Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan ke kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Di sana, ia meninjau proyek Tanggul Pantai Muara Baru.

Tanggul Pantai Muara Baru dibangun sejak 2014-2024. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20.000 lebih kepala keluarga, dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata AHY di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, tinggi permukaan air laut sudah melebihi rumah-rumah yang ada di kawasan tersebut. Apabila tidak ada tanggul ini, maka kehidupan masyarakat di kawasan tersebut benar-benar terancam bahaya.

"Kita berharap terus sinergis karena ini urusan bersama.Tidak ada satu entitas yang sanggup menanggulangi atau mencegah terjadinya bencana banjir. Karena ini harus dilakukan bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut AHY menjelaskan, daerah Muara Baru ini juga termasuk ke dalam daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm.Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter.

"1 meter itu segini, bisa turun ya tentunya bisa terjadi banjir. Jadi ini dalam konteks kami turun ke lapangan hari ini untuk melihat secara langsung. Karena perlu kita memproyeksikan bagaimana Jakarta dalam 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang menjadi tantangan kita, terutama kita tahu penduduk Jakarta ini besar, padat," ujar AHY.

Paralel dengan pembangunan tanggul ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga berupaya untuk menambah suplai air dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian yang tengah dibangun saat ini. Harapannya, ini bisa mengurangi kebutuhan masyarakat mengambil air tanah.

Berikutnya, lanjut AHY, dilakukan penataan dengan baik saluran rumah-rumah tangga dan air limbah. Dengan demikian, saat curah hujan deras sekali pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan.

"Mohon dukungan dari semua pihak agar kami dapat bekerja untuk melanjutkan program-program penyelamatan pantai utara (pantura) Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang juga terdampak banjir rob selama ini. Tidak hanya di Jakarta tapi tempat-tempat lain, ini semua membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," tutup AHY.

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-bukaan alasan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall perlu dilakukan.

AHY mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), salah satunya Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter, namun infrastruktur ini tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," kata AHY saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Atas kondisi tersebut, saat ini pihaknya mengkaji opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan, setidaknya ada dua permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob dan kedua, penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata dia.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhut dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Simak Video 'AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/ara)

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Bendungan Jlantah dapat diresmikan pada bulan Januari 2025 mendatang. Adapun pembangunan bendungan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ini menelan anggaran Rp 1,02 triliun.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian konstruksi bendungan. Bendungan ini dibangun oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya KSO dengan progres fisik saat ini mencapai 93,25%.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikannya," kata Bob, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Bendungan Jlantah memiliki luas genangan 50,45 ha dan kapasitas tampung 10,97 juta m3 yang bersumber dari aliran Sungai Jlantah dan Sungai Puru. Konstruksi bendungan didesain dengan tinggi 70 m (dari dasar sungai), panjang puncak 404 m, lebar puncak 12 m, elevasi puncak bendungan +690 m.

Setelah rampung Bendungan Jlantah akan memiliki beberapa manfaat. Pertama sebagai penyediaan air baku sebesar 150 liter/detik untuk Kecamatan Jumapolo, Jumantono, dan Jatipuro di Kabupaten Karanganyar. Kedua, menyuplai area irigasi D.I. Jlantah seluas 1.494 ha di Kabupaten Karanganyar, mencakup 806 ha irigasi yang sudah ada dan 688 ha irigasi baru.

Manfaat ketiga, reduksi banjir sebesar 70,33 meter3/detik atau 51,26% dari debit banjir periode ulang 50 tahun. Keempat, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 mega watt. Terakhir, sebagai potensi pariwisata.

Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Adenan Rasyid mengatakan, sebagai negara agraris, Indonesia memerlukan banyak bendungan untuk memperkuat ketahanan pangan dan air. Bendungan Jlantah akan menambah kapasitas tampungan air di Jawa Tengah guna mendukung ketahanan pangan dan air yang berkelanjutan.

"Bendungan juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional," ujar Adenan.

Selain Bendungan Jlantah, Kementerian PU juga tengah membangun Bendungan Bener di Purworejo dan Bendungan Jragung di Semarang. Ketiganya akan melengkapi jaringan bendungan di Jawa Tengah, termasuk Bendungan Gondang di Karanganyar, Logung di Kudus, Pidekso di Wonogiri, dan Randugunting di Blora.

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siang hari ini, Rabu (23/10/2024). Kementerian PU menjadi salah satu kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur.

AHY mengadakan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti. Nampak hadir pula mendampinginya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Dalam kesempatan itu, AHY mengatakan, ada sejumlah hal yang dibahas, utamanya terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan ke depan, serta pembangunan yang telah dijalankan di 5-10 tahun ke belakang.

"Bagaimana menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Kita tahu tidak semua wilayah Indonesia sudah terbangun dengan sangat optimal. Kalau Jawa misalnya sudah jauh lebih advance, lebih terhubung satu sama lain, tetapi wilayah-wilayah di pulau-pulau lainnya masih cukup banyak tantangan," kata AHY di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

AHY juga mengungkapkan bocoran rencana kerja untuk 100 hari pertamanya sebagai Menko Infrastruktur. Ditargetkan, akan ada sejumlah proyek yang diresmikan. Sebab, ada beberapa proyek yang saat ini progresnya telah mencapai 90%.

"Ada beberapa on going projects yang sebetulnya 80, 85, 90%. Artinya tinggal dikawal sedikit lagi, tuntas. Itu ada beberapa yang bisa dilakukan sampai dengan Desember tahun 2024 ini," ungkapnya.

