalah rumah bertingkat dua.

Setidaknya ada dua rumah yang ditunjukkan Sekjen DPR Indra Iskandar kepada media. Rumah tersebut berada di blok A dan B. Luas tanahnya sebesar 188 meter persegi dan luas bangunan sebesar 100 meter persegi.

Di lantai 1 rumah bertingkat itu terdapat satu kamar tidur dengan kamar mandi dalam, ruang kerja, dapur, ruang tamu, ruang tengah, garasi, dan toilet.

Sementara itu, di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dan salah satunya dilengkapi dengan kamar mandi dalam, tempat cuci baju dan jemur pakaian, kamar kecil pembantu, dan kamar mandi dengan toilet jongkok.

Dari dua rumah tersebut terlihat plafon kamar yang sudah kusam karena bocor. Tembok rumah yang kotor dan ditambah dengan bau pengap karena sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu, tirai gorden pun sudah terlihat rusak.

Perbesar

Suasana asri, rapi, dan bersih menyambut setiap orang yang memasuki kawasan Kompleks Rumah Dinas Anggota DPR RI yang terletak di Kalibata, Jakarta Selatan, pada Senin (7/10).

Rumah di Kalibata ini sudah tak lagi menjadi kompleks rumah anggota DPR. Para wakil rakyat memilih mengambil tunjangan sewa rumah Rp 30 juta-50 juta per bulan.

Rumah di Kalibata ini akan dikembalikan ke Setneg dan Kemenkeu.

Isu soal rumah dinas Kalibata dan tunjangan bagi anggota DPR ini ramai diperbincangkan di publik. Hingga akhirnya, Setjen DPR pada Senin (7/10) mengajak wartawan menengok kondisi rumah dinas itu.

Berdasarkan pantauan kumparan di lokasi sejak pukul 10.12 WIB, perumahan yang seluruhnya merupakan rumah berlantai 2 ini dijaga oleh banyak Pamdal DPR RI.

Setiap rumah pun dilengkapi dengan halaman dan taman. Rumah-rumah itu terawat berkat banyak petugas kebersihan. Selain di setiap rumah, taman-taman juga mengisi setiap area kosong perumahan itu.

Menyusuri jalanan perumahan tak terlihat banyak aktivitas masyarakat, hanya nampak para petugas-petugas baik pengamanan dan kebersihan. Kebanyakan rumah terlihat kosong, tapi ada beberapa yang ditempati atau hanya sekadar mobil yang terparkir.

Secara keseluruhan, tampak luar rumah-rumah dinas yang berwarna putih gading itu terlihat masih dalam kondisi yang layak huni.

Di perumahan ini pun terlihat sejumlah fasilitas, seperti lapangan futsal, basket, taman-taman, gedung serba guna hingga masjid.

Adapun total rumah di perumahan ini adalah sebanyak 580 dengan jumlah blok A, B, C, D, E, dan F.

Tur dalam rumah

Setidaknya ada 2 rumah yang diperkenankan masuk oleh Sekjen DPR RI, rumah blok A3-30 dan B4-159. Luas tanahnya adalah 188 meter persegi, sementara luas bangunan 100 meter persegi.

Di dalam rumah terlihat 1 kamar tidur master yang dilengkapi dengan kamar mandi ber-shower dan walking closet. Di lantai 1 pun ada ruang kerja, dapur, garasi, ruang tamu, toilet umum dan area makan.

Naik ke lantai 2, ada 3 kamar yang semuanya dilengkapi dengan meja belajar. Ada 1 kamar mandi bershower, area laundry dan menjemur pakaian, kamar mandi pembantu, dan kamar mandi jongkok.

Di rumah B4-159, banyak terlihat bercak-bercak kebocoran di tembok dan plafon rumah. Bagian tembok pun terlihat ada coret-coretan dari krayon warna-warni.

Bau pengap jejak tak dirawat untuk waktu lama pun menyeruak di seluruh area rumah. Begitupun sejumlah lampu di rumah sudah tidak menyala.

Kondisi lantai dan tembok pun ada yang terlihat retak. Tirai gorden dari rumah yang ditunjukkan pun ada yang terkoyak. Kondisi rumah ini seperti sudah lama tak ditempati.

Kini DPR sudah mengambil keputusan, mereka meninggalkan rumah dinas dan memilih tunjangan.