Begitu pula dengan tahun 2025 mendatang. Akan ada beberapa proyek yang diresmikan, mulai dari bendungan, jalan, hingga irigasi. AHY menekankan, hal ini juga bukan hanya sekedar peresmian seremonial tetapi juga bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Pendek kata adalah 100 hari kerja akan ada sejumlah proyek infrastruktur apakah itu waduk, apakah itu jalan, irigasi, dan lain sebagainya yang bisa segera diresmikan," ujar dia.

Di samping itu, secara paralel, pihaknya juga akan merencanakan dan menyempurnakan rancangan satu tahun ke depan. AHY memastikan, akan mengumumkan perencanaan itu ke publik di waktu yang tepat. Hal ini termasuk rencana pembangunan pasar, stadion, pusat-pusat pendidikan, hingga air minum.

"Yang jelas tidak keluar dari semangat visi-misi Pak Presiden Prabowo Subianto, keberlanjutan dari Pak Presiden Jokowi, dan tentunya dengan terobosan-terobosan yang lain. Termasuk bagaimana mencegah bencana alam, bagaimana kita ingin meyakinkan masyarakat kita juga hidupnya lebih baik, lebih berkualitas, lebih nyaman," kata AHY.

(shc/kil)

Jakarta -

Kementerian Transmigrasi mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 92 miliar. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara anggaran ini sangat kecil.

Bahkan, sang Menteri membandingkannya dengan era orde baru.

"Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun," kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans).

Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangatlah kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluk kepala keluarga untuk bermigrasi.

"Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga," ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan.

"Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar," ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan.

Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya.

(shc/hns)

Jakarta -

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengapresiasi komitmen dan semangat Presiden Prabowo Subianto saat pidato pelantikan di Gedung DPR/MPR RI pada Minggu (20/10). Pidato tersebut dinilai tegas dan berani.

"Saya suka dengan materi pidato Presiden Prabowo yang lugas, tegas dan berani. Saya menyimak pidatonya dan benar bahwa bagaimana bangsa ini dibangun dengan semangat gotong royong, menghilangkan rasa dengki, rasa kebencian antara sesama dan menjaga kebersamaan umat beragama," kata Andi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (21/10/2024).

Menurut Andi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintahan Prabowo perlu membuat banyak terobosan baru dan langkah-langkah strategis. Pihaknya mengaku siap menjadi mitra strategis pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi.

"Dengan visi misi Presiden Prabowo, menurut saya, sangat memberikan harapan baru. Kalau ada harapan baru, pasti ada langkah-langkah baru, terobosan baru yang akan dilakukan Presiden Prabowo," ucap Andi.

Andi juga menyampaikan harapan terkait program pembangunan infrastruktur yang akan dijalankan ke depan, terutama dalam pembangunan perumahan. "Mudah-mudahan janji Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Hasyim untuk membangun 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di perkotaan bisa terealisasi," tambah Andi.

Program pembangunan 3 juta rumah disebut harus menjadi bagian dari segmentasi pasar UMKM konstruksi, bukan hanya untuk BUMN. Dengan demikian sektor konstruksi UMKM akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan sekolah dan puskesmas.

Dalam kesempatan tersebut, Andi mendukung pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Menurutnya pemisahan ini akan membuat Kementerian Pekerjaan Umum lebih fokus dan mampu meningkatkan kinerja dalam pembangunan infrastruktur nasional.

"Harapannya, mudah-mudahan pengganti Pak Basuki adalah orang yang minimal bisa menyamai kinerjanya karena pekerjaan konstruksi tidak boleh berhenti. Pekerjaan konstruksi harus berjalan terus," kata Andi.

Gapensi juga menyatakan kesiapan untuk mendukung komitmen Prabowo dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. "Semua punya tekad untuk memperkokoh bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan," pungkas Andi.

(aid/ara)

JAKARTA - Nama Fahri Hamzah disebut-sebut oleh Hashim Djojohadikusumo saat memberikan paparan terkait program 3 juta rumah dalam acara pertemuan pengusaha properti yang digelar pada Kamis (10/10/2024). PernyataanAdik Prabowo Subianto itu seakan menjadi sinyal kuat bahwaFahri Hamzah akanmenjadi Menteri Perumahan Era Prabowo.

Sinyal yang diberikan Hashim memunculkan dugaan bahwa Fahri Hamzah akan menjadi Menteri Perumahan di kabinet presiden terpilih 2024-2029. Pasalnya nama pendiri partai Gelora itu keluar dari lisan Hashim saat dirinya mengklarifikasi bahwa Prabowo Subianto akan membangun 3 juta rumah dalam setahun.

"Saya mau jelaskan, setelah kita pelajari, saya luruskan, bukan 3 juta rumah (satu periode), tapi kita mau bikin 3 juta setiap tahun. Itu artinya 15 juta rumah (satu periode). Tugasnya Pak Fahri dan rekannya nanti berat," ucap Hashim sambil menunjuk Fahri Hamzah yang juga turut hadir di tengah-tengah acara.

Entah disengaja atau keceplosan, yang jelas itu menjadi sinyal. Namun demikian, Hashim sendiri mengaku enggan untuk memberi bocoran secara gamblang saat dicecar pertanyaan oleh salah satu peserta terkait siapa sosok yang nantinya akan menjadi Menteri Perumahan di era pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Dirinya hanya menyampaikan bahwa kriteria yang tepat sebagai pengemban jabatan tersebut bukanlah berasal dari kalangan akademisi yang on chair, melainkan sosok yang sering terjun ke lapangan dan terbuka dengan pelaku-pelaku industri properti.

"Saya sudah tahu namanya (menteri perumahan), tapi saya sudah commit untuk tidak ada bocor sampai tanggal 20 Oktober 2024. Karena kami sudah di tim transisi diwanti-wanti. Nama itu bisa diubah saat lima menit sebelum pengumuman. Ini tergantung wahyu dari langit. Ya segala nama bisa," ujar Hashim